JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
1,482 Documents
<![CDATA[ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT PENGGUNAAN LAYANAN TRANSAKSI DIGITAL (STUDI KASUS PADA APLIKASI BRIMO DI KELURAHAN ILIR KOTA GUNUNGSITOLI) ]]>
<![CDATA[Gulo, Susimawati]]>;
<![CDATA[Telaumbanua, Aferiaman]]>;
<![CDATA[Hulu, Perlindungan Faebuadodo]]>;
<![CDATA[Harefa, Idarni]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.458-462
<![CDATA[Aplikasi BRImo merupakan Alat transaksi keuangan digital perbankan yang disediakan untuk mempermudah kelancaran transaksi dengan efektif dan efesien yang didukung dengan smartphone dan jaringan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat penggunaan layanan transaksi digital pada aplikasi BRImo di Kelurahan Ilir Kota Gunungsitoli. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Ilir yang berjumlah 10 orang masyarakat yaitu menyambut baik aplikasi BRImo karena memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi keuangan. Keamanan data pada layanan aplikasi BRImo sudah sangat baik karena aplikasi BRImo memiliki enkripsi data otentikasi dua faktor. Namun sebagian pengguna tidak sepenuhnya memahami manfaat fitur yang ada pada Aplikasi BRimo. Tingkat kebutuhan pengguna yang berbeda dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi berbeda-beda. Penyedia layanan perlu melakukan literasi digital/edukasi agar fitur aplikasi BRImo ini tetap relevan dan memberikan manfaat pada masyarakat . Kata kunci: Persepsi , Layanan Transaksi Digital, Fintech, BRImo ]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan ]]>
<![CDATA[Wulandari, Meylani]]>;
<![CDATA[Sukmana, Hendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.65-72
<![CDATA[Penellitian ini dilatar belakangi oleh Desa Kedungpandan menjadi salah satu desa wisata mandiri yang sudah terverifikasi. Selain itu, Desa Kedungpandan juga memiliki potensi alam yang luar biasa dan perlu pengembangan wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptf kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pengembangan Wisata Bahari Tlocor di Desa Kedungpandan menunjukkan bahwa: (1) peran pemerintah desa sebagai motivator, sudah sesuai dengan teori yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kenyataan pada saat observasi di lapangan. (2) peran pemerintah desa sebagai fasilitator, belum sesuai dengan teori yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kenyataan pada saat observasi di lapangan, karena minimnya anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki surat kepemilikan tempat wisata. (3) peran pemerintah desa sebagai dinamisator, belum sesuai dengan teori yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kenyataan pada saat observasi di lapangan, karena pemerintah desa belum dapat mengelola serta mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.]]>
<![CDATA[Strategi Komunikasi Islam Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Dalam Menjalankan Qanun di Gayo Lues ]]>
<![CDATA[Maulana, Alphy Shahri]]>;
<![CDATA[Ritonga, Elfi Yanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.410-420
<![CDATA[Perilaku dan proses dalam keterlibatan interaksi dalam penyampaian apa yang terjadi disebut komunikasi. Provinsi Aceh sendiri adalah wilayah yang menjalankan syariat islam, dalam mewujudkannya menjadi islam yang kaffah maka perlu adanya lembaga yang mengawasi dan membina pelaksanaannya. Adapun Lembaga yang dimaksudkan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, yang merupakan suatu organisasi memiliki tugas fungsional yang berbeda. Satpol PP bertugas dalam mengatur ketertiban umum, sementara Wilayatul Hisbah bertugas sebagai membina dan penindakan dalam pelaksanaan syariah Islam. Maka dari itu perlunya strategi komunikasi islam dalam menyelesaikan persoalan syariah islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi strategi komunikasi islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam upaya pencegahan pelanggaran syariah islam, dan mengetahui bagaimana bentuk dari komunikasi islam yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan key informan. Data penelitian dikumpulkan melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan peneliti akan memilah dan memilih kebutuhan data yang akan dirangkum dalam temuan penelitian secara sistematis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat ketahui bahwasanya proses komunikasi islam yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues dalam upaya pencegahan pelanggaran syariat islam. Selanjtnya melakukan koordinator antar lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam. Sedangkan bentuk-bentuk dari komunikasi islam yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung menggunakan media.]]>
<![CDATA[Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Faktor Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, Dan Investasi Luar Negeri Sumatera Utara ]]>
<![CDATA[Tirtana, Muhammad Arief]]>;
<![CDATA[Sipayung, Selviana Megawati]]>;
<![CDATA[Zendrato, Feronika]]>;
<![CDATA[Sukardi, Sukardi]]>;
<![CDATA[Tanjung, Ahmad Albar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.173-180
<![CDATA[Salah satu masalah utama di negara berkembang yakni pertumbuhan ekonomi. Upaya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari melaui factor kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan investasi luar negeri. Banyak dan padatnya jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara menjadi tantangan pemerintah untuk menjadikan sumber daya manusia yang kedepannya dapat berdampak postif atau negatif. Berdasarkan hal ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pertumbuhan ekonomi melalui factor kemiskinan, pengeluaran pemerintah dan investasi luar negeri di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018-2022. Data penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah regresi dengan panel data meliputi tiga puluh tiga kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Estimasi parameter model panel data menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor kemiskina dan pengeluran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2018-2022, sedangkan investasi luar negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2022.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Morphing Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam ]]>
<![CDATA[Arifin, Muhammad]]>;
<![CDATA[Azizah, Noor]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.369-377
<![CDATA[AbstrakTulisan ini dilatar belakangi berdasarkan permasalahan yang terjadi pada saat ini berupa kekrasan berbasis gender online (KBGO) yang merupakan evolusi tindak kriminal dalam konteks seksual dengan menggunakan teknologi internet senagai alat dalam melancarkan tindak kejahatan nya. Tindak kejahatan ini pada dasarnya memiliki banyak kategori di dalamnya namun pada penelitian kali ini penulis hanya akan fokus membahas sebuah fenomena pada kekerasn berbasis gender online (KBGO) yang berupa kejahatan morphing. Morphing itu sendiri pada awalnya bukan sebauh kejahatan yang melanggar hukum melainkan ilmu yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk mengahsilakn karya seperti sebauh film yan gpada dasarnya morphing digunakan untuk mengubah suatu karakter dalam akting menjadi bentuk atau gambar yang berbeda. Namun keilmuan ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebagi alat untuk melakukan pemerasan, pengancaman bahkan menjatuhkan harkat dan martabat seseorang dengan cara mengubah tanpa sepengetahuan dan izin dari korban yang mana gambar atau video dirinya diedit kemudian disatukan dalam sebuah video pendek yangnmengandung unsur pornografi. Sehingga fokus pada penelitian ini merupakan perlindungan terhadap korban morphing sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Ni 12 tahun 2022 sebagai pasal yang mengatur terhadap perlindungan hukum bagi korban dalam terwujudnya sistem peradilan yang adil sehingga menjdaikan pasal ini sebagai patokan hukum dalam penulisan karya ilmiah iniKata kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Morphing]]>
<![CDATA[The Role of UK Communities and Leadership in Tackling Female Genital Mutilation ]]>
<![CDATA[Minasari, Arofah]]>;
<![CDATA[Pusparini, Patricia Gita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.265-277
<![CDATA[Female Genital Mutilation is the act of removing part or all of a woman's external genitalia, including the act of injuring a woman's genitals without medical reasons. It is estimated that more than 200 million women have undergone Female Genital Mutilation procedures. This is an international problem and concern. The practice of Female Genital Mutilation in England emerged due to the arrival of immigrants who brought this culture. The efforts made by the British government in dealing with Female Genital Mutilation are by enforcing the law in the form of creating anti-Female Genital Mutilation laws and educating the public through campaigns and community empowerment. This research was created to try to see the role of British communities and leadership in dealing with Female Genital Mutilation using comparative feminist political theory and the concept of women's rights. This research will use a qualitative descriptive research methodology. The results of this research are in the form of political policy analysis using four approaches, namely gender; policy; and welfare states, state feminism, policy implementation and making, women's movements. As well as the emergence of obstacles in handling efforts which are influenced by various factors.]]>
<![CDATA[Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kota Padangsidimpuan ]]>
<![CDATA[Pasaribu, Safran Efendi]]>;
<![CDATA[Parapat, Natalia]]>;
<![CDATA[Telaumbanua, Anita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.80-85
<![CDATA[The District Integrated Administrative Service Program (PATEN) is one form of innovation in improving services to the community. So that it can create good governance. The main elements that must be met for the formation of good governance are through indicators of rule of law, accountability, transparency, professionalism, and participation. This paper aims to analyze the implementation of integrated sub-district administrative services in the aspect of good governance at the Padangsidimpuan Utara District Office, Padangsidimpuan City. The research method used is qualitative research with a descriptive analysis approach. Data collection techniques through observation, interviews, and literature study. The data analysis technique is carried out by reducing the data, presenting the data and then drawing conclusions in the form of data findings to answer the research objectives. The results of the study concluded that the sub-district integrated administrative service program has not been able to improve the public service system to the community in the process of providing fast service because it has not paid attention to aspects of good governance]]>
<![CDATA[Mekanisme dan Ketentuan Pengawasan Keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara Indonesia dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan dan Keamanan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Permata Putra, Adam Rizky]]>;
<![CDATA[Erlangga, Aditya]]>;
<![CDATA[Mahesena, Afial Yudha]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.100-109
<![CDATA[Ketertiban dan keamanan masyarakat adalah prioritas utama bagi suatu negara. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pengawasan keimigrasian di pos lintas batas negara menjadi suatu aspek krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami mekanisme dan ketentuan pengawasan keimigrasian di Pos Lintas Batas Negara Indonesia serta bagaimana hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian di pos lintas batas negara Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penggunaan teknologi modern. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam pengawasan keimigrasian. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pengawasan keimigrasian di pos lintas batas negara dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kebijakan dan implementasi yang efektif dalam pengawasan keimigrasian serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan kesejahteraan negara melalui kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Diharapkan hasil dari jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan keamanan di Indonesia. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi aspek-aspek praktis dalam pelaksanaan mekanisme ini dan dampak jangka panjangnya pada perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Pengalaman Wajib Pajak Dalam Proses Penagihan PBB P2 Dan Strategi Peningkatan Kepatuhan ]]>
<![CDATA[Suwandi, Suwandi]]>;
<![CDATA[Dwi Artha Qairi, Rakhdinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.432-441
<![CDATA[The process of collecting urban and rural land and building tax (PBB P2) is an important aspect of the taxation system in Indonesia. However, taxpayers' experiences in this process can vary, thus affecting their level of tax compliance. Even though the PBB P2 tax plays an important role in regional income, some taxpayers have difficulty understanding the details of the tax owed and the payment procedures. This variation in experience triggers problems in tax compliance. In this context, the research aims to analyze taxpayers' experiences in the PBB P2 tax collection process and identify strategies to increase compliance. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews with several taxpayers and content analysis of programs that have been implemented by the Lamandau Regency Regional Government. The results of the analysis show that there are variations in taxpayer experience in the PBB P2 tax collection process. Strategies to increase compliance include tax education, incentives, improving tax services, transparency in the use of tax funds, and active community participation. The Lamandau Regency Regional Government needs to strengthen tax education programs, optimize incentives, improve tax customer service, encourage transparency in the management of tax funds, and encourage active community participation to increase tax compliance.]]>
<![CDATA[Poda Na Lima Dan Gagasan Hygiene di Padangsidimpuan Abad 19 ]]>
<![CDATA[Riska Khairunnisa Pasaribu]]>;
<![CDATA[Putri Indah Amalia Pasaribu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.24-29
<![CDATA[Dalam tulisan ini menjelaskan mengenai persoalan kampanye Hygiene dalam kaitannya dengan Poda Na Lima. Poda Na Lima merupakan kearifan lokal masyarakat Batak termasuk masyarakat Padangsidimpuan yang berarti lima petuah yang dijadikan landasan pembentukan karakter serta pedoman masyarakat dalam kehidupannya. Higiene sendiri merupakan sebuah pemikiran mengenai pentingnya menyebarluaskan gagasan tentang gaya hidup bersih sejak akhir abad ke-19. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode historis. Metode historis dimulai dari pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan terakhir dituangkan ke dalam bentuk tulisan (historiografi). Higiene mulai menjadi perhatian kebijakan kolonial untuk menjamin kesehatan masyarakat baik pribumi maupun Eropa. Hal ini tidak lepas dari kebutuhan pemerintah kolonial akan adanya tenaga kerja pribumi yang bertubuh sehat serta kuat sebagai jaminan akan produktivitas ekonomi. Pada titik inilah Poda Na Lima dan higiene bertemu. Dalam jurnal ini mencoba menganalisi bagaimana para Dokter menggunakan Poda Na Lima sebagai kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip kebersihan untuk mendukung program Hygiene.]]>
