Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.672
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Al-Ahkam Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar UNTAG Law Review Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Journal of Holistics and Health Sciences (JHHS) International Journal of Law Society Services Semarang Law Review Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) Rampai Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Jurnal Bakti Humaniora Adil Indonesia Journal J-CEKI PESHUM
Arista Candra Irawati
Universitas Ngudi Waluyo
Religion Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : Adil Indonesia Journal

 1   2 
Tinjauan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violation of human rights) Dalam konflik bersenjata non internasional di aceh Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Contoh nyata yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu gerekan pemberontak dengan Pemerintahan Negara Indonesia yang merupakan kelanjutan dari konflik bersenjata yang sebelumnya terjadi di Aceh. Dalam konflik tersebut telah terjadi berbagai tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan, penghilangan paksa, pemerkosaan, pembakaran dan pengrusakan rumah. Berbagai bentuk kejahatan yang terjadi tersebut menunjukan terjadinya pelanggaran berat HAM terhadap kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang dalam konflik bersenjata di Aceh. Upaya pemerintah untuk menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat dalam Konflik Bersenjata di Aceh diharapkan agar segera di realisasikan an segera untuk menindak lanjuti atas permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia di negeri ini. Dari segela pendekatan dan upaya yang dilakukan, diharapkan juga kepada seluruh masyarkat dapat menumbuhkan rasa kejiawaan nasionalis bangsa sesuai dengan peraturan perundang - undangan di Negeri ini.
Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas) Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia hukum pidana yang saat ini dimiliki dan berlaku merupakan warisan hukum kolonial Belanda, tentu saja bersifat a-histori karena kehadirannya tidak seiring dengan perkembangan masyarakat pada saat itu, sehingga tanpa disadari atau tidak, secara politis dan sosiologis pemberlakuan hukum pidana kolonial ini telah menimbulkan problema tersendiri, karena tidak mengikuti keadaan dan perkembangan masyarakat, Negara Indonesia sendiri, oleh karena itu diperlukan pembaharuan hukum pidana yang bersifat komprehensif.Mendasarkan dikeluarkannya  UU No. 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP warisan kolonial ini bukanlah sistem hukum pidana yang utuh, karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut. Oleh karena itu bermunculan Undang-undang baru diluar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus. Namun Undang-undang baru diluar KUHP itu walaupun merupakan produk nasional, masih tetap berada dalam naungan aturan umum KUHP (WvS) sebagai sistem induk buatan kolonial. Hukum pidana didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik dari suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal uang penting, bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Tiba saatnya untuk merombak tata hukum pidana dan hukum pidana yang masih berpijak pada asas-asas dan dasar-dasar yang berasal dari zaman kolonial dan menggantinya dengan tata hukum pidana dan hukum pidana Indonesia, yang asas-asas dan dasar pokoknya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pelaksanaan pembaharuan hukum menjadi satu kesatuan dalam politik hukum. Hal ini didasarkan bahwa hakikat politik hukum berhubungan erat dengan latar belakang dan pentingnya diadakan politik hukum atau pembaharuan hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo dalam tulisannya yang berjudul “Pembangunan Hukum Yang Diarahkan Kepada Tujuan Nasional” bahwa tidak dijumpai perbedaan antara fungsi hukum sebelum dan sesuadah kemerdekaan. Perbedaannya terletak pada keputusan politik yang diambil pada kedua masa tersebut. Apabila keputusan politik yang diambil setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah mengutamakan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, maka keputusan demikian harus dirumuskan dalam kaidah-kaidah hukum, dan struktur hukumnya pun harus menyediakan kemungkinan untuk melakukan itu Kata Kunci: Pidana, Pembaharuan Hukum, Asas Legalitas
Tinjauan Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Hukum Adat Jawa Desa Pudakpayung Kec. Banyumanik) Bayu Kisworo; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v4i1.1990

Abstract

AbstrakKehadiran seorang anak di dalam rumah tangga sangatlah dinanti-nantikan dan diharapkan bagi semua keluarga, namun tidak semua keluarga bisa merasakan mempunyai anak sehingga bagi keluarga tersebut harus mengadopsi anak. Dalam adat Jawa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pancingan bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, karena masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan mengangkat anak sebagai pancingan maka keluarga tersebut nantinya akan dikaruniai anak turun sendiri. Tetapi dari pengangkatan anak tersebut mengakibatkan timbul hubungan darah dan kewarisan, sedangkan di dalam hukum Islam tidaklah demikian. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah, Mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum Adat masyarakat Jawa di Desa Pudakpayung Kecamatan Banyumanik dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam Adat Jawa Desa Pudakpayung Kecamatan Pudakpayung.Kata Kunci : Pembagian, Harta Waris, Anak Angkat
Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta) Bagas Hermanu Adi Utomo; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 4 No. 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tantangan pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang amat rumit, karena di samping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Yogyakarta juga merupakan kota kedua di Indonesia dengan konsentrasi penggunaan narkoba terbesar. Untuk mencegah narkotika dilakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika melalui Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara terhadap narasumber dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari literatur. Hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembinaan narapidana meliputi hambatan dalam faktor internal maupun eksternal. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan secara internal yakni para petugas pemasyarakatan lebih mendekatkan diri terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan eksternal yaitu menggunakan sarana dan prasarana dengan baik, pegawai pembinaan harus memiliki integritas dalam melaksanakan pembinaan.Kata Kunci: Pembinaan, Narkotika, Hambatan
IMPLEMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PADA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENCAPAIAN KINERJA Arista Candra Irawati; Partono; Muhammad Latif
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3247

Abstract

ABSTRACT The purpose of the research is to analyze the implementation of good governance and improve the understanding of all stakeholders components, the reality of performance achievement and law enforcement against the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia. Through this research, thoughts, doctrines, opinions, or concepts from previous research related to the object of research are obtained. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary laws. The results of the study show that the procedures and implementing mechanisms in the implementation of good governance and good governance function effectively and efficiently, national goals can be optimally achieved. Good governance must include the orientation of government competencies as well as the functioning of effective and efficient political and administrative structures and mechanisms. All stakeholder components about good governance by changing the pattern of public service from an elitist bureaucracy to a populist bureaucracy that is service-oriented and on the side of the interests of the community, starting from the central level ministries, to the level of local governments, such as districts/cities. Semarang Regency is transforming to create a good government. Implementation through the Semarang Regency Personnel and Human Resources Development Agency in improving the competence and performance of the State Civil Apparatus to create good governance in Semarang Regency.   ABSTRAK Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan pemahaman seluruh komponen stakeholders, realitas pencapaian kinerja dan penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Melalui penelitian ini, diperoleh pemikiran, doktrin, pendapat, atau konsep-konsep dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum yang terdiri dari hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian bahwa prosedur dan mekanisme implementatif dalam penyelenggaraan good governance dan pemerintahan yang baik berfungsi secara efektif dan efisien, tujuan nasional dapat tercapai optimal. Pemerintahan yang baik harus mencakup orientasi kompetensi pemerintahan serta fungsi struktur dan mekanisme politik dan administratif yang efektif dan efisien. Seluruh komponen stakeholders tentang pemerintahan yang baik dengan mengubah pola pelayanan publik dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis yang berorientasi pada pelayanan dan berpihak pada kepentingan masyarakat, mulai Kementerian tingkat Pusat, sampai ke tingkat pemerintahan daerah, seperti Kabupaten/Kota. Kabupaten Semarang melakukan transformasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Implementasi melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja Aparatur Sipil Negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik di Kabupaten Semarang
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HABITAT KOMODO DI PULAU KOMODO LABUAN BAJO NUSA TENGGARA TIMUR Maria Anastasia Nangkur; Irawati, Arista Candra
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3944

Abstract

Komodo Island in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara (NTT), is home to the Komodo dragon (Varanus komodoensis), a protected rare species, one of the Seven Natural Wonders of the World. To maintain its preservation, given the threat to its habitat and the sustainability of its ecosystem. Law No. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems and government policies related to the management of Komodo National Park. Several relevant laws and regulations are studied in this study through a descriptive-qualitative approach. The protection of Komodo dragon habitat on Komodo Island, the designation of Komodo Island and its surrounding area as Komodo National Park is an important step in protecting this habitat, including the regulation of conservation areas, the supervision of human activities, and the restriction of tourist access to prevent environmental damage. As a result, various conservation regulations and policies are strictly enforced. There are various laws and regulations that support legal protection, there are still some problems in its implementation. Legal protection must be balanced with stricter surveillance efforts and increased public and tourist awareness of the importance of preserving nature. Violations of the law such as illegal logging, poaching, and environmentally damaging fishing activities require the cooperation of the government, local communities, and non-governmental organizations to improve the supervision and enforcement system. The legal protection of Komodo dragon habitat on Komodo Island requires a comprehensive and integrated approach.   ABSTRAK Pulau Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah rumah bagi komodo (Varanus komodoensis), spesies langka yang dilindungi, merupakan salah satu dari Tujuh Keajaiban Alam Dunia. Untuk menjaga kelestariannya, mengingat ancaman terhadap habitatnya dan keberlanjutan ekosistemnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan Taman Nasional Komodo. Beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan yang dikaji dalam penelitian ini melalui pendekatan deskriptif-kualitatif. Perlindungan habitat komodo di Pulau Komodo, penetapan Pulau Komodo dan wilayah sekitarnya sebagai Taman Nasional Komodo merupakan langkah penting dalam melindungi habitat ini, mencakup pengaturan wilayah konservasi, pengawasan aktivitas manusia, dan pembatasan akses wisatawan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Sebagai hasilnya, berbagai regulasi dan kebijakan konservasi diterapkan secara ketat. Terdapat berbagai peraturan per-undang-undangan yang mendukung perlindungan hukum, masih ada beberapa masalah dalam penerapannya. Perlindungan hukum harus diimbangi dengan upaya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya mempertahankan kelestarian alam. Pelanggaran pertauran per-undang-undangan seperti logging ilegal, perburuan liar, aktivitas perikanan yang merusak lingkungan memerlukan kerja sama peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah. Perlindungan hukum habitat komodo di Pulau Komodo memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi.
URGENSI CYBER LAW DALAM MENJAGA PRIVASI PASIEN DI RUMAH SAKIT ERA DIGITAL Hana Nur Hanifah; Irawati, Arista Candra
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3945

Abstract

In the digital era, cyber crime has become one of the biggest problems in Indonesia, especially in hospital environments. The security and privacy of patient data in hospitals is an example of a very important aspect in the digitalization era. Implementing Cyber ​​Law is the key to protecting sensitive patient data from the threat of data theft, illegal access and information leakage. This article discusses the application of Cyber ​​Law in the hospital environment, including the protection of patient data which is regulated in several laws, such as Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, Law Number 29 of 2004 concerning medical practice, Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals to Law Number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions (ITE).This research uses a qualitative method with a descriptive approach, analyzing how existing legal policies are implemented to maintain the confidentiality of patient data. The research results show that even though regulations are available, challenges such as a lack of understanding of the law by health workers, limited technological infrastructure, and the threat of cyber attacks are still the main challenges. Therefore, there is a need to increase education, strengthen security systems in each hospital, and collaborate between stakeholders to ensure patient data is protected in accordance with legal principles and medical ethics.   ABSTRAK Di era digital, kejahatan siber telah menjadi salah satu masalah terbesar yang ada di Indonesia terutama di lingkungan rumah sakit. Keamanan dan Privasi data pasien di rumah sakit merupakaan salah satu contoh aspek yang sangat penting dalam era digitalisasi. Implementasi Cyber Law menjadi kunci untuk melindungi data sensitive pasien dari ancaman pencurian data, akses illegal, dan kebocoran informasi. Artikel ini membahas penerapan hukum Cyber Law di lingkungan rumah sakit, termasuk perlindungan data pasien yang diatur dalam beberapa UU, seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit hingga UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan Pendekatan deskriptif, menganalisis bagaimana kebijakan hukum yang ada diimplementasikan untuk menjaga kerahasiaan data pasien. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun regulasi tersedia, tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum oleh tenaga Kesehatan, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan ancaman serangan siber masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu peningkatan edukasi, penguatan sistem keamanan di setiap rumah sakit, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan data pasien terlindungi sesuai dengan prinsip hukum dan etika medis.
MEMBANGUN HUKUM LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN: TANTANGAN DAN SOLUSI GLOBAL Rochmad; Irawati, Arista Candra
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 2 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i2.3946

Abstract

A holistic approach in environmental law offers a strategic paradigm to address increasingly urgent global challenges, such as climate change, deforestation, and transboundary pollution. This article emphasizes the importance of a comprehensive understanding of the interconnected ecological, social, and economic dimensions. By integrating analysis of international policies, national regulations, and local implementation. This qualitative approach research with a literature study design to analyze environmental law in this broad aspect analyzes that environmental law enforcement depends not only on policy, but also on cross-sectoral collaboration, community empowerment, and the application of evidence-based science. Ever-changing global dynamics. The recommendations included strengthening a progressive and innovative legal framework to ensure long-term sustainability. Environmental issues are one of the biggest challenges of the 21st century, which demands an adaptive, collaborative, and sustainable legal approach. Amid the complexity of national and international jurisdictions, various challenges arise, including weak law enforcement, capacity inequality between countries, and conflicts between economic and ecological interests. Through comparative studies and multidisciplinary approaches, this article identifies potential global solutions, such as strengthening international legal instruments, increasing community participation, and integrating environmental justice principles. The goal is to encourage a fairer, more inclusive, and sustainable legal framework for current and future generations.   ABSTRAK Pendekatan holistik dalam hukum lingkungan menawarkan paradigma strategis untuk mengatasi tantangan global yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan pencemaran lintas batas. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling terhubung. Dengan mengintegrasikan analisis terhadap kebijakan internasional, regulasi nasional, dan implementasi lokal. Penelitian pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan untuk menganalisis hukum lingkungan dalam aspek luas ini menganalisis penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan ilmu pengetahuan berbasis bukti. Dinamika global yang terus berubah. Rekomendasi yang diajukan mencakup penguatan kerangka hukum yang progresif dan inovatif untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Isu lingkungan menjadi salah satu tantangan terbesar abad ke-21, yang menuntut pendekatan hukum yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Di tengah kompleksitas yurisdiksi nasional dan internasional, berbagai tantangan muncul, termasuk lemahnya penegakan hukum, ketimpangan kapasitas antarnegara, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Melalui kajian perbandingan dan pendekatan multidisipliner, artikel ini mengidentifikasi solusi global yang potensial, seperti penguatan instrumen hukum internasional, peningkatan partisipasi masyarakat, dan integrasi prinsip keadilan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mendorong kerangka hukum yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu (Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg) Indra Prasetya; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2972

Abstract

The judge's considerations in imposing a criminal decision on the crime of circulation of counterfeit money (Case Study Number 347/Pid.B/2021/PN Smg) The crime of circulation of counterfeit money is regulated in Law Number 7 of 2011 concerning currency and regulated in Article 244 of the Criminal Code concerning Counterfeiting of currency and paper money, and regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, money as legal means of payment and illegal money is referred to as counterfeit money. The criminal act of circulating counterfeit money as referred to in the Laws and Regulations so that the judge's sentencing decision gives and imposes on mitigating circumstances and aggravating circumstances for the defendant. This study aims to find out the judge's considerations in imposing criminal decisions on the circulation of counterfeit money and how to convict the circulation of counterfeit money. This study uses a juridical-empirical approach using interview data with Class 1A Semarang District Court judges. The results obtained by the research show that the judge's consideration underlies the existence of an unlawful act to lead to a judge's decision. It can be concluded that: the judge's consideration certainly underlies the facts of the trial after carrying out the trial agenda to be used as the basis for the judge's assessment to give a decision, the judge will assess the facts of the trial with valid evidence that can be accounted for by the Public Prosecutor and the defendant so that the judge gives a decision that is contains certainty, fairness, benefits for all parties. Abstrak Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atas Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu(Studi Kasus Nomor 347/Pid.B/2021/PN Smg) Tindak Pidana peredaran uang palsu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan di atur dalam Pasal 244 KUHP tentang Pemalsusan mata uang dan uang kertas, dan di atur dalam Uandang-UndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,uang sebagai alat pembayaran yang sah dan uang tidak sah sebagaimana dimaksud sebagai uang palsu. Tindak Pidana peredaran uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan sehingga Putusan Pemidanaan hakim yang memberikan dan menjatuhkan atas keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan terdakwa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Peredaran uang palsu danbagaimana penjatuhan pidana peredaran uang palsu,Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-empiris dengan menggunakan data wawancara kepada HakimPengadilan Negeri Semarang Kelas 1A.Hasil di peroleh penelitian menunjukkan pertimbangan hakim mendasari adanya perbuatan melawan hukum untuk menuju amar keputusan hakim. diperoleh kesimpulan bahwa:pertimbangan hakim tentunya mendasari fakta persidangan setelah melakukan agenda persidangan untuk dijadikan dasar penilaian hakim untuk memberikan keputusan, hakim akan menilai dari fakta-fakta persidangan dengan alat bukti sah yang dapat di pertanggungjawabkan dari Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa sehingga hakim memberikan keputusan yang mengandung kepastian, keadilan, kemanfaatan bagi semua pihak.
Peran Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Muhamad Irfan Seloaji; Arista Candra Irawati
ADIL Indonesia Journal Vol. 5 No. 1 (2024): Adil Indonesia Jurnal
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/aij.v5i1.2973

Abstract

Nowadays, alcohol abuse is a growing problem in society. Recently, there has been a huge uproar in the habit or culture among the public, namely that drinking alcoholic beverages, alcoholic beverages or alcoholic beverages are considered as something that has a negative stigma in the public mind, being called alcoholic beverages does not mean that they are strong but rather the effects they have on the body. Alcoholic drinks or what can be called liquor are drinks that are very dangerous for the human body because someone who consumes excessive alcohol can be at risk of experiencing several health problems, such as damage to vital organs, loss of body fluids, and decreased brain function. Moreover, quite a few victims died after drinking alcoholic beverages, especially mixed alcohol. The position of the police as law enforcement officers is expected to be able to monitor and regulate the distribution of alcoholic drinks in the Semarang Regency area. The author in this study used descriptive qualitative research. In general, descriptive research, including legal research, aims to accurately describe identities and conditions in society. This indication emerged because of the lack of understanding of the residents themselves. The position of the police in supervising and controlling alcoholic beverages in the Semarang district area is less than optimal, as evidenced by the fact that there are still many problems that arise due to one of them being the lack of socialization of regional regulations regarding alcoholic beverages from both the police and Satpol PP. The police only focus on repressive actions (raids) even though they are not often carried out because the public is not very familiar with the applicable regulations. This matter has become a polemic among residents because the circulation of alcohol is still rampant in the Semarang Regency area. In fact, with the large number of cases involving alcoholic drinks in Semarang Regency, the perpetrators range from young people to the elderly. The impact is that there are many fights, brawls, rapes, this is the responsibility of the Regency government. Semarang together with the Semarang Police to overcome this. Abstrak Penyalahgunaan minuman keras dewasa ini adalah kasus yang lumayan bertumbuh di masyarakat. Akhir- akhir ini gempar sekali kebiasaan ataupun budaya di tengah publik ialah minum minuman beralkohol, minuman beralkohol ataupun minuman keras dianggap selaku suatu yang mempunyai stigma negatif ditengah pemikiran publik, dengan dinamakannya minuman keras bukan berarti bentuknya yang keras melainkan akibat yang ditimbulkannya terhadap badan. Minuman beralkohol ataupun yang dapat diucap miras merupakan minuman yang sangat beresiko untuk badan manusia sebab seorang yang komsumsi alkohol berlebih dapat berisiko hadapi beberapa permasalahan kesehatan, semacam rusaknya organ vital, kehilangan cairan tubuh, sampai menurunya kerja otak. Apalagi tidak sedikit korban wafat sehabis menenggak minuman keras, paling utama miras oplosan. Kedudukan kepolisian selaku aparat penegak hukum diharapkan sanggup mengawasi sekaligus mengatur peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Semarang. Penulis dalam penelitian ini memakai riset yang sifatnya deskriptif kualitatif. Pada biasanya riset deskriptif tercantum riset hukum bertujuan guna menggambarkan secara pas identitas, kondisi dalam masyarakat. Indikasi tersebut mencuat sebab minimnya pemahaman warga itu sendiri. Kedudukan kepolisian dalam pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol di daerah kabupaten semarang kurang maksimal dibuktikan dengan masih banyak masalah- masalah terjalin disebabkan salah satunya minimnya sosialisasi peraturan wilayah tentang minuman keras baik dari pihak kepolisian serta satpol pp. Pihak kepolisian cuma berfokus dalam aksi represif( razia) meski tidak kerap dicoba sebaliknya masyarakat belum banyak mengenali ketentuan yang berlaku. Perihal ini jadi polemik di tengah warga sebab masih maraknya peredaran miras di daerah Kabupaten Semarang faktanya dengan banyaknya kasus- kasus tentang minuman beralkohol di Kabupaten Semarang pelakunya mulai dari anak muda sampai berusia dampaknya merupakan banyaknya perkelahian, tawuran, pemerkosaan ini jadi tanggung jawab untuk pemerintah Kabupaten Semarang bersama- sama Polres Semarang buat mengatasinya.
Co-Authors Abdul Aziz Ade Pratama Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Andini Putri, Andini Aniatul Khusna Anis Mashdurohatun Mashdurohatun Ari Andayani Arlina Azzahra Arviani, Efka Bagas Hermanu Adi Utomo Bayu Kisworo Da Silva, Eugenia Brandao Devi, Salsabela Oktaviona Dina Twenty Agustin Fahrisky, Zidant Firdausi, Zhyka Sofhia Fitria Annisa Gulo, Afriani Hana Nur Hanifah Hani Irhamdessetya Hendra Wijaya Hendra Wijaya Indra Prasetya Irwanto Irwanto Jastis Gaho Maria Anastasia Nangkur Maulana, Tegar Wahyu Muhamad Irfan Seloaji Muhammad Latif Partono Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Purwati Putri Diana Retno Mawarini Sukmariningsih RR. Ella Evrita Hestiandari Salsabiela D. Suyudi Sarsintorini Putra Satria, Adhi Putra Soimah, Rodhiyatun Susilo, Adhi Budi Sutrisno, Jemy Rengge Tariska Dewi Kundari Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Wahyu Hidayati Dwi Palupi Wahyu Kristiningrum Waruwu, Charidion Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi