Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Pagaruyuang Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Asia Priviet Social Sciences Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital (JEKOMBITAL) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal Science and Theory of law
La Ode Mbunai
Universitas Sains Indonesia
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
REKONSTRUKSI PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA MENURUT PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 Bahari, Syaiful; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Mbunai, La Ode; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Menguasai Negara (HMN) adalah hak konstitusional yang diberikan kepada negara dalam menguasai sumber daya agraria. HMN tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan selanjutnya diturunkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). HMN dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tidak dimaknai sebagaimana konsep penguasaan tanah di masa kolonial yang dikenal dengan domein verklaring. Namun, penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, harus dimaknai secara luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber agraria yang ditujukan untuk kemakmuran bersama. Meskipun Indonesia sudah merdeka dan memiliki hukum agraria nasional yang baru, namun asas-asas hukum agraria kolonial Belanda yang tercantum dalam Agrarische Wet S.1870 masih melekat dan mempengaruhi pembentukan hukum pertanahan nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengembalikan pemaknaan HMN yang sebenarnya menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dari kajian ini diperoleh temuan bahwa HMN adalah salah satu asas hukum publik yang digunakan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, HMN yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan dalam pemaknaan asas domein verklaring.
URGENSI PAYUNG HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA DALAMMEMBANGUN KETAHANAN PANGAN Bahari, Syaiful; Elawati, Tuti; Suparman, Yusup; Mbunai, La Ode; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Daerah Khusus Jakarta adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk besar dan terpadat. Dengan jumlah penduduk yang besar, Pemprov Jakarta harus dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi warganya, terutama pangan. Tingkat ketahanan pangan Jakarta sangat rentan, karena Jakarta bukan daerah produsen pangan. Seluruh kebutuhan pangannya bergantung dari luar daerah. Ketergantungan sepenuhnya Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi warganya, menempatkan kota metropolitan tersebut sebagai provinsi yang sangat rawan dalam ketahanan pangan. Namun sayangnya, sampai sekarang ini Pemda Jakarta belum memiliki kebijakan formil setingkat Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan cadangan pangan daerah dan mitigasi darurat pangan jika terjadi krisis. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat persoalan mendasar dan kebutuhan mendesak bagi Pemprov Jakarta untuk memiliki payung hukum dalam membangun ketahanan dan kedaulatan pangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang diperkuat dengan data primer dan data sekunder. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundangu-ndangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Kajian melalui pendekatan perundang-undangan difokuskan kepada peraturan perundang-undangan yang mencantumkan norma hukum dalam pembentukan hukum, khususnya Peraturan Daerah (Perda).
ASPEK HUKUM POSITIF NASIONAL DALAM TATA KELOLA OLAHRAGA SEPAKBOLA (Suatu Perspektif Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepapan Pembangunan Persepakbolaan Nasional) Suparman, Yusup; Mbunai, La Ode; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda; Bahari, Syaiful
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konstruksi yuridis lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) merupakan wujud komitmen dan tanggungjawab negara dalam menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Hal ini tercermin dalam tata kelola Kompetisi sepak bola profesional memiliki arti yang penting bagi Indonesia, utamanya terkait tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kompetisi sepak bola profesional, hukum nasional memiliki peranan yang strategis yaitu terkait penyediaan infrastruktur, perizinan dan hal-hal administrasi lain yang diatur oleh hukum Indonesia dan berhubungan dengan kompetisi sepak bola profesional. Momentum ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional sebagai komitmen kuat kehadiran dan relasi negara dalam membangun tata kelola perseoakbolaan nasional yang memiliki titik singgung dan irisan kuat dengan sistem hukum dalam pendekatan hukum olahraga (sports law) sehingga kewenangan pemerintah sebagai state tak boleh melanggar kedaulatan society, eksistensi society beserta kedaulatannya memiliki aturan hukum sendiri (the laws of the game) yang idealnya tidak melanggar kedaulatan state dan berlaku bagi komunitasnya untuk menyelesaikan urusannya sendiri, dan membutuhkan hukum nasional untuk urusan-urusan yang tak diatur oleh hukum society.
MASALAH EKSISTENSI BANK TANAH DALAM SISTEM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL DITINJAU DARI UUPA 1960 Mbunai, La Ode; Bahari, Syaiful; Albab, S.H.S Ulil
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4603

Abstract

Abstract: Indonesia is one of country that is currently facing challenges in economic development. The main cause is the increasing of population, while that, the land supply is limited. The facts it was caused land conflict in various aspects and in some areas fighting over rare economics good, it is mean land. The government itself has difficulty obtaining land if it wants to build infrastructure or invite investment. Meanwhile, the available land regulations and land institutions are not sufficient to resolve the issue of land acquisition for economic development purposes. Therefore, Government Regulation Number 64 of 2021 concerning Land Bank Agency was issued. This study aims to analyze to the existence of the Land Bank when examined from the perspective of the UUPA. The method used in this study is doctrinal law with a statute approach. The conclusion of this study is that the existence of the Land Bank causes of conflict of legal norms in the national land law system and has not been able to create an effective solution in land acquisition for development public interest.Keyword: Land Scarcity, Land Acquisition, Land Bank, Conflict of Legal Norms, UUPAAbstrak: Indonesia termasuk negara yang kini menghadapi tantangan dalam pembangunan ekonomi. Penyebab utamanya adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat namun persediaan tanah tidak bertambah. Akibatnya, di berbagai daerah seringkali terjadi konflik pertanahan karena memperebutkan barang ekonomi yang semakin langka dan berharga. Pemerintah sendiri mengalami kesulitan memperoleh tanah jika ingin membangun infrastruktur atau mengundang investasi. Sementara itu, regulasi dan lembaga pertanahan yang tersedia tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Oleh kerena itu, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Bank Tanah jika dikaji dari perspektif UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan Bank Tanah menimbulkan konflik norma hukum dalam sistem hukum pertanahan nasional dan belum dapat menciptakan solusi efektif dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.Kata kunci: Kelangkaan Tanah, Pengadaan Tanah, Bank Tanah, Konflik Norma Hukum, UUPA
URGENSI PAYUNG HUKUM PEMERINTAH PROVINSI JAKARTA DALAM MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN Mbunai, La Ode; Albab, S.H.S Ulil; Bahari, Syaiful
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.4602

Abstract

Abstract: The Special Capital Region of Jakarta is one of the most densely populated provinces in Indonesia. This condition presents a major challenge in meeting the populations food needs, as Jakarta is not a food-producing region and relies heavily on supplies from outside areas. Such dependence makes Jakarta highly vulnerable to food crises, especially since the local governments food reserves, particularly rice, remain insufficient compared to the citys monthly and annual consumption needs. Furthermore, the Jakarta Provincial Government has yet to establish a formal policy in the form of a Regional Regulation (Perda) concerning food reserves and emergency food mitigation. The absence of such a regulation places Jakarta at high risk in the event of food supply disruptions. This study aims to analyze the urgency of establishing a legal framework for regional food security using a doctrinal research method through statutory and conceptual approaches to strengthen Jakartas food sovereignty.Keyword: Food Security, Jakarta, Regional Regulation, Food Sovereignty, Public PolicyAbstrak: Daerah Khusus Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar dan kepadatan tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan, mengingat Jakarta bukan daerah produsen pangan dan sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah. Ketergantungan tersebut menjadikan Jakarta rentan terhadap krisis pangan, terutama karena penguasaan cadangan pangan daerah, seperti beras, masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, hingga kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki kebijakan formal berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang cadangan dan mitigasi darurat pangan. Ketiadaan regulasi tersebut menempatkan Jakarta pada posisi risiko tinggi dalam menghadapi potensi gangguan pasokan pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan payung hukum ketahanan pangan daerah dengan menggunakan metode penelitian doktrinal melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk memperkuat kedaulatan pangan di Jakarta.Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Jakarta, Peraturan Daerah, Kedaulatan Pangan, Kebijakan Publik
Socialization of Food Sovereignty Through a Communication Approach Based on Local Wisdom Rahayu, Hilda; Mbunai, La Ode; Putri, Zahra Malinda; Sinaga, Muhammad Panca Prama Mustaqim
Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32815/jpm.v6i2.2745

Abstract

Purpose: The objectives of this community service activity are: (1) socialization of the concept of food sovereignty to the community in building sustainable welfare. (2) increasing public understanding of the relationship between food independence and quality of life. (3) encouraging community participation in the practice of food sovereignty based on intercultural communication through deliberation. Method: The author uses a qualitative research method with a case study approach. The participants who attended included 30 individuals, and the study employed participatory observation, interviews, and documentation. Practical Applications: The results of the interviews were then analyzed thematically by the author and then grouped based on similarities in views expressed by 5 informants. Conclusion: A communication strategy rooted in local knowledge can enhance awareness; however, sustained efforts and institutional backing are essential for achieving genuine transformation through collaboration with government entities, non-governmental organizations, and the community, particularly the youth.
The Relationship Between the Implementation of Company System Digitalisation and Work Discipline as Determinants of Employee Performance: A Study of the Retail Industry in Cibitung Jaya, Umban Adi; Albar, Fauzan Manafi; Priyana, Indarta; Mbunai, La Ode; Raspati, Galih
Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital Vol 4 No 2 (2025): NOVEMBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/jekombital.v4i2.1039

Abstract

The development of digital technology has prompted companies to adopt digital systems in order to enhance operational efficiency and employee performance. However, adaptation to digitalization does not always have a direct impact on productivity, especially in the context of the retail industry which demands high discipline and adherence to work procedures. This study aims to analyze the influence of company system digitalization and work discipline on employee performance, as well as to evaluate the role of work discipline as a mediating variable in the context of the retail industry in Cibitung. This study uses a quantitative approach with path analysis method. Data were collected through online questionnaires distributed to 100 employees selected using purposive sampling. The results of the analysis indicate that the digitalization of company systems does not directly impact employee performance in a significant way. However, digitalization does have a beneficial and significant effect on work discipline, which in turn has a positive and significant impact on employee performance. Although the role of work discipline as a mediator in the link between digitalization and performance may not be statistically significant, there are still signs of partial mediation. Based on these results, it can be concluded that just introducing digital technology is not sufficient; there needs to be additional focus on improving work discipline to fully optimize the effect on employee productivity. This research offers practical advice for retail managers, emphasizing the need to combine digital policies with discipline-strengthening tactics such as training, monitoring, and incentives to enhance performance.
Legal dualism of priority rights for tax debts by the state when taxpayers go bankrupt Zahra Malinda Putri; Mhd Panca Prana Mustaqim Sinaga; La Ode Mbunai
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 5 (2025): May 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i5.573

Abstract

The existence of dual regulations governing the State's preferential right to tax debt repayment presents a distinct issue in resolving matters related to taxpayers who have been declared bankrupt by the court. The two domains of public law and civil law both regulate the privilege of priority in the repayment of debts by the debtor. Therefore, an in-depth analysis is necessary to address the issue of tax debt repayment when a taxpayer has been declared bankrupt. The objective of this study is to analyze and seek answers regarding the position of the state as a creditor in the repayment of tax debts, as well as to provide an analysis of the regulation concerning the State’s preferential right over tax debts. The research method used is a qualitative normative approach, utilizing secondary data and descriptive-analytical techniques for data analysis. The results of this study indicate that the state holds a higher position than other types of creditors as regulated in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (BSDPO Law), and therefore must be given priority. However, the two sets of regulations remain unreconciled in terms of harmonizing the position of creditors in fulfilling tax debt obligations. Moreover, the regulation regarding the repayment of tax debts mandates that such debts must be settled before the repayment of other types of debts owed by the debtor.
Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis Kreatif dan Digital La Ode Mbunai; Fitra Rahmadani
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.10348

Abstract

Perkembangan pesat teknologi digital telah mendorong transformasi dalam dunia bisnis kreatif, sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan efektivitas perlindungan hukum HKI dalam mendukung inovasi, menjaga keunggulan kompetitif, serta meningkatkan daya saing bisnis di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan sumber hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKI memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi kreatif. Perlindungan HKI memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pelaku usaha untuk memanfaatkan karya secara ekonomis, sekaligus melindungi kepentingan konsumen dari produk ilegal. Namun demikian, implementasi perlindungan HKI di era digital masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya tingkat pelanggaran, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HKI. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi melalui penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, pemanfaatan teknologi digital, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, perlindungan HKI yang efektif diharapkan mampu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Konstruksi Hukum terhadap Cyberbullying sebagai Bentuk Kekerasan Psikologis di Era Digital S.H.S Ulil Albab; La Ode Mbunai; Yusup Suparman
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8012

Abstract

AbstrakArtikel ini mengkaji konstruksi hukum terhadap cyberbullying sebagai bentuk kekerasan psikologis dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pesatnya perkembangan platform digital memperparah ancaman cyberbullying, sementara hukum Indonesia hingga kini belum memiliki definisi yuridis yang tegas atas istilah tersebut sehingga korban kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum dapat dikonstruksi lebih kokoh guna merespons cyberbullying sebagai kekerasan psikologis yang nyata di era digital. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menggabungkan statute approach untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, conceptual approach untuk membangun konstruksi konseptual kekerasan psikologis digital, serta comparative approach untuk menelaah model regulasi dari Australia, Kanada, Malaysia, Kazakhstan, dan Rusia. Hasil kajian menyimpulkan tiga hal. Pertama, cyberbullying merupakan kekerasan psikologis yang dicirikan oleh persistensi konten digital, jangkauan audiens yang tidak terbatas, dan anonimitas pelaku, menjadikan dampak psikologisnya jauh lebih berlapis dibanding kekerasan interpersonal konvensional. Kedua, instrumen yang ada mulai dari UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Anak, hingga UU TPKS belum mampu menjangkau watak kumulatif cyberbullying karena setiap ketentuan dirancang untuk menjerat tindakan yang berdiri sendiri, bukan pola perilaku yang berulang dan terakumulasi. Ketiga, rekonstruksi hukum membutuhkan rumusan definisi dengan empat unsur pokok yaitu kesengajaan, keberulangan, medium digital, dan akibat psikologis yang terukur, disertai reformasi kelembagaan berupa mekanisme pelaporan terpusat dan layanan pemulihan psikologis yang terstruktur bagi korban. Artikel ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera menyisipkan definisi operasional cyberbullying dalam revisi UU ITE berikutnya.Kata Kunci: cyberbullying; kekerasan psikologis; konstruksi hukum; era digital; perlindungan korban
Co-Authors Albab, S.H.S Ulil Albar, Fauzan Manafi Bahari, Syaiful Elawati, Tuti Fitra Rahmadani Galih Raspati La Ode Aindo Mhd Panca Prana Mustaqim Sinaga Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga Priyana, Indarta Putri, Zahra Putri, Zahra Malinda Rahayu, Hilda Rahmadani, Fitrah S.H.S Ulil Alba S.H.S Ulil Albab Salsabila Adinda Syarif Sinaga, Mhd Panca Prana Mustaqim Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur Sinaga, Muhammad Panca Prama Mustaqim Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim Suminah Suparman, Yusup Syaiful Bahari Tri Wahyu Pranoto Tuti Elawati Umban Adi Jaya Yusuf Suparman Yusup Suparman Zahra Malinda Putri Zahra Malinda Putri