Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Linguistica Jurnal Akta International Journal of Law Reconstruction ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Journal of Law Science JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas Jurnal Smart Hukum (JSH) All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Innovative: Journal Of Social Science Research VISA: Journal of Vision and Ideas Skena Bisnis ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Herlina Hanum Harahap
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 42 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Terhadap Pemberlakuan Asas Rechisverwerking ( Pelepasan Hak) di Kabupaten Deli Serdang Fitriani, Rani; Novita, Tri Reni; Harahap, Herlina Hanum
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 1, No 4: Desember 2021
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v1i4.116

Abstract

Pendaftaran tanah perlu disertai pula dengan pelaksanaan administrasi yang baik, yaitu meliputi pencatatan secara sistematis dan berkesinambungan baik mengenai subjek maupun objek dari hak atas tanahnya tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung dan ditambah dengan menelaah pustaka guna mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan dari segi empiris yaitu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh dilapangan adalah Pihak yang menggarap tanah hanya berpegang pada kepercayaan pada orang-orang terdahulunya yang telah memberi tanah tersebut kepada mereka dan menggarapnya dengan itikad baik. Sampai saat ini masalah sengketa tanah yang terdapat didalamnya unsur Rechtsverwerking, masih dimenangkan oleh penggugat sebagai pemilik tanah. Sedangkan pihak tergugat yang telah menguasai tanah dengan itikad baik, menguasai secara nyata dalam jangka waktu yang lama, harus terusir dari tanah tersebut. Sebagian masalah sengketa tanah yang objek tanah sengketanya adalah tanah adat diselesaikan dengan cara adat yaitu dengan mengadakan ritual-ritual adat untuk menghormati para leluhur yang telah mewariskan tanahnya pada anak cucunya. Sengketa yang diselesaikan secara adat inilah yang menerapkan konsep Rechtsverwerking dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah.
Legal Protection for Correctional Officers in Disciplinary Enforcement at Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institutions Gultom, Juanda; Lubis, Muhammad Ridwan; Harahap, Herlina Hanum
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 2 (2025): June: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i2.1322

Abstract

 Correctional officers play a critical role in maintaining order and supporting the rehabilitation of inmates within correctional institutions. Despite responsibilities comparable to other law enforcement professionals such as police officers and prosecutors, the legal protection afforded to correctional officers remains limited in practice. Although Law No. 22 of 2022, Ministerial Regulation No. 66 of 2016, and Ministerial Regulation No. 8 of 2024 provide a formal legal framework for enforcing inmate discipline and protecting officers, many officers struggle to navigate their dual role as both security enforcers and rehabilitation facilitators. This study explores the gap between legal provisions and on-the-ground realities at the Class IIB Lubuk Pakam Correctional Institutions, using a normative-empirical approach. Findings indicate that legal protection is often merely procedural and lacks meaningful institutional support. Contributing factors include overcrowded facilities, limited legal knowledge among staff, and the absence of effective deterrents against inmate violations—all of which leave officers feeling professionally and legally vulnerable. These conditions place correctional officers in a difficult position, where they must balance the enforcement of duties with concerns over potential legal consequences. The study concludes that strengthening legal education, enhancing institutional support, and revising current regulations are crucial steps toward improving the protection and effectiveness of correctional officers in their daily roles.
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 harahap, Herlina Hanum
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1363

Abstract

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi.Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.10 Pemberantasan adalah proses atau cara memberantas tindak pidana pencucian uang agar tidak terjadi tindak pidana yang akan mengakibatkan Negara rugi.Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat sulit diberantas, karena pelakunya lebih dari satu orang dan sering juga melibatkan orang bank itu sendiri. Agar bank tidak dijadikan tempat pencucian uang maka bank harus melakukan tahap-tahap seperti pengenalan nasabah, pemantauan terhadap transaksi nasabah, penolakan dan Pencegahan. Umumnya para pelakunya adalah pengurus bank itu sendiri ataupun dengan bekerja sama dengan pihak lain yang bukan oknum bank itu sehingga orang lain ataupun orang awam tidak mengetahuinya atau sulit memahaminya. Kata kunci : Pencegahan,Pemberantasan dan Transaksi Mencurigakan. Kata kunci : Pencegahan,Pemberantasan dan Transaksi Mencurigakan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 harahap, Herlina Hanum
ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW Vol 1, No 1 (2017): ISLAMIC BUSSINESS LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.213 KB) | DOI: 10.30821/iblr.v1i1.1363

Abstract

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi.Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.10 Pemberantasan adalah proses atau cara memberantas tindak pidana pencucian uang agar tidak terjadi tindak pidana yang akan mengakibatkan Negara rugi.Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat sulit diberantas, karena pelakunya lebih dari satu orang dan sering juga melibatkan orang bank itu sendiri. Agar bank tidak dijadikan tempat pencucian uang maka bank harus melakukan tahap-tahap seperti pengenalan nasabah, pemantauan terhadap transaksi nasabah, penolakan dan Pencegahan. Umumnya para pelakunya adalah pengurus bank itu sendiri ataupun dengan bekerja sama dengan pihak lain yang bukan oknum bank itu sehingga orang lain ataupun orang awam tidak mengetahuinya atau sulit memahaminya. Kata kunci : Pencegahan,Pemberantasan dan Transaksi Mencurigakan. Kata kunci : Pencegahan,Pemberantasan dan Transaksi Mencurigakan
Akibat Hukum Pidana Perampokan Di Polesta Padang Sidimpuan Hasibuan, Henri Sufriadi; Harahap, Herlina Hanum
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 2 (2025): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i2.2839

Abstract

Tindak pidana perampokan yang disertai pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memberikan dampak signifikan terhadap rasa aman masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga berujung pada hilangnya nyawa, sehingga memicu keresahan sosial yang mendalam.Permasalahan dari penelitian ini adalah kendala dan solusi terhadap tindak pidana perampokan yg disertai pembunuhan berdasarkan KUH Pidana di polres Padang Sidempuan. Data yang diperoleh dalam tesis ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menghasilka tingkat tindak pidana terhadap perampokan, memiliki jumlah yang cukup banyak. Tetapi dengan gigihnya polresta padang sidimpuan dapat mengurangi tindak pidana perampokan, dan atas kerjasama dengan masyarakat sidimpuan.
The Effects on consumers of using refills under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Kiswanto, Dedi; Harahap, Herlina Hanum
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.894

Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze the legal protection of the impact of using refill perfume on consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, obstacles to the impact of using refill perfume on consumers based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and solutions to the impact of using refill perfume on consumers based on law number 8 of 1999 concerning consumer protection. This research is The field research method, which involves conducting research in an actual field setting, is a common methodology employed in legal research. Prior to conducting any research project, the researcher should determine the most appropriate method for the study at hand. The results of the research are the continued disadvantage of consumer rights by business actors in terms of refill perfume. The responsibility of business actors for losses suffered by consumers who use cosmetic products, in this case refill perfumes, is contingent upon the clarity of the product label. The responsibility of business actors is also referenced in Article 1365 of the Civil Code concerning Consumer Protection, consumers who have been harmed as a result of using dangerous refillable perfume oil may pursue legal remedies through out-of-court dispute resolution.
The government's Role with Respect to Honorary Workers is Delineated in the 2014 State Civil Apparatus Act. Supian; Harahap, Herlina Hanum
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 1 (2024): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i1.895

Abstract

The objective of this study is to determine the role of the government with regards to honorary workers in compliance with Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. Furthermore, it seeks to identify the efforts and policies of the Serdang Bedagai Regency government in organizing personnel administration of honorary workers. Furthermore, this study will examine whether there has been an impact on the Government of Serdang Bedagai Regency in accordance with Law Number 5 of 2014, as well as the impact of Law Number 5 of 2014 on honorary workers in the region. The empirical juridical method was employed in this study. Data were collected through interviews and documentation. Upon completion of the data processing stage, it is evident that the Serdang Bedagai Regency Government has consistently implemented its policy of administering honorary staff and similar personnel through the establishment of formal legality, as evidenced by the issuance of a decree (SK) of honorary staff, which was originally initiated by the Regent or Regional Official. This practice has continued, with no changes being made, for the 2019 and subsequent years. Furthermore, the decree has been transferred to each OPD, where it will be administered by both the head of the agency and the head of the service within the agency. In addition, it should be noted that, in order for the Serdang Bedagai Regency Government to function effectively and efficiently, it still requires honorary staff, such as operators, security personnel, and cleaning personnel, whose roles are essential to the smooth running of operations.
Pengaturan Hukum Terkait Data Pribadi Nasabah Bank Yang Diretas Menurut Hukum Di Indonesia Monica, Eka Syafrina; Romadhona, M. Rifqi; Harahap, Herlina Hanum
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.12928

Abstract

Seiring berkembangnya zaman dan berkembangnya teknologi terkusus internet dalam dunia perbankan, memberikan banyak dampak untuk kehidupan masyarakat. Bukan hanya dampak positif, perkembangan internet juga memberikan dampak megatif untuk penggunanya, diantaranya ialah terjadinya aksi kejahatan dunia siber (cybercrime). Penyalahgunaan penggunaan internet melahirkan beberapa perkara termasuklah permasalahan hukum. Salah satunya ialah permasalahan yang berhubungan dengan peretasan data pribadi para nasabah. Dari beberapa kasus yang sudah terjadi, dapat kita lihat bukti nyata bahwa Indonesia sendiri masih rentan sekali menjadi korban atas peretasan. Hal tersebut salah satunya disebab oleh kesadaran siber yang masih rendah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, denga pendekatan hukum yuridis normatif, serta metode pendekatannya adalah studi pustaka. Dari pembahasan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah pengaturan hukum terkait data pribadi nasabah yang diretas diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Selain dari itu, perihal masalah yang terjadi bisa juga menjadikan KUHPer, KUHP, UU Perlindungan Data Pribadi, UU Perbankan, UU ITE, UU Dokumen Perusahaan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang lebih spesifik terkait kejahatan di sektor apa sebagai rujukan tambahan.
Tanggung Jawab Bank Atas Peretasan Data Nasabah Menurut Sudut Pandang Hukum Perdata Monica, Eka Syafrina; Harahap, Herlina Hanum; Sukartara, Nirwansyah; Romadhona, M. Rifqi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16877

Abstract

Dunia perbankan memiliki tantangan besar dalam hal melindungi data nasabahnya pada era digitalisasi saat ini. Di Indonesia sendiri, kasus peretasan data nasabah bank juga cukup sering terjadi. Pembahasan ini menjadi sebuah pembahasan yang krusial melihat sangat pesatnya perkembangan teknologi yang berbarengan dengan tantangan-tantangan baru atas perlindungan data pribadi yang dihadapi pihak bank. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka juga observasi, lalu mengunakan penelitian kepustakaan (library research). Dari pembahasan ini, jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata, tanggung jawab pihak bank atas peretasan data nasabah berupa tanggung jawab berdasarkan wanprestasi, berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan berdasarkan prinsip fidusia. Bank wajib mengganti kerugian yang dialami nasabah. Namun, nasabah juga harus membuktikan adanya kelalaian bank atas kerugiannya tersebut. Bank juga harus memastikan bahwa standar keamanan data untuk menghindari tanggung jawab hukum. Kata Kunci: Bank, Hukum Perdata, Nasabah, Peretasan, Tanggung Jawab
Peran Hukum Adat Melayu dalam Penataan Masyarakat Multikultural di Kota Medan Maharani, Suci; Nainggolan, Rusni Harianti; Harahap, Herlina Hanum
VISA: Journal of Vision and Ideas Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Vision and Ideas (VISA)
Publisher : IAI Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/visa.v5i1.5960

Abstract

This research aims to analyze the role of Malay customary law in structuring multicultural society in Medan City. As a city with high ethnic and cultural diversity, Medan City is a concrete example of how customary law can function as a unifying instrument within the framework of multiculturalism. This research uses a qualitative approach with a case study method to explore various aspects of Malay customary law as applied in people's daily lives, as well as their impact on harmonizing relations between ethnic groups. The research results show that Malay customary law has an important role in creating social balance through principles that prioritize deliberation, mutual respect and justice. However, there are challenges in implementing customary law in line with the influence of developments in state law and globalization which is increasingly strengthening. The conclusion of this research is that Malay customary law remains relevant in supporting the structuring of a multicultural society, but there needs to be adaptation and collaboration with the formal legal system to achieve better social integration.
Co-Authors Adwiyah nasution Agus Armaini Ry Arnanda, Bayu Aruan, Raja Bangun, Eko Putra Bonanda Japatani Siregar Budi Hartono Danial Syah Dedi Kiswanto Eka Syafrina Monica Fadri, Muhammad Faiz, Muhammad Afif Fatmawati, Eka Fernandus, Roy Samuel Fitriani, Rani Gultom, Juanda Hasibuan, Abdul Latif Hasibuan, Henri Sufriadi Indra Fauzi Khoirunnisa, Safira Kiswanto, Dedi Lingga, Firdo Maharani, Suci Manurung, Dormauli Maulana Ramadhan Mhd Tondi Irawan Muhammad Ridwan Lubis Muhammad Rum Lubis Munawir, Zaini Nainggolan, Rusni Harianti Noor Muhammadi Ramadhan, Maulana Romadhona, Muhammad Rifqi Silalahi, Cita Ayni Putri Sukartara, Nirwansyah Supian Supian Supian Supian Suratman Suratman Syah, Danial Tri Reni Novita YULIA ARFANTI