Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Pengaruh Kepercayaan Merek Dan Kualitas Pelayanan Aplikasi Brimo Terhadap Kepuasan Nasabah Bank BRI Sukabumi Ujang Dudi Januar; Endah Murtiana Sari; La Ode Mbunai
Jurnal Adijaya Multidisplin Vol 4 No 04 (2026): Jurnal Adijaya Multidisiplin (JAM)
Publisher : PT Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan layanan mobile banking menuntut bank untuk memahami faktor-faktor yang membentuk kepuasan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan merek dan kualitas pelayanan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepuasan nasabah pengguna aplikasi BRImo Bank BRI di wilayah Sukabumi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah seluruh nasabah Bank BRI di Sukabumi pengguna BRImo, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih melalui non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup berskala Likert lima poin dan dianalisis dengan regresi linear berganda berbantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan merek berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah (sig. 0,070), sedangkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan (sig. 0,000). Secara simultan, kedua variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah dengan kontribusi sebesar 65,5% (R² = 0,655). Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan digital merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan kepercayaan merek dalam membentuk kepuasan nasabah BRImo, sehingga Bank BRI perlu memprioritaskan peningkatan stabilitas sistem, kecepatan transaksi, dan responsivitas layanan untuk memperkuat kepuasan dan loyalitas nasabah di tengah persaingan layanan perbankan digital.
Problematika Penetapan Kerugian Negara Pasca Eksekusi Pidana Korupsi La Ode Aindo; La Ode Mbunai; Jimmy Himawan
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan kerugian negara merupakan elemen penting dalam sistem hukum keuangan negara dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan kewenangan kepada BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara. Namun, dalam praktik pemerintahan daerah, ketentuan ini menimbulkan persoalan serius ketika kerugian negara yang telah dipulihkan melalui eksekusi pidana korupsi tidak serta-merta menghapus piutang daerah dalam neraca pemerintah daerah. Persoalan ini semakin mengemuka pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menggeser paradigma delik korupsi dari delik formil berbasis potential loss menjadi delik materiil yang mensyaratkan kerugian negara bersifat nyata dan pasti (actual loss). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma dan disharmoni kewenangan yang menyebabkan beban ganda serta ketidakpastian hukum. Artikel ini merekomendasikan perlunya penegasan normatif dan sinkronisasi kelembagaan antara BPK dan Jaksa Eksekutor agar pemulihan kerugian negara berjalan efektif dan adil.
Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Transaksi Bisnis Digital La Ode Mbunai; Azet Hutabarat; Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga; Mahendra Maskhur Sinaga; Jon Sembiring
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 3 No. 1 (2026): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) in digital business transactions has brought about significant changes in the way companies conduct their economic activities, particularly in terms of improving efficiency, automation and data-driven decision-making. However, the rapid uptake of this technology has not been matched by an adequate legal framework in Indonesia. This study aims to analyse the legal implications of AI use in digital business transactions, particularly regarding legal certainty, liability, and consumer protection. The method employed in this study is a normative legal approach using secondary data in the form of primary and secondary legal materials, analysed qualitatively through a literature review. The results of the study indicate that existing regulations, such as the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law), the Civil Code, and the Consumer Protection Law, do not yet specifically address the autonomous and adaptive characteristics of AI, thereby creating a legal vacuum (rechtsvacuum). Furthermore, AI is not recognised as a legal entity; consequently, liability for any resulting losses is attributed to the parties involved such as developers, users and service providers under an approach of collective liability and the principle of strict liability. From a consumer protection perspective, the use of AI also poses risks relating to algorithmic transparency and data security. Therefore, there is a need to establish a specific, adaptive and comprehensive legal framework to provide legal certainty and ensure protection for all parties within Indonesia’s digital business ecosystem.