Claim Missing Document
Check
Articles

Analisis Pasal 105 KHI dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Putusan Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tentang Hak Asuh Anak belum Mumayiz Azahra, Silva Trianita; Sulistiani, Siska Lis; Satria Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21693

Abstract

Abstract. Divorce often results in legal consequences, including child custody determination. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) and Pasal 14 Undang-Undang (UU) Number 35 of 2014 concerning Child Protection mandate that custody rights for children who are not yet mumayiz are prioritized for the mother, based on the child's best interests. However, the Decision of the Pengadilan Tinggi Agama Bandung (PTA) Number 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg upheld the revocation of custody from the mother to the father, even though the child was not yet mumayiz. This study analyzes the alignment of this Decision with Pasal 105 KHI and Pasal 14 UU Number 35 of 2014. Using a qualitative method with a normative juridical approach (statute approach and case approach), data was collected through interviews and literature studies. The results indicate that the judge's considerations included the mother's failure to file for custody and her employment in a nightclub, which was deemed to potentially affect the child's upbringing. This decision requires further analysis regarding its consistency and potential deviation from legal provisions that prioritize the mother and the child's best interests. Abstrak. Perceraian sering menimbulkan akibat hukum, termasuk penentuan hak asuh anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan hak asuh anak belum mumayiz diprioritaskan kepada ibu, berdasarkan kepentingan terbaik anak. Namun, Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung Nomor 175/Pdt.G/2022/PTA.Bdg menguatkan pencabutan hak asuh dari ibu kepada ayah, meski anak belum mumayiz. Penelitian ini menganalisis keselarasan Putusan tersebut dengan Pasal 105 KHI dan Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif (statute approach dan case approach), data dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Hasilnya, putusan hakim mempertimbangkan ibu tidak mengajukan permohonan hak asuh serta pekerjaan ibu di tempat hiburan malam yang dinilai berpotensi mempengaruhi pola asuh anak. Putusan ini memerlukan analisis lanjut mengenai keselarasan dan potensi penyimpangannya dari ketentuan hukum yang mengedepankan prioritas ibu dan kepentingan terbaik anak.
Analisis Hukum Positif dan Islam Crowdfunding Wakaf Yayasan SF di IslamPedia Riyadh, Ahmad; Sulistiani, Siska Lis; Hayatudin, Amrullah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v5i2.21694

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the compliance of the crowdfunding waqf system implemented by the Sinergi Foundation through the Islampedia Quran Belajar application, from the perspectives of positive law and Islamic law. The method used is a normative-juridical and descriptive-analytical approach, referring to Indonesian legislation and Islamic legal principles. The background of this research is the need for legal certainty and transparency in digital waqf practices. The results show that the system aligns with Law No. 41 of 2004, Government Regulation No. 42 of 2006, OJK Regulation No. 77/2016, and the Ministry of Social Affairs Regulation No. 8/2021. However, there remains a legal gap concerning the digital form of waqf contracts. From the Islamic legal perspective, the system meets the principles of caution (ḥiṭṭah), transparency, and contract validity in line with maqāṣid al-sharī‘ah, as well as the pillars and conditions of waqf. Crowdfunding waqf via Islampedia reflects Islamic philanthropic values and represents an acceptable innovation in contemporary waqf, although more specific technical regulations are still required to ensure stronger legal protection for the public Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian sistem crowdfunding wakaf yang dijalankan Yayasan Sinergi Foundation melalui aplikasi Islampedia Quran Belajar, ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan deskriptif-analitis, dengan acuan pada peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam praktik wakaf digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini telah sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, POJK No. 77/2016, dan Permensos No. 8/2021. Namun, masih terdapat kekosongan hukum terkait akad wakaf uang digital. Dalam perspektif hukum Islam, sistem ini memenuhi prinsip kehati-hatian (ḥiṭṭah), transparansi, serta keabsahan akad berdasarkan maqāṣid al-syarī’ah, rukun, dan syarat wakaf. Crowdfunding wakaf melalui Islampedia mencerminkan nilai filantropi Islam dan menjadi inovasi wakaf kontemporer yang dapat diterima secara hukum, meski tetap memerlukan regulasi teknis yang lebih spesifik.
Expanding The Benefits of Waqf For The Environment In Waqf Policy In Indonesia Sulistiani, Siska Lis; Maryandi, Yandi; Hayatudin, Amrullah
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v9i1.336

Abstract

Waqf in Indonesia has been known since before Indonesia's independence with a narrow waqf nomenclature and limited to the purpose of religious facilities and education only. Waqf assets are widely known to be only in the form of land and buildings which are limited in their use and management so that they seem unattractive. In accordance with the results of the waqf literacy index of the Indonesian Waqf Agency (BWI) regarding the level of public understanding regarding waqf which is still minimal. Meanwhile, natural problems in Indonesia are increasing and require mitigation efforts from various aspects, one of which is waqf. The purpose of this study is to analyze the opportunities for expanding the benefits of waqf to protect the environment and minimize the impact of ecological disasters in Indonesia, through applicable regulations and policies. The research method used is a literature study through legal and policy study materials relevant to waqf. The results of this study indicate that the benefits of waqf can be expanded according to conditions and times without reducing the main standards that have been conveyed by the Prophet Muhammad in the hadith of Umar. In addition, the Waqf Law No. 41 of 2004 still needs to be changed, especially regarding the scheme for regulating and providing policies for the benefits of waqf for the environment, which can be collaborated with other financial sectors in accordance with sharia and legal provisions in Indonesia so that it can become one of the solutions to social problems in society.  [Wakaf di Indonesia sudah dikenal sejak sebelum Indonesia Merdeka dengan nomenklatur wakaf yang sempit dan terbatas pada tujuan sarana agama dan Pendidikan saja. Asset wakaf banyak diketahui hanya berbentuk tanah dan bangunan yang secara penggunaan dan pengelolaannya yang terbatas sehingga terkesan tidak menarik. Sesuai dengan hasil indeks literasi wakaf Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait Tingkat pemahaman Masyarakat terkait wakaf yang masih minim. Sedangkan permasalahan alam di Indonesia semakin banyak dan memerlukan Upaya mitigasi dari berbagai macam aspek, salah satunya wakaf. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peluang perluasan manfaat wakaf untuk menjaga lingkungan dan meminimalisir dampak bencana ekologi di Indonesia, melalui regulasi dan kebijakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka melalui bahan kajian hukum dan kebijakan yang relevan dengan wakaf. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manfaat wakaf dapat diperluas sesuai dengan kondisi dan zaman tanpa mengurangi standar utama yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis Umar. Selain itu, Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 masih perlu dilakukan perubahan terutama mengenai skema pengaturan dan kebijakan manfaat wakaf bagi lingkungan yang dapat dikolaborasikan dengan sektor keuangan lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum di Indonesia sehingga dapat menjadi salah satu Solusi permasalahan social kemasyarakatan.]
Integrasi Wakaf dan Investasi Dana Haji menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Siska Lis Sulistiani; Udin Saripudin; Intan Nurrachmi
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 (2023): JIEI : Vol.9, No.1, 2023
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v9i1.6533

Abstract

This study aims to analyze the integration between waqf and hajj fund investment according to positive law and Islamic law. Waqf is an Islamic financial instrument that has social value and can be integrated with other Islamic financial instruments. Hajj fund investment is one of the financial instruments that should be used for the benefit of the people so that for individuals who intend to make pilgrimages their funds can be maintained and maintained and can provide other benefits as long as the funds are stored. This research is qualitative research with a normative juridical research method approach by using types and sources of legal data including, primary legal sources, namely Law no. 41 of 2004 concerning Waqf, Law No. 34 of 2014 concerning the financial management of Hajj and other regulations, the Al-Quran and Al-hadith. The results of this study are that the integration of waqf and Hajj financial investment can be carried out in collaboration to achieve greater benefits for the development of waqf in Indonesia.
STRUCTURAL GAPS IN NAZHIR REMUNERATION: COMPARING THE LEGAL FRAMEWORKS AND WAQF GOVERNANCE IN INDONESIA AND BRUNEI DARUSSALAM Sulistiani, Siska Lis; Nurrachmi, Intan; Fawzi, Ramdan; Haqqi, Abdurahman Raden Aji
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 8 No. 2 (2026): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol8.iss2.art4

Abstract

Purpose – This study aims to analyze the legal basis, forms, and mechanisms of waqf administrator remuneration in Indonesia and Brunei Darussalam and to evaluate their differences from the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah to identify potential structural remuneration gaps. Scholarly attention to the relationship between remuneration frameworks and Waqf institutional sustainability remains limited. Methods – This study employed a comparative legal method based on library research. Primary sources include legislation and official institutional documents from Indonesia and Brunei Darussalam, while secondary and tertiary sources comprise relevant scholarly literature. The comparative analysis focuses on the allocation of waqf management responsibilities, the legal basis for remuneration or financial support, and their relationship to the protection and productive development of waqf assets, evaluated through the principles of maqāṣid al-sharī‘ah. Findings – Indonesia and Brunei Darussalam regulated the waqf administration through distinct legal and institutional frameworks. In Indonesia, Nazhir may receive remuneration from the net proceeds of waqf management and development capped at 10 percent under Article 12 of Law No. 41 of 2004, thereby linking compensation to asset-management performance. In Brunei Darussalam, waqf administration falls under the authority of the Majlis Ugama Islam Brunei (MUIB) within a centralized institutional framework, without an equivalent statutory formula for individual remuneration. This difference reveals a structural gap in the legal basis, compensation mechanisms, and allocation of institutional responsibility. From a maqāṣid al-sharī‘ah perspective, both models seek to protect waqf assets (ḥifẓ al-māl) and sustain their public benefits, but require the integration of professional incentives, performance accountability, institutional oversight, and asset protection to ensure sustainable waqf management. Contribution and Limitations – This study contributes to waqf governance scholarship by offering a comparative framework for understanding the relationship between remuneration regulation, professionalization of waqf administrators, and protection of waqf assets. Its limitation lies in its focus on legal and institutional dimensions, based primarily on library sources and official documents. Originality/value – This study conceptualizes the remuneration gap as a structural disparity in the legal basis, compensation mechanisms, institutional responsibilities, and the relationship between remuneration and waqf management performance.