Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.209
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Masyarakat NOMOI Law Review JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kompilasi Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Private Law Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Journal of Authentic Research GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law
R. Fahmi Natigor Daulay
Unknown Affiliation
Religion Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Development of Learning Videos for State Administration Law Courses as a Hybrid Learning Solution at FHISIP University of Mataram Evangelista, Beverly; Daulay, R. Fahmi Natigor; Mulyana, Septira Putri; Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah
Abdi Masyarakat Vol 7, No 2 (2025): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/abdi.v7i2.9682

Abstract

Digital transformation in higher education requires learning innovations that are adaptive to the characteristics of the millennial generation, especially in complex courses such as State Administration Law (HAN). At FHISIP University of Mataram, conventional lecture methods still dominate, causing boredom and low understanding of students to abstract concepts such as the principle of legality and discretion of public officials. Responding to these challenges, this service project developed VIP-HAN (Innovative Video of Learning Law of State Administration) as an interactive and easily accessible technology-based learning media. The implementation method consists of six stages: consultation with mentors, coordination with the Head of the Constitutional Law Section, collection of materials, video production using CapCut and Canva applications, socialization in class, and evaluation through Google Form questionnaires. The video material is compiled based on RPS and academic literature, with a storytelling approach and infographic animation to make it easier to understand. The evaluation showed that 85% of students found it helpful to understand abstract concepts, and 78% of lecturers appreciated the efficiency of teaching time. The discussion included technical challenges, adaptive strategies, and cross-disciplinary collaboration in content development. The project also sparked further innovations in the faculty environment, such as the development of podcasts and digital simulations by other study programs. In conclusion, VIP-HAN has proven to be effective as a hybrid learning solution that supports the digitization of legal education. Institutional support and strengthening of lecturer capacity are the key to the sustainability of this innovation in the future.
PERANAN ANAK DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN PADA GUGATAN CERAI: The Role Of Children In Providing Testimony In Divorce Proceedings Daulay, R. Fahmi Natigor; Septira Putri Mulyana
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 1 (2025): Kajian Yuridis dan Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i1.457

Abstract

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara perceraian merupakan isu hukum yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan agama Indonesia. Penelitian ini menganalisis peranan anak dalam memberikan kesaksian pada gugatan cerai berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan HIR sebagai hukum acara. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder bersifat deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa anak dapat berperan sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan syarat memenuhi kriteria usia minimal 15 tahun dan kemampuan memberikan keterangan yang dapat dipercaya. Prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi memerlukan perlindungan khusus untuk menjaga kepentingan terbaik anak, termasuk pemeriksaan dalam suasana kondusif dan pendampingan khusus guna menghindari trauma psikologis.
REGULASI JUAL-BELI MELALUI ELEKTRONIK DI BELANDA Ade Sultan Muhammad; R. Fahmi Natigor Daulay
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 7 (2025): Desember 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Belanda, yang merupakan salah satu negara maju di dunia dan salah satu anggota dari Uni Eropa, tentu telah lebih dulu menerapkan Media Elektronik sebagai salah satu metode atau tata cara dalam melaksanakan berbagai aktifitas negara oleh pemerintahan, dan juga aktifitas umum oleh masyarakatnya yaitu seperti kegiatan jual – beli. Dalam hal jual – beli yang dilakukan melalui elektronik, secara umum Belanda menerapkan aturan – aturan yang lebih terorganisir, sehingga justru nampak lebih sederhana dan memudahkan orang untuk mempelajari serta menerapkannya sesuai sebagaimana seharusnya.
Legal Protection of Wife's Inheritance Rights in Polygamous Marriages Not Recorded: an Analysis of Islamic Legal Perspectives Natigor Daulay, R. Fahmi; Mulyana, Septira Putri
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 8, No 1 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i1.10339

Abstract

Unregistered polygamous marriages pose serious problems related to the protection of wives' inheritance rights in Indonesia. This study aims to analyze the protection of wives' inheritance rights in unregistered polygamous marriages according to Islamic law and the implementation of the principle of justice in that context. The research method used is normative juridical with a library approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through legal interpretation, descriptive-analytical analysis, comparative, and maqashid sharia. The results of the study indicate that from an Islamic legal perspective, wives in unregistered polygamous marriages still have the same inheritance rights as regulated in the Qur'an, Surah An-Nisa, verse 12 and the Compilation of Islamic Law Article 180, namely 1/4 if the husband leaves no children and 1/8 if the husband leaves children, which are divided equally among all wives. However, in the practice of positive law in Indonesia, unregistered marriages face legal obstacles that cause wives' inheritance rights to not be optimally protected. The implementation of the principle of justice faces challenges in the form of legal dualism between religious legitimacy and state recognition, unequal access to legal protection, and minimal public understanding of wives' inheritance rights. From the perspective of maqashid sharia, this lack of legal protection violates the principles of hifdz al-nasl (protection of offspring) and hifdz al-mal (protection of property). This study recommends five strategies to achieve justice: facilitating access to marriage itsbat, increasing legal socialization, strengthening judges' judicial ijtihad, integrating maqashid sharia into legislation, and developing alternative mechanisms for resolving inheritance disputes.
Kepastian Hukum Dan Efektivitas Fasilitas Investasi Dalam Studi Komparatif Peraturan Insentif Investasi Antara Indonesia Dan Vietnam Septira Putri Mulyana; R. Fahmi Natigor Daulay
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.296

Abstract

Persaingan dalam menarik Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat, terutama antara Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN. Indonesia telah memperkenalkan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), sementara Vietnam mempertahankan rezim investasi yang kompetitif melalui penyederhanaan prosedur, konsistensi kebijakan, serta perluasan insentif fiskal dan non-fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di kedua negara melalui pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menawarkan skema insentif yang beragam, implementasinya sering menghadapi hambatan berupa perubahan kebijakan, birokrasi berlapis, dan kurangnya kepastian prosedural. Sebaliknya, Vietnam menunjukkan efektivitas lebih tinggi karena stabilitas regulasi, mekanisme administrasi terpusat, dan kepastian dalam pemberian insentif. Perbedaan ini berdampak langsung pada realisasi FDI, di mana Vietnam secara konsisten mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dalam satu dekade terakhir. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, dan konsolidasi kelembagaan investasi untuk meningkatkan daya saing global dan efektivitas fasilitas investasi. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yaitu bagaimana tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di Indonesia dibanding Vietnam, dan upaya apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas fasilitas investasi melalui penguatan kepastian hukum dan prosedur implementasi.
Pandangan Islam dan Hak Asasi Manusia Tentang Gender Hariati, Sri; Daulay, R. Fahmi Natigor
Journal of Authentic Research Vol. 5 No. 2 (2026): May
Publisher : LITPAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/wkr20993

Abstract

Dalam al-Quran, hukum Islam menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki hak serta tanggung jawab yang setara di hadapan Allah SWT. Namun, penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran mengenai kesetaraan gender masih memunculkan beragam pandangan di antara para ulama. Dalam hadis, banyak riwayat yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak perempuan dan mencegah diskriminasi gender. Namun, masih ada hadis-hadis yang dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda terkait kesetaraan gender. Dinamika hukum Islam dan hak asasi manusia dalam konteks gender menunjukkan bahwa perempuan sama dengan laki-laki, termasuk dalam menerima pendidikan dan memiliki karier. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai pengambilan keputusan dalam isu-isu yang berhubungan dengan kesetaraan gender.  Berkaitan dengan qiyas, penerapannya dapat memperkuat argumen tentang kesetaraan gender dalam hukum Islam, meskipun juga bisa menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dasar-dasar hukum Islam dengan baik agar dapat menghindari perbedaan pandangan yang berlebihan. Secara keseluruhan, kesetaraan gender merupakan nilai yang penting dalam hukum Islam. Maka dari itu, sangat diperlukan dukungan dari para ulama dan komunitas Muslim untuk terus mendukung hak-hak perempuan serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan setara bagi semua.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Beverly Evangelista Febrihadi Suparidho Hariati, Sri Muhammad Rifaldi Setiawan Mulyana, Septira Putri Septira Putri Mulyana Septira Putri Mulyana Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Suparidho, Febrihadi