Arini, Desak Gde Dwi
Universitas Warmadewa

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : KERTHA WICAKSANA

Peranan Perusahaan Modal Asing Dalam Pengembangan Sumber Daya Pekerja Lokal di Kabupaten Badung I Gusti Ayu Intan Surya Dewi; I Nyoman Putu Budiartha; Desak Gde Dwi Arini
KERTHA WICAKSANA Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.2.2019.97-101

Abstract

Abstrak Penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment) dengan mendirikan sebuah perusahaan modal asing di Indonesia dapat mempercepat laju pembangunan nasional, tidak hanya pembangunan secara ekonomi namun juga pembangunan sumber daya manusia. Perusahaan modal asing diharapkan dapat menyerap tenaga kerja warga negara Indonesia dan melakukan alih teknologi melalui pelatihan kerja kepada pekerja lokal di perusahaan tersebut. Kewajiban perusahaan penanam modal dalam melakukan alih teknologi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Namun dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik karena terkendala oleh berbagai hal. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan modal asing dalam pengembangan sumber daya pekerja lokal melalui pelatihan kerja dan alih teknologi di Kabupaten Badung serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, perusahaan modal asing di Kabupaten Badung telah melakukan pelatihan namun ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah sumber daya manusia yang lemah. Upaya yang dapat dilakukan adalah diperlukannya peran lembaga pemerintah untuk turut serta melakukan pelatihan yakni melalui Balai Latihan Kerja (BLK) untuk bekerjasama dengan perusahaan modal asing dalam upaya pelatihan dan pengembangannya. Abstract The Foreign Direct Investment by establishing the foreign capital companies in Indonesia could accelerate the progress of the national development, not only in economic sector but important to develop the human resources in Indonesia. The foreign capital companies could employ the Indonesian workers and do transfer of technology through the work training to the local workers in the company. The obligation of the foreign capital companies in transfer technology has been regulated in Act Number 25 Year 2007 about Capital Investment. However the implementation cannot be done as well because of many factors. The issues in this paper about the obligation of the foreign capital companies in developing the local workers resources through the work training and transfer of technology at Badung Regency and the obstacles they have been faced. This research using the empirical method with the sociological approach. Based on the field research, the foreign capital companies at Badung Regency have done the training however they have the problems; one of the problems is the weakness of the human resources. The effort that they have to do is the role of the governance by held the training through the Job Training Center (JTC) and work together with the foreign capital companies in order to do the training and the development.
Kontrak Konservasi Sebagai Dasar Kesepakatan Desa Penyangga Wisata Alam Taman Nasional Bali Barat Desak Gde Dwi Arini; Putu Ayu Sriasih Wesna; Ni Gusti Ketut Sri Astiti
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.1.2023.23-33

Abstract

Pelestarian lingkungan kawasan wisata alam oleh Kesatuan Pelestarian Hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat saat ini telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (mitra), salah satunya adalah kerjasama dengan Pemerintah Desa hingga kelompok masyarakat. Keterlibatan mitra dalam hal ini adalah Pemerintah desa yang disekitarnya terdapat Desa Penyangga pada Taman Nasional Bali Barat, mengakibatkan ketertarikan untuk mengajukan kerjasama dengan kesatuan pelestarian hutan Konservasi, yang berpotensi meningkatkan nilai keberadaan hutan dan fungsi pemberdayaan sosial, tetapi juga meningkatkan risiko kerusakan fungsi hutan akibat perilaku oportunitas mitra. Hubungan antara kesatuan pelestarian hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat dengan mitra pengelola dalam hal ini Pemerintah Desa, dapat dipandang sebagai sebuah hubungan kontrak antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra yaitu Pemerintah Desa. Dalam hubungan antara Taman Nasional Bali Barat dan mitra dalam hal ini Pemerintah Desa tersebut dapat muncul berbagai permasalahan seperti ketimpangan informasi, hingga pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat. Identifikasi atas biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Taman Nasional Bali Barat juga menjadi aspek penting dalam hubungan kontrak dengan mitra. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan usaha kontrak kemitraan yang optimal dalam pemanfaatan wisata alam Kesatuan Pelestarian Hutan Konservasi Taman Nasional Bali Barat, yang dapat dicapai dengan menganalisis kebijakan pemerintah desa yang mempengaruhi hubungan Taman Nasional Bali Barat, serta mengidentifikasi struktur hubungan kontrak dan menganalisis peran desa penyangga Taman Nasional Bali Barat. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mitra dan Taman Nasional Bali Barat dalam menyusun kontrak kerjasama Konservasi, terutama pada kegiatan peran desa penyangga dalam pelestarian lingkungan wisata alam pada kesatuan pelestarian hutan Konservasi di Taman Nasional Bali Barat. Dalam hal ini Bendesa adat berperan mengawasi prilaku masyarakatnya agar tidak terjadi pelanggaran serta beperan manjaga harmonisasi keseimbangan sesuai konsep Tri Hita Karana, yaitu memprioritaskan keseimbangan hubungan antara manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. Adapun luaran jurnal ilmiah yang menjadi sasaran adalah artikel yang di publikasikan dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Kerta Wicaksana Fakultas Hukum, dan Laporan Penelitian Tahun 2022, serta HKI.