Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.148
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Masyarakat NOMOI Law Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kompilasi Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Private Law Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
R. Fahmi Natigor Daulay
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Pemalsuan Identitas Dalam Praktik Poligami Ilegal Daulay, R. Fahmi Natigor
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/qxk3fm15

Abstract

Polygamy is a marriage practice that is strictly regulated under Indonesian law, requiring court permission and consent from the first wife. However, some men circumvent legal procedures by committing identity fraud, such as using false names or concealing their previous marital status. This research analyzes the legal consequences of identity fraud in unauthorized polygamy and the marriage annulment process. The research method uses normative juridical approach with descriptive secondary data. The results show that identity fraud causes the dissolution of marital bonds with annulment processes following divorce proceedings procedures, and judicial considerations that are legally binding from both positive law and fiqh perspectives. Keywords: Identity Fraud, Illegal Polygamy, Marriage Annulment.
Development of Learning Videos for State Administration Law Courses as a Hybrid Learning Solution at FHISIP University of Mataram Evangelista, Beverly; Daulay, R. Fahmi Natigor; Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah
Abdi Masyarakat Vol 7, No 2 (2025): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v7i2.9682

Abstract

Digital transformation in higher education requires learning innovations that are adaptive to the characteristics of the millennial generation, especially in complex courses such as State Administration Law (HAN). At FHISIP University of Mataram, conventional lecture methods still dominate, causing boredom and low understanding of students to abstract concepts such as the principle of legality and discretion of public officials. Responding to these challenges, this service project developed VIP-HAN (Innovative Video of Learning Law of State Administration) as an interactive and easily accessible technology-based learning media. The implementation method consists of six stages: consultation with mentors, coordination with the Head of the Constitutional Law Section, collection of materials, video production using CapCut and Canva applications, socialization in class, and evaluation through Google Form questionnaires. The video material is compiled based on RPS and academic literature, with a storytelling approach and infographic animation to make it easier to understand. The evaluation showed that 85% of students found it helpful to understand abstract concepts, and 78% of lecturers appreciated the efficiency of teaching time. The discussion included technical challenges, adaptive strategies, and cross-disciplinary collaboration in content development. The project also sparked further innovations in the faculty environment, such as the development of podcasts and digital simulations by other study programs. In conclusion, VIP-HAN has proven to be effective as a hybrid learning solution that supports the digitization of legal education. Institutional support and strengthening of lecturer capacity are the key to the sustainability of this innovation in the future.
PERANAN ANAK DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN PADA GUGATAN CERAI: The Role Of Children In Providing Testimony In Divorce Proceedings Daulay, R. Fahmi Natigor; Septira Putri Mulyana
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.457

Abstract

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara perceraian merupakan isu hukum yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan agama Indonesia. Penelitian ini menganalisis peranan anak dalam memberikan kesaksian pada gugatan cerai berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan HIR sebagai hukum acara. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder bersifat deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa anak dapat berperan sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan syarat memenuhi kriteria usia minimal 15 tahun dan kemampuan memberikan keterangan yang dapat dipercaya. Prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi memerlukan perlindungan khusus untuk menjaga kepentingan terbaik anak, termasuk pemeriksaan dalam suasana kondusif dan pendampingan khusus guna menghindari trauma psikologis.
REGULASI JUAL-BELI MELALUI ELEKTRONIK DI BELANDA Ade Sultan Muhammad; R. Fahmi Natigor Daulay
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 7 (2025): Desember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belanda, yang merupakan salah satu negara maju di dunia dan salah satu anggota dari Uni Eropa, tentu telah lebih dulu menerapkan Media Elektronik sebagai salah satu metode atau tata cara dalam melaksanakan berbagai aktifitas negara oleh pemerintahan, dan juga aktifitas umum oleh masyarakatnya yaitu seperti kegiatan jual – beli. Dalam hal jual – beli yang dilakukan melalui elektronik, secara umum Belanda menerapkan aturan – aturan yang lebih terorganisir, sehingga justru nampak lebih sederhana dan memudahkan orang untuk mempelajari serta menerapkannya sesuai sebagaimana seharusnya.
Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Siri menurut Hukum Positif Anugerahayu, Ayang Afira; Daulay, R. Fahmi Natigor
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan siri di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin siri sah secara kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun tidak memiliki kekuatan hukum formil karena perkawinan siri tidak dapat dicatatkan. Legitimasi hukum penuh hanya berlaku bagi perjanjian kawin yang dilakukan dalam perkawinan sah dan tercatat menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ditegaskan melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Mekanisme itsbat nikah berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk melegitimasi perkawinan siri sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan gagasan registrasi perjanjian privat perkawinan sebagai alternatif kebijakan untuk menjembatani dualisme antara hukum agama dan hukum negara dalam mewujudkan kepastian hukum.
Kepastian Hukum Dan Efektivitas Fasilitas Investasi Dalam Studi Komparatif Peraturan Insentif Investasi Antara Indonesia Dan Vietnam Mulyana, Septira Putri; Daulay, R. Fahmi Natigor
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.296

Abstract

Persaingan dalam menarik Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat, terutama antara Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN. Indonesia telah memperkenalkan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), sementara Vietnam mempertahankan rezim investasi yang kompetitif melalui penyederhanaan prosedur, konsistensi kebijakan, serta perluasan insentif fiskal dan non-fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di kedua negara melalui pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menawarkan skema insentif yang beragam, implementasinya sering menghadapi hambatan berupa perubahan kebijakan, birokrasi berlapis, dan kurangnya kepastian prosedural. Sebaliknya, Vietnam menunjukkan efektivitas lebih tinggi karena stabilitas regulasi, mekanisme administrasi terpusat, dan kepastian dalam pemberian insentif. Perbedaan ini berdampak langsung pada realisasi FDI, di mana Vietnam secara konsisten mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dalam satu dekade terakhir. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, dan konsolidasi kelembagaan investasi untuk meningkatkan daya saing global dan efektivitas fasilitas investasi. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yaitu bagaimana tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di Indonesia dibanding Vietnam, dan upaya apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas fasilitas investasi melalui penguatan kepastian hukum dan prosedur implementasi.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Anugerahayu, Ayang Afira Beverly Evangelista Febrihadi Suparidho Ika Yuliana Susilawati Muhammad Rifaldi Setiawan Mulyana, Septira Putri Permata S, Nathania Septira Putri Mulyana Setiawan, Muhammad Rifaldi Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Suparidho, Febrihadi