Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam Masa Lame Duck Session Lidia Layuk Tanan; Agustien Cherly Wereh; Diana D Putong
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 3 No 1 (2026): (MAY) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/c6707544

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta legitimasi pelaksanaan fungsi legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa Lame Duck Session dalam perspektif hukum tata negara. Masa lame duck session merupakan periode transisi ketika anggota DPR yang masih menjabat berada pada penghujung masa jabatannya sebelum pelantikan anggota baru. Kondisi tersebut sering menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi politik dan kualitas produk undang-undang yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis DPR tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi hingga masa jabatan berakhir. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, prinsip transparansi, serta partisipasi publik agar produk hukum yang dihasilkan tetap memiliki legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan Pia Bertha Sarumaha; Adensi Timomor; Agustien Cherly Wereh
Jurnal Mahkamah Hukum Vol 3 No 1 (2026): (MAY) Jurnal Mahkamah Hukum
Publisher : PT. NALURI EDUKASI PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64924/4ptc1254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengetahui model pengaturan pengelolaan alokasi dana desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang dana desa di Desa Bawomataluo, Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bahan hukum sekunder dan tersier berupa jurnal, literatur, dan sumber online yang relevan. Dana desa sebagai instrumen penting pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, menuntut pelaksanaannya secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib administratif. Ketidaksesuaian pengelolaan dana desa dengan ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan berbagai sanksi hukum, mulai dari sanksi administratif seperti teguran dan pemberhentian, sanksi perdata berupa ganti rugi atas kerugian negara, hingga sanksi pidana dalam kasus korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Selain itu, penyalahgunaan dana desa juga berdampak pada aspek tata negara dan sosial, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat, menurunnya partisipasi warga, serta terhambatnya pembangunan desa secara menyeluruh.