Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Garda Lintas Sarana Dengan Pengguna Jasa: (Studi di Garda Express Mataram) DIMAS WAHYU PUTRA; H. Zaenal Arifin Dilaga; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2591

This study aims to explain the implementation of the agreement between Garda Express Mataram and service users based on contract law and find out the responsibility of Garda Express Mataram for the loss of goods sent by service users. This study uses a type of normative and empirical research using the statutory approach (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach), and sociological approach (Sociological Approach). The data collection technique used was field research and library research. The results of research in the field indicate that there are legal issues that occur in the process of delivering goods to service users or consumers, while the company's efforts to resolve them are replacing lost consumer goods by replacing a maximum of 10 (ten) times the cost of shipping goods or the price of goods taken from the lowest value if the loss is caused by the negligence of the officer.

Ahli Waris Pengganti Di Tinjau Dari Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam Sekar Dita Utari; Diangsa Wagian; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Private Law Vol. 3 No. 2 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i2.2605

This study aims to examine the position and system of distribution of substitute heirs under the Civil Code and Islamic Law Compilation (KHI). This research adopts a normative research approach. The results of this study indicate that the position of substitute heirs under the Civil Code occurs when an heir predeceases the testator, resulting in the children of the deceased heir replacing their father's position to inherit the ancestral property and receive a share of the inheritance according to their degree of relationship and rightful portion. On the other hand, according to the KHI, the position of substitute heirs is applicable to grandchildren who are entitled to replace their predeceased parents. However, their share is not equal to that of their parents.

TANGGUNG JAWAB SUAMI ATAS NAFKAH TERHADAP MANTAN ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM NOVITA MARASTI; Fatria Hikmatiar Al Qindy
Private Law Vol. 3 No. 3 (2023): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v3i3.3410

The aim of this research is to examine the implementation of husband's responsibility for sustenance towards ex-wife and children in Mujur Village, East Praya Sub-District, Central Lombok Regency, and the obstacles in enforcing husband's responsibility for sustenance towards ex-wife and children. The research method used is normative-empirical research. The results of the research showed that: 1) Fulfillment of the right to maintenance of wife and children after divorce in Mujur Village, East Praya District, Central Lombok Regency, based on data obtained from an interview with Posbakum of the Praya Religious Court, Central Lombok, Researchers found various patterns for fulfilling the rights of the wife and child maintenance after divorce. There were several patterns in its implementation: some always provide, sometimes provide, once provide, and never provide. 2) The factors affecting the fulfillment of the biological father's responsibility for the wife's and children's sustenance after divorce, including where a biological father or ex-husband was unable to fulfill his obligations in providing his children's sustenance. In addition to internal factors, factors that were no less important in terms of fulfilling the biological father's responsibility for child support after divorce were external factors that could encourage, directly or indirectly, the community's understanding of the biological father's responsibility for child maintenance after divorce.

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Bersama : Analisis Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN. Sel. Novia Apriyanti Ardani, Ni Putu; Hikmatiar Al Qindy, Fatria
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to explain the legal position of joint ownership certificates as collateral for debt and receivable agreements based on the judge's considerations. This research is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The land rights in this certificate include collateral for which the agreement is accessoir. Inherited property as joint ownership requires heirs to take legal action over joint property. In Decision Number 66/Pdt.G/2020/PN.Sel, regarding the plaintiff's claim regarding the collateral object, this was rejected. In Civil Procedure Law, the plaintiff should apply for collateral confiscation. Based on Article 8 Paragraph (1) UUHT, the parties providing guarantees in APHT are all heirs. So, this guarantee agreement is not legally valid.

Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Ke-masyarakatan Alvina Satriawan, Hera; Umami, Allan Mustafa; Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Wahyuddin, Wahyuddin
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6463

Tujuan peneltian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam perizinan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan untuk mengetahui gambaran administrasi perizinan izin pemanfataan hutan kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan. Dalam Program percepatan perhutanan Sosial, ada beberapa skema yaitu, Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rayat (HTR) dan Kemitraan kehutanan. Dalam permohonan izin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi dan kelompok tani yang semuanya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai optimalisasi peran pemerintah Desa dalam Perencanaan Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan serta gambaran administri pengajuan perencanaan perizinan Hutan Kemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris dan turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.

Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia: TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERUMA FIDUSIA ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN Kencana Adi, Morista; Dilaga, Zaenal Arifin; Al Qindy, Fatria Hikmatiar
Private Law Vol. 5 No. 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6657

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan dan bentuk tanggung jawab hukum penerima fidusia berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi penerima fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui putusan pengadilan. Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor 8/ Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, PT. BCA Finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa memberikan somasi atau menunjukkan sertifikat fidusia. Akibatnya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan debitur memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata. Oleh karena itu, penerima fidusia harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang melampaui batas kewenangan dalam eksekusi jaminan fidusia. Tanggung jawab hukum penerima fidusia atas tindakan eksekusi jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana.

Tanggung Jawab Hukum Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Terhadap Peredaran Daging Sehat Konsumsi Zuliya Rohman, Izza; Hikmatiar Al Qindy, Fatria
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4878

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan, peran dan kewenangan dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur dalam melindungi konsumen atas beredarnya daging sehat konsumsi dan untuk mengetahui tanggung jawab hukum dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Lombok Timur terhadap beredarnya daging sehat konsumsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berperan sebagai penjamin peredaran produk asal hewan yang diedarkan di wilayah Kabupaten Lombok Timur agar memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi konsumsi masyarakat. Dalam rangka menjamin produk hewan sesuai kewenangannya, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berwenang melaksakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur turut bertanggung jawab atas kerugian dalam peredaran daging yang tidak sehat, baik kerugian materiil atau kerugian immaterial.

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Bersama : Analisis Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN. Sel. Novia Apriyanti Ardani, Ni Putu; Hikmatiar Al Qindy, Fatria
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/rdqqm551

This research aims to explain the legal position of joint ownership certificates as collateral for debt and receivable agreements based on the judge's considerations. This research is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The land rights in this certificate include collateral for which the agreement is accessoir. Inherited property as joint ownership requires heirs to take legal action over joint property. In Decision Number 66/Pdt.G/2020/PN.Sel, regarding the plaintiff's claim regarding the collateral object, this was rejected. In Civil Procedure Law, the plaintiff should apply for collateral confiscation. Based on Article 8 Paragraph (1) UUHT, the parties providing guarantees in APHT are all heirs. So, this guarantee agreement is not legally valid.

Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pemanfataan Perizinan Hutan Ke-masyarakatan Alvina Satriawan, Hera; Umami, Allan Mustafa; Hikmatiar Al Qindy, Fatria; Wahyuddin, Wahyuddin
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6463

Tujuan peneltian adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pemerintah Desa dalam perizinan pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan untuk mengetahui gambaran administrasi perizinan izin pemanfataan hutan kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan. Dalam Program percepatan perhutanan Sosial, ada beberapa skema yaitu, Hutan Adat (HA), Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rayat (HTR) dan Kemitraan kehutanan. Dalam permohonan izin pemanfaatan hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat diberikan kepada perseorangan, koperasi dan kelompok tani yang semuanya harus mendapatkan izin dari Kepala Desa. Keberadaan Hutan Kemasyarakatan diharapkan mampu menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan, dalam konteks tersebut Hutan Kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin keberlanjutan serta transformasi ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Penelitian ini akan mengkaji mengenai optimalisasi peran pemerintah Desa dalam Perencanaan Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kuripan Selatan serta gambaran administri pengajuan perencanaan perizinan Hutan Kemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empris dan turun lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Untuk mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan empiris.

Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia: TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERUMA FIDUSIA ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN Kencana Adi, Morista; Dilaga, Zaenal Arifin; Al Qindy, Fatria Hikmatiar
Private Law Vol 5 No 2 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i2.6657

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan dan bentuk tanggung jawab hukum penerima fidusia berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi penerima fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui putusan pengadilan. Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor 8/ Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, PT. BCA Finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa memberikan somasi atau menunjukkan sertifikat fidusia. Akibatnya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan debitur memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata. Oleh karena itu, penerima fidusia harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang melampaui batas kewenangan dalam eksekusi jaminan fidusia. Tanggung jawab hukum penerima fidusia atas tindakan eksekusi jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana.

Title

Found 13 Documents
Search
Journal : Private Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search Journal : Private Law

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search
Journal : Private Law