cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,482 Documents
 112   113   114   115   116 
Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Rentan (Anak Korban Kekerasan Seksual) Asmanna, Lukman Arif; Subroto, Mitro
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.749-754

Abstract

Write Children are potential, successors, and valuable assets as the next generation of the nation, so the quality and projection of the future of children must be considered because it will affect the life of the nation and state in the future. Every child has human rights that are regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention on the Rights of the Child. However, children have become a target for irresponsible individuals to satisfy their lust. Sexual violence against minors has an impact on the psychology and growth of children. The impact of sexual violence against children is exacerbated by the existence of a victim blaming culture that places the victim's position partly responsible for everything that happens to him. This study discusses efforts to protect and enforce the law against vulnerable groups of child victims of sexual violence. The research method used in this research is a literature study with a qualitative descriptive approach. A research method used to examine objects or other phenomena with actual conditions in the field to then create a systematic and accurate general picture.
Analisis Inovasi Layanan Digital Dan Customer Relationship Management Untuk Meningkatkan Kesetiaan Konsumen Pada PT. Kencana Mulia Abadi Laowo, Andreas; Zalukhu, Yuterlin; Gea, Nov Elhan; Mendrofa, Yupiter
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.724-728

Abstract

Customer Relationship Management (CRM) merupakan salah satu bentuk manajemen spesifik membahas teori tentang pengelolaan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dimata pelanggan. Melalui implementasi Customer Relationship Management (CRM) yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat loyalitas dan meningkatkan pendapatan dari pelanggan. analisis ini terfokus pada inovasi layanan digital teknologi informasi dan Customer Relationship Management (CRM) terhadap kesetiaan konsumen akan mengeksplorasi dampak dari teknologi dan strategi manajemen hubungan pelanggan terhadap loyalitas konsumen dalam konteks perusahaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana inovasi layanan digital dan customer relationship management untuk meningkatkan kesetiaan konsumen pada PT. Kencana Mulia Abadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumplan data dengan menggunakan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inovasi layanan digital memungkinkan PT. Kencana Mulia Abadi untuk memberikan kemudahan akses, pengalaman pengguna yang lebih baik, dan personalisasi kepada konsumen. Dengan adanya platform online, konsumen dapat dengan mudah melakukan transaksi dan mendapatkan informasi produk terbaru. CRM memainkan peran penting dalam mengelola hubungan dengan pelanggan
HUMAN RIGHTS FOR CONVICTED TERRORISTS WHO WOULD FACE DEATH PENALTY Lubis, Fauziah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.205-210

Abstract

This study is to observe how human rights should be considered to convicted terrorists who would face death penalty. This study involves juridical and-normative approach which focus to pass the norms within positive law. This study discovers that death penalty could be passed to terrorism crime. There is polemic among governments, legal practitioners, religious figures, and public in terms of consistency in passing death penalty. The main reason is human rights. Passing the death penalty to the convicted terrorists is regarded as violation to the human rights unless the basic rights is lawfully fulfilled by the state. Death penalty could be passed to convicted terrorists constitutionally. The lookout to the human rights in passing the death penalty to the convincted terrorists should receive greater attention to avoid psychological burden of the delayed execution after the judge’s verdict and procession to ask for pardon, amnesty, abolishment, and rehabilitation. As a result, the government and the law enforcement bodies such as acting attorneys must have an enormous authority to pass the execution immediately
Peran Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Melalui Hukum Publik Di Indonesia Mariyatni, Rusva Eka; Kristanto, Budi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i4.2024.%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Hakim dalam mewujudkan keadilan melalui hukum publik. Hukum yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih (white collar crime) sangat sulit untuk disentuh. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, karena penulis tidak melakukan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim sudah menjalankan perannya dalam mewujudkan hukum publik dengan memperhatikan norma dan prinsip-prinsip dari negara hukum. Masyarakat yang baik adalah masyarakatyang taat dengan hukum yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis.Kata kunci: peran, hakim, keadlilan, hukum publik
KEPASTIAN HUKUM ATAS HARTA MASING-MASING SUAMI ISTERI TERKAIT ADANYA PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN Hasibuan, Henny Agustina
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.677-686

Abstract

Sebagaimana diatur dalam pasal 29 undang-undang perkawinan, jo putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015 tahun 2015 menyebutkan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah itu isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dalam hal ini pentingnya pendaftaran adalah untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin yang dimaksud, agar para pihak dan pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat. Fenomenanya masih terdapat beberapa pihak yang masih tidak mengetahui dan memahami ketentuan tersebut sehingga menimbulkan kerugian diantara kedua pihak dan pihak ketiga terkait dengan kepastian harta masing-masing sesuai dengan isi perjanjian dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, didukung dengan yuridis empiris berupa ketentuan peraturan perundang- undangan dan fakta dilapangan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diantaranya adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tertier dan didukung dengan data primer. Untuk teknik pengumpulan datanya melalui pengumpulan data kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara. Serta analisis data yaitu dengan yuridis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mempelajari, menganalisis, dan memperhatikan kualitas serta kedalaman data. Hasil dari penelitian ini memberi kepastian terhadap hukum atas harta masing- masing hanya mengikat para pihak yang membuatnya saja namun tidak mengikat terhadap pihak ketiga, yaitu sebagaimana diatur dalam KUHperdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka didaftarkan ataupun tidak didaftarkan, suami isteri memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi isi dari perjanjian tersebut. Jika dalam isi perjanjian tersebut tentang adanya pemisahan harta, maka isi tersebut berlaku kapada pihak pembuatnya. Begitupun sebaliknya, jika tidak ada pemisahan harta, maka suami isteri tersebut berada dalam pemersatuan harta secara bulat. Selanjutnya akibat hukum terhadap pihak ketiga terkait dengan tidak didaftarkannya perjajian kawin, adalah dianggap bahwa suami isteri tetap dalam pemersatuan harta. Artinya perjanjian tersebut tidak mengikat kepada pihak ketiga. Tetapi dalam hal ini, apabila suami atau isteri memiliki kewajiban kepada pihak ketiga, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
Pemanfaatan Kayu Berjenis Halaban Yang Berasal Dari Kebun Sendiri Dalam Persepektif Keadilan Ericson, Juan Fellix; Syaufi, Ahmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1508-1518

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk Apakah pemanfaatan kayu Halaban di kebun sendiri termasuk dalam lingkup hukum tidak pidana di bidang kehutanan dan Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pemanfaatan kayu Halaban yang didapat dari kebun sendiri di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan yaitu: berjenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum positif di Indonesia  pada dasarnya tidak melarang masyarakat untuk menanam dan membudidayakan jenis pohon tertentu, termasuk pohon Halaban, di atas kebun milik sendiri/pribadi atau yang disebut oleh undang-undang kehutanan dengan istilah Hutan Hak, Kekosongan hukum administratif-teknis dalam pengaturan pengangkutan kayu Halaban yang berasal dari kebun sendiri, khususnya di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali timbul karena tidak diaturnya jenis kayu Halaban, ketiadaan pengaturan teknis dalam peraturan pelaksana (Verordnung) tersebut menimbulkan ketidakharmonisan antara norma hukum umum dalam undang-undang dengan norma pelaksanaannya, sehingga mengancam kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, arah formulasi hukum pidana terhadap pemanfaatan kayu Halaban di masa mendatang perlu menyesuaikan dengan prinsip keadilan ekologis, keberlanjutan (sustainability), dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat maupun lokal sebagai subjek utama pengelola hutan
ANALISIS PENYEBAB PELARIAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI MENGGUNAKAN DIAGRAM FISHBONE B, Melva Damayanti; Arisman, Arisman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v5i2.2021.198-206

Abstract

Dalam melakukan tugas di lembaga pemasyarakatan, diperlukantingginya tingkatkeamanan di Lapas agar berlangsung dengan maksimal.Fokus masalah ini adalah keamanan yang tidak berjalan dengan maksimal mengakibatkan pelarian oleh narapidana yang berlokus di Lapas kelas II A Jambi.Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan pendokumentasian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal, internet maupun buku-buku yang mendukung penelitian ini.Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan pelarian narapidana melalui pendekatan studi kasus dan wawancara, yang data nya kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk diagram fishbone.Hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya suatu perbaikan dalam system keamanan, peningkatan sarana dan prasarana serta pengoptimalan kompetensi petugas dan perbaikan tembok dinding Lapas, pagar kawat dan parit gajah sesuai standar pola bangunan pemasyarakatan.Kata kunci: Pelarian, Narapidana, Fishbone analysis
Transformasi Digital Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Ashrofil, Muh; Sadat, Anwar; Lawelai, Herman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.960-966

Abstract

E-Kinerja Sipolima merupakan aplikasi berbasis digital yang membantu pegawai dalam melaporkan kegiatan yang sudah dikerjakan sehingga dapat diukur kinerja yang sudah dihasilkan oleh pimpinan masing-masing pegawai. E-kinerja Sipolima mengharuskan pegawai untuk mengisi laporan kegiatan setiap harinya untuk mencapai sasaran kerja pegawai dan meningkatkan kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan E-Kinerja Sipolima efektif dalam meningkatkan kinerja karena E-Kinerja digunakan oleh pihak pemerintah untuk dapat mengukur suatu kinerja pegawai pemerintah dalam administrasiKata kunci: E-Kinerja Sipolima, Efektivitas, Kinerja
ANALISIS ETIKA JURNALISTIK DALAM PEMBERITAAN PANDEMI COVID-19 PADA PROGRAM BULETIN WAJAH SUMUT DI METRO TV Suranta, Edy; Ginting, Rahmanita; Priadi, Ribut
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.471-478

Abstract

AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberitaan mengenai COVID-19 di media massa yang tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik pemberitaan COVID-19 yang dikeluarkan oleh dewan pers sehingga berita mengenai COVID-19 jadi dilebih-lebihkan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal tersebut juga terjadi dalam pemberitaan COVID-19 di Program Buletin Wajah Sumut yang ditayangkan dari hari Senin sampai dengan Jumat pukul 13.05. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan pandemi covid 19 pada Program Buletin Wajah Sumut di Metro TV. Hal yang menjadi acuan dalam penelitian ini berdasarkan surat edaran pers mengenai pemberitaan COVID-19 pada media massa. Teori yang digunakan peneliti adalah profesionalisme media, teori media massa dan kode etik jurnalistik. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah tim Metro TV yang berkaitan langsung dan bertanggung jawab terhadap berita dan penayangan di program buletin Wajah Sumut yakni tiga informan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tim Metro TV telah berusaha menerapkan kode etik jurnalistik dalam setiap pembuatan berita di program buletin Wajah Sumut meliputi naskah, data maupun video mengenai COVID-19. Walaupun demikian kesalahan dan pelanggaran masih terjadi di program buletin Wajah Sumut.Kata Kunci: Pemberitaan Pandemi, Kode Etik Jurnalistik, COVID-19, Media Massa, Metro TVSumut
Efektivitas Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi di Kantor Kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Noya, David Maykel; Bahasoan, Aminah; Pattimukay, Hengky Virgo Richardo
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.%p

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam meningkatkan efektivitas administrasi publik, khususnya di sektor pelayanan pemerintah daerah. SOP berperan penting dalam menciptakan standar kerja yang konsisten, meminimalkan risiko kesalahan, dan meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada studi literatur dan data empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SOP yang efektif dapat meningkatkan efisiensi proses kerja, memberikan kejelasan peran bagi pegawai, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya pemahaman pegawai terhadap SOP dan resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan dan evaluasi berkala untuk memastikan SOP diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah untuk memperkuat kebijakan terkait SOP melalui pendekatan partisipatif dan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana pendukung. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki tata kelola administrasi publik guna mencapai good governance.Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur, Administrasi Publik, Efektivitas

Page 114 of 149 | Total Record : 1482

 112   113   114   115   116 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue