Articles
<![CDATA[Analisis Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia Terhadap Reaktivasi Perjanjian IK-CEPA (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) Tahun 2019-2022 ]]>
<![CDATA[Nana Triharyanti]]>;
<![CDATA[Putri Hergianasari]]>;
<![CDATA[Novriest Umbu Walangara Nau]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 3 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i3.196
<![CDATA[Kajian studi ini memiliki tujuan untuk menemukan analisis kepentingan ekonomi politik Indonesia terhadap reaktivasi kesepakatan IK-CEPA (Indonesia-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) dalam jangka waktu tahun 2019-2022 secara sistematis. Perjanjian tersebut merupakan hasil dari hubungan bilateral yang telah terjadi antara kedua negara yang telah dibangun selama bertahun-tahun serta bentuk penguatan hubungan bilateral dari kesepakatan-perjanjian yang menaungi Indonesia maupun Korea Selatan sebelumnya. Meskipun kesepakatan ini mengalami pasang surut dalam perjanjiannya namun tidak menurunkan semangat kedua negara untuk mereaktivasi kembali perjanjian IK-CEPA.Dari hasil kesepakatan reaktivasi perjanjian tersebut diketahui manfaat-manfaat yang akan diperoleh kedua negara secara timbal balik tanpa memberatkan satu negara saja baik dalam bidang ekonomi seperti penghapusan tarif ekspor-impor lalu peningkatan investasi Korea Selatan ke Indonesia, serta manfaat dalam bidang lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ialah kualitatif, pada kajian studi ini penulis menerapkan metode pengumpulan data dengan menyelusuri kajian literatur dan studi literasi seperti jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan studi kasus.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menemukan analisis kepentingan Indonesia melalui kerja sama dalam kesepakatan IK-CEPA yaitu kepentingan ekonomi dalam ranah makroekonomi serta perdagangan barang dan jasa, kerja sama ekonomi,]]>
<![CDATA[GERAKAN KELOMPOK RADIKALISME NAXALITE DI INDIA TAHUN 2011-2021 ]]>
<![CDATA[Tesalonika Fransko Wungkana]]>;
<![CDATA[Christian H. J. De Fretes]]>;
<![CDATA[Putri Hergianasari]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 2 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i2.198
<![CDATA[Kelompok Radikalisme Naxalite adalah gerakan pemberontakan bersenjata yang berasal dari desa Naxalbari di negara bagian Bengal Barat, India, pada tahun 1967. Gerakan ini dipimpin oleh kelompok komunis bersenjata yang dikenal sebagai Maois atau Naxalites. Tujuan utama Naxalisme adalah menggulingkan pemerintah India dan mendirikan negara sosialis dengan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh masyarakat pedesaan rural. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menggunakan teori radikalisme dan konsep piramida Lederach. Artikel ini menjelaskan analisis gerakan Radikalisme kelompok Naxalites yang mengklaim mewakili kaum miskin, petani, dan suku-suku pribumi yang dianggap tertindas oleh pemerintah dan korporasi. Mereka melakukan serangan gerilya, sabotase, dan pembunuhan terhadap personel keamanan, politisi, dan orang-orang yang mereka anggap sebagai penindas. Pemerintah India telah memberlakukan operasi militer dan langkah-langkah penegakan hukum untuk menangani gerakan ini. Namun dinamika konflik Naxalisme dan pemerintah India tetap menjadi masalah yang kompleks dan belum terselesaikan sepenuhnya.]]>
<![CDATA[Reigniting the Flame of Change: The Resurgence of Iran’s Radical Feminist Movement in the Aftermath of Mahsa Ahmini’s Death ]]>
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>;
<![CDATA[Wijanarka, Tunjung]]>
<![CDATA[ Journal Of Middle East and Islamic Studies Vol. 10, No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This article explores the significant impact of the radical feminist movement in Iran following the tragic death of Mahsa Ahmini. This incident sparked widespread international protests and shed light on the unjust treatment of women in Iran. The study employs a qualitative research method with descriptive analysis, and the authors use library research for the collection of data. The findings of this research reveal that the radical feminist movement in Iran has gained strength since Mahsa Ahmini’s passing, marked by numerous demonstrations led by feminist activists advocating for justice and reforms in the discriminatory legal framework. This movement fights for women’s rights, including political and public participation and the right to make decisions about their own lives. The research conclusion underscores the role of social media and technology in bolstering the radical feminist movement in Iran, facilitating information access and communication. Nevertheless, the movement faces formidable challenges, including threats and harassment from authorities and a society that still objectifies and marginalizes women. Consequently, this research underscores the crucial role of the radical feminist movement in driving change and reshaping the societal and legal systems that perpetuate gender discrimination in Iran.]]>
<![CDATA[Oligarki dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu ]]>
<![CDATA[As'ad, Muhammad Uhaib]]>;
<![CDATA[Barsihanor, Barsihanor]]>;
<![CDATA[Sobirin, Sobirin]]>;
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>
<![CDATA[ Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 14, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/politika.14.1.2023.1-17
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran oligarki lokal dan jaringannya dalam kebijakan pertambangan batubara serta menganalisis relasi bisnis dan politik sebagai jaringan patronase dan implikasinya terhadap dinamika ekonomi dan politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dikerangkai dengan teori oligarki Winters dan Robison-Hadiz. Alasan memilih Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian, secara empiris wilayah ini menjadi epicentrum eksploitasi tambang dan lahirnya sejumlah oligarki lokal kroni kapitalis yang memiliki pengaruh bisnis dan kekuasaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa sejumlah perusahaan tambang batubara bukan saja sebatas aktivitas ekonomi-bisnis saja, akan tetapi telah merambah kepada wilayah politik kekuasaan. Artikel ini menyimpulkan bahwa sumber daya tambang batubara telah menjadi instrumen persekongkolan para aktor politik dan aktor bisnis (pengusaha tambang) untuk membangun jaringan patronase politik dan bisnis. Jaringan patronse politik dan bisnis semakin terstruktur. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung sebagai praktaik demokrasi pasca reformasi telah melahirkan transisi demokrasi yag memberikan ruang dan kesempatan bagi para aktor bisnis.]]>
<![CDATA[The Degradation of Meritocratic Democracy: Political Determination of Gibran Rakabuming's Nomination Dynasty in the 2020 Solo Regional Head Elections ]]>
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>;
<![CDATA[Tabun, Diana S.A.N]]>;
<![CDATA[Risal, Semuel]]>
<![CDATA[ Kemudi Vol 8 No 2 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31629/kemudi.v8i2.4720
<![CDATA[This paper discusses the erosion of the meritocratic system in the victory of Gibran, Jokowi's son, who does not yet have sufficient political experience but advanced and won in the 2020 Solo regional head election by PDIP Party. The research aims to analyze the merit system in Gibran's candidacy and the embryonic political dynasty that Jokowi is trying to build. This study used descriptive qualitative method. data sources were obtained from literature and online data searches. This research uses the theory of Meritocracy Stephen J. McNamee and the concept of a political dynasty. This research results that the degradation of democracy comes from the inconsistency of Gibran's speech and behavior, this is a problem of political ethics. Gibran's advancement in the 2020 Solo contest shows the degradation of democracy in the institutional structure of the PDIP party because the phenomenon of Gibran's candidacy ignores meritocracy. The correlation between political parties, prospective candidates and constituents must be based on a merit system. In conclusion, Gibran's victory in the 2020 Solo Mayoral Election ignores meritocracy and is a degradation of democracy. The correlation between political parties, candidates and constituents is a mutually influential relationship to the practice of merit which is the basis for political contestation.]]>
<![CDATA[PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK LANJUTAN: PROBLEMATIKA FORM AB DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Asyadi, Maskup]]>;
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>;
<![CDATA[Yanuartha, Rizki Amalia]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 1 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i1.176
<![CDATA[Daftar pemilih selalu menjadi masalah di Indonesia. Permasalahan tersebut juga terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan di Kabupaten Semarang 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika Form AB dalam penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Semarang tahun 2020. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pemutakhiran data komprehensif, akurat dan mutakhir tentu harus dikedepankan dalam pengawasan, terutama dilakukan oleh Panwas Kelurahan/Desa saat PPDP melakukan coklit. Sehingga dengan pemutakhiran daftar pemilih secara teratur tidak perlu ada pendaftaran pemilih saat menjelang pemilu, dengan tetap terus melakukan pemutakhiran atau pemeliharaan daftar pemilih yang sudah ada.]]>
<![CDATA[ANALISIS SIDE EVENT W20 DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI MANOKWARI PAPUA BARAT : STUDI KASUS: PEREMPUAN DISABILITAS DAN PEREMPUAN PEDESAAN ]]>
<![CDATA[Selly, Anisya Dea]]>;
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>;
<![CDATA[Nau, Novriest Umbu Walangara]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 7 No. 1 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v7i1.203
<![CDATA[Abstract This research aims to analyze and describe the Side Event W20 program in realizing gender equality in the West Papua region, especially Manokwari city. The method in this research uses descriptive qualitative method. This research used data analysis with the theory of Liberal Feminism in International Relations. The results of the study state that through the Side Event W20 can be identified specific issues faced by women with disabilities and rural women. The Side Event W20 on gender equality issues in West Papua provides international recognition to these issues, encouraging women's participation to fight for gender equality and inclusive development. This helped raise awareness about gender issues faced by West Papuan women, including discrimination, violence, limited access to education and health. Based on this research, it is concluded that the resulting recommendations can be the basis for the government and related institutions in developing policies that are more effective and responsive to the needs and rights of these women's groups. Abstrak Penelitian ini bertujuan melakukan analisis dan mendeskripsikan tentang program Side Event W20 dalam mewujudkan kesetaraan gender di wilayah Papua Barat khususnya kota Manokwari. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis data dengan teori Feminisme Liberal dalam Hubungan Internasional. Hasil penelitian menyatakan bahwa melalui Side Event W20 dapat diidentifikasi isu-isu khusus yang dihadapi perempuan penyandang disabilitas dan perempuan pedesaan. Side Event W20 dalam isu kesetaraan gender di Papua Barat memberikan pengakuan internasional terhadap isu-isu tersebut, mendorong partisipasi perempuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif. Hal ini membantu mengangkat kepedulian dan kesadaran tentang masalah gender yang dihadapi oleh perempuan Papua Barat, termasuk diskriminasi, kekerasan, akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak kelompok perempuan tersebut.]]>
<![CDATA[Soft Power Diplomacy Korea Selatan Terhadap Indonesia Melalui Gastrodiplomasi Tahun 2019-2022 ]]>
<![CDATA[Nobelis, Madeline Kineta]]>;
<![CDATA[de Fretes, Christian H. J.]]>;
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>
<![CDATA[ Administraus Vol. 8 No. 2 (2024): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen ]]>
Publisher : <![CDATA[STIA Bina Banua Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56662/administraus.v8i2.221
<![CDATA[Abstrak Soft power diplomacy adalah sebuah cara diplomasi yang halus untuk membangun citra suatu bangsa. Kekayaan kuliner dari suatu negara bisa menjadi daya tarik yang jitu dalam meningkatkan suatu hubungan diplomasi dengan suatu negara. Dalam tradisi makanan terdapat nilai-nilai kepribadian suatu bangsa yang diwariskan secara turun-temurun. Gastrodiplomasi merupakan suatu bentuk diplomasi publik yang efektif dalam memperkuat hubungan antar negara dan mempromosikan budaya suatu negara kepada dunia internasional. Kebudayaan kuliner Korea Selatan dan Indonesia menjadi semakin populer di seluruh dunia, terutama dengan adanya upaya melalui gastrodiplomasi yang dilakukan oleh kedua negara. Kebudayaan kuliner Korea Selatan dan Indonesia menjadi semakin populer di seluruh dunia, terutama dengan adanya upaya melalui gastrodiplomasi yang dilakukan oleh kedua negara. Melalui gastrodiplomasi yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia, kedua negara berupaya untuk mempromosikan budaya serta masakan mereka ke dunia internasional dengan tujuan memperkuat hubungan diplomatik juga meningkatkan citra positif negara di mata dunia. Korea Selatan telah berhasil menerapkan strategi gastrodiplomasi sebagai bagian dari upaya penerapan Soft Power Diplomacy negara. Pemerintah Korea Selatan secara aktif mempromosikan dan mendukung promosi makanan tradisional Korea di luar negeri melalui makanan tradisionalnya yang kaya akan rasa dan variatif. Kata Kunci : Soft Power Diplomacy, Gastrodiplomasi, Kebudayaan, Kuliner Abstract Soft power diplomacy is a method of diplomacy that is carried out with a subtle approach to build the image of a nation. The culinary wealth of a country can be an effective attraction in improving diplomatic relations with a country. In food traditions there are the personality values of a nation that are passed down from generation to generation. Gastrodiplomacy is a form of public diplomacy that is effective in strengthening relations between countries and promoting a country's culture to the international world. The culinary culture of South Korea and Indonesia is becoming increasingly popular throughout the world, especially with the efforts through gastrodiplomacy carried out by both countries. The culinary culture of South Korea and Indonesia is becoming increasingly popular throughout the world, especially with the efforts through gastrodiplomacy carried out by both countries. Through gastrodiplomacy carried out by South Korea and Indonesia, the two countries are trying to promote their culture and cuisine to the international world with the aim of strengthening diplomatic relations and increasing the country's positive image in the eyes of the world. South Korea has successfully implemented a gastrodiplomacy strategy as part of the country's efforts to implement Soft Power Diplomacy. The South Korean government actively promotes and supports the promotion of traditional Korean food abroad through its traditional food which is rich in taste and varied. Keywords: Soft Power Diplomacy, Gastrodiplomacy, Culture, Culinary]]>
<![CDATA[PERAN NGO DALAM MENDUKUNG SDGs PENDIDIKAN BERKUALITAS ( STUDI KASUS: PROJECT CHILD INDONESIA DI YOGYAKARTA (2018-2022) ]]>
<![CDATA[Icha Permatasari]]>;
<![CDATA[Nau, Novriest Umbu Walangara]]>;
<![CDATA[Putri Hergianasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 04 (2023): Juli : Jurnal Ilmiah Multidisiplin ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Dosen Muda Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56127/jukim.v2i04.749
<![CDATA[NGO melakukan berbagai upaya kolaboratif dan inovatif untuk mencapai target SDGs di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kemiskinan. Melalui perannya, NGO telah memperkuat implementasi SDGs secara lokal dan global, memastikan tidak ada yang terpinggirkan dalam perjalanan menuju masa depan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kontribusi yang dilakukan oleh organisasi Project Child Indonesia dalam mendukung pelaksanaan SDGs khususnya di bidang pendidikan. Project Child Indonesia juga turut berkontribusi untuk memajukan dan memperbaiki pendidikan masyarakat kelompok rentan yang tinggal di daerah bantaran sungai Yogyakarta. Project Child Indonesia sebagai aktor non-negara turut berpartisipasi dalam menyukseskan pemenuhan target global SDGs dengan memberikan akses pendidikan berkualitas yang setara bagi semua anak. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Project Child Indonesia dalam mendukung SDGs tidak terlepas dari adanya kontribusi dari multi-stakeholder yang berkolaborasi pada saat menjalankan program. Project Child Indonesia melalui program Sekolah Sungai, Internet literacy Program, dan lainnya mampu mencapai visi SDGs yakni ‘no one left behind’ dengan memberikan sarana pendidikan inklusif dan merata di daerah bantaran sungai Yogyakarta melalui peran sebagai pelaksana, katalisator, dan mitra]]>
<![CDATA[Reducing Radicalism Transformation: Reviewing the Role of Government through the Programs of Deradicalization ]]>
<![CDATA[Hergianasari, Putri]]>;
<![CDATA[Wijanarka, Tunjung]]>;
<![CDATA[Akarapisan, Kannaporn Pam]]>
<![CDATA[ JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) Vol. 8 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Sciences - UIN Walisongo Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/jsw.2024.8.1.15629
<![CDATA[Initiatives to promote democracy in Indonesia continue to face several difficulties and hurdles. One of the major concerns is the emergence of radical ideas arising and hiding under the guise of democracy. Due to globalization, radicalism has evolved rapidly and taken on new forms. Considerable efforts are needed to maintain democratization in Indonesia, according to Pancasila, the foundational philosophical theory. This qualitative research uses descriptive analysis and data-gathering methods based on a review of current literature, such as news, journal articles, and books. The findings show that radical ideology in Indonesia has evolved and penetrated government bodies and people’s social lives. Terrorist-affiliated radical organizations, many of which have been disbanded, morphed into different forms to adapt to the community’s social lives. The transformation of radicalism in Indonesia necessitates a concerted effort on the part of the government as a state entity capable of deradicalizing education and preventing radical ideology.]]>
