Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.443
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL-Daulah Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies JPW (Jurnal Politik Walisongo) Ahkam: Jurnal Hukum Islam Jurnal Panorama Hukum Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Amsir Law Jurnal (ALJ) AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Journal of Islamic and Law Studies (JILS) Reformasi Hukum Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Sapientia Humana : Jurnal Sosial Humaniora Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana dan Perdata Limbago: Journal of Constitutional Law Rampai Jurnal Hukum Jurnal Politique Palangka Law Review Journal of Political and Government Issues Adil Indonesia Journal Jurnal Tata Rias
Rahmawati, Nurlaili
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Penggunaan Media Sosial dalam Kampanye Pilpres 2024 untuk Memperebutkan Suara Generasi Muda Noer Zulfa Jauhariyah; Muhammad Lazuardi Ilham; Zahratunisa; Nurlaili Rahmawati
Journal Politique Vol. 4 No. 1 (2024): January
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2024.4.1.100-116

Abstract

Pemilihan Presiden selalu menarik perhatian masyarakat, terutama Pilpres tahun 2024. Pemilu Tahun 2024 merupakan pemilu yang istimewa karena dilakukan serentak dan hampir 60% Daftar Pemilih Tetap adalah generasi muda yang dekat dengan media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan sosial. Hasil dari penelitian ini adalah Penggunaan media sosial oleh masyarakat bisa memberikan perubahan terhadap kondisi sosial politik di Indonesia, selain itu juga bisa mempengaruhi partisipasi para pemilih. Semakin banyaknya kampanye yang dilakukan di Media sosial, bisa menjadi suatu daya tarik bagi para pemilih. Oleh sebab itu, para kontestan pilpres 2024 harus memanfaatkan media sosial yang ada dengan membuat konten yang menarik untuk memperebutkan suara generasi muda dan memenangkan Pilpres 2024.
Peran Partai Politik Terhadap Kekuasaan Legislatif: Peran Partai Politik Dalam Kekuasaan Legislatif Sandy, Rifky; Algibran, Ahmad; Habibie, Bayu Rasya; Rahmawati, Nurlaili
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v9i1.9415

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi peran vital partai politik dalam kekuasaan legislatif dengan pendekatan hukum normatif. Kekuasaan dalam suatu negara melibatkan kewenangan individu dalam tindakannya, yang dapat didistribusikan sesuai kebijakan negara. Partai politik menjadi perantara penting antara pemerintah dan pengelolaan sosial, menjalankan fungsi-fungsi kunci untuk memastikan demokrasi yang sehat. Komunikasi politik yang etis dan sopan berkembang seiring tumbangnya rezim Orde Baru di Indonesia, menonjolkan nilai-nilai demokrasi. Partai politik memainkan peran esensial dalam merekrut anggota yang dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai calon legislatif. Dalam pemilu, mereka yang meraih suara terbanyak menegaskan manifestasi kedaulatan rakyat. Peran partai politik tidak hanya terbatas pada internalnya, melibatkan pembinaan dan pengaderan anggota, tetapi juga mencakup tanggung jawab konstitusional dan moral dalam membawa perubahan yang positif. Kesimpulannya, peran partai politik memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan sistem politik, memainkan peran krusial dalam mencapai "mewujudkan kesejahteraan umum" sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Analisis Penegakan Hukum dan HAM terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Perempuan dan Anak sebagai Kelompok Rentan Rafif Fadhail Nabih; Nabila Muti'ah Maryam; Subrin; Nurlaili Rahmawati
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/jils.v8i2.13569

Abstract

Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan kerapkali menjadi korban kekerasan seksual. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan kasus bertujuan untuk membahas penegakan hukum dan hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Mei 2022, membawa angin segar bagi penegakan hukum dan HAM bagi korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, segala bentuk korban kekerasan seksual haruslah mendapatkan perlindungan, hal ini merupakan hak kebebasan dan keamanan bagi setiap individu. Perlindungan hukum atas yang dialami korban kekerasan seksual merupakan bagian dari HAM atas rasa kemanusiaan dan keadilan. Oleh sebab itu komnas perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai peran penting dalam hal pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
REFORMULASI RPP PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN LAHAN REMPANG GUNA MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Rika Rahayu; Sindi Rahmawati; Zara Azizah Hanan; Farren Mahesa Rangkuti; Nurlaili Rahmawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3223

Abstract

The uncertainty of the status of land ownership in Rempang Batam causes conflicts between the government and the local indigenous people. For this reason, this study aims to discuss the reformulation of the RPP for the Issuance of Rempang Land Management Certificates in order to realize Law Enforcement and Human Rights Protection by using normative juridical research methods using a legal approach, concepts and cases. The result of this study is that there are still many Rempang customary law communities whose rights have not been fulfilled in terms of recognition and existence of customary land to the maximum. Therefore, the government’s important role in this case is to issue customary land certificates to ensure customary land rights by MHA Rempang. The factors that caused the chaos between the government and MHA were due to first, the absence of local MHA approval related to the development of Rempang customary land; second, there is an act of Excessive Use Of Force that leads to violence against the local indigenous people; and third, the loss of the right to a sense of security. In resolving the Rempang conflict, it requires patience and cooperation between the government and customary law communities, it is necessary to socialize development projects by the government to local MHAs and make agreements between the two parties so that the rights of Indigenous Peoples remain protected and the Government needs to issue Rempang land management certificates to customary law communities. ABSTRAK Ketidakpastian status kepemilikan lahan Rempang Batam menimbulkan konflik antara pemerintah dengan masyarakat adat setempat. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang reformulasi RPP Penerbitan Sertifikat Pengelolaan Lahan Rempang guna mewujudkan Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi manusia dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konsep dan kasus. Hasil penelitian ini adalah Masih banyaknya masyarakat hukum adat Rempang yang belum terpenuhi hak-haknya secara pengakuan dan keberadaan tanah adat secara maksimal. Oleh karena itu, peran penting pemerintah dalam hal ini adalah menerbitkan sertifikat tanah adat guna terjaminnya hak-hak tanah adat oleh MHA Rempang. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya kericuhan antara pihak pemerintah dengan MHA yaitu  karena pertama, tidak adanya persetujuan MHA setempat terkait pembangunan tanah adat Rempang; kedua, terdapat tindakan Excessive Use Of Force berujung kekerasan pada masyarakat adat setempat; serta ketiga, hilangnya hak rasa aman. Dalam penyelesaian konflik Rempang ini membutuhkan kesabaran dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat hukum adat, perlu adanya sosialisasi proyek pembangunan oleh pemerintah kepada MHA setempat dan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak supaya Hak Masyarakat Adat tetap terindungi serta Pemerintah perlu menerbitkan sertifikat pengelolaan lahan rempang kepada masyarakat hukum adat.
Penghapusan Ambang Batas Parlemen: Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Tata Negara Rahman, Muh Rakhul; Nurlaili Rahmawati; Dzakwan Fadhil Putra Kusuma; Muhammad Zidan Masykur
Palangka Law Review Vol. 4 No. 2 (2024): VOLUME 4, ISSUE 2, SEPTEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v4i2.14994

Abstract

This article adopts a normative juridical research method. The Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023, which abolishes the 4% parliamentary threshold and delegates its regulation to the House of Representatives (DPR) and the Government, represents a significant milestone in Indonesia's political system. This decision carries both positive and negative implications. On the positive side, it promotes a balance between the number of DPR seats and the valid national votes while reducing wasted votes. Furthermore, it encourages greater diversity in political participation and strengthens democracy by eliminating structural barriers that hinder broader and more inclusive political engagement. However, this decision also poses several negative consequences. It may lower the quality standards of political parties, as it could lead to the proliferation of new parties whose track records and quality remain unverified. Moreover, consensus-based decision-making in Parliament may become increasingly difficult due to the growing heterogeneity, potentially resulting in political instability. Lastly, the removal of the parliamentary threshold appears inconsistent with Indonesia's electoral system.
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja: Menyoal Proses Legislasi Dalam Pembentukannya Munali, Diva Sharni; Rahmawati, Nurlaili; Kurniawati, Nur Aini; Rahmadini, Ainin
Amsir Law Journal Vol 5 No 1 (2023): October (Special Issue: The Omnibus Law on Job Creation in the Perspective of the
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v5i1.223

Abstract

The legislative process of making laws requires several stages that must be passed and reviewed in detail. The stipulation of regulation to become a law cannot be passed arbitrarily and must go through a mutual agreement, whether the law is appropriate or not for the order of life of society. In polemics in society, the Job Creation Law has become a hot topic of study related to the world of politics within the Indonesian government. Where the Job Creation Law has several problems that are detrimental to the people and workers. This study aims to find out the politics in the legislative process in the creation of the Job Creation Law, using a qualitative research method based on a descriptive approach and case studies to explore in depth the political interests of law in the Job Creation Law as well as data regarding the Job Creation Law so that it becomes a research result. Based on several data and research, the Job Creation Law seeks to make investment easier in Indonesia. However, there are many problems with the content and production. ___ Referensi Buku dengan penulis: Christiawan, R. (2021). Omnibus Law: Teori dan Penerapannya. Jakarta: Bumi Aksara. Indrati S, Maria Farida. (2020). Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan Teknik Penyusunan. Yogyakarta: Kanisius. Isharyanto. (2016). Politik Hukum. Sukoharjo: Bebuku Plubisher. Marbun, SF., dan Mahfud MD, Moh. (2011). Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Liberty. Rahardjo, Satjipto. (1997). Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. Bandung: Alumni. Siahaan, Pataniari. (2012). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Konpres. Artikel jurnal: Adibah, A. W. (2018). Studi Analisis Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. IAIN Tulungagung Research Collections, 2(2), 1-20. Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial melalui Penguatan Kearifan Lokal. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 2(2), 151-162. Dhikshita, I. B. G. P. A., Sinta, D. C., & Irawan, C. D. (2022). Politik Hukum dan Quo Vadis Pembentukan Undang-Undang Dengan Metode Omnibus Law Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(2), 165-184. Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Gema Keadilan, 6(3), 300-316. Fudika, M. D. (2022). Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(2), 185-197. Hulain, H., Markoni, M., Subiyanto, A. E., & Widarto, J. (2023). Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. Journal on Education, 5(4), 15121-15142. Karyati, S. (2022). Desain Penguatan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Menuju Pembaharuan Hukum Nasional. GANEC SWARA, 16(2), 1584-1590. Likadja, J. A. C. (2015). Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat)”. Hasanuddin Law Review, 1(1), 75-86. Luthfy, R. M. (2021). Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 492. Manan, B., & Harijanti, S. D. (2017). Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(2), 222-243. Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah METADATA, 3(2), 452-468. Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 13(1), 1-6. Purwanda, S., & Wulandari, A. S. R. (2023). Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia. Al-'Adl, 16(2), 152-163. Purwanda, S., & Dewi, M. N. K. (2020). The Effects of Monism and Pluralism on Legal Development of a Nation. Amsir Law Journal, 2(1), 21-26. Saiya, A. J., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 1(6), 618-626. Sajian, A., Perdana, I. T., Yudiantini, N. P. Y., Putra, I. H., & Wilandra, I. K. (2021). Pengaruh Politik Terhadap Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Kompilasi Hukum, 6(2), 144-149. Santiago, F. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum. Pagaruyuang Law Journal, 1(1), 23-43. Siahaan, M. (2010). Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. Jurnal Konstitusi, 7(4), 009-048. World Wide Web: Abidin, Zainul. (2020). K-Sarbumusi Nyatakan Mundur dari Tim Pembahasan RUU Omnibus Law. Tersedia secara daring dari: https://beritabaru.co/k-sarbumusi-nyatakan-mundur-dari-tim-pembahasan-ruu-omnibus-law/ . DPR Republik Indonesia. (2020). Pembahasan Hasil Tim Perumus (Timus) / Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah, Tenaga Ahli Baleg DPR-RI, dan DPD-RI. Tersedia secara daring dari: https://wikidpr.org/rangkuman/Baleg-Panja-RUU-CiptaKerja-Pembahasan-Hasil-Timus-Timsin . Hidayat, Rofiq. (2020). Mempertanyakan Legitimasi UU Cipta Kerja. Tersedia secara daring dari: https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-legitimasi-uu-cipta-kerja-lt5f9bb85bd2fb2/ . Kastanya, Efraim Jordi. (2023). Ini 2 Perbedaan Legislative Review dan Judicial Review. Tersedia secara daring dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/legislative-review-dan-judicial-review-cl1105/ . Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. (2020). RUU Cipta Kerja Terbuka atas Masukan dan Aspirasi Masyarakat. Tersedia secara daring dari: https://ekon.go.id/publikasi/detail/180/ruu-cipta-kerja-terbuka-atas-masukan-dan-aspirasi-masyarakat . Kemenkumham Republik Indonesia. (2020). Mau Tahu Proses Penyusunan RUU Cipta Kerja? Yuk Simak… Tersedia secara daring dari: https://ham.go.id/2020/10/15/mau-tahu-proses-penyusunan-ruu-cipta-kerja-yuk-simak/ . Kompas. (2019). Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024. Tersedia secara daring dari: https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024 . Nurhanisah, Yuli. (2021). Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU. Tersedia secara daring dari: https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu . Qothrunnada, Kholida. (2022). Omnibus Law: Pengertian, Tujuan, dan Manfaatnya. Tersedia secara daring dari: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5971850/omnibus-law-pengertian-tujuan-dan-manfaatnya . Sjarif, Fitriani Ahlan. (2022). Arti Meaningful Participation dalam Penyusunan Peraturan. Tersedia secara daring dari: https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-imeaningful-participation-i-dalam-penyusunan-peraturan-lt62ceb46fa62c0 . Susanto, Vendi Yhulia., dan Handoyo. (2020). Panitia Kerja (Panja) RUU Omnibus Law Resmi Dibentuk. Tersedia secara daring dari: https://nasional.kontan.co.id/news/panitia-kerja-panja-ruu-omnibus-law-resmi-dibentuk. Wakil Presiden Republik Indonesia. (2023). Meaningful Participation Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tersedia secara daring dari: https://www.wapresri.go.id/meaningful-participation-dalam-proses-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/ .
REKONSTRUKSI KEWENANGAN KPU DALAM MENENTUKAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DPR RI DAN DPRD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 80/PUU-XX/2022 Nurlaili Rahmawati; A Fahrur Rozi; Habib Filah Akbar Saputra
AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2025): AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47776/alwasath/k7f6ma11

Abstract

The authority of the General Election Commission (KPU) to determine electoral districts and seat allocations in elections has experienced ups and downs. The Constitutional Court Decision No. 80/PUU-XX/2022 returns the authority of electoral districts and seat allocation to KPU absolutely through the General Election Commission Regulation (PKPU). This research aims to re-examine the authority of state institutions in the formation of electoral districts and the allocation of seats in elections through the scope of authority and the principle of institutional control (checks and balances). This research method uses a qualitative-library approach by examining normative law and legislation (statute approach), as well as related regulations. Primary legal materials are decisions and applicable laws and regulations, while secondary legal materials are books, scientific journals, and online news. The results of this study indicate that the arrangement of electoral regions and seat allocation is part of the KPU's authority as an Election Organiser based on the concept of administrative authority and state institutional principles.
The Urgency of Establishing Funding Regulations for Refugees by Faith-Based Organizations in Indonesia Fitria; Susetyo, Heru; Rahmawati, Nurlaili; Hanah, Ummu
Brawijaya Law Journal Vol. 12 No. 1 (2025): Protecting People Crossing Border in The Context of International Migration La
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2025.012.01.04

Abstract

More than 12,000 refugees in Indonesia face a life of uncertainty, as the country is not considered a destination for them. Moreover, Indonesia needs more adequate regulations regarding refugees. In practice, handling refugee issues in Indonesia relies on the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM). Unfortunately, most refugees cannot return to their home countries, primarily due to ongoing conflicts, with only about 1–1.5% being resettled in third countries. Consequently, they remain in Indonesia for years, even decades, without clear prospects for their future. This paper analyzes the urgency of establishing funding for refugees by civil society, mainly through faith-based organizations (FBOs), viewed through Jacques Derrida's theory. In this research, a socio-legal method was employed, which examines law through the lens of social phenomena. The research team's key findings are as follows: first, the interviewed refugees, having undergone several migrations, find themselves "stranded" in Indonesia. Although they feel safe, they lament the lack of a dignified life. Second, the significant role of FBOs is highlighted when the UNHCR and IOM cannot handle refugee issues optimally (Ashutosh & Mountz, 2011). Third, these facts raise the need for regulations concerning donations by civil society, especially FBOs for refugees, to ensure more humane treatment. This aligns with Derrida's perspective on hospitality, which seeks a balance between the extremes of neglect and boundless kindness (unconditional hospitality) towards the presence of foreigners in a country, in this case, refugees in Indonesia.
Penyuluhan dan Edukasi Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan COVID-19 di Sekolah Hayati, Ari; Yunisa Farasiscaraya Aesia; Nahdliyah Nurul Aini; Nabila Kamila; Nurlaili Rahmawati; Ari Nasir Syahputra; Hadad Alwi Salamun; Mohammad Sirojul Umam; Hasanuddin; Andre Fahrul Rosy; Chrisna Yuda Hartato
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi covid -19 yang telah berjalan selama 2 tahun tentu membawa banyak dampak tidak hanya pada kesehatan atau faktor ekonomi secara global. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terlihat bahwa siswa MI Nasrul Ulum belum paham bahkan tampak acuh terhadap dampak dari virus corona padahal kini pemebelajaran yang dilakukan tengah menggunakan metode pembelajaran tatap muka. Program edukasi yang diberikan pada siswa MI Nasru ulum ini harapannya dapat meningkatkan pengetahuan siswa sehingga penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 dapat berjalan lebih maksimal di sekolah. Program ini di laksanakan pada Februari 2022 dengan melakukan edukasi secara tatap muka menggunakan media poster dan metode simulasi atau demonstrasi. Edukasi ini berhasil meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan COVID-19 disekolah. Dari 15 pertanyaan tersebut didapatkan hasil rata-rata antara pretes dan postest sebesar 21,53%. Hasil dari data sikap siswa yang diukur menggunakan kuesioner dengan 7 pertanyaan meperlihatkan sikap siswa yang positif diatas 81% pada 5 pertanyaan yang diberikan. Dari partisipasi, antusias siswa, dan adanya peningkatan hasil dari posttest yang diberikan saat dilakukan edukasi dapat disimpulkan bahwa program edukasi aktif pada siswa menggunakan metode simulasi dan media poster ini mampu menjadi upaya pencegahan penulran COVID-19. Namun untuk penerapan yang lebih baik tentunya diperlukan lagi kerja sama antar pemerintah daerah, sekolah, maupun orang tua.
PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO TUTORIAL COLORING AIR TOUCH TECHNIQUE PADA MATERI PEWARNAAN RAMBUT ARTISTIK DI SMKN 3 PROBOLINGGO Rahmawati, Nurlaili; lutfiati, Dewi; Maspiyah, Maspiyah; Puspitorini, Arita
Jurnal Tata Rias Vol. 13 No. 2 (2024): Jurnal Tata Rias Volume 13 Nomer 2 Tahun 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Tata Rias

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jtr.v13n2.62586

Abstract

Co-Authors A Fahrur Rozi Abyan, Muhammad Faras Aditya Indah Cahyani ajeng anisa indri astuti indarto Algibran, Ahmad Amalia, Tatu Ammarazka, Reyhan Andre Fahrul Rosy Aprilianti, Fita Ari Hayati Ari Nasir Syahputra Arita Puspitorini Arrohim, Ahmed Najhan Assakhawi, Ananda Zhafir Azis Setiawan Bintari Zulfa Adhinta Chaerany, Nandia Zikria Chairil Lutfi Mahendra Chrisna Yuda Hartato Deri Ardiansyah Dewi Lutfiati Dzakwan Fadhil Putra Kusuma Eka Pratiwi Faqih, Rifqi Abdulloh Farren Mahesa Rangkuti Fathudin Fathullah, Muhammad Adib Fitria Habib Filah Akbar Saputra Habibie, Bayu Rasya Hadad Alwi Salamun Hanah, Ummu Hasanuddin Heru Susetyo Humaid, Abdun Nashir Kurnia, Eyda Kurniawati, Nur Aini Lailiya, Nabiila Husna Marifatur, Ezra Maspiyah Maspiyah Maulana Arif Al Djazairi Mohammad Sirojul Umam Muhammad Adiaat Muhammad Faishal Rizqullah Muhammad Lazuardi Ilham Muhammad Luthfi Permana Muhammad Nabil Daud Musyaffa Muhammad Zidan Masykur Munali, Diva Sharni Nabila Kamila Nabila Muti'ah Maryam Nafisah, Aqilah Nahdliyah Nurul Aini Noer Zulfa Jauhariyah Nugraha, Sigit Nurhadi Nurhasanah, Putri Aliyya NURSARI, DELLA Prasna, Adeb Davega Rafif Fadhail Nabih Rahmadini, Ainin Rahmah, Siti Asifa’ur Rahman, Muh Rakhul Rianadiwa, Syifa Rika Rahayu Salam, Virgano Triadi Salsabilla, Salsabilla Sandy, Rifky Sianipar, Lela Safitri BR Sindi Rahmawati Siti Winda Astuti Solakhudin, Faiz Subrin Thoriq Muhammad Yuni Khairunnisa Yunisa Farasiscaraya Aesia Zahratunisa Zara Azizah Hanan