Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

KEAMANAN SIBER INDONESIA ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO BERDASARKAN PERSEKTIF SEKURITISASI Wicaksono, Raden Agung Prio; Wibawa, Satriya
Indonesian Perspective Vol 10, No 1 (2025): (Januari-Juni 2025)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ip.v10i1.68085

Abstract

Keberadaan pengguna internet yang masif di Indonesia menjadi sebuah tantangan yang serius bagi Pemerintah untuk menjaga keamanan dalam ruang siber Indonesia. Badan Sandi dan Siber Negara menunjukkan dalam 3 tahun terakhir telah terjadi lebih dari 1 miliar serangan siber terhadap Indonesia. Diantara masifnya serangan tersebut, kemunculan serangan siber oleh Bjorka di tahun 2022 dan serangan pada Pusat Data Nasional Sementara di tahun 2024 menunjukkan celah keamanan bagi Pemerintah Indonesia. Artikel ini Konsep Keamanan Siber dan Teori Sekuritisasi Buzan yang dikembangkan oleh Hansen dan Nissenbaum digunakan untuk memahami upaya pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo dalam memosisikan dan merespons ancaman siber melalui perspektif siber. Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan dinamika keamanan siber Indonesia, penerapan proses sekuritisasi pada ruang siber, dan implikasi strategi keamanan siber pada ruang siber Indonesia. Temuan pada tulisan menunjukkan Indonesia telah memosisikan isu ancaman siber sebagai permasalahan keamanan yang cukup serius, namun belum sepenuhnya telah berhasil melakukan sekuritisasi secara penuh melainkan berada pada tahap Politisasi menuju Sekuritisasi.
INTRAUTERINE FETAL DEATH ASSOCIATED WITH PRETERM PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES AND GASTROSCHISIS FETUS: A CASE REPORT Wibawa, Satriya; Kornia, Rizky
Jurnal Kesehatan Terpadu Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Kesehatan Terpadu
Publisher : LPPM Universitas Dhyana Pura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36002/jkt.v8i1.2995

Abstract

Kematian janin dalam rahim (KJDR) penyumbang angka kematian perinatal terbesar yang dapat disebabkan oleh gastroschisis dan ketuban pecah dini (KPD) preterm. KPD preterm pada fetus dapat menyebabkan chorioamnionitis yang pada akhirnya menimbulkan kematian pada janin. Defek pada dinding anterior abdomen dapat menyebabkan kematian janin dikarenakan penekanan tali pusar akibat dilatasi usus akut. Gastroschisis menyebabkan KJDR adalah kejadian yang langka yakni berkisar 4.5%. Wanita berusia 25 tahun, G2P1A0 usia kehamilan 28 minggu datang ke RS Puri Bunda Tabanan dengan keluhan keluar darah disertai dengan nyeri perut dan gerak janin yang menghilang sejak 1 hari sebelum masuk RS. 3 minggu sebelumnya, pasien sempat dirawat inap di RS lain dengan diagnosis KPD preterm Pasien tidak pernah melakukan pemeriksaan USG sebelumnya dikarenakan pasien seorang pedagang dengan penghasilan yang rendah. Pemeriksaan obstetri didapatkan tanda inpartu, presentasi kaki dan ketuban negatif. Hasil USG obstetri didapatkan denyut jantung janin menghilang, skor AFI 2 dan ditemukan leukositosis dari pemeriksaan lab darah. Dilakukan sectio cesaria dan ditemukan bayi meninggal dengan gastroschisis maserasi tingkat II. KPD preterm dan gastroschisis berkaitan dengan terjadinya KJDR sehingga diperlukan deteksi dini dan penatalaksanaan komprehensif yang tepat. Gastroschisis seharusnya dapat ditegakkan secara prenatal menggunakan USG obstetri, sehingga penting bagi klinisi untuk melakukan deteksi dini yang tepat agar dapat mencegah morbiditas dan mortilitas ibu dan janin.
Perancangan Alat Ukur Intensitas Cahaya menggunakan Sensor BH1750 Berbasis Mikrokontroler ATMega328P Bano, Tominikus Benyamin; Widagda, I Gusti Agung; Trisnawati, Ni Luh Putu; Wibawa, I Made Satriya; Putra, I Ketut; Sandi, I Nengah
Kappa Journal Vol 8 No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Hamzanwadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29408/kpj.v8i1.24917

Abstract

The design of a light intensity measuring instrument using the BH1750 sensor based on the ATMega328P microcontroller has been successfully created. The results of light intensity data are measured by using the BH1750 sensor which receives a data signal in the form of light intensity. In order to get results that are in accordance with the reference tool, the design of a light intensity measuring instrument by using the BH1750 sensor based on the ATmega328P microcontroller is carried out in the Electronics and Instrumentation Laboratory and Computing Laboratory, Physics Study Program, FMIPA, Udayana University, Jimbaran, Bali. Then the results of the design of tool and reference tool processed into graphical form and proven by employing a linear regression equation. The measurement results of light intensity are displayed on a 16x2 LCD. The test results of the design tool against the reference tool shown that the level of accuracy of the design tool is relatively high.
FASILITAS EKSPOR UNTUK PELAKU UMKM JAWA BARAT Rifawan, Affabile; Wibawa, Satriya; Darmawan, Ivan; Mahyudin, Emil
Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora (JKBH), Oktober, 2022
Publisher : PT. RANESS MEDIA RANCAGE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61296/jkbh.v4i3.57

Abstract

UMKM merupakan salah satu penyokong besar bagi perekonomian nasional. Selain berkontribusi melalui aktivitas perdagangan, UMKM juga menjadi salah satu sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat. UMKM juga menjadi sektor bisnis yang mampu bertahan di berbagai kondisi ekonomi, bahkan terus mengalami kemajuan yang pesat hingga saat ini. Namun, di balik peran penting tersebut, kontribusi UMKM untuk berpartisipasi di pasar global melalui kegiatan ekspor masih kurang. Padahal, di era globalisasi saat ini, UMKM memiliki peluang besar dalam melakukan ekspansi bisnis. Bahkan, kecanggihan teknologi digital dapat menjadi salah satu cara bagi UMKM untuk melakukan pemasaran produk hingga ke mancanegara. Pemerintah pun telah menyediakan fasilitas melalui FTA Center untuk membantu para pelaku UMKM dalam melakukan aktivitas ekspor. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa sosialisasi dan kegiatan lapangan untuk menyebarkan informasi terkait kegiatan ekspor. Berdasarkan hasil kegiatan yang diperoleh, ditemukan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan ekspor produk. Selain itu, para pelaku UMKM juga perlu untuk melakukan inovasi untuk dapat bertahan dalam persaingan pasar.
The Role of Deliberative Democracy in Systemic-Structural Transformation for Sanitation Issues Sa'at, Meutia Ramadhani; Wibawa, Satriya
Jurnal Paradigma Vol 28 No 2 (2024): July 2024
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/paradigma.v28i2.11593

Abstract

This research explores the complex dimensions of sanitation issues, particularly focusing on the systematic structural transformation needed for long-term and resilient changes in achieving equitable access to clean water and sanitation. Utilizing a qualitative descriptive approach, the study draws insights from the case of West Java, exemplifying challenges arising from geographical conditions, industrial waste exposure, and limited public understanding. Emphasizing the importance of inclusive policies, the research underscores the significance of participatory deliberative democracy, as advocated by Jurgen Habermas, in addressing sanitation complexities. The findings reveal the necessity for a holistic and sustainable approach to sanitation policies, actively involving marginalized communities in decision-making processes. By examining successful grassroots initiatives and adopting a collaborative, affordable, and socially aware model, the study recommends a comprehensive strategy to integrate sanitation improvements into broader poverty alleviation and property security agendas. Ultimately, the research emphasizes the importance of societal collaboration, affordable solutions, and a nuanced understanding of socio-economic issues in addressing sanitation challenges in informal settlements.
IMPLEMENTASI DEFENCE DIPLOMACY MILITER INDONESIA DALAM UPAYA PERDAMAIAN KONFLIK LEBANON Wibawa, Satriya; Sudirman, Arfin; Selian, Hanan Tasmika; Hakiki, Falhan; Hapsari, Karina Erdian; Djuyandi, Yusa
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.67801

Abstract

Perang saudara Lebanon yang belum terselesaikan menimbulkan konflik baru antara Israel dan Lebanon pada tahun 2006. Berdasarkan Resolusi DK PBB 1701 dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia diperbolehkan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) untuk rekonsiliasi di Lebanon. Konsekuensinya, peran Indonesia dalam defence diplomacy menjadi penting untuk menyelesaikan konflik Lebanon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder dari studi literatur, jurnal, berita, dan sumber daring yang berkaitan dengan implementasi defence diplomacy militer Indonesia dalam upaya perdamaian konflik Lebanon. Data-data tersebut kemudian divalidasi dengan triangulasi data lewat mencocokan kesesuaian data dari peacekeepers Indonesia, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta juga membandingkannya terhadap berbagai sumber data sekunder lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa sampai batas tertentu, Indonesia telah berhasil melakukan tujuan defence diplomacy melalui misi Civil-Military Coordination (CIMIC). Selain itu, militer Indonesia telah membangun kembali citra masa lalunya di mata dunia internasional dan memperkuat Confidece Building Measures (CBM) di antara negara-negara yang terlibat dalam misi perdamaian di Lebanon maupun negara-negara pendonor. Dengan keberhasilan kegiatan defence diplomacy, Indonesia membuka jalan untuk menjalin kerja sama baru dengan aktor negara atau non-negara di bidang pertahanan dan lainnya. The unresolved Lebanese Civil War precipitated a new conflict between Israel and Lebanon in 2006. In accordance with UN Security Council Resolution 1701 and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Indonesia was authorized to deploy peacekeeping forces under the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) to support reconciliation efforts. Consequently, Indonesia's role in defense diplomacy became pivotal in resolving the conflict. This study employs a qualitative method utilizing secondary data derived from literature reviews, academic journals, news reports, and online sources pertaining to the implementation of Indonesian military defence diplomacy in peace efforts for the Lebanon conflict. The collected data were subsequently validated through triangulation by cross-referencing information from Indonesian peacekeepers, the Ministry of Defence, and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, as well as comparing it with various secondary sources. The findings reveal that, to a certain extent, Indonesia has successfully achieved its defense diplomacy objectives through the Civil-Military Coordination (CIMIC) mission. Furthermore, the Indonesian military has restored its international reputation and strengthened Confidence Building Measures (CBM) among nations involved in the peacekeeping mission as well as donor countries. Through the success of these defense diplomacy activities, Indonesia has paved the way for establishing new cooperation with state and non-state actors in the defense sector and beyond.
PERAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG DI COP 28: ANALISIS PERSPEKTIF MARXISME LINGKUNGAN Zahid, Ali; Wibawa, Satriya; Akmaluddin, Ghiyats
Aliansi Vol 4, No 3 (2025): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v4i3.68734

Abstract

Penelitian ini menganalisis peran Indonesia dalam COP28 melalui perspektif Marxisme Lingkungan, guna mengkaji kontradiksi posisinya dalam transisi energi global. Meski menyatakan komitmen ambisius pengurangan emisi dan NDC, Indonesia menghadapi paradoks akibat dependensi struktural pada batubara (62% pembangkitan listrik) dan kebutuhan pendanaan transisi yang masif (hingga USD 3,5 triliun). Dengan metode kualitatif melalui analisis dokumen resmi COP28, laporan JETP, data Ember Energy dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), serta literatur kebijakan energi Indonesia, penelitian mengungkap bahwa Indonesia menempati contradictory class position dengan menanggung beban transisi yang diakibatkan industrialisasi negara maju tanpa akses proporsional terhadap pendanaan dan teknologi. Skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar, yang didominasi pinjaman (hanya 1,37% hibah), mengonfirmasi logika kapitalis global yang mempertahankan struktur eksploitasi dalam mengelola krisis iklim. Dominasi korporasi fosil dalam negosiasi COP 28, ditunjukkan oleh partisipasi lebih dari 2.000 pelobi dan penunjukan CEO ADNOC sebagai presiden konferensi, memperkuat temuan ini. Disimpulkan bahwa tanpa transformasi struktural sistem ekonomi global, Indonesia dan negara berkembang akan tetap terjebak dalam posisi subordinat dalam diplomasi iklim dan transisi energi. This research analyzes Indonesia's role at COP28 through an environmental Marxist lens, examining its paradoxical position within the global energy transition. While pledging ambitious emissions reductions and an NDC target, Indonesia faces a structural contradiction between its coal dependency (62% of electricity) and immense financing needs (up to USD 3.5 trillion). Utilizing a qualitative documentary analysis, the study finds Indonesia occupies a contradictory class position, it bears the transition burden from developed nations' industrialization yet lacks proportional access to finance and technology. The USD 20 billion Just Energy Transition Partnership (JETP), predominantly composed of loans (only 1.37% grants), exemplifies how the global capitalist system manages the climate crisis while reinforcing exploitative structures. The pervasive influence of fossil capital in COP28 negotiations, evidenced by over 2,000 industry lobbyists and the ADNOC CEO's presidency, confirms the dominance of corporate interests in climate diplomacy. The research concludes that without a structural transformation of the global economic order, Indonesia and other developing nations will remain subordinated within the global energy transition.
The Portability of Ideas in Global Data Governance: A Coxian Reading of ‘Data Free Flow with Trust’ Journey to the UN Global Digital Compact Dasnita, M. Nur Rahman; Sudirman, Arfin; Wibawa, Satriya
Ilomata International Journal of Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Yayasan Ilomata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijss.v7i1.1922

Abstract

This article investigates the institutionalization of “trusted cross-border data flows” and “interoperability” within the UN Global Digital Compact. Employing a Coxian framework of ideas, material capabilities, and institutions, it argues this outcome was not passive diffusion. Instead, it was the product of a historic bloc that aligned U.S. policy with the interests of major technology firms. Through a directed content analysis of key diplomatic texts from the G20, OECD, and UN, the study traces the genealogical journey of this conceptual pairing. The analysis reveals how this highly portable formula was progressively embedded and proceduralized in the GDC's final text. The article also demonstrates that the success of this ideational project is underwritten by material power: the concentrated structure of global cloud infrastructure, which makes this governance settlement the most feasible option. The research illuminates how hegemonic consensus in digital governance is achieved through a mutually reinforcing alignment of adaptable ideas, strategic institutionalization, and the realities of material capabilities.
THE POLITICAL ECONOMY OF INDONESIA'S CYBER RESILIENCE: STRATEGIC GAPS IN THE PRIVATE SECTOR AND CRITICAL INFRASTRUCTURE IN FACING ADVANCED PERSISTENT THREATS (APTS) Afif, Muhammad Fawwaz; Sumadinata, R. Widya Setiabudi; Wibawa, Satriya
International Journal of Cultural and Social Science Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Cultural and Social Science
Publisher : Pena Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53806/ijcss.v7i1.1275

Abstract

This research focuses on analyzing cybersecurity threats to Indonesia in the context of digital political-economic transformation, particularly following the implementation of nickel downstreaming policies and the strengthening of Indonesia's position in the global supply chain for critical minerals. This study aims to examine the structural linkages between national industrial policy, the escalation of Advanced Persistent Threats (APT) activity, the failure of public-private partnerships, stagnant cybersecurity regulations, and the limitations of Indonesia's cyber diplomacy in responding to transnational threats. This research uses a qualitative approach with a case study method, relying on analysis of policy documents, cyber threat intelligence reports from 2023-2025, academic publications, and critical reviews of strategic events such as the ransomware attack on the Temporary National Data Center. The results indicate that the cyber threats facing Indonesia are systemic and rooted in global political-economic dynamics, where downstreaming policies and dependence on foreign technology create strategic incentives for foreign actors to conduct cyber espionage against strategic industrial sectors. This study also finds weak public-private collaboration due to a trust deficit, regulatory uncertainty, and the absence of incentives for incident reporting, which leads to the state's partial blindness in understanding the national threat landscape. Furthermore, the stagnation of the Cybersecurity and Resilience Bill and the limitations of regional cyber diplomacy highlight the gap between the rhetoric of digital sovereignty and the operational capacity of states. The implications of this research emphasize the urgency of strengthening integrated cybersecurity governance, regulatory reform that balances security and civil rights, and reorienting public-private partnerships as the foundation of cyber resilience.