Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.167
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies JPW (Jurnal Politik Walisongo) Ahkam: Jurnal Hukum Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Amsir Law Jurnal (ALJ) AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Reformasi Hukum Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Sapientia Humana : Jurnal Sosial Humaniora Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Limbago: Journal of Constitutional Law Jurnal Politique Palangka Law Review Journal of Political and Government Issues Adil Indonesia Journal Jurnal Tata Rias
Rahmawati, Nurlaili
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Degradasi Moral Pejabat Negara Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Indonesia : Moral Degradation of State Officials to The Legal Compliance of Indonesian Citizens Kurnia, Eyda; Rahmawati, Nurlaili; Rahmah, Siti Asifa’ur; Ammarazka, Reyhan
Reformasi Hukum Vol 27 No 2 (2023): August Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i2.589

Abstract

Ketaatan etika dan moral mempunyai hubungan fungsional dengan ketaatan pada hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis latar belakang terjadinya degradasi moral pejabat negara dan pengaruhnya terhadap sikap warga negara serta tindakan apa yang harus dilakukan terkait fenomena ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa keserakahan dan ketamakan merupakan akar permasalahan terjadinya degradasi moral pejabat negara. Berdasarkan sejumlah data dan penelitian bahwa karakter pejabat dalam menyikapi tugasnya semakin terkikis sehingga tercipta degradasi moral yang mengakibatkan penurunan sikap aktif dan kontributif dari warga Negara. Ketidakpatuhan menjadi sikap yang diwajarkan oleh masyarakat karena mereka mengacu pada para oknum pejabat negara tersebut. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum yang bersih dan tidak memihak mengenai beretika. Tindakan-tindakan menyimpang dan menyeleweng dari oknum pejabat negara harus ditindak secara tegas serta diberikan sanksi yang setimpal karena berdampak kepada masyarakat, yakni warga negara Indonesia. Sistem hukum di Indonesia akan berfungsi dengan baik jika nilai etika dan moral ditegakkan di setiap sektor kenegaraan.
Constitutional Court Verdict on "Error In Objecto" Lawsuit in Dispute Over Regional Election Results Rahmawati, Nurlaili; Nugraha, Sigit Nurhadi
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 12 No. 2 (2022): October
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ad.2022.12.2.171-195

Abstract

Abstract:  The settlement of cases resulting from the Regional Head Election (Pilkada) is still within the authority of the Constitutional Court. In deciding this case, the Constitutional Court made explicit regulations regarding the procedural law of the trial as outlined in the Constitutional Court Regulations. One of the problems that arise in the examination (trial) of disputes over the results of the regional elections is that the application submitted by the losing party (applicant) turns out to be the wrong object (error in objecto). This error usually occurs because the object being sued is not the final decision on the election results. This research is a normative juridical research that aims to examine the attitudes and decisions of the Constitutional Court regarding requests for disputes over Regional Head Elections (Pilkada) that are Error In Objecto. The result of this study is that the Plaintiff in making the application must clearly not be mistaken in determining the object. In the case/dispute over the results of the regional elections, the object of the lawsuit is the final decree of the General Elections Commission regarding the determination of the results of the election results and not others. Accuracy in making posita and petitum is very important because wrong posita and petitum will lead to the wrong and fatal determination of the object of the application. When this is the issue, the Constitutional Court will not accept the application because it is not authorized. An error in determining the object of this application in procedural law is termed error in objecto, so accuracy as an applicant, respondent, or related party is needed. The recommendation given is that the plaintiff should be more careful in making applications and the revision of the application given by the Constitutional Court at the preliminary hearing, can be used by the applicant to correct his application so as not to incorrectly determine the object of the application/error in objecto.
Menyoroti Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun Aprilianti, Fita; Chaerany, Nandia Zikria; Rahmawati, Nurlaili; Arrohim, Ahmed Najhan
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 4 No 1 (2025): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v4i1.3975

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menyoroti wacana masa perpanjangan jabatan kepala desa. Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa Diskursus perpanjangan jabatan kepala desa yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun bertentangan dengan semangat konstitusi dengan adanya pembatasan kekuasaan (limitation power) jika ditinjau dari teori abbuse of power bahwa kekuasaan yang lama akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang membuka pintu terjadinya korupsi yang semakin masif, selain itu kekuasaan akan tersentralisasi ke salah satu orang atau kelompok tertentu. Periodesasi jabatan kepala desa 6 tahun selama maksimal 3 periode itu sudah cukup panjang, jika kepala desa mempunyai kinerja baik maka masyarakat akan memilihnya di periode berikutnya. This research is a normative research using a statute approach to highlight the discourse on the extension of the term of office for the village head. The results of this study indicate that the discourse on extending the term of office of the village head from 6 years to 9 years is contrary to the spirit of the constitution with the limitation of power . If reviewed from the theory of abuse of power that the old power will lead to abuse of authority which opens the door for increasingly massive corruption, besides that power will be centralized to one particular person or group. The periodization of the village head's office of 6 years for a maximum of 3 periods is long enough, if the village head has a good performance then the community will elect him in the next period.
Analisis Gaya Kepemimpinan Otoriter Pemerintah Serta Kaitannya dengan Teori Demokrasi Salsabilla, Salsabilla; Assakhawi, Ananda Zhafir; Fathullah, Muhammad Adib; Rahmawati, Nurlaili
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/jpw.v5i2.18635

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Konsekuensi Kepemimpinan Otoriter Terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi; Perbandingan Kebijakan dan Praktik Pemerintahan antara Gaya Pemerintahan Otoriter dan Demokratis; serta implikasi gaya kepemimpinan otoriter di berbagai negara. Menggunakan metode penelitian deskriptif dengan literatur review. Hasil dari penelitian ini adalah Melihat kasus-kasus di negara dengan gaya kepemimpinan otoriter seperti Rusia, Venezuela, Tiongkok, dan Arab Saudi, kita dapat melihat bahwa pemerintahan otoriter seringkali menghasilkan situasi di mana hak asasi manusia menjadi rentan. kepemimpinan otoriter seringkali menciptakan situasi di mana hak-hak individu diabaikan atau bahkan diperlakukan dengan semena-mena. Sehingga perlu adanya kesadaran global tentang isu-isu pelanggaran HAM karena gaya kepemimpinan otoriter, agar semakin besar peluang untuk mendorong perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia dan pemerintahan yang lebih demokratis di seluruh dunia.
Co-Authors A Fahrur Rozi Abyan, Muhammad Faras ajeng anisa indri astuti indarto Amalia, Tatu Ammarazka, Reyhan Andre Fahrul Rosy Aprilianti, Fita Ari Hayati Ari Nasir Syahputra Arita Puspitorini Arrohim, Ahmed Najhan Assakhawi, Ananda Zhafir Azis Setiawan Bintari Zulfa Adhinta Chaerany, Nandia Zikria Chairil Lutfi Mahendra Chrisna Yuda Hartato Dewi Lutfiati Dzakwan Fadhil Putra Kusuma Eka Pratiwi Faqih, Rifqi Abdulloh Farren Mahesa Rangkuti Fathudin Fathullah, Muhammad Adib Fitria Habib Filah Akbar Saputra Hadad Alwi Salamun Hanah, Ummu Heru Susetyo Humaid, Abdun Nashir Kurnia, Eyda Kurniawati, Nur Aini Lailiya, Nabiila Husna Marifatur, Ezra Maspiyah Maspiyah Maulana Arif Al Djazairi Mohammad Sirojul Umam Muhammad Faishal Rizqullah Muhammad Lazuardi Ilham Muhammad Luthfi Permana Muhammad Nabil Daud Musyaffa Muhammad Zidan Masykur Munali, Diva Sharni Nabila Kamila Nabila Muti'ah Maryam Nafisah, Aqilah Nahdliyah Nurul Aini Noer Zulfa Jauhariyah Noka, Isara Abda Nugraha, Sigit Nurhadi Nurhasanah, Putri Aliyya NURSARI, DELLA Prasna, Adeb Davega Rafif Fadhail Nabih Rahmadini, Ainin Rahmah, Siti Asifa’ur Rahman, Muh Rakhul Rianadiwa, Syifa Rika Rahayu Salam, Virgano Triadi Salsabilla, Salsabilla Sianipar, Lela Safitri BR Sindi Rahmawati Siti Winda Astuti Solakhudin, Faiz Subrin Thoriq Muhammad Yuni Khairunnisa Yunisa Farasiscaraya Aesia Zahratunisa Zara Azizah Hanan