Claim Missing Document
Check
Articles

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PENGGUNAAN BALIHO VERSUS MEDIA SOSIAL OLEH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TAHUN 2021 Rizki Amalia Yanuartha; Royke R. Siahainenia; Putri Hergianasari; Kurniawan Netanyahu
Administraus Vol. 6 No. 1 (2022): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (634.698 KB) | DOI: 10.56662/administraus.v6i1.137

Abstract

This paper discusses the political communication strategy used by two political figures from the 2021 Indonesian Democratic Party of Struggle, Puan Maharani and Ganjar Pranowo. This study describes the political communication strategy of using billboards by Puan Maharani's support group and social media by Friends of Ganjar Pranowo. The benefit of this research is not only to provide the latest information or knowledge in social science studies but also to be a new point of view that comes from efforts to explore political communication in carrying Indonesian presidential candidates to compete in the 2024 presidential and vice-presidential elections. 2022 to 2024 will be a political year where the Covid-19 pandemic is still hitting Indonesia. The use of every media, be it conventional media or new media in the 5.0 era, became the main point in achieving the goals of political communication for each political party figure or cadre. Each existing media has its own strengths and weaknesses. The right political strategy and message will determine the achievement of political communication.
SUMBER DAYA ALAM DALAM PUSARAN PILKADA SERENTAK Semuel Risal; Abner Herry Bajari; Putri Hergianasari
Kemudi Vol 6 No 02 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.741 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v6i02.3948

Abstract

Demokrasi di Indonesia telah berkembang menjadi “industri politik” yang membutuhkan biaya yang sangat besar untuk berinvestasi. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi tingginya biaya Pilkada langsung yang harus di keluarkan oleh kandidat untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada, sehingga menjadi pintu masuk para cukong politik untuk mencari rente melalui Pilkada. Temuan kami menunjukkan bahwa Pilkada telah menjadi arena “pertempuran” antar cukong, dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah menjadi rebutan cukong lokal dan nasional. Mereka bertarung melalui pendanaan dan pembiayaan semua kebutuhan kampanye kandidat. Sehingga pada lokus ini, mereka menguasai sumber daya alam dan merekalah yang menentukan siapa yang akan menjadi bupati, gubernur hingga siapa yang menjadi presiden. Penekanan pada SDA, khususnya tambang batu bara, sebagai salah satu sumber utama pendanaan untuk menggerakkan mesin politik, membawa dampak buruk pada tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Sehingga, isu SDA perlu menjadi agenda dalam setiap proses politik lokal dan nasional dan memutus mata rantai cukong politik dengan penguasa SDA yang transaksional.
Yogyakarta Tourism Office's Strategy in Economic Recovery of the Tourism Sector During the Covid-19 Pandemic Shelly Christiani Saputri; Putri Hergianasari; Wilson M.A. Therik
Kemudi Vol 7 No 1 (2022): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.653 KB) | DOI: 10.31629/kemudi.v7i1.4746

Abstract

This study aims to explain the strategy of the Yogyakarta Tourism Office in the economic recovery of the tourism sector during the Covid-19 period. So far, tourism has become the fourth largest sector that contributes to the country's foreign exchange after palm oil (CPO), oil and gas and mining (coal). The world of tourism has been hit by the Covid-19 pandemic. Since the Covid-19 outbreak, all sectors have experienced a drastic decline, including the tourism sector, which has been in the second position as Indonesia's second largest foreign exchange contributor. This pandemic condition is forcing tourists to cancel their travel plans to Indonesia, one of which is the city of Yogyakarta. Based on statistics, Yogyakarta has the title of the tourism city most affected by the Covid-19 pandemic. In just over a year, the tourism industry in the city of Yogyakarta suffered losses of up to Rp. 10 trillion. This is because Yogyakarta is the second most popular tourist destination in Indonesia after Bali. It is undeniable that Yogyakarta tourism has a great influence on the community's economy. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive type of research. The findings of this study are the Yogyakarta’s Government Tourism Office (Dinpar) in its efforts to restore the tourism sector economy through the implementation of the Covid-19 protocol; new normal policy; implementation of CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability); restoration of MICE (meetings, incentives, conventions, exhibitions); domestic tourism; and events gradually; revitalization of the agrarian sector through the development of agribusiness.
MULTI STAKEHOLDER PARTNERSHIP DALAM PENGEMBANGAN SISTEM CERDAS AI-MINING UNTUK SENSOR AKUISISI DATA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH PERUBAHAN IKLIM Putri Hergianasari; Atyanta Nika Rumaksari; Rizki Amalia Yanuartha; Semuel Risal
Jurnal Neo Societal Vol 7, No 2 (2022): Edisi April
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.876 KB) | DOI: 10.52423/jns.v7i2.24389

Abstract

Perubahan, pembangunan, dan modernisasi dari perspektif sosial perlu dimaknai tidak hanya dalam pengertian fisik pembangunan, tetapi juga dalam hal keterpaduan aspek perlindungan lingkungan yang berdampak progresif terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, sistem regulasi pertambangan belum mempertimbangkan Eco Development. Akibat eksploitasi industri pertambangan yang berlangsung sejak tahun 1967, pendapatan negara di sektor bahan baku, khususnya di bidang pertambangan bahan galian, harus digunakan kembali untuk pembersihan lingkungan. Penelitian untuk mengembangkan sistem cerdas AI Mining untuk akuisisi data sensor bertujuan untuk membantu mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 13 (Perubahan Iklim) dan 17 (Kemitraan dengan Berbagai Pemangku Kepentingan). Membangun ketahanan, beradaptasi dengan bahaya perubahan iklim dan bencana alam, serta memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dari akademisi, pemerintah, BUMN, swasta (pengusaha), media, dan masyarakat tanpa meninggalkan siapapun.
IMPLEMENTASI BANGKOK DECLARATION DALAM PENGURANGAN SAMPAH LAUT (MARINE DEBRIS) DI INDONESIA TAHUN 2019-2020 Salma Dhiacintia Salsabila; Putri Hergianasari; Christian H.J. De Fretes
Jurnal Neo Societal Vol 7, No 3 (2022): Edisi Juli
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1570.146 KB) | DOI: 10.52423/jns.v7i3.25335

Abstract

Beberapa negara di Asia Tenggara masuk kedalam penyumbang sampah laut terbesar, sehingga isu mengenai sampah laut ini kemudian dibahas oleh ASEAN dan menghasilkan deklarasi yang dikenal dengan Bangkok Declaration on Combating Marine Debris yang merupakan komitmen dari negara-negara anggota terkait isu sampah laut. Penelitian ini secara keseluruhan membahas mengenai upaya Indonesia yang menyepakati Bangkok Declaration on Combating Marine Debris untuk mengurangi sampah laut yang ada di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif, hasilnya kemudian dijabarkan secara deskripsi eksplanasi bahwa Deklarasi Bangkok dalam menangani isu sampah laut yaitu dikembalikan ke masing-masing negara untuk kebijakan dan langkah-langkah yang diambil. Upaya yang ditunjukkan oleh Indonesia dengan adanya Peraturan Presiden RI serta upaya kerjasama dan aksi-aksi lainnya. Di dalam Peraturan Presiden ini juga terdapat rencana aksi nasional dan dibentuknya tim koordinasi nasional yang bertujuan untuk menangani isu sampah laut di Indonesia.  Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan adanya penurunan persentase sampah laut yang ada di Indonesia pada tahun 2020. Isu sampah laut dan upaya untuk menanganinya mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 14 mengenai kehidupan di bawah laut atau life below water.
KEBIJAKAN NUKLIR KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN KIM JONG-UN DAN DAMPAKNYA TERHADAP STABILITAS INTERNASIONAL Matheo Manoe; Triesanto Romulo Simanjuntak; Putri Hergianasari
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i8.2022.2703-2713

Abstract

Korea Utara merupakan salah satu negara yang aktif mengembangkan kebijakan militernya, khususnya dalam hal pengembangan senjata nuklir. Pada masa pemerintahan Kim Jong-Un, kebijakan nuklir Korea Utara dinilai semakin agresif, ditambah dengan ekspansi kebijakan tersebut dalam skala besar. Namun, kebijakan nuklir Korea Utara mendapat penolakan dari berbagai aktor internasional karena dinilai dapat mengganggu stabilitas keamanan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dampak dari kebijakan nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong-Un terhadap stabilitas kawasan Asia Pasifik. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dianalisis melalui secondary analysis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, digunakan teori realisme defensif dan balance of power. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nuklir Korea Utara dapat mengganggu stabilitas kawasan karena adanya persepsi ancaman yang mendorong masing-masing negara untuk mengembangkan kapabilitas militernya sehingga terjadi perlombaan senjata di kawasan Asia Pasifik dan memunculkan alasan bagi negara untuk melakukan tindakan preemtif dengan alasan keamanan. 
Sustainable Village: Action Research in Kumpulrejo, Argomulyo District, Salatiga City, Central Java Royke R Siahainenia; Suryo Sakti Hadiwijoyo; Putri Hergianasari
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 4 (2022): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i4.7145

Abstract

The issue of achieving the Sustainable Development Goals or SGDs as stated in Government Regulations No. 59 of 2017, still reaping various problems related to the position of the Regional Government which is not actively involved in the implementation of the SDGs and is not fully supported by stakeholders. It is necessary to conduct action research with a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. Through surveys and data mining through FGDs related to potentials and problems, the objectives of sustainable development can be identified in order to realize a sustainable village. The results showed that of the 17 SDGs, only 12 SGDs could be implemented at the district level, while the rest were the responsibility of the bureaucrat at the local government level. The potential that can support the achievement of SDGs in Kumpulrejo village is to rely on livestock business, especially cattle.
Border Development Model on the Human Development Aspects for Sustainable Community Semuel Risal; Irawanto Irawanto; Putri Hergianasari; Anita Ade Rahma; Ika Devy Pramudiana
Jurnal Borneo Administrator Vol 18 No 2 (2022): August, 2022
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v18i2.971

Abstract

The Indonesian government has implemented a border development policy. Still, it has not been able to answer the complexity of the problems that occur in border areas, especially in North Kalimantan. The development of border areas is closely related to the mission of national development, defence and state security to improve the Welfare of the people in the border areas, especially to ensure the integrity and sovereignty of the state. However, the condition of border communities in North Kalimantan is increasingly marginalized, where poverty and regional isolation trigger the high demands of local people to become border crossers to Malaysia. This study will examine the factors causing the economic backwardness of border communities in North Kalimantan, poverty and isolation of border communities, and security issues at the border. The results show that the border area needs to be closely monitored because it is a security-prone area. This makes the border development paradigm in Kaltara prioritize a security approach rather than Welfare. This causes the border areas in North Kalimantan to be scarcely touched by the dynamics of development. Therefore, border development needs to be placed in a people centre of development-oriented to people's economic development for sustainable communities through accelerating economic growth, improving the quality of human resources, and strengthening institutional capacity for border area development. Thus, border communities can enjoy prosperity by protecting and maintaining state sovereignty at the border.
KERJASAMA EKONOMI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) TERHADAP PERDAGANGAN BATUBARA INDONESIA-JEPANG TAHUN 2019-2021 Aulya Rafly Salsabil; Putri Hergianasari; Suryo Sakti Hadiwijoyo
Administraus Vol. 6 No. 3 (2022): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56662/administraus.v6i3.164

Abstract

This study aims to analyze the effect of IJEPA on coal trade which affects Indonesia's economic development through the import-export sector. IJEPA is an economic cooperation that includes cooperation in the manufacturing industry, agriculture, fisheries, forestry, trade, human resources, tourism and mineral resources with the aim of improving the economy by utilizing the export, import and coal sectors. Using descriptive qualitative methods with literature studies and interviews, the results of the research show that the establishment of IJEPA can strengthen economic relations, open access to the Japanese market and to gain profits between Indonesia and Japan.
Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia Putri Hergianasari
Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.226 KB) | DOI: 10.24246/jms.v1i12020p112-121

Abstract

Pentingnya pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk mensosialisasikan pelaksanakan Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang nota bene mengumpulkan massa di tengah situasi pandemi dan bagaimana menjaga demokrasi tetap berjalan. Tujuan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini yang pertama, mensosialiasikan berbagi pengetahuan serta diskusi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di tengah pandemi Covid-19, yang mana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilakukan untuk menjaga kesinambungan demokrasi pada sistem presidensial termasuk pada pemerintahan lokal. Kedua, mensosialisasikan kepada peserta untuk aktif mengawal Pemilihan Kepala Daerah dengan cara menjadi pengawas partisipatif dengan electoral distancing. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode diskusi kelompok secara daring dengan peserta 65 orang yaitu mahasiswa dan umum. Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan kapabilitas peserta terkait pentingnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah walaupun dilaksanakan ditengah pandemi Covid-19, peserta menjadi paham bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan cara elektoral distancing dengan arti mengikuti protokol kesehatan dengan tidak mengurangi esensi dari pesta demokrasi, serta diharap masyarakat tetap mengawal pemilihan kepala daerah dengan menjadi pengawas partisipatif.
Co-Authors Abner Herry Bajari Adonia Novallia Sendika Naroba Akarapisan, Kannaporn Pam Alfiano, Jofanka Anita Ade Rahma As'ad, Muhammad Uhaib Asyadi, Maskup Atyanta Nika Rumaksari Aulya Rafly Salsabil Aulya Rafly Salsabil Aveliani Mega Elfrieda Sinaga Ayu Aruni Bagaskara Ari Pamungkas Barsihanor, Barsihanor Bayu Eko Prasetyo Bernadiust Tyas Ananto Christian Herman Johan De Fretes Cornelis, Roberto Octavianus Cristin Fariani Deiva Olivia Yuliana Rolos Dharma, Nathania Yunita Diana S.A. Natalia Tabun El Zefani Lovena Wiyono Elisabeth Priscila Tamtalahitu End Tresya Twanggin Febrini Shinta Umpenawany Geraldus Hugo Prasetyo Icha Permatasari Ika Devy Pramudiana Irawanto Ivander Laurent Erlangga Jessica Nadyla Indriyani Novita Tinangon Jofanka Alfiano Kezia Anggreini Khoirun Nisain Nafiah Kurniawan Netanyahu M.A Therik, Wilson Marsel, Bergitha Yesika Maskup Asyadi Maskup Asyadi Matheo Manoe Mikha Krisnawati Monika Monika MUHAMMAD FAHMI Muhammad Fahmi Nadia M Lobangpali Nana Triharyanti Netanyahu, Kurniawan Ninda Aulia Rahma Nobelis, Madeline Kineta Novriest Umbu Walangara Nau Putra, Marcerio Britama R. M. Suryo Sakti Hadiwijoyo Regina Gabriella Memah Ribka J.A. Warfandu Risal, Semuel Rizki Amalia Yanuartha Roberto Octavianus Cornelis Roberto Octavianus Cornelis Seba Romulo Simanjuntak, Triesanto Royke Roberth Siahainenia Sagita, Audi Rahma Salma Dhiacintia Salsabila Sarah Evelien Kwano Yoku Selly, Anisya Dea Shelly Christiani Saputri Sherin Natasya Priscilla Sobirin Sobirin Sri Suwartiningsih Stefan Lamuel Ayub Tandir, Alfin Kristian A. Tandir Tesalonika Fransko Wungkana Tommy Cristovel Tangkey Tri Wahyu Prasetyo Triesanto Romulo Simanjuntak Tunjung Wijanarka Winnesa Allosau Yayi Suryo Prabandari Yosafat Cahya Pradipta Yubellino Dicky Kurniawan