Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.79
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Abdimas Singkerru Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Kolaboratif Sains Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Jurnal Social Society Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Firre An Suprapto
Universitas Negeri Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI MODEL PENTAHELIX DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI ERA DIGITAL Navila Ayu Ariyanti; Nadhifa Firtininda Hapsari; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran model pentahelix dalam mendukung transformasi digital pendidikan sekolah dasar, khususnya pada wilayah yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur dan kondisi geografis di Kalimantan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap berbagai aktor yang terlibat dalam ekosistem pendidikan, yaitu pemerintah, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model pentahelix belum berjalan secara optimal. Kolaborasi antaraktor masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis, dengan dominasi peran pemerintah dalam penyediaan kebijakan dan fasilitas. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital, kondisi geografis, serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan transformasi pendidikan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antaraktor dan kesiapan sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyesuaian program antaraktor agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan di wilayah dengan keterbatasan akses.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PENDIDIKAN BERKUALITAS DI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA Chelsea Denisa; Shahirah Nurza Illani; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas di Universitas Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen dengan memanfaatkan data sekunder berupa peraturan pemerintah, jurnal ilmiah, laporan resmi, serta data penerimaan mahasiswa terkait implementasi program KIP Kuliah. Analisis dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program KIP Kuliah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan dukungan biaya hidup. Data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun 2026 menunjukkan bahwa dari 6.509 mahasiswa yang diterima di Universitas Negeri Surabaya, sebanyak 1.293 mahasiswa merupakan penerima Program KIP Kuliah. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan efektivitas penyebaran informasi, keterlambatan pencairan bantuan, potensi ketidaktepatan sasaran penerima, serta kompleksitas prosedur administrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi, penguatan sistem pengawasan dan verifikasi, serta penyederhanaan prosedur administrasi untuk mengoptimalkan implementasi program dan mendorong akses pendidikan tinggi yang lebih merata.
Peran Inovasi UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Keysia Jesika Intansari; Inaya Regita Cahyani; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.8488

Abstract

Inovasi UMKM dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun kontribusinya terhadap keberlanjutan pertumbuhan secara holistik masih belum terpetakan secara memadai.Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi inovasi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Bantul dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta mengidentifikasi hambatan implementatif yang membatasi optimalisasinya. Metode yang digunakan adalah analisis dokumen kualitatif (Bowen, 2009) terhadap ±25 sumber sekunder yang mencakup data BPS Kabupaten Bantul periode 2022–2025, laporan kelembagaan, dan kajian akademik relevan. Analisis dilakukan secara integratif menggunakan tiga kerangka: rantai kausalitas inovasi UMKM, Triple Bottom Line Elkington (1997), dan implementasi kebijakan Edwards III (1980). Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi UMKM berkontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB dan penurunan kemiskinan, namun belum memenuhi kriteria keberlanjutan yang holistik. Dimensi sosial merupakan capaian terkuat, sedangkan dimensi lingkungan belum tertanam secara sistematis dalam kebijakan inovasi UMKM. Pada tataran implementasi, ditemukan tiga kelemahan struktural: jangkauan komunikasi kebijakan yang belum merata, insufisiensi kapasitas pendampingan lapangan, serta fragmentasi koordinasi antarinstansi pengelola platform SiDAKUI, GAMPIL, dan SiBakul tanpa mekanisme lintas-OPD yang terdokumentasi.
PROBLEMATIKA KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA Sabita Nayla Riskia; Mega Jihan Syahirah; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10258

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan erat dengan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang relevan. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah komunikasi yang kurang jelas antara pembuat kebijakan dan pelaksana, sumber daya manusia dan keuangan yang tidak merata, rendahnya komitmen pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang masih kompleks. Faktor-faktor ini menyebabkan kebijakan pendidikan tidak sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, peningkatan implementasi kebijakan melalui penguatan komunikasi, pemerataan sumber daya, peningkatan kapasitas pelaksana, dan reformasi birokrasi diperlukan agar peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai secara lebih efektif.
Analisis Ketimpangan Akses Pendidikan Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia Dalam Mendukung SDG 4 Eka Nur Anggraini; Rikha Janatul Ma'wa; Firre An Suprapto; Indah Prabawati
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.673

Abstract

Salah satu kendala utama bagi Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDG) 4 adalah ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. SDG 4 bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan peluang pembelajaran seumur hidup bagi semua individu. Di Indonesia, terdapat perbedaan yang jelas antara dua bagian sistem pendidikan tersebut. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan telah menjadi pusat pembelajaran modern, sementara sekolah-sekolah di daerah pedesaan sering kali menghadapi berbagai tantangan akibat kurangnya infrastruktur fisik dan keterbatasan akses terhadap teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan akses pendidikan di Indonesia serta mengkaji implementasi kebijakan pemerataan pendidikan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 4. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan jurnal ilmiah berkualitas tinggi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan masih terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif untuk mengurangi ketimpangan pendidikan. Diharapkan distribusi akses terhadap pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih merata dan berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) ke-4 secara lebih seimbang.
Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kelurahan Gubeng Evana Gusti Yanuarizta; Ariqah Tania Putri; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Journal Social Society Vol. 6 No. 3 (2026): Juli - September 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/jss.6.3.2026.1424

Abstract

Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar serta dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya tahun 2025, jumlah penduduk Kota Surabaya diperkirakan mencapai sekitar 3,08 juta jiwa. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan untuk memiliki data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pendataan Sustainable Development Goals (SDG’s) yang bertujuan menyediakan basis data pembangunan yang komprehensif hingga tingkat rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran kelurahan melalui pendataan SDG’s dalam mendukung upaya pengurangan kemiskinan sehingga tujuan “Kelurahan Tanpa Kemiskinan” dapat terwujud di Kelurahan Gubeng, Kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Selain itu, kelurahan memiliki kapasitas dalam proses pendataan melalui dukungan sistem informasi, kelembagaan yang ada, serta sumber daya manusia (SDM) hingga tingkat rumah tangga sehikebarungga data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.
Green Finance sebagai Instrumen Strategis Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul Metta Nur Herliana; Nadia Shifanni; Firre An Suprapto
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.10330

Abstract

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan mendorong kebutuhan akan instrumen pembiayaan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi implementasi green finance dalam mendukung pengembangan Desa Wisata Nglanggeran sebagai model pariwisata berkelanjutan, serta mengidentifikasi kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi literatur dan dokumentasi terhadap jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta regulasi terkait green finance dan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Nglanggeran memiliki potensi kuat sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan yang didukung oleh kekayaan ekologis Gunung Api Purba, pendekatan Community Based Tourism, serta kolaborasi multipihak yang telah terjalin. Implementasi green finance melalui empat instrumen utama, yaitu green investment, green banking, green bonds, dan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis lingkungan, memberikan dampak positif yang terintegrasi pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara ekonomi, pembiayaan hijau mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Secara sosial, green finance memperkuat partisipasi dan kapasitas kelembagaan masyarakat. Secara lingkungan, instrumen ini mendukung konservasi kawasan, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan. Keberhasilan implementasi memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor perbankan, perusahaan swasta, dan masyarakat, serta penguatan literasi keuangan komunitas desa wisata.
Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Bagi Masyarakat Kurang Mampu: Evaluation of the National Health Insurance (JKN) Program for Underprivileged Communities Cahya Kayla Azzahra Hartono; Farah Amelia Pradina; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 6: Juni 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i6.11056

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program JKN bagi masyarakat kurang mampu menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh James E. Anderson. Metode yang digunakan adalah literature review terhadap berbagai jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga terkait. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun program JKN telah berhasil memperluas akses layanan kesehatan dan menekan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga hingga 97,8%, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Dari sisi implementasi, terdapat ketidakselarasan penerapan regulasi di tingkat daerah dan lemahnya sosialisasi program. Dari sisi kinerja, kesenjangan kualitas layanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup signifikan. Dari sisi efisiensi, permasalahan meliputi ketidaksesuaian tarif INA-CBGs, rendahnya kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Evaluasi berkelanjutan dan perbaikan kebijakan yang mendalam diperlukan agar JKN dapat semakin efektif berkontribusi pada pencapaian agenda SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan akses kesehatan. The National Health Insurance (JKN) program is a strategic policy of the Indonesian government aimed at providing comprehensive health protection for all levels of society, including underprivileged groups through the Premium Assistance Recipient (PBI) scheme. This study aims to evaluate the implementation of the JKN program for underprivileged communities using the public policy evaluation approach proposed by James E. Anderson. The method used was a literature review of various scientific journals, policy documents, and reports from related institutions. The evaluation results indicate that although the JKN program has succeeded in expanding access to health services and reducing household health expenditures by up to 97.8%, its implementation still faces various obstacles. In terms of implementation, there is a lack of alignment in the application of regulations at the regional level and weak program socialization. In terms of performance, the gap in service quality between urban and rural areas remains quite significant. In terms of efficiency, problems include inconsistencies in INA-CBGs tariffs, low compliance of independent participants in paying contributions, and weak coordination between institutions. Continuous evaluation and in-depth policy improvements are needed so that JKN can increasingly effectively contribute to the achievement of the SDGs agenda, particularly in poverty alleviation and equitable access to health.
Sinergi Pemerintah, Kampus, dan Swasta dalam Implementasi SDGs 17: Praktik Baik Pemberdayaan Ekonomi di Kecamatan Tambaksari Adyakzada Reswara Prambudi; Muhammad Reza Zakaria; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 (2026): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/cr8bce07

Abstract

Pencapaian agenda Sustainable Development Goals (SDGs), secara khusus pada Tujuan 17 mengenai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, merupakan instrumen prasyarat dalam mengurai masalah kemiskinan di perkotaan. Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi tata kelola kolaboratif berbasis Pentahelix di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Sebagai wilayah padat penduduk, Tambaksari menginisiasi intervensi ekonomi yang melampaui pendekatan struktural tunggal dari pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan dokumentasi kebijakan daerah yang valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya bergeser peran menjadi orkestrator melalui penerbitan regulasi afirmatif seperti Program Padat Karya. Kesuksesan program ini didukung oleh kehadiran Perguruan Tinggi (kampus) yang memberikan pendampingan manajerial dan inovasi produk bagi UMKM, serta sektor Swasta yang menyalurkan pendanaan dan membuka rantai pasok (supply chain). Komunitas di tingkat akar rumput dan media massa melengkapi ekosistem ini dengan menjaga keberlanjutan motivasi serta merekonstruksi citra wilayah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pelembagaan kolaborasi lintas sektor sangat fundamental dalam menciptakan kemandirian ekonomi, meskipun tantangan terkait sinkronisasi data antar-aktor masih perlu dibenahi.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SDG 8 DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA ALAMENDAH BERBASIS KOLABORASI PENTAHELIX Aura Aulia Sofia; Zefanya Risca Cristiani; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 9 No. 1 (2026): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/e65byx57

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya tujuan ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan desa wisata di Desa Alamendah. Pengembangan desa wisata dinilai sebagai salah satu strategi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat desa. Penelitian ini juga melihat bagaimana peran kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur dan analisis dokumen. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan kebijakan, artikel jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen terkait pengembangan Desa Wisata Alamendah yang tersedia secara daring. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan tersebut dijalankan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.
Co-Authors Achmad Faried Irfany Adyakzada Reswara Prambudi Ahmad Dwi Rifani Ana Waritsatul Firdaus Aniza Dwi Amanda Ariqah Tania Putri Aulia Variza Hidayat Aulya Amanda Putri Aura Aulia Sofia Budi Santosa Cahya Kayla Azzahra Hartono Chelsea Denisa Cilvy Putri Ihksani Eka Nur Anggraini Evana Gusti Yanuarizta Farah Amelia Pradina Felinta Qori’atus Syifa Haliza Firdausy Nuzula Hanifah Rosyidah Az Zahroh Inaya Regita Cahyani Indah Prabawati Keysia Jesika Intansari Kirani Felita June Maharani Putri Wahyu Rahmawati Mega Jihan Syahirah Melvin Aurelia Alina Putri Metta Nur Herliana Mila Rahmawati Muhammad Reza Zakaria Muhammad Ridho Prihatin Nadeak Nadeak Nadhifa Firtininda Hapsari Nadia Shifanni Navila Ayu Ariyanti Nayla Maharoh Saniyyah Ria Cristin Rianda Usmi Rifda Hasaanah Rikha Janatul Ma'wa Rizky Maya Wulandari Sabita Nayla Riskia Shahirah Nurza Illani Sri Ayu Nurul Fadilah Vike Agestian Frastami Vito Dafanda Febriansah Wia Cynara S. Putri Sampoerna Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono Zaskia Bilqis Zefanya Risca Cristiani