Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Edukasi dan Perancangan Roadmap Kelurahan Inklusif Untuk Menyokong UNESA Sebagai Kampus Ramah Disabilitas Rianda Usmi; Budi Santosa; Firre An Suprapto; Muhammad Ridho Prihatin; Vito Dafanda Febriansah; Achmad Faried Irfany
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Januari 2026 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v6i1.1063

Abstract

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan atau berfokus pada edukasi dan perancangan roadmap kebijakan kelurahan inklusif guna menyokong Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagai kampus ramah disabilitas. Kampus 1 UNESA yang berlokasi di Kelurahan Ketintang Surabaya telah mendapatkan pengakuan sebagai kampus ramah disabilitas, akan tetapi belum disokong oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan setempat. Banyak sarana prasarana umum di masyarakat Ketintang belum memiliki aksesibilitas yang ramah disabilitas. Metode PKM meliputi tiga tahapan yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan difokuskan pada analisis kebutuhan, perancangan materi dan kegiatan. Tahap pelaksanaan berupa paparan materi dan perancangan roadmap. Tahap evaluasi berupa refleksi dan umpan balik. Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yakni minimum 75% peserta hadir dan mengikuti kegiatan sampai selesai, minimum 75% peserta menyatakan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif-ramah disabilitas; dan tersusunnya 1 roadmap kebijakan penyelenggaran kelurahan inklusif. Kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan inklusif, serta berhasil menyusun roadmap kebijakan kelurahan inklusif. Penyusunan roadmap melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintah, dan komunitas penyandang disabilitas. Roadmap yang dihasilkan sangat penting sebagai pedoman dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, baik dari aspek infrastruktur, layanan publik, maupun akomodasi untuk kelompok disabilitas.
Analisis Peran Akademisi dalam Mendukung Implementasi terkait Kesetaraan Gender Ria Cristin; Ana Waritsatul Firdaus; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan, Volume 4 Nomor 1, Mei - Agustus 2026
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/jpcp.v4i1.298

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akademisi dalam mendukung implementasi kesetaraan gender di sektor pendidikan tinggi dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) 5.1. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan memanfaatkan data dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga resmi seperti BPS dan Komnas Perempuan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan kesetaraan gender telah dirumuskan secara formal, implementasinya masih menghadapi kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Hal ini terlihat dari masih adanya bias gender dalam proses pembelajaran, dominasi laki-laki dalam kepemimpinan kampus, serta lemahnya implementasi kebijakan pencegahan kekerasan seksual. Akademisi memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, implementator, advokat, pengawas sosial, dan role model dalam mendorong kesetaraan gender. Namun, peran tersebut belum optimal karena adanya hambatan struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui reformasi kurikulum, penguatan kapasitas tenaga pendidik, serta penguatan sistem kelembagaan dan monitoring untuk mencapai kesetaraan gender secara substantif di perguruan tinggi.
An Analysis of the Smart Indonesia Card-College (KIP-Kuliah) Program in Supporting Poverty Alleviation Vike Agestian Frastami; Kirani Felita June; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 8 No. 1 (2026): Al Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : LP3M KH Yazid Karimullah Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/1zrxq047

Abstract

The Indonesia Smart Card for College (KIP-K) program is a government policy aimed at expanding access to higher education for underprivileged communities while simultaneously supporting poverty alleviation efforts, in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) point 1, namely No Poverty. This study aims to analyze the implementation of the KIP-K program using William N. Dunn's policy evaluation indicators, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The study uses a qualitative approach through a literature study method by reviewing scientific journals, government reports, policy documents, and various other relevant sources. The results show that the KIP-K program has made a positive contribution to increasing access to higher education and reducing economic barriers for students from underprivileged families. However, the implementation of the program still faces several obstacles, such as inaccurate targeting of aid recipients, delays in disbursement of funds, adequacy issues in certain regions, weak supervision, and less than optimal transparency in program management. These findings indicate that the success of the program is not only determined by the amount of educational assistance provided, but is also influenced by the quality of governance, recipient data validation, and the policy evaluation system implemented. Therefore, strengthening the evaluation mechanism and program governance is an important step in increasing the effectiveness of KIP-K to support sustainable poverty alleviation.
KONTRIBUSI PEREMPUAN SEBAGAI AGEN PERUBAHAN ANTI KORUPSI Melvin Aurelia Alina Putri; Aulya Amanda Putri; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1779

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui perspektif budaya, sosial, dan psikologis dengan menggunakan metode studi literatur dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi merupakan fenomena multidimensional yang tidak dipengaruhi jenis kelamin, sementara perempuan memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai integritas melalui keluarga, organisasi, dan masyarakat. Meskipun masih menghadapi hambatan budaya patriarki dan keterbatasan akses, pemberdayaan perempuan dapat memperkuat gerakan anti korupsi serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Urgensi Penghapusan Biaya Visum et Repertum dalam Akses Keadilan Korban Kekerasan Seksual : (Studi Kasus Kalimantan Timur) Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Sri Ayu Nurul Fadilah; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penghapusan biaya visum et repertum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan fokus pada dampaknya terhadap akses keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan serta laporan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum memiliki peran krusial sebagai alat bukti utama dalam proses pembuktian hukum, terutama dalam kasus yang minim saksi. Namun, kebijakan pembebanan biaya visum di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan Timur, terbukti menjadi hambatan struktural yang signifikan bagi korban dalam mengakses keadilan. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pelaporan kasus, lemahnya pembuktian hukum, meningkatnya beban ekonomi korban, serta menurunnya efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan biaya visum merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada korban dalam penyediaan layanan visum secara gratis dan mudah diakses.
Optimalisasi Peran Masyarakat Gresik terhadap Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Perlindungan Sosial dan Mengurangi Tingkat Kemiskinan Rizky Maya Wulandari; Haliza Firdausy Nuzula; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Abdimas Singkerru Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Akademi Teknologi Industri Dewantara Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59563/singkerru.v6i1.369

Abstract

Kemiskinan di Kabupaten Gresik masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan pendekatan terpadu. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 138,55 ribu jiwa atau 9,95%, sehingga masih menunjukkan perlunya penguatan program perlindungan sosial yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada peningkatan kemandirian keluarga penerima manfaat. Program Keluarga Harapan sebagai salah satu instrumen bantuan sosial telah berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal untuk mendorong pengelolaan keuangan keluarga, pengembangan usaha produktif, dan penguatan kapasitas sosial masyarakat. Kebaruan kegiatan pengabdian ini terletak pada integrasi tiga strategi dalam satu model pendampingan, yaitu optimalisasi pemanfaatan bantuan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan ekonomi rumah tangga berbasis potensi lokal, dan penguatan kader sosial masyarakat sebagai pendamping komunitas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat penerima bantuan sosial dalam mengelola bantuan secara lebih produktif dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi persiapan, pemetaan kebutuhan, penyuluhan, pelatihan, praktik usaha sederhana, dan pendampingan. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan pemahaman peserta tentang pengelolaan bantuan sosial dan keuangan keluarga, terbentuknya rencana usaha rumah tangga, munculnya usaha kecil berbasis potensi lokal, serta meningkatnya kemampuan kader sosial dalam melakukan pendampingan dan pengorganisasian masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan, memahami pentingnya pengelolaan bantuan secara terarah, mulai menjalankan aktivitas ekonomi produktif skala rumah tangga, serta menunjukkan peningkatan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa integrasi perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan penguatan kader sosial dapat menjadi model pengabdian berbasis masyarakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gresik.
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GRESIK Felinta Qori’atus Syifa; Nayla Maharoh Saniyyah; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Gresik dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang dipilih secara purposive, meliputi pemerintah daerah, pelaksana program, dan penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif serta evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Hasil penelitian menunjukkan bahwa program RTLH berkontribusi terhadap perbaikan kondisi fisik hunian dan peningkatan kualitas tempat tinggal dengan tingkat realisasi sebesar 86,2%. Namun demikian, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan, khususnya pada aspek ekonomi, masih terbatas dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Kendala utama dalam implementasi program meliputi keterbatasan sumber daya, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa program RTLH belum optimal dalam menurunkan tingkat kemiskinan karena masih berfokus pada output fisik. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan lintas sektor serta perbaikan sistem implementasi agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM MENDUKUNG KESETARAAN AKSES PENDIDIKAN DASAR MENUJU SDGS 4 Nadeak Nadeak; Mila Rahmawati; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mendukung pemerataan akses pendidikan dasar serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 4. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dan analisis data sekunder, khususnya data angka anak tidak sekolah berdasarkan kuintil pengeluaran tahun 2022–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar berkontribusi dalam menurunkan angka anak tidak sekolah, terutama pada kelompok ekonomi terbawah. Namun demikian, penurunan tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi kesenjangan akses pendidikan antar kelompok pengeluaran. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program masih bersifat parsial dan belum optimal dalam menjangkau kelompok paling rentan. Kendala implementasi yang ditemukan meliputi ketidaktepatan sasaran penerima, keterlambatan penyaluran bantuan, serta keterbatasan akses di wilayah tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pendataan, validasi penerima, serta koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas program dalam mendukung pemerataan pendidikan dan pencapaian SDGs 4.
ANALISIS STRUKTUR KETENAGAKERJAAN DAN KETIMPANGAN GENDER DI KOTA SURABAYA TAHUN 2024 Zaskia Bilqis; Wia Cynara S. Putri Sampoerna; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur ketenagakerjaan serta ketimpangan gender dalam distribusi tenaga kerja di Kota Surabaya tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, berdasarkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya. Analisis dilakukan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan status pekerjaan dan jenis kelamin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ketenagakerjaan didominasi oleh kategori buruh/karyawan/pegawai sebesar 56,5%, yang merepresentasikan sektor formal. Namun, sektor informal masih menyerap sekitar 43,5% tenaga kerja, yang menunjukkan adanya dualisme pasar kerja. Dari sisi gender, tenaga kerja laki-laki mendominasi dengan proporsi 57,0%, sedangkan perempuan sebesar 43,0%. Perempuan cenderung terkonsentrasi pada pekerjaan informal dan tidak dibayar, sementara laki-laki lebih dominan pada sektor formal. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur ketenagakerjaan di Kota Surabaya belum sepenuhnya inklusif dan masih dipengaruhi oleh ketimpangan gender. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan kualitas pekerjaan dan pemerataan akses kerja bagi perempuan.
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENINGKATAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) PEREMPUAN DI INDONESIA Maharani Putri Wahyu Rahmawati; Hanifah Rosyidah Az Zahroh; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, termasuk di sektor ketenagakerjaan. Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan PUG dalam meningkatkan partisipasi kerja perempuan serta mengidentifikasi hambatan struktural yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis dengan memanfaatkan data sekunder dari dokumen kebijakan, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi PUG telah tersedia, implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini ditandai oleh stagnasi TPAK perempuan yang masih berada pada kisaran 53% serta adanya kesenjangan yang cukup besar dibandingkan laki-laki. Hambatan utama implementasi kebijakan meliputi keterbatasan sumber daya, pengaruh budaya patriarki, kelemahan struktur birokrasi, serta kurang efektifnya komunikasi kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan PUG sangat bergantung pada penguatan aspek implementasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan, penguatan kelembagaan, serta perluasan sosialisasi kebijakan dapat dipertimbangkan sebagai langkah strategis dalam mendorong partisipasi kerja perempuan yang lebih inklusif.