Articles
<![CDATA[LEGALITAS FOTO C1 PLANO PENGAWAS TPS PADA REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN SEMARANG ]]>
<![CDATA[Maskup Asyadi]]>;
<![CDATA[Putri Hergianasari]]>;
<![CDATA[Roberto Octavianus Cornelis Seba]]>
<![CDATA[ KRITIS Vol 32 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24246/kritis.v32i1p43-55
<![CDATA[The application of the legality principle to the C1 Plano photo of the Voting Place Supervisor as a basis when matching the difference in the vote count in the sub-districts is something that should be considered. This study uses a qualitative method with purposive sampling, namely in PPK Semarang Regency. In carrying out the recapitulation in one of the sub-districts in Semarang Regency, there was a District Election Supervisory Committee recommendation step which made the C1 Plano photo documentation from PTPS as the basis for correcting the C1 Hologram data which was different between the one in the box and the copy of C1 owned by the witness. Article 22 paragraph (2) of PKPU 4 of 2019 clearly explains if there is a difference in the recapitulation of the results of the vote to match it with C1 Plano. The meaning of C1 Plano by some District Election Supervisory Committee is compared to the Photo of C1 Plano obtained from the Voting Place Supervisor, in addition to the reason to speed up the recapitulation process, considering that C1 Plano is contained in a box according to the type of election, which is not located in the same place as the location of the recapitulation. The District Election Committee as a form of obedience to the principle of legality continues to take C1 Plano in the box as a manifestation of the implementation of elections with integrity. However, in one sub-district there was a difference of perception regarding this matter, which resulted in PPK being asked not to take C1 Plano, just based on the photo of C1 Plano owned by District Election Supervisory Committee. This is where the need for the application of the principle of legality to provide legal certainty for the implementation of the recapitulation stage in the 2019 Election.]]>
<![CDATA[THE ROLE OF THE TASK FORCE FOR THE PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN (TFP WC) IN MAKASSAR CITY REGARDING CASES OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN 2020-2022 ]]>
<![CDATA[Febrini Shinta Umpenawany]]>;
<![CDATA[Roberto Octavianus Cornelis]]>;
<![CDATA[Putri Hergianasari]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 2 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i2.192
<![CDATA[Sexual violence is a phenomenon that is considered very controversial because it is a case that harms anyone, be it the victim, the perpetrator, or the person handling the violence case. This means that if you become a victim, you will damage yourself mentally, physically, socially, and vice versa. The research approach used by the author is descriptive. Descriptive research is a form of research that describes natural and man-made phenomena. Then the author uses qualitative research that is naturalistic because this research will be carried out naturally. Several theories and concepts were studied to become the basis for analyzing each case study, especially in analyzing how International Relations views cases of sexual violence against children.]]>
<![CDATA[PERAN USAID DALAM MEMBANTU AIR BERSIH BERKELANJUTAN DI KOTA MAGELANG ]]>
<![CDATA[Yosafat Cahya Pradipta]]>;
<![CDATA[Triesanto Romulo Simanjuntak]]>;
<![CDATA[Putri Hergianasari]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 2 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i2.194
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran USAID dalam mencapai air bersih berkelanjutan di Kota Magelang. USAID merupakan salah satu lembaga donor pemerintah tertua di dunia yang kemudian berupaya untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di negara atau kawasan lain sebagai bagian dari sebuah kemitraan strategis. Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi di lapangan serta literatur untuk memperkuat data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran USAID dalam mencapain air bersih berkelanjutan di Kota Magelang, bersama-sama dengan pemerintah daerah membuat program IUWASH (Indonesia Urban Resilient Water, Sanitation, and Hygiene). Hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerjasama dalam pemberian bantuan/ hibah. Serta sebagai wujud dalam mendukung Sustainable Developemnt Goals pada akses air bersih dan sanitasi berkelanjutan. Melalui bantuan tersebut, USAID bersama-sama pemerintah Daerah Kota Magelang mengupayakan kesejahteraan masyarakat, dalam mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2019-2022 ]]>
<![CDATA[Nana Triharyanti]]>;
<![CDATA[Putri Hergianasari]]>;
<![CDATA[Novriest Umbu Walangara Nau]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 3 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i3.196
<![CDATA[Kajian studi ini memiliki tujuan untuk menemukan analisis kepentingan ekonomi politik Indonesia terhadap reaktivasi kesepakatan IK-CEPA (Indonesia-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) dalam jangka waktu tahun 2019-2022 secara sistematis. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari hubungan bilateral yang telah terjadi antara kedua negara yang telah dibangun selama bertahun-tahun serta bentuk penguatan hubungan bilateral dari kesepakatan-perjanjian yang menaungi Indonesia maupun Korea Selatan sebelumnya. Meskipun kesepakatan ini mengalami pasang surut dalam perjanjiannya namun tidak menurunkan semangat kedua negara untuk mereaktivasi kembali perjanjian IK-CEPA.Dari hasil kesepakatan reaktivasi perjanjian tersebut diketahui manfaat-manfaat yang akan diperoleh kedua negara secara timbal balik tanpa memberatkan satu negara saja baik dalam bidang ekonomi seperti penghapusan tarif ekspor-impor lalu peningkatan investasi Korea Selatan ke Indonesia, serta manfaat dalam bidang lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ialah kualitatif, pada kajian studi ini penulis menerapkan metode pengumpulan data dengan menyelusuri kajian literatur dan studi literasi seperti jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan studi kasus.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menemukan analisis kepentingan Indonesia melalui kerja sama dalam kesepakatan IK-CEPA yaitu kepentingan ekonomi dalam ranah makroekonomi serta perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi,]]>
<![CDATA[GERAKAN KELOMPOK RADIKALISME NAXALITE DI INDIA TAHUN 2011-2021 ]]>
<![CDATA[Tesalonika Fransko Wungkana]]>;
<![CDATA[Christian H. J. De Fretes]]>;
<![CDATA[Putri Hergianasari]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 2 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i2.198
<![CDATA[Kelompok Radikalisme Naxalite adalah gerakan pemberontakan bersenjata yang berasal dari desa Naxalbari di negara bagian Bengal Barat, India, pada tahun 1967. Gerakan ini dipimpin oleh kelompok komunis bersenjata yang dikenal sebagai Maois atau Naxalites. Tujuan utama Naxalisme adalah menggulingkan pemerintah India dan mendirikan negara sosialis dengan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh masyarakat pedesaan rural. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menggunakan teori radikalisme dan konsep piramida Lederach. Artikel ini menjelaskan analisis gerakan Radikalisme kelompok Naxalites yang mengklaim mewakili kaum miskin, petani, dan suku-suku pribumi yang dianggap tertindas oleh pemerintah dan korporasi. Mereka melakukan serangan gerilya, sabotase, dan pembunuhan terhadap personel keamanan, politisi, dan orang-orang yang mereka anggap sebagai penindas. Pemerintah India telah memberlakukan operasi militer dan langkah-langkah penegakan hukum untuk menangani gerakan ini. Namun dinamika konflik Naxalisme dan pemerintah India tetap menjadi masalah yang kompleks dan belum terselesaikan sepenuhnya.]]>
<![CDATA[STRATEGI DIPLOMASI PUBLIK KOREA SELATAN DI INDONESIA MELALUI KOREAN WAVE (2021-2022) ]]>
<![CDATA[Jessica Nadyla Indriyani Novita Tinangon]]>;
<![CDATA[Putri Hergianasari]]>;
<![CDATA[Triesanto Romulo Simanjuntak]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 5 No 1 (2023): DIPLOMASI DAN ISU-ISU INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/JIWSP.2023.v05.i01.p04
<![CDATA[Strategi Diplomasi Publik Korea Selatan melalui Korean Wave, memberikan pengaruh terhadap Indonesia sebagai salah satu tujuan negara tersebut. Korean Wave adalah salah satu instrumen atau alat yang dipakai Korea Selatan berupa produk industri hiburan seperti musik, drama, dan film yang bisa memperkenalkan Korea Selatan kepada dunia luar, agar lebih dikenal oleh dunia Internasional. Metode yang dipakai oleh penulis adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan konsep Diplomasi Publik yang menggunakan teknik soft power. Teknik ini merupakan alat penting dalam pelaksanaan Diplomasi Publik. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas bagaimana strategi yang digunakan Korea Selatan untuk memperkenalkan ciri khas dari negara tersebut dan kemudian menjadikan Korean Wave begitu berhasil di dunia internasional termasuk Indonesia. Perkembangan musik, drama, dan film Korea di Indonesia semakin meluas dengan makin bertambahnya penggemar setiap tahunnya. Hasil yang didapatkan adalah bahwa strategi yang digunakan Korea Selatan melibatkan berbagai aktor seperti kementerian pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Korea Selatan membentuk strategi Diplomasi Publik lima tahun dan rencana implementasi Diplomasi Publik tahunan.]]>
<![CDATA[Reigniting the Flame of Change: The Resurgence of Iran’s Radical Feminist Movement in the Aftermath of Mahsa Ahmini’s Death ]]>
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>;
<![CDATA[Wijanarka, Tunjung]]>
<![CDATA[ Journal Of Middle East and Islamic Studies Vol. 10, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article explores the significant impact of the radical feminist movement in Iran following the tragic death of Mahsa Ahmini. This incident sparked widespread international protests and shed light on the unjust treatment of women in Iran. The study employs a qualitative research method with descriptive analysis, and the authors use library research for the collection of data. The findings of this research reveal that the radical feminist movement in Iran has gained strength since Mahsa Ahmini’s passing, marked by numerous demonstrations led by feminist activists advocating for justice and reforms in the discriminatory legal framework. This movement fights for women’s rights, including political and public participation and the right to make decisions about their own lives. The research conclusion underscores the role of social media and technology in bolstering the radical feminist movement in Iran, facilitating information access and communication. Nevertheless, the movement faces formidable challenges, including threats and harassment from authorities and a society that still objectifies and marginalizes women. Consequently, this research underscores the crucial role of the radical feminist movement in driving change and reshaping the societal and legal systems that perpetuate gender discrimination in Iran.]]>
<![CDATA[Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu ]]>
<![CDATA[As'ad, Muhammad Uhaib]]>;
<![CDATA[Barsihanor, Barsihanor]]>;
<![CDATA[Sobirin, Sobirin]]>;
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.1-17
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batubara serta menganalisis relasi bisnis dan politik sebagai jaringan patronase dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dikerangkai dengan teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz. Alasan memilih Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian, secara empiris wilayah ini menjadi epicentrum eksploitasi tambang dan lahirnya sejumlah oligarki lokal kroni kapitalis yang memiliki pengaruh bisnis dan kekuasaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sejumlah perusahaan tambang batubara bukan saja sebatas aktivitas ekonomi-bisnis saja, akan tetapi telah merambah kepada wilayah politik kekuasaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa sumber daya tambang batubara telah menjadi instrumen persekongkolan para aktor politik dan aktor bisnis (pengusaha tambang) untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis. Jaringan patronse politik dan bisnis semakin terstruktur. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sebagai praktaik demokrasi pasca reformasi telah melahirkan transisi demokrasi yag memberikan ruang dan kesempatan bagi para aktor bisnis.]]>
<![CDATA[The Degradation of Meritocratic Democracy: Political Determination of Gibran Rakabuming's Nomination Dynasty in the 2020 Solo Regional Head Elections ]]>
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>;
<![CDATA[Tabun, Diana S.A.N]]>;
<![CDATA[Risal, Semuel]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 8 No 2 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31629/kemudi.v8i2.4720
<![CDATA[This paper discusses the erosion of the meritocratic system in the victory of Gibran, Jokowi's son, who does not yet have sufficient political experience but advanced and won in the 2020 Solo regional head election by PDIP Party. The research aims to analyze the merit system in Gibran's candidacy and the embryonic political dynasty that Jokowi is trying to build. This study used descriptive qualitative method. data sources were obtained from literature and online data searches. This research uses the theory of Meritocracy Stephen J. McNamee and the concept of a political dynasty. This research results that the degradation of democracy comes from the inconsistency of Gibran's speech and behavior, this is a problem of political ethics. Gibran's advancement in the 2020 Solo contest shows the degradation of democracy in the institutional structure of the PDIP party because the phenomenon of Gibran's candidacy ignores meritocracy. The correlation between political parties, prospective candidates and constituents must be based on a merit system. In conclusion, Gibran's victory in the 2020 Solo Mayoral Election ignores meritocracy and is a degradation of democracy. The correlation between political parties, candidates and constituents is a mutually influential relationship to the practice of merit which is the basis for political contestation.]]>
<![CDATA[PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK LANJUTAN: PROBLEMATIKA FORM AB DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Asyadi, Maskup]]>;
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>;
<![CDATA[Yanuartha, Rizki Amalia]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 1 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i1.176
<![CDATA[Daftar pemilih selalu menjadi masalah di Indonesia. Permasalahan tersebut juga terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan di Kabupaten Semarang 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika Form AB dalam penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Semarang tahun 2020. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pemutakhiran data komprehensif, akurat dan mutakhir tentu harus dikedepankan dalam pengawasan, terutama dilakukan oleh Panwas Kelurahan/Desa saat PPDP melakukan coklit. Sehingga dengan pemutakhiran daftar pemilih secara teratur tidak perlu ada pendaftaran pemilih saat menjelang pemilu, dengan tetap terus melakukan pemutakhiran atau pemeliharaan daftar pemilih yang sudah ada.]]>
