Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search
Journal : Social Issues Quarterly

PENGARUH KUALITAS WEBSITE PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TERHADAP KEPUASAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA TANJUNGPINANG Novi Winarti; Besse Rosdiana; Handrisal Handrisal
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi yang massif dewasa ini telah mendorong aparatur pemerintah dalam memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui website PPDB from home dalam menerima Peserta Didik Baru (PPDB). Adanya website PPDB from home diharapkan dapat memeberikan mutu, sistem yang terintergrasi, dan memberikan fasilitas akses informasi yang akurat kepada pengguna, tansparansi, praktis, efisien, sehingga berdampak pada kepuasan terhadap pengguna dalam mendaftar dalam mendaftarkan ke sekolah yang dituju. Dengan melihat goal yang begitu strategis dari website PPDB from home, penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kualitas website PPDB from home terhadap kepuasan pengguna website PPDB online di Tanjungpinang. Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel yang dipertanyakan dengan menggunakan metode kuatitatif. Adapun data yang didapatkan melalui penyebaran kuisioner yang di olah dengan beberapa rangkaian uji statistik yaitu uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik dan uji regresi linear. Adapun hasil penelitian yaitu: (1) Website PPDB from home memilki kualitas yang baik. Hal ini dilihat dari hasil penilaian responden memberikan penilaian sebesar 4.915 yang mana nilai tersebut berada dalam kategori “Baik” pada interval nilai; (2) Pengguna website PPDB online di Tanjungpinang memiliki kepuasan dalam penggunaan website PPDB from home. Hal ini dilihat dari hasil penilaian responden memberikan penilaian sebesar 2.749 yang mana nilai tersebut berada dalam kategori “Baik” pada interval nilai; (3) Kualitas website PPDB from home memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna website PPDB online di Tanjungpinang sebesar 0,587 atau 58,7%. Hal ini dilihat dari nilai t Hitung lebih besar dari t Tabel (35,572 > 1,66 ) dan H0 diterima serta H1 ditolak.
Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Pangan di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang Natasyaputri Sendhe Siregar; Nazaki Nazaki; Novi Winarti
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Empowerment of Food Small and Medium Industries (IKM) aims to increase the competitiveness of food IKM actors in the Air Raja Village. However, until now there are still obstacles in carrying out marketing and promotion of IKM products in Tanjungpinang City, especially in Air Raja Village. This study aims to determine Empowerment of Small Food Industries in Air Raja Village. The empowerment process that looks at three things, namely development, empowerment and the creation of independence that occurs in Air Raja Village. The method in this study used a qualitative descriptive method with a total of 7 (seven) informants, and used data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of this study indicate that the empowerment of food IKM carried out in the Air Raja Village has not been successful. Furthermore, from the indicators of creating independence, the empowerment carried out by the Disdagin has had a positive impact on food IKM actors themselves who have become independent and have made it easier for actors to increase economic needs, seen from the small initial capital and after being independent, the income of IKM has increased. Because the quality is carried out in accordance with the standards required by the government.
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Nurisa Nazira Putri; Rudi Subiyakto; Novi Winarti
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The minimal work program of the Regional Disaster Mitigation Agency (BPBD) has resulted in BPBD's efforts in the field not being maximized in anticipating flood disaster problems. This study aims to determine the role of BPBD and constraints in flood disaster management in Teluk Air Village, Karimun District, Karimun Regency. Data collected using instruments in the form of observation and documentation and developed by interviewing informants. The results of the study show that in Teluk Air Village, Karimun District, Karimun Regency there is preparedness in carrying out flood disaster management efforts from the Karimun Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) to deal with flood disasters. The local community also participates in flood prevention activities. The public is advised not to turn ditches or drains into garbage dumps. With limited human resources, the community is also asked to routinely clean ditches or waterways on a regular basis so that there is no blockage in the ditches which results in flooding. The existence of good conditions with related agencies or services as an effort to deal with flood disasters based on supportive conditions and in flood disaster management involves various parties.
Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di Kota Batam Putra Anggiat Marito Pasaribu; Nazaki Nazaki; Novi Winarti
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Smart Indonesia Card Early Program ran precisely in 2016, there was a procedural error in obtaining the program, so many people were disappointed with this because the beneficiary program was not precise in obtaining KIP. The purpose of this research is to find out the implementation of procedures related to the Indonesia Smart Card Program in Batam City. In this study, the researcher used a descriptive research type using a qualitative approach with 7 informants and used techniques and data collection in the form of interviews and documentation, while the object of this research was the Indonesia Smart Card Program. The location of this research was conducted in Batam City, the actors involved in this research were the KIP Program Recipient Communities, School Parties from elementary, junior high, high school and the Batam City Education Office. Coordinating performance is the right thing in every policy implementation, it is very effective because it starts from the initial stage to maximum results. Giving assignments will make it easier to carry out, support from the leadership is the basic form in building the mentality of the implementer so that they can be confident in carrying out the program to be carried out. Based on the results of research and analysis conducted by researchers regarding the implementation of the smart Indonesian card program in Batam City, it can be concluded that the implementation of the program is correct in the procedure for obtaining the Indonesian smart card program. Everything is structured in the division of tasks and responsibilities, so as to provide results who is good in data collection, inputting to the final stage in determining the right or wrong beneficiary program.
Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Bella Sapira; Novi Winarti; Yudhanto Satyagraha Adiputra
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Berbagai macam bentuk program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak tersebut salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam upaya meningkatkan penanggulangan kemiskinan sejak tahun tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH merupakan salah satu program kebijakan penanggulangan kemiskinan yang memberikan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Namun dalam pengimplementasiannya PKH ini masih belum mampu menanggulangi permasalahan kemiskinan yang ada. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dengan jumlah informan 18 (delapan belas) orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari pelaksanaan PKH di Kecamatan Moro Kabupaten Karimun secara umum berhasil sesuai dengan PERMENSOS No 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan namun dampak yang diberikan dari program ini terhadap angka kemiskinan belum cukup terlihat. Dari indikator input dalam pelaksanaannya sudah menunjang, baik dari segi sumberdaya pendukung dan teknologi, sarana dan prasarana, SDM serta anggaran dana sudah sesuai dan mencukupi. Dari indikator process belum optimal dalam pelaksanaanya dimulai dari pertemuan awal, verifikasi komitmen dan pendampingan sudah sesuai namun dalam aspek penyaluran bantuan belum sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PKH. Dari indikator outputs dalam pelaksanaan PKH belum memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Dan dari indikator outcomes dampak positif yang dihasilkan ialah masyarakat sudah terbantu dibidang kesejahteraan sosial dan pendidikan dalam menunjang kebutuhan sekolah anak, kemudian dampak negatif dari program ini tidak ada namun program ini belum berdampak sesuai dengan tujuan PKH yaitu memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan modal manusia dan mengubah perilaku RTSM.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT BERKEMBANGNYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAPUR MANDIRI DESA MAPUR KECAMATAN BINTAN PESISIR Nursi Utari; Novi Winarti; Ardi Putra
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampai saat ini terdapat kendala dalam pengembangan BUMDes Mapur Mandiri yaitu adanya unit usaha BUMDes Mapur Mandiri yang sudah tidak berjalan lagi dan perkembangan BUMDes Mapur Mandiri masih dikategorikan perintis belum berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapur Mandiri Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Sutoro Eko (2014) yaitu faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya BUMDes. Hasil dari penelitian ini adalah pada indikator Kepemimpinan, Manajerial dan Tata Kelola (KMT) ketua BUMDes masih belum dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, masih belum ada hasil dari apa yang dijalankannya sehingga unit-unit usaha yang ada dikelola belum maksimal. Pada indikator kerjasama BUMDes Mapur Mandiri menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang mendukung perkembangan BUMDes. Pada indikator Skala dan Jangkauan Usaha BUMDes Mapur Mandiri sudah tidak memiliki jangkauan usaha sampai keluar Desa Mapur. Pada indikator Emansipasi Lokal BUMDes Mapur Mandiri mendapatkan dukungan yang penuh dari masyarakat desa setempat, karena BUMDes Mapur Mandiri dibentuk tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya indikator Tradisi Berdesa sudah memudarnya tradisi berdesa didalam BUMDes Mapur Mandiri dikarenakan kurangnya solidaritas, kerjasama dan gotong royong antar masyarakat desa dalam mengembangkan BUMDes. Masyarakat tidak pernah terlibat apapun tentang BUMDes dan masyarakat Desa Mapur juga tidak ada lagi yang menggunakan usaha dari BUMDes Mapur Mandiri ,inilah yang membuat BUMDes Mapur Mandiri sulit untuk berkembang.
IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU LANSIA NURI VIII DI KELURAHAN TANJUNGBATU KOTA KECAMATAN KUNDUR Lara Susanti; Bismar Arianto; Novi Winarti
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The elderly posyandu program is the development of a government policy on elderly services and is implemented through the Puskesmas program by involving the elderly, families, regional apparatus and community organisations. Based on Government Regulation Number 43 of 2004 concerning the Implementation of Efforts to Improve the Social Welfare of the Elderly, the Government provides elderly services at various regional levels as a tangible form of elderly health services with the existence of elderly posyandu. The purpose of this study was to clearly determine the implementation of the Nuri VIII Elderly Posyandu program in Tanjungbatu Kota Village, Kundur Subdistrict In this study researchers used a qualitative approach method The informants of this study were the person in charge of the Elderly Program UPT Puskesmas Tanjungbatu, Nuri VIII Elderly Posyandu Cadres, and the elderly community. Data were collected through data collection techniques, namely observation, interviews, documentation and triangulation. The results of my research are the implementation of the Nuri VIII elderly posyandu programme in Tanjungbatu Kota Village, Kundur District has fulfilled these four indicators even though there are several problems with communication indicators and resource indicators, this is indicated by problems related to the lack of participation of the elderly community because those who actively follow are elderly people aged 55 years and over while the posyandu target is from the age of 45 years.