Claim Missing Document
Check
Articles

Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasca Permendagri No. 9 Tahun 2016 Pratama, Eka Putra; Nanang, Shifa Anindita; Sulistiani, Siska Lis
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the changes in the rules relating to marriage registration in Indonesia based on applicable laws such as the Marriage Law No. 1 of 1974 and Islamic law, especially after the Minister of Home Affairs Regulation No. 6 of 2019. This study uses a normative juridical research method using primary and secondary legal data sources and types such as laws and regulations on marriage, compilations of Islamic law, and other relevant articles, then collected using the literature study method and analyzed through descriptive methods. qualitative. The results of this study indicate that marriage registration is still based on Law no. 1 of 1974, as for the Minister of Home Affairs No. 6 of 2016 only to regulate population administration with unregistered status for marriages that are not registered in the KUA or Civil Registry (;) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan aturan berkaitan pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku seperti UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam khususnya setelah adanya Permendagri No. 6 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber dan jenis data hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan artikel lainnya yang relevan, kemudian dikumpulkan dengan metode studi literatur dan dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tetap didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974, adapun dengan adanya permendagri No.6 Tahun 2016 hanya menertibkan secara administrasi kependudukan dengan status tidak tercatat bagi perkawinan yang tidak tercatata di KUA ataupun Catatan Sipil
Analisis Pasal 105 KHI dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang Hak Asuh Anak belum Mumayiz Azahra, Silva Trianita; Sulistiani, Siska Lis; Satria Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21693

Abstract

Abstract. Divorce often results in legal consequences, including child custody determination. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) and Pasal 14 Undang-Undang (UU) Number 35 of 2014 concerning Child Protection mandate that custody rights for children who are not yet mumayiz are prioritized for the mother, based on the child's best interests. However, the Decision of the Pengadilan Tinggi Agama Bandung (PTA) Number 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg upheld the revocation of custody from the mother to the father, even though the child was not yet mumayiz. This study analyzes the alignment of this Decision with Pasal 105 KHI and Pasal 14 UU Number 35 of 2014. Using a qualitative method with a normative juridical approach (statute approach and case approach), data was collected through interviews and literature studies. The results indicate that the judge's considerations included the mother's failure to file for custody and her employment in a nightclub, which was deemed to potentially affect the child's upbringing. This decision requires further analysis regarding its consistency and potential deviation from legal provisions that prioritize the mother and the child's best interests. Abstrak. Perceraian sering menimbulkan akibat hukum, termasuk penentuan hak asuh anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan hak asuh anak belum mumayiz diprioritaskan kepada ibu, berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg menguatkan pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah, meski anak belum mumayiz. Penelitian ini menganalisis keselarasan Putusan tersebut dengan Pasal 105 KHI dan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (statute approach dan case approach), data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Hasilnya, putusan hakim mempertimbangkan ibu tidak mengajukan permohonan hak asuh serta pekerjaan ibu di tempat hiburan malam yang dinilai berpotensi mempengaruhi pola asuh anak. Putusan ini memerlukan analisis lanjut mengenai keselarasan dan potensi penyimpangannya dari ketentuan hukum yang mengedepankan prioritas ibu dan kepentingan terbaik anak.
Analisis Hukum Positif dan Islam Crowdfunding Wakaf Yayasan SF di IslamPedia Riyadh, Ahmad; Sulistiani, Siska Lis; Hayatudin, Amrullah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21694

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the compliance of the crowdfunding waqf system implemented by the Sinergi Foundation through the Islampedia Quran Belajar application, from the perspectives of positive law and Islamic law. The method used is a normative-juridical and descriptive-analytical approach, referring to Indonesian legislation and Islamic legal principles. The background of this research is the need for legal certainty and transparency in digital waqf practices. The results show that the system aligns with Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 of 2006, OJK Regulation No. 77/2016, and the Ministry of Social Affairs Regulation No. 8/2021. However, there remains a legal gap concerning the digital form of waqf contracts. From the Islamic legal perspective, the system meets the principles of caution (ḥiṭṭah), transparency, and contract validity in line with maqāṣid al-sharī‘ah, as well as the pillars and conditions of waqf. Crowdfunding waqf via Islampedia reflects Islamic philanthropic values and represents an acceptable innovation in contemporary waqf, although more specific technical regulations are still required to ensure stronger legal protection for the public Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian sistem crowdfunding wakaf yang dijalankan Yayasan Sinergi Foundation melalui aplikasi Islampedia Quran Belajar, ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan deskriptif-analitis, dengan acuan pada peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam praktik wakaf digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini telah sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, POJK No. 77/2016, dan Permensos No. 8/2021. Namun, masih terdapat kekosongan hukum terkait akad wakaf uang digital. Dalam perspektif hukum Islam, sistem ini memenuhi prinsip kehati-hatian (ḥiṭṭah), transparansi, serta keabsahan akad berdasarkan maqāṣid al-syarī’ah, rukun, dan syarat wakaf. Crowdfunding wakaf melalui Islampedia mencerminkan nilai filantropi Islam dan menjadi inovasi wakaf kontemporer yang dapat diterima secara hukum, meski tetap memerlukan regulasi teknis yang lebih spesifik.
Analisis Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indramayu Menurut Hukum Islam Saifullah, Muhammad Akmal; Hayatudin, Amrullah; Sulistiani, Siska Lis
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 2 Desember 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i2.8351

Abstract

Abstrak. Islam mengatur kehidupan manusia, termasuk dalam urusan perkawinan. Namun, tidak ada nash yang secara eksplisit menetapkan batas usia menikah. Di Indonesia, pemerintah menetapkan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk ijtihad dalam mengisi kekosongan hukum. Sejak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, dispensasi nikah di Pengadilan Agama Indramayu mengalami lonjakan drastis, dengan lebih dari 500 perkara setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab peningkatan tersebut dan menganalisisnya menurut hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka serta wawancara hakim sebagai data primer, penelitian ini menggunakan meotde analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dua faktor utama: pertama, terjadinya zina yang menyebabkan kehamilan; kedua, kekhawatiran terjadinya zina. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai keabsahan pernikahan dengan wanita hamil. Menurut hukum islam dispensasi kawin dibolehkan untuk menghindari kerusakan dan menjaga agama. Abstract. Islam regulates human life, including matters of marriage. However, there is no text that explicitly sets a minimum age for marriage. In Indonesia, the government establishes laws and the Compilation of Islamic Law as a form of ijtihad to fill the legal gap. Since the enactment of Law No. 16 of 2019, marriage dispensations at the Indramayu Religious Court have experienced a drastic increase, with more than 500 cases per year. This study aims to identify the factors causing this increase and analyze them according to Islamic law. The method used is normative legal research with a literature study approach and judge interviews as primary data. This study uses descriptive analysis. The results of the study indicate two main factors: first, the occurrence of adultery that results in pregnancy; second, concerns about adultery. There are differences of opinion among scholars regarding the validity of marriage with pregnant women. According to Islamic law, marriage dispensations are permitted to avoid harm and maintain religion.
Expanding The Benefits of Waqf For The Environment In Waqf Policy In Indonesia Sulistiani, Siska Lis; Maryandi, Yandi; Hayatudin, Amrullah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v9i1.336

Abstract

Waqf in Indonesia has been known since before Indonesia's independence with a narrow waqf nomenclature and limited to the purpose of religious facilities and education only. Waqf assets are widely known to be only in the form of land and buildings which are limited in their use and management so that they seem unattractive. In accordance with the results of the waqf literacy index of the Indonesian Waqf Agency (BWI) regarding the level of public understanding regarding waqf which is still minimal. Meanwhile, natural problems in Indonesia are increasing and require mitigation efforts from various aspects, one of which is waqf. The purpose of this study is to analyze the opportunities for expanding the benefits of waqf to protect the environment and minimize the impact of ecological disasters in Indonesia, through applicable regulations and policies. The research method used is a literature study through legal and policy study materials relevant to waqf. The results of this study indicate that the benefits of waqf can be expanded according to conditions and times without reducing the main standards that have been conveyed by the Prophet Muhammad in the hadith of Umar. In addition, the Waqf Law No. 41 of 2004 still needs to be changed, especially regarding the scheme for regulating and providing policies for the benefits of waqf for the environment, which can be collaborated with other financial sectors in accordance with sharia and legal provisions in Indonesia so that it can become one of the solutions to social problems in society.  [Wakaf di Indonesia sudah dikenal sejak sebelum Indonesia Merdeka dengan nomenklatur wakaf yang sempit dan terbatas pada tujuan sarana agama dan Pendidikan saja. Asset wakaf banyak diketahui hanya berbentuk tanah dan bangunan yang secara penggunaan dan pengelolaannya yang terbatas sehingga terkesan tidak menarik. Sesuai dengan hasil indeks literasi wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait Tingkat pemahaman Masyarakat terkait wakaf yang masih minim. Sedangkan permasalahan alam di Indonesia semakin banyak dan memerlukan Upaya mitigasi dari berbagai macam aspek, salah satunya wakaf. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peluang perluasan manfaat wakaf untuk menjaga lingkungan dan meminimalisir dampak bencana ekologi di Indonesia, melalui regulasi dan kebijakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka melalui bahan kajian hukum dan kebijakan yang relevan dengan wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat wakaf dapat diperluas sesuai dengan kondisi dan zaman tanpa mengurangi standar utama yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis Umar. Selain itu, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 masih perlu dilakukan perubahan terutama mengenai skema pengaturan dan kebijakan manfaat wakaf bagi lingkungan yang dapat dikolaborasikan dengan sektor keuangan lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum di Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu Solusi permasalahan social kemasyarakatan.]
Integrasi Wakaf dan Investasi Dana Haji menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Siska Lis Sulistiani; Udin Saripudin; Intan Nurrachmi
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 (2023): JIEI : Vol.9, No.1, 2023
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v9i1.6533

Abstract

This study aims to analyze the integration between waqf and hajj fund investment according to positive law and Islamic law. Waqf is an Islamic financial instrument that has social value and can be integrated with other Islamic financial instruments. Hajj fund investment is one of the financial instruments that should be used for the benefit of the people so that for individuals who intend to make pilgrimages their funds can be maintained and maintained and can provide other benefits as long as the funds are stored. This research is qualitative research with a normative juridical research method approach by using types and sources of legal data including, primary legal sources, namely Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, Law No. 34 of 2014 concerning the financial management of Hajj and other regulations, the Al-Quran and Al-hadith. The results of this study are that the integration of waqf and Hajj financial investment can be carried out in collaboration to achieve greater benefits for the development of waqf in Indonesia.
Co-Authors Acep Alfian Khoerurrijal Saprudin Aditya Yunianto Ageung Nur Inayah Ai Pebrianti Purwa Delimas Amalia Rahmawati Amalia solihat Amrullah Hayatudin Asep Ramdan Hidayat Asmara, Eren Dwi Ayuningtyas Bastman Azahra, Silva Trianita Budi Setiadi Dara Suci Amalia Dary Salman Dendi Septiana Firmansyah Eka Putra Pratama Encep Abdul Rojak Endah Nurwulansari Erlin Setiawati Eva Misfah Bayuni Eva Misfah Bayuni Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani Faiz Izzul Haq Fawzi, Ramdan Fitriana Wulandari Zulkarnaen Gumilar, Agi Sukma Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah ifa hanifia senjiati Ilham Mujahid Indryani, Indryani Intan Nurrachmi Iskandar Ibrahim Itsnaina Lathifah Ridwan Iwan Permana Jejen Jaenudin M Alvin Nuzi Khairi Mazin M. Abdurrahman Maman Surahman maryandi, yandi Maulani Salsabila Mohammad Wahyu Maulana Muhammad Aji Saka Haelani Muhammad Fakhrul Arifin Muhammad Fikri Rais Mubarok Muhammad Luthvy Hasan Muhammad Ramdan Sirojudin Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhammad Yunus Muhardi Naila Salsabila Nanang, Shifa Anindita Neng Dewi Himayasari Nurul Asri Safitri Popon Srisusilawati Pratama, Eka Putra Rahmat Maulana Siddiq Rahmi Edriyanti Ramlawati Ramlawati Rifa Ardi Gumelar Rifqi Adzkiyya H. A Riyadh, Ahmad Saifullah, Muhammad Akmal Sarniya, Anita Selva Nur Fadhilah Shifa Agnisa Shifa Anindita Nanang Shindu Irwansyah Siregar, Masyunita Siti Aisyah Sri Wulan Titin Suprihatin Titin Suprihatin Tubagus Farhan Fauzian Udin Saripudin vera fadillah marufin Yunus, Sitti Rahma Zuni Rosidatul Afifah