Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.032
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam) Jurnal Usia Dini IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Law and Justice Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Jurnal IPA Terpadu Jurnal Wawasan Yuridika SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam ADHKI: Journal of Islamic Family Law Jurnal Bimas Islam JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis) (e-Journal) Al-Muamalat : Jurnal Ekonomi Syariah Jurnal Riset Ekonomi Syariah Jurnal Riset Hukum Keluarga islam Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Bandung Conference Series : Sharia Economic Law Bandung Conference Series : Islamic Family Law Jeksyah El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Siska Lis Sulistiani
Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 71 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 71 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Waqf Crowdfunding Model in Post-Pandemic Economic Improvement According to Islamic Sharia and National Law Sulistiani, Siska Lis; Fawzi, Ramdan; Nurrachmi, Intan
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v7i1.10130

Abstract

Technological developments make waqf able to be developed in terms of socialization, fundraising, and management in an effort to improve the economy after the COVID-19 pandemic. This study aims to identify and analyze the waqf crowdfunding model for post-pandemic economic improvement according to Islamic law and national law. This research is qualitative with a normative juridical approach, using types and sources of legal data including primary legal sources, Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, PP No. 42 of 2006, and other regulations. In terms of Islamic sharia, namely the Al-Quran, Al-hadith, fatwas, and the opinions of related scholars, Secondary legal sources are journals, proceedings, theses, dissertations, and books, while tertiary legal sources are interviews with crowdfunding managers and nadzhir waqf. Then the data is collected through library research and then analyzed to see the synchronization stage and conformity with legal norms and principles through descriptive analysis.
Asesmen Perkembangan Bahasa Pendidikan Anak Usia Dini Siregar, Masyunita; Indryani, Indryani; Asmara, Eren Dwi; Sarniya, Anita; Sulistiani, Siska
Jurnal Usia Dini Vol 9, No 3 (2023): Desember 2023
Publisher : PG PAUD FIP UNIMED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jud.v9i3.55406

Abstract

Tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui asesmen perkembangan bahasa dalam pendidikan anak usia dini. Penelitian ini menggunakan jenis penenlitian literatur review dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber jurnal, buku dan kajian lainnya, teknik analis data dengan metode analisis deskriptif dengan memaparkan fakta-fakta serta memberikan pemahaman serta penjelasan yang relevan. Hasil penelitian dari 21 artikel dapat disimpulkan 19 artikel didapatkan hasil penelitian bahwa dalam asesmen perkembangan bahasa pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara observasi, catatan anekdot, ceklis, unjuk kerja, hasil karya, portofolio, wawancara, foto dokumentasi dan lembar penilaian, sedangkan 2 artikel di dapatkan hasil bahwa asesmen perkembangan bahasa pendidikan anak usia dini dilakukan dengan menggunakan teknologi digital seperti aplikasi ipad, port electronic-folio (e-portfolio), gambar dan video digital.
Analisis POJK terhadap Mitigasi Risiko dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada P2P Financing Syariah Maulani Salsabila; Siska Lis Sulistiani; Eva Misfah Bayuni
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 4, No. 1, Juli 2024 Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jres.v4i1.3649

Abstract

Abstract. The purpose of the research was to analyze risk mitigation and resolution of problem financing in PT. ETHIS Fintek Indonesia. Research methods used qualitative empirical juridical approaches. The type of case study research and data sources used primary and secondary data sources supplemented primary, secondary, and tertiary legal materials. Structured methods of collecting interview data, library studies, and documentation. The results of the study concluded that the risk mitigation applied by PT. ETHIS Fintek Indonesia takes the form of portfolio verification, profile review, risk analysis, monitoring and strengthening guarantees. The resolution of problematic financing is carried out by maintaining communication with the funders and recipients of funds, issuing warning letters, conducting invitations for consultations to find solutions, restructuring, disbursement of guarantees, and taking legal action if necessary. Based on the analysis of POJK Number 31/POJK.05/2014, overall risk mitigation is appropriate, but with regard to the billing deadline, it is not yet firm and consistent, resulting in a delay in resolving problematic financing. Abstrak. Tujuan penelitian untuk menganalisis mitigasi risiko dan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. ETHIS Fintek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan kualitatif pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian studi kasus dan sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder dilengkapi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data wawancara secara terstuktur, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mitigasi risiko yang diterapkan PT. ETHIS Fintek Indonesia berupa verifikasi portfolio, tinjau profil, analisis risiko, melakukan pengawasan serta memperkuat jaminan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan menjaga komunikasi kepada pemberi dana maupun penerima dana, mengeluarkan surat peringatan, melakukan undangan musyawarah guna mencari solusi, melakukan restrukturisasi, pencairan jaminan, dan mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Berdasarkan analisis POJK Nomor 31/POJK.05/2014 mitigasi risiko secara keseluruhan sudah sesuai akan tetapi berkaitan dengan tenggang waktu penagihan dinilai belum tegas dan konsisten sehingga berakibat pada terhambatnya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam Muhammad Aji Saka Haelani; Sulistiani, Siska Lis
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3871

Abstract

Abstrak. Wakaf di indonesia saat ini masih banyak mengalami kendala, salah satunya ialah tentang akta ikrar wakaf sebagai mana yang terjadi kepada Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mengeluarkan akta ganda. Penelitian ini bertujuan  menganalisis keabsahan akta ikrar wakaf ganda yang terjadi di masjid Al-Ma’muriyah Desa Mukapayung. Kerangka teori yang digunakan yaitu undang-undang wakaf. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, mengunakan data primer dan sekunder, dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka, pada penelitian ini analisis data  melalui tahap reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa keabsahan akta ikrar wakaf ganda dapat dinyatakan sah apabila diselesaikan melalui jalur musyawarah (non litigasi), dijawab oleh yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 bahwa apabila terjadi akta/surat ganda maka yang ditetapkan adalah akta/surat yang paling pertama. Maka keabsahan akta ikrar wakaf ganda masjid Al- Ma’muriyah adalah akta ikrar wakaf yang paling pertama dikeluarkan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta ikrar wakaf ganda menimbulkan ketidakpastian hukum, Secara hukum peristiwa akta ikrar wakaf ganda ini merupakan tanggungjawab PPAIW,  lainnya dari tidak selesainya pengurusan sertifikat akta ikrar wakaf ini adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap objek wakaf karena legalitasnya diragukan. Abstract. Waqf in Indonesia today there are still many obstacles, one of them is about the deed of pledge of waqf, One of them is about the waqf pledge deed as happened to the Waqf Pledge Deed Recording Officer who issued multiple. This study aims to analyze the validity of the double waqf pledge deed that occurred at the Al-Ma'muriyah mosque in Mukapayung Village. The theoretical framework used is the waqf law. The method used in this research is normative juridical, using primary and secondary data, collected by means of interviews and literature studies, in this study data analysis through data reduction stages, data collection, and conclusion drawing, based on several interviews conducted, the results of this study indicate that the validity of the double waqf pledge deed can be stated declared valid If resolved through deliberation (non-litigation), it is resolved by Supreme Court jurisprudence 5/Yur/Pdt/2018 that if there is a double deed / letter, the first deed / letter is determined. So the validity of the dual waqf pledge deed of the Al- Ma'muriyah mosque is the first issued waqf pledge deed.  From this research it can be concluded that the double waqf pledge deed raises legal uncertainty, legally this double waqf pledge deed event is the responsibility of PPAIW, another result of not completing the processing of the waqf pledge deed certificate is that there is no legal protection for the waqf object because its legality is doubtful.
Analisis Perbandingan PERMENAG No 8 Tahun 2018 dan Fatwa DSN MUI NO.9/DSN-MUI/VI/2000 Terkait Dana Talang Umrah Muhammad Luthvy Hasan; Siska Lis Sulistiani; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14416

Abstract

Abstract. The practice of umrah advance funds is one of the strategies to increase the competitiveness of travel agency companies amidst increasingly tight competition. However, in its development, this practice has caused many problems, so that the Indonesian Ministry of Religion issued a regulation prohibiting umrah advance funds in the form of PERMENAG Number 8 of 2018. Based on these problems, the purpose of this study is to determine a comparative analysis of the provisions of umrah advance funds according to PERMENAG Number 8 of 2018 with the DSN MUI Fatwa Number 9 of 2000 regarding PT Sanabil Tour & Travel. The research method used is comparative analysis with a normative legal approach. The results of the study indicate that the Umrah advance fund practice carried out by PT Sanabil Tour and Travel does not violate the provisions contained in PERMENAG Number 8 of 2018, because PT Sanabil Tour and Travel as an Umrah travel agency does not provide advance funds directly, but rather by carrying out the Umrah advance fund practice using the ijarah contract which is considered to be in accordance with the DSN MUI Fatwa No.09 / DSN-MUI / IV / 2000 and PERMENAG Number 8 of 2018 issued by the Ministry of Religion with the aim of regulating the procedures for organizing Umrah pilgrimages, including the management of advance funds. While the DSN MUI Fatwa Number 9 of 2000 was issued by the National Sharia Council as a guideline in Islamic financial transactions. Abstrak. Praktik dana talang umrah menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing perusahaan biro travel ditengah persaingan yang semakin ketat. Namun dalam perkembangannya, praktik ini banyak menimbulkan masalah, sehingga Kementerian Agama RI menerbitkan aturan larangan dana talang umrah berupa PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis perbandingan terhadap ketentuan dana talang umrah menurut PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dengan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 terhadap PT Sanabil Tour & Travel. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis komparatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik dana talang umrah yang dilakukan oleh PT Sanabil Tour and Travel tidak melanggar ketentuan yang termaktub dalam PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018, karena PT Sanabil Tour and Travel selaku biro perjalanan umrah tidak memberikan dana talang secara langsung, melainkan dengan menjalankan praktik dana talangan umrah dengan menggunakan akad ijarah yang dinilai telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 dan PERMENAG Nomor 8 Tahun 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Agama dengan tujuan mengatur tata cara penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, termasuk pengelolaan dana talangan. Sedangkan Fatwa DSN MUI Nomor 9 Tahun 2000 dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai pedoman dalam transaksi keuangan syariah.
Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam tentang Wakaf terhadap Tugas Nazhir pada Aset Wakaf Masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang Aditya Yunianto; Siska Lis Sulistiani; Asep Ramdan Hidayat
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v3i1.13541

Abstract

Abstract. Al-Huda Mosque has not been administered in legal legality. This is due to several factors, including Nazhir as the waqf manager who was given a mandate by the Wakif has not carried out all his duties and obligations properly, resulting in problems with the sale and purchase of waqf assets. This is in conflict with Law Number 41 of 2004 Article 40 that waqf assets, among others, may not be traded and Islamic Law which has implications in Article 11 concerning the duties of nazhir. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated (1) How is the analysis of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf regarding the duties of nazhir on the waqf assets of the Al-Huda Mosque in Sumedang Regency (2) How is the analysis of Islamic Law regarding the duties of nazhir on the waqf assets of the Al-Huda Mosque in Sumedang Regency. This study is a normative legal research conducted at the Al-Huda Mosque, North Sumedang District, Sumedang Regency, using qualitative research. The research approach uses a normative legal approach. There are two sources of research data used, namely: data source The results of this study are that nazhir in carrying out his duties does not fulfill his duties. Reviewed from Law Number 41 of 2004 Article 11 Nazhir only manages waqf assets and reviewed from Islamic law, the rules of fiqh which means "The actions (regulations) of government leaders towards the people are aimed at the interests and welfare of the people." This fiqh rule contains the meaning that a nazhir as a trustee must fulfill his duties. Nazhir has not fully carried out his duties, and has caused harm rather than the welfare of the people. So, nazhir in carrying out his duties has not fully fulfilled the provisions contained in Law Number 41 of 2004 Article 11 and Islamic Law. Abstrak Masjid Al-huda belum teradministrasi dalam legalitas hukum. Hal ini karena beberapa faktor, diantaranya Nazhir sebagai pengelola wakaf yang diberikan mandat oleh Wakif belum melaksanakan semua tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga menimbulkan permasalahan akan diperjualbelikan aset wakaf. Hal ini bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40 bahwa aset wakaf diantaranya tidak boleh diperjualbelikan dan Hukum Islam yang berimplikasi pada pasal 11 mengenai tugas nazhir. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan (1) Bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap tugas nazhir pada aset wakaf masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang (2) Bagaimana analisisHukum Islam terhadap tugas nazhir pada aset wakaf masjid Al-Huda Kabupaten Sumedang. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang dilakukan di Masjid Al-Huda Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian yang digunakan ada dua yaitu: sumber data Hasil dari penelitian ini adalah nazhir dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi tugasnya. Ditinjau dari dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 Nazhir hanya melakukan pengelolaan aset wakaf dan ditinjau dari hukum Islam kaidah fikih yang artinya berbunyi “ Tindakan (peraturan) pemimpin pemerintah terhadap rakyat itu bertujuan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.” Kaidah fikih ini mengandung makna seorang nazhir sebagai pemegang amanah hendaknya harus memenuhi tugasnya. Nazhir belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya, dan menimbulkan kemudharatan bukan kemaslahatan rakyat. Jadi, nazhir dalam melaksanakan tugasnya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 dan Hukum Islam.
Analisis Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Rahmat Maulana Siddiq; Asep Ramdan Hidayat; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.14504

Abstract

Abstract. Joint property is property acquired during the marriage period. The issue to be discussed in this study is the analysis of Decision Number 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg on the division of common property according to Article 97 of the Compilation of Islamic Law. The type of research used in this study is normative. The type of research used is descriptive. The problem approach used is a normative approach. The data used are secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material which are then analyzed qualitatively. The data collection method uses interview techniques and document studies. Based on the results of research in this discussion is the division of joint property in the Compilation of Islamic Law, regulated in Article 97 which reads that widows or divorced widowers are each entitled to one-second of the joint property. Property in marriage is divided into two, namely congenital property and joint property. Judges of Religious Courts make decisions on common property cases using the Compilation of Islamic Law as the basis for the division of common property. Judges do not always use Article 97 of the Compilation of Islamic Law in determining decisions on joint property cases, as in the decision of the Religious Court Number 2397/Pdt.G/2023/PA. Badg, in his legal considerations, the judge divided the joint property with a larger share for the Plaintiff and the Defendant got smaller, in determining the division of the joint property, the judge considered various factors in the field and gave a fair verdict based on the facts and evidence presented. Abstrak, Penelitian Harta bersama adalah harta yang diperolah selama masa perkawinan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah analisis Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg tentang pembagian harta bersama menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 97 yang berbunyi bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Hakim Pengadilan Agama menetapkan putusan mengenai perkara harta bersama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pembagian harta bersama. Hakim tidak selalu menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan putusan perkara harta bersama, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 2397/Pdt.G/2023/PA.Badg, dalam pertimbangan hukumnya, hakim membagi harta bersama dengan bagian yang lebih besar untuk Penggugat dan Tergugat mendapatkan lebih kecil, dalam menetapkan pembagian harta bersama tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai faktor di lapangan dan memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan.
Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut Menurut Undang-Undang Wakaf No. 42/2004 Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah; Lis Sulistiani, Siska; Mujahid, Ilham
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15464

Abstract

Abstract. Waqf is not only understood in a spiritual dimension, but also contains a social dimension. However, the majority of people prefer to donate land and buildings to analyze the waqf mechanism for the Al-Ihsaan Mosque in Cisurupan District, Garut Regency and analysis of the certification of the Al-Ihsaan Mosque in Cisurupan District, Garut Regency according to the Waqf Law. The method used in this research is a qualitative research method with a normative juridical approach. The data sources used are primary, secondary and tertiary data. The results of this research are that after the waqf was pledged and the Waqf Pledge Deed was signed by the Wakif, the AIW was only published two weeks later. The official who made the Waqf Pledge Deed did not provide a cover letter for making the waqf land certificate to the National Land Agency. Nadzir did not receive a cover letter from the Office of Religious Affairs and there is no data base. In 2019, the Cisurupan KUA began to organize administration. By uploading all existing data, including inputting data on mosques under the auspices of KUA Cisurupan. So that every mosque has an ID. or the mosque's identity on the KUA website, but the Al-Ihsaan Mosque does not have an ID. Mosque. So the waqf process also experienced problems. Because the digital file does not exist and cannot be detected. So the Cisurupan District KUA proposed registering a Deed in Replacement of the Waqf Pledge Deed (APAIW). Abstrak. Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial. Akan tetapi masyarakat mayoritas lebih suka mewakafkan tanah dan bangunan untuk menganalisis mekanisme wakaf Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut dan analisis sertifikasi Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut menurut Undang-Undang wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Setelah wakaf diikrarkan dan Akta Ikrar Wakaf sudah ditantatangani oleh Wakif, AIW tersebut baru terbit dua minggu kemudian. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak memberikan surat pengantar untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Nadzir tidak menerima surat pengantar dari Kantor Urusan Agama dan tidak ada data base. Pada tahun 2019 KUA Cisurupan mulai mentertibkan administrasi. Dengan mengupload semua data yang ada, termasuk menginput data Masjid yang di bawah naungan KUA Cisurupan. Sehingga setiap Masjid memiliki ID. atau identitas Masjid di dalam website KUA, akan tetapi Masjid Al-Ihsaan pun tidak memiliki ID. Masjid. Sehingga dalam prosesi wakaf juga mengalami kendala. Karena berkas digitalnya tidak ada dan tidak bisa terdeteksi. Sehingga pihak KUA Kecamatan Cisurupan mengususlkan agar mendaftarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf ( APAIW).
Tinjauan Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Mesjid Baitul Musthofa Kota Bandung Rifqi Adzkiyya H. A; Siska Lis Sulistiani; Ilham Mujahid
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15499

Abstract

Abstract. Implementation of waqf from the perspective of Islamic law and legislation in Indonesia, especially related to the issue of uncertified waqf land at the Baitul Musthofa Mosque, Bandung City. Waqf is explained in language and terms, including differences in views among scholars regarding its definition. According to Al-Munir's interpretation, non-cash transactions must be documented to avoid disputes. In Indonesia, the rules regarding waqf have changed with the presence of Law Number 41 of 2004 which regulates waqf more comprehensively and emphasizes the importance of waqf land certification for legal certainty and better management. However, the implementation of this regulation still faces various obstacles in the field, including a lack of public knowledge about the procedures for making Waqf Pledge Deeds (AIW) and waqf certificates. The case at the Baitul Musthofa Mosque shows that waqf land that has not been certified can cause problems in the future. In this case, the land was donated verbally in 2001 and until now does not have a certificate. This reflects a lack of attention to administrative and legal aspects in waqf management. The importance of waqf certification is to avoid disputes and ensure that the use of waqf land meets its objectives. Apart from that, it also explains the elements and conditions of waqf, as well as the need for synergy between various parties to optimize the role of waqf in the welfare of the people and nation. Waqf land that is not registered or does not have certification is considered invalid or null and void according to Islamic law. Although in the view of the four madzhab imams there is no explicit recording or registration requirement, based on consideration of Al-Qur'an verses such as Surah Al-Baqarah verse 282 and Surah An-Nisa verse 59, as well as other fiqh principles, the existence of provisions This is necessary to ensure strict legal protection for waqf assets. Abstrak. Implementasi wakaf dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia, khususnya terkait dengan permasalahan tanah wakaf yang belum bersertifikat di Masjid Baitul Musthofa, Kota Bandung. Wakaf secara bahasa dan istilah dijelaskan, termasuk perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai definisinya. Menurut tafsir Al-Munir, transaksi tidak tunai harus didokumentasikan untuk menghindari perselisihan. Di Indonesia, aturan mengenai wakaf mengalami perubahan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur wakaf secara lebih komprehensif dan menekankan pentingnya sertifikasi tanah wakaf untuk kepastian hukum dan pengelolaan yang lebih baik. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf. Kasus di Masjid Baitul Musthofa menunjukkan bahwa tanah wakaf yang belum bersertifikat dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam kasus ini, tanah diwakafkan secara lisan pada tahun 2001 dan hingga kini belum memiliki sertifikat. Hal ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspek administratif dan legal dalam pengelolaan wakaf. Serta perlunya sinergi antara berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran wakaf dalam kesejahteraan umat dan bangsa. Tanah wakaf yang tidak terdaftar atau tidak memiliki sertifikasi dianggap tidak sah atau batal demi hukum menurut hukum Islam. Meskipun dalam pandangan empat imam madzhab tidak ada keharusan pencatatan atau pendaftaran secara eksplisit, namun berdasarkan pertimbangan ayat-ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Surah An-Nisa ayat 59, serta prinsip-prinsip fiqih lainnya, keberadaan ketentuan ini diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum yang tegas bagi harta wakaf.
Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 5 Tentang Pemeriksaan Dokumen Nikah Faiz Izzul Haq; Titin Suprihatin; Siska Lis Sulistiani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.15607

Abstract

Abstract. The examination of the marriage document is an administrative process that must be carried out before the announcement of the wish to marry, where the file provided by the prospect bride will be declared already in accordance with the terms or not. Such checks must be conducted by all parties. However, in its implementation it is still not well carried out because often such inspections are not attended by all parties. The research method used in this research is qualitative-descriptive with a research approach through juris-normative. Primary data used in this study the Regulations of the Minister of Religion No. 20 of 2019 on the Registration of Marriage. The secondary data used comes from related books and relevant research journals. The results of the study indicate that PMA No. 20 Year 2019 Article 5, does not specifically provide an explanation concerning how the procedure for inspection of marriage documents is carried out, but in that article only explains concerning the physical examination of documents given by the prospective bride in accordance with the provisions of Article 4 Paragraph 1. Implementation of this Article is almost all fulfilled except in Article 5 Paragraphen 3 which states that the process of inspecting marriage papers must be attended by both the candidate bride and the guardian of the woman, this is because the party is not present on the grounds that they cannot be present because there are activities that cannot be abandoned. Nevertheless, KUA of Southern Cimahi took a policy to keep passing to the next stage because if forced all parties to attend concerned would affect the life of the future bride. Abstrak. Pemeriksaan dokumen nikah merupakan proses administrasi yang harus dilakukan sebelum adanya pengumuman kehendak nikah, proses ini harus dilalui bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dimana berkas yang diberikan oleh calon pengantin akan dinyatakan sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Pemeriksaan tersebut harus dihadiri oleh semua pihak bertujuan untuk mencegah adanya kesalahan dalam data seperti kesalahan nama, gelar, ataupun upaya pemalsuan data. Namun dalam pelaksanaannya di KUA Kecamatan Cimahi Selatan masih belum terlaksana dengan baik karena seringkali pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh semua pihak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan penelitian melalui yuridis-normatif. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Data Sekunder yang digunakan bersumber dari buku-buku yang berkaitan dan jurnal penelitian yang relevan. Hasil penelitian menujukkan bahwa Implementasi Pasal 5 tersebut hampir semua terpenuhi kecuali pada Pasal 5 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa proses pemeriksaan dokumen nikah harus dihadiri oleh kedua calon pengantin beserta wali dari perempuan, hal tersebut dikarenakan pihak yang tidak hadir beralasan bahwa mereka tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Co-Authors Acep Alfian Khoerurrijal Saprudin Aditya Yunianto Ageung Nur Inayah Ai Pebrianti Purwa Delimas Amalia Rahmawati Amalia solihat Asep Ramdan Hidayat Asmara, Eren Dwi Ayuningtyas Bastman Budi Setiadi Dara Suci Amalia Dary Salman Dendi Septiana Firmansyah Eka Putra Pratama Encep Abdul Rojak Endah Nurwulansari Erlin Setiawati Eva Misfah Bayuni Eva Misfah Bayuni Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Faiz Izzul Haq Fawzi, Ramdan Fitriana Wulandari Zulkarnaen Gumilar, Agi Sukma Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah ifa hanifia senjiati Ilham Mujahid Indryani, Indryani Intan Nurrachmi Iskandar Ibrahim Itsnaina Lathifah Ridwan Iwan Permana Jejen Jaenudin M Alvin Nuzi Khairi Mazin M. Abdurrahman Maman Surahman Maulani Salsabila Mohammad Wahyu Maulana Muhammad Aji Saka Haelani Muhammad Fakhrul Arifin Muhammad Fikri Rais Mubarok Muhammad Luthvy Hasan Muhammad Ramdan Sirojudin Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhardi Naila Salsabila Nanang, Shifa Anindita Neng Dewi Himayasari Nurul Asri Safitri Popon Srisusilawati Pratama, Eka Putra Rahmat Maulana Siddiq Rahmi Edriyanti Ramlawati Ramlawati Rifa Ardi Gumelar Rifqi Adzkiyya H. A Sarniya, Anita Selva Nur Fadhilah Shifa Agnisa Shifa Anindita Nanang Shindu Irwansyah Siregar, Masyunita Siti Aisyah Sri Wulan Titin Suprihatin Titin Suprihatin Tubagus Farhan Fauzian vera fadillah marufin Yunus, Sitti Rahma Zuni Rosidatul Afifah