Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kemudi Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Jurnal Riset Komunikasi Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Journal of Maritime Empowerment Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI) Social Issues Quarterly MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Mahasiswa Kreatif Student Research Journal MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan Al-Hukumah: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Studi Islam
Novi Winarti
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Kemudi

 1 
Illegal Fishing Di Kepulauan Riau:“Aset Bersama” Negara-Negara Sekitar Winarti, Novi
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.814 KB)

Abstract

Kasus illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau selama ini merupakan permasalahan keamanan yang masih berakar, sumber daya perikanan di Kepulauan Riau masih dijadikan “aset bersama” oleh negara sekitar. Kerugian negara yang disebabkan oleh illegal fishing yaitu sebesar Rp. 30 Triliun per tahun, dari kerugian tersebut 10 persen berasal dari Kepulauan Riau. Poin yang menjadi kajian ini yaitu bagaimana solusi solusi keamanan kelautan yang menyangkut illegal fishing di wilayah perbatasan Kepulauan Riau dengan beberapa Negara disekitar. Kajian yang menggunakan metode wawancara dan data skunder berupa dokumentasi negara serta pemberitaan di media massa ini menemukan bahwa mayoritas illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau berada di kawasan ZEE dan mulai meluas ke sektor ekonomi dan lingkungan, sehingga illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau tidak hanya mengacu pada keamanan tradisional, melainkan sudah meluas ke arah keamanan nontradisional. Visi kelautan bangsa Indonesia yang masih rendah, overlap kewenangan antar aktor dan prasarana yang tidak memadai sangat berpotensi untuk melanggengkan illegal fishing di Kepulauan Riau, sehingga memerlukan aktor nonnegara yang ikut menangani illegal fishing. Penguatan masyarakat pesisir (nelayan) akan menjadi aktor kunci dalam penanganan kasus illegal fishing, bahkan juga dibutuhkan koordinasi dan pengerucutan kewenangan aktor negara serta kerjasama multilateral dengan negara sekitar yang terlibat.
Illegal Fishing Di Kepulauan Riau:“Aset Bersama” Negara-Negara Sekitar Novi Winarti
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.814 KB)

Abstract

Kasus illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau selama ini merupakan permasalahan keamanan yang masih berakar, sumber daya perikanan di Kepulauan Riau masih dijadikan “aset bersama” oleh negara sekitar. Kerugian negara yang disebabkan oleh illegal fishing yaitu sebesar Rp. 30 Triliun per tahun, dari kerugian tersebut 10 persen berasal dari Kepulauan Riau. Poin yang menjadi kajian ini yaitu bagaimana solusi solusi keamanan kelautan yang menyangkut illegal fishing di wilayah perbatasan Kepulauan Riau dengan beberapa Negara disekitar. Kajian yang menggunakan metode wawancara dan data skunder berupa dokumentasi negara serta pemberitaan di media massa ini menemukan bahwa mayoritas illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau berada di kawasan ZEE dan mulai meluas ke sektor ekonomi dan lingkungan, sehingga illegal fishing yang terjadi di Kepulauan Riau tidak hanya mengacu pada keamanan tradisional, melainkan sudah meluas ke arah keamanan nontradisional. Visi kelautan bangsa Indonesia yang masih rendah, overlap kewenangan antar aktor dan prasarana yang tidak memadai sangat berpotensi untuk melanggengkan illegal fishing di Kepulauan Riau, sehingga memerlukan aktor nonnegara yang ikut menangani illegal fishing. Penguatan masyarakat pesisir (nelayan) akan menjadi aktor kunci dalam penanganan kasus illegal fishing, bahkan juga dibutuhkan koordinasi dan pengerucutan kewenangan aktor negara serta kerjasama multilateral dengan negara sekitar yang terlibat.
Problematika Kelembagaan Partai Politik : Studi Terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi Novi Winarti; Nazaki Nazaki
Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.944 KB)

Abstract

Political parties have functions representation, conversion and aggregation, integration, persuasion, repression, recruitment and selection of leaders, considerations and formulation of policies and control of the government. However, after the reform which was marked by the opening of the widest possible tap of democracy, it did not make all the functions of the political party work. Even today, the number of public dissatisfaction with the performance of political parties is still very high. So the thing that is interesting is why political parties in the reformation period experienced a crisis of representation functions. This study was conducted using qualitative desktiptif analysis methods through literature review. The study found that the crisis of representation functions experienced by political parties during the reform period was caused by the weakness of the political party institutions themselves, including the systemic aspects which caused weak formal representation, low values ​​/ ideology of political parties which caused weak symbolic representation and low authority what political parties have in making decisions leads to low political party substantive representation.
Learning From Home Policy Evaluation in The Covid-19 Pandemic in Tanjungpinang City Novi Winarti; Handrisal
Kemudi Vol 7 No 2 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v7i02.4763

Abstract

Against the Corona Virus Disease (covid-19), the government has formulated many policies that are expected to inhibit the spread of COVID-19. In the education sector, the Ministry of Education and Culture issued Circular Letter Number 15 of 2020 concerning Guidelines for Organizing Learning from Home in the Emergency Period for the Spread of Covid-19. This policy has been implemented in every region in Indonesia. In its implementation, there are differences in the media and methods used. Being a smart city with good infrastructure and telecommunications conditions makes it easier for Tanjungpinang City to implement policies for implementing learning from home. Based on previous research conducted by Afhan, Putri and Winarti, it was found that the implementation of bold learning at SMP Negeri 3 Tanjungpinang during the COVID-19 pandemic in 2020 went according to instructions from the Ministry of Education and Culture and the Tanjungpinang City Education Office. At the same time, the implementation of the policy for organizing learning from home in Tanjungpinang City has not run as it should as stated in the Ministerial Circular. SD Negeri 15 Bukit Bestari, Tanjungpinang City, carries out learning from home only by doing LKS (Student Worksheets), without using e-learning media in the form of synchronous and asynchronous. Seeing the phenomenon of implementing different learning from home policies in Tanjungpinang, raises the question of how the impact of the policy of implementing learning from home during the COVID-19 pandemic in Tanjungpinang City will be? In analyzing policy, this research uses Dunn's perspective. Dunn suggests six indicators for policy, namely effectiveness, efficiency, assessment, equity, responsiveness and accuracy. The method used in this research is descriptive quantitative method. In this study, the total population was 46,964 people, the number of samples taken was 556 people using the Cluster Random Sampling Technique. This sample is used as respondents who come from the target group, namely parents/guardians of students in Tanjungpinang City from the elementary level to high school equivalent. Data presentation is done by making tables and graph analysis results. In addition to making tables and graphs, the research results are also narrated descriptively and analytically. From the results of the analysis above, it can be concluded that of the six indicators of policy evaluation for the implementation of learning from home, the indicators that get a fairly high score are indicators of effectiveness, accuracy and equity with the sub-indicator of justice. Meanwhile, indicators of efficiency, adequacy, responsiveness and equity with sub-indicators of equitable distribution of infrastructure are still relatively low
Co-Authors Alfariq Ramadani Apriyani Fadhilah Ardi Putra ARDI PUTRA Bella Sapira Besse Rosdiana Bismar Arianto Dewi Ayu Saputri Dwi Putri, Nur Aslamaturrahmah Eki Darmawan Fibri Novitasari Fitran Sah Handrisal Jepri Jaya Karina Gladis Panggabean Khairi Rahmi Lara Susanti Nanik Rachmawati Natasyaputri Sendhe Siregar Nazaki Nazaki Nurisa Nazira Putri Nursi Utari Putra Anggiat Marito Pasaribu Raja Farhan Nurisqi Richart Bonar Sirait Rizky Octa Putri Charin Rudi Subiyakto, Rudi Ryan Anggria Pratama Surya Wardana, Wahyu Uly Sophia Yudhanto Satyagraha Adiputra