cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,482 Documents
 111   112   113   114   115 
Evaluasi Kebijakan Dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak : Studi Pada Forum Anak Kota Tasikmalaya 2022-2024 Aprilia, Fitriyani; Kartini, Dede Sri; Sagita, Novie Indrawati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.584-592

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengakuan dan dukungan sistemik terhadap peran strategis anak, yang mencerminkan kelemahan pemerintah dalam memenuhi hak partisipasi anak. Hal ini terlihat dari terbatasnya regulasi, kurangnya pelibatan anak dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi mereka. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak di Kota Tasikmalaya belum optimal. Kebijakan belum efektif karena aspirasi anak tidak terakomodasi dengan baik dan belum adanya Perda KLA. Penggunaan anggaran belum efisien, dan fasilitator belum mendapatkan pelatihan memadai. Pemerataan partisipasi belum tercapai, terutama bagi kelompok Anak yang  Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) dalam Forum Anak. Responsivitas DPPKBP3A juga dinilai rendah dan anak-anak belum dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan langkah komprehensif untuk memperkuat kebijakan, meningkatkan efisiensi program, dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan berpartisipasi secara aktif dan bermakna, tanpa terkecuali
Persfektif Rasional Choice dan Nepotisme Pada Perubahan Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Utomo, Wahyu Wiji
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.349-359

Abstract

ABSTRAK Perubahan Undang-Undang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. telah menarik perhatian dalam perspektif Rasional Choice dan isu nepotisme. Penelitian ini melibatkan analisis mendalam terhadap dinamika politik yang terjadi seiring perubahan tersebut. Dengan menggunakan kerangka kerja Rasional Choice, penelitian ini mencoba memahami alasan di balik perubahan regulasi tersebut, apakah didorong oleh pertimbangan politik, opini publik, atau kepentingan kelompok tertentu. Tujuan penelitian ini juga mengupas isu nepotisme yang muncul seiring keterlibatan anak Presiden sebagai calon Wakil Presiden. Pemahaman Rasional Choice di sini terfokus pada bagaimana keputusan ini mungkin dipengaruhi oleh kepentingan keluarga dan strategi politik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dinamika politik dan implikasi Rasional Choice dalam perubahan undang-undang yang terkait batas usia Capres-Cawapres. Penelitian ini membahas masalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta analisis data berdasarkan peraturan undang-undang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman terhadap pemilihan calon presiden dan wakil presiden dan aspek-aspek Rasional Choice yang mungkin terlibat menjadi krusial. inti nya mencakup pertimbangan tentang bagaimana keputusan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang keuntungan politik, dan bagaimana opini publik dapat mempengaruhi dinamika politik di Indonesia.Kata kunci : Batas, Choice, Nepotisme, Rasional, Usia. ABSTRACT Amendment of the Act on the Age Limit of Candidates for President and Vice-President (Capres-Cawapres) on Article 169 letter q of Act No. 7 of 2017 on Elections. has drawn attention in the perspective of Rational Choice and the issue of nepotism. This research involves an in-depth analysis of the political dynamics that occurred as these changes occurred. Using the Rational Choice framework, this study tries to understand the reasons behind such regulatory changes, whether driven by political considerations, public opinion, or the interests of a particular group. The purpose of this study is also to expose the issue of nepotism that emerged with the involvement of the President's son as a Vice President candidate. Choice's rational understanding here focuses on how these decisions may be influenced by family interests and political strategies. The results of this research are expected to provide in-depth insight into the political dynamics and implications of the Rational Choice in the legislative changes related to the Capres-Cawapres age limit. The research addresses problems using descriptive qualitative approaches as well as data analysis based on legal regulations. The research finds that an understanding of the election of presidential and vice presidential candidates and the aspects of Rational Choice that may be involved is crucial. Its core includes consideration of how the decision can be seen from the point of view of political gain, and how public opinion can influence the political dynamics in Indonesia. Keywords: Limits, Choice, Nepotism, Rationality, Age.  
Analisis Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Mekanisme Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Noor, Mohammad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.499-505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan. Penyerapan aspirasi merupakan tugas konstitusional legislatif untuk mendengar, menerima, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kelemahan seperti kegiatan reses fiktif, sistem pertanggungjawaban yang lemah, serta potensi kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan evaluatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data kebijakan DPD terkait pelaksanaan reses. Data diperoleh dari keputusan DPD, dokumen administrasi, serta observasi terhadap implementasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan kebijakan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyerapan aspirasi masih memiliki banyak kelemahan. Mekanisme lumpsum dalam pendanaan reses membuka peluang manipulasi, sementara pengawasan yang lemah memungkinkan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem kontrol dan pertanggungjawaban untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas penyerapan aspirasi oleh anggota DPD
Upaya Peningkatan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Guna Mewujudkan Keterampilan Berwirausaha Yaser, Muhamad; Muhammad, Ali
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i1.2022.205-212

Abstract

Program pembinaan kemandirian yang sudah berjalan di Lembaga Pemasyarakatan seluruh indonesia dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada narapidana meskipun dengan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa Lembaga Pemasyarakatan yang meliputi : Program pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara merata,  rendahnya kesadaran narapidana untuk mengikuti kegiatan,  ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas,  infrastruktur program keterampilan yang terbatas,  dan juga diluaran sana masih adanya bentuk penolakan atau stigmatisasi masyarakat terhadap mantan narapidana meskipun telah mempunyai keterampilan yang cakap.  Upaya yang akan terus dilakukan adalah dengan membangun kerjasama dengan berbagai pihak,  melaksanakan program yang terarah dan terukur,  dan tentunya pelatihan bagi petugas dalam pemberian pembinaan terhadap narapidana dalam menciptakan kecakapan berwirausaha. Selama ini masalah kewirausahaan di Lapas kurang mendapat perhatian yang serius baik dari pihak lembaga maupun dari pihak petugas. Maka dalam mengatasi masalah tersebut,  diperlukan adanya usaha dan upaya dari pihak lembaga dan juga pimpinan,  dalam rangka meningkatkan kinerja petugas dalam perwujudan kewirausahaan di Lapas dengan cara mengadakan pelatihan khusus yang dijalankan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.Kata kunci : Narapidana,  Kemandirian,  Pembinaan,  Wirausaha
Pengaruh Servant Leadership Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Di PT. Siantar Top Medan Al Hafiz, Muhammad; Setiono, Agus
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1299-1305

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh servant leadership terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. Siantar Top Medan. Penelitian dilakukan di PT. Siantar Top Medan selama empat bulan mulai Februari 2024. Penelitian ini bersifat asosiatif, menghubungkan dua variabel atau lebih, untuk menjelaskan pengaruh servant leadership terhadap kinerja karyawan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh karyawan PT. Siantar Top Medan yang berjumlah 112 orang, menggunakan teknik sampel jenuh. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa servant leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan pengaruh sebesar 34,4%, sementara 65,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.Kata kunci:  Servant Leadership, Kinerja Karyawan, Penelitian Asosiatif
Analisa Kualitas Pelayanan Pengurusan Paspor Melalui M-Paspor Dalam Rangka Penyederhanaan Layanan Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Wulandari, Ferra Aetika; Ismail, Ismail; Prasetijowati, Tri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.804-808

Abstract

Direktorat Jendral imigrasi mengeluarkan aplikasi terbaru yaitu M-Paspor yang merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk pengajuan permohonan paspor baru dan penggantian paspor secara online. Namun dari tinjauan lapangan Aplikasi M-Paspor ternyata sering mengalami gangguan seperti Kuota Sering Penuh dan Server yang sering error/bug. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam pengurusan paspor online di Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik Pengumpulan Data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kulitas Pelayanan dinilai sudah cukup berhasil. Aplikasi M-Paspor sendiri adalah suatu bentuk upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dimana pelayanan diharapkan tidak lagi berbelit-belit, contohnya antrian yang panjang, Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori Kualitas pelayanan, yang mengemukakan keberhasilan pelayanan publik dipengaruhi oleh Dimensi Tangibel, Reliability, Responsiviness, Assurance, Emphaty. Faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan terdiri dari faktor pendukung yaitu sarana dan prasarana serta faktor penghambat yaitu Kesadaran Masyarakat serta Aplikasi Error dan tidak bisa diakses. Upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu melalui peningkatan dalam pelayanan serta melakukan pemeliharaan serta perawatan perangkat lunak.
The Dynamics of Special Autonomy as the Indonesian Government's Negotiation Approach in Responding to the Papua Conflict Silitonga, Derina Faslig
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i2.2025.899-908

Abstract

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 tidak serta-merta mengakhiri konflik dan perlawanan yang berlangsung di Papua. Masalah terkait ketidakadilan, kesenjangan sosial-ekonomi, dan diskriminasi hukum terus muncul ke permukaan. Situasi menjadi semakin kompleks dengan munculnya gerakan separatis di bawah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang melawan pemerintah. Setelah pendekatan militer yang represif dianggap kurang efektif dalam menangani konflik, pemerintah mengadopsi pendekatan diplomasi damai. Pendekatan ini diwujudkan melalui kebijakan Otonomi Khusus yang diatur dalam Undang-Undang No. 21/2001 dan perubahannya, Undang-Undang No. 35/2008. Namun, undang-undang yang mulai berlaku sejak tahun 2001 ini belum sepenuhnya mencapai tujuan mendasarnya, yaitu membangun kembali kepercayaan publik dan menyelesaikan permasalahan di Papua. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif sebagai alat untuk menjawab tujuan penelitian mengenai dinamika pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Melalui pendekatan strategi dan taktik negosiasi dari Pruitt dan Carnevale, penelitian ini menemukan bahwa kerangka kerja otonomi khusus merupakan salah satu strategi negosiasi pemerintah Indonesia dalam merespons konflik Papua. Komitmen pemerintah terhadap pembangunan mulai dari pendidikan dan infrastruktur hingga upaya perlindungan menjadi solusi integratif untuk mengatasi konflik dari akarnya
Sanksi Adat Sebagai Perwujudan Pemenuhan Hak Korban Pada Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak Sutanto, Nabilah Safitri; Apriyani, Maria Novita
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.566-575

Abstract

Hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan tertulis seperti perundang-undangan dalam mengambil suatu putusan, tetapi hakim mempertimbangan suatu puttusan terhadap ketentuan-ketentuan lain yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang terlihat pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mnk yang menjatuhkan hukuman pembinaan dan pidana tambahan kewajiban pemenuhan adat kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan. Timbul pertanyaan, bagaimanakah penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana adat pada putusan perkara pidana anak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penegakan hukum pada anak dan pertimbangan hakim dalam penggunaan pidana adat dalam Putusan Pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Puansah, Irman; Sahbana, Ali; Zulfiqar, Effan; Pulungan, Darmansyah; Nasution, Ismi Alwi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v6i2.2022.601-607

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu lembaga pemerintahan desa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa serta mewadahi perwujudan pelaksanaan demokrasi pancasila di Desa. Badan Permusyawaratan berfungsi melaksanakan kegiatan musyawaratan dalam rangka penyusunan berbagai keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan memiliki fungsi untuk meyepakati perencaan pembangunan desa. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan dan Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peranannya pada perencanaan pembangunan . Dan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan belum maksimal, dan belum berjalan sesuai dengan fungsinya. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kamampuan sumber daya manusia yang minim, lemahnya koordinasi dan rendahnya transparansi dari Pemerintahan Desa.Kata kunci: Peranan, Fungsi BPD, Perencanaan Pembangunan 
Analisis Kebijakan Pendidikan Vokasi dalam Tantangan Dunia Kerja dan Kemajuan di Bidang Artificial Intelligence Fithroh, Indah Nur Af’idatun; Qulbi, Amar; Duriyat, Masduki
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan dari pendidikan vokasi, yang berfokus pada tantangan di bidang pekerjaan dan kemajuan di bidang AI. Pendidikan Vokasi di Indonesia Pendidikan vokasi merupakan model pendidikan yang mengusung keunggulan berupa 70% praktek dan 30% teori dengan harapan dapat menjadi salah satu jawaban dalam permasalahan penyiapan lulusan perguruan tinggi dengan keahlian terapan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Sedangkan Istilah "kecerdasan buatan" mengacu pada sejumlah prinsip teknologi informasi, termasuk komputasi, pengembangan perangkat lunak, dan transfer data. Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian literatur. Dalam kebijakannya, ada dua tantangan besar dalam konsepsi pendidikan vokasi ini, yakni terbatasnya keterlibatan aktif dunia industri dan Kualifikasi kompetensi lulusan pendidikan Vokasi masih rendah. Di sisi lain, kemajuan bidang AI memberikan kontribusi dalam pendidikan vokasi yakni meliputi Peningkatan efisiensi, pembelajaran jadi lebih bersifat personalisasi, umpan balik yang instan, analisis data jadi lebih mendalam, pengembangan keterampilan praktis, aksesibilitas dan fleksibilitas, kesiapan menghadapi dunia teknologi 5.0.Kata kunci: Kecerdasan Buatan, Kebijakan Pendidikan, Tantangan Kerja, Vokasi

Page 113 of 149 | Total Record : 1482

 111   112   113   114   115 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue