cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,482 Documents
Pengaruh Budaya Kerja Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat Letsoin, Marthen Fernando; Ohoiwutun, Stanislaus Kostka; Pattimukay, Hengky Virgo Richardo
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.431-438

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya kerja pegawai terhadap pelayanan publik pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat. Populasi yang diambil dalam penelitian ini menggunankan penelitian populasi yaitu dengan menggambil semua data dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 31 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi statistik parametris, yaitu koefisien korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana.  Berdasarkan analisis data yang pengujian hipotesis diketahui bahwa kedua variabel yaitu budaya kerja (X) dan pelayanan publik (Y) mempunyai hubungan yang positif dan cukup kuat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Pengaruh Budaya kerja pegawai terhadap pelayanan publik pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat temasuk dalam kategori cukup. Oleh karena itu budaya kerja yang telah baik sebaiknya dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
Analisis Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Mekanisme Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Noor, Mohammad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.499-505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyerapan aspirasi oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan. Penyerapan aspirasi merupakan tugas konstitusional legislatif untuk mendengar, menerima, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kelemahan seperti kegiatan reses fiktif, sistem pertanggungjawaban yang lemah, serta potensi kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan evaluatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data kebijakan DPD terkait pelaksanaan reses. Data diperoleh dari keputusan DPD, dokumen administrasi, serta observasi terhadap implementasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan kebijakan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyerapan aspirasi masih memiliki banyak kelemahan. Mekanisme lumpsum dalam pendanaan reses membuka peluang manipulasi, sementara pengawasan yang lemah memungkinkan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem kontrol dan pertanggungjawaban untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas penyerapan aspirasi oleh anggota DPD
Evaluation of Government Policy in Protecting Protected Animals in Tesso Nilo National Park, Pelalawan Regency Syaprianto, Syaprianto; Herman, Herman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.539-545

Abstract

This study aimed to know the protection of protected animals in Tesso Nilo National Park, Pelalawan Regency. The Tesso Nilo forest is a habitat for endangered animals, namely the Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae) and the Sumatran elephant (Elephas maximus sumatranus). Sumatran tigers and Sumatran elephants are protected animals. The encroachment of the Tesso Nilo National Park (TNTN) area has long occurred and has been converted into plantations and residential areas. The results of this study indicate that protecting protected animals in Tesso Nilo National Park Pelalawan Regency has been implemented. However, it has not been implemented effectively because there is still poaching, deforestation, and various other activities that can threaten the extinction of these animals. Some of the obstacles faced by the Tesso Nilo National Park Office in protecting protected animals are multidimensional, including internal problems such as limited resources and budgets and external challenges such as habitat destruction, poaching, and conflicts with communities. To overcome these barriers, closer collaboration between the government, conservation agencies, local communities, and the private sector is needed to improve the effectiveness of conserving and managing conservation areas in TNTN.  
Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa di Wilayah Pulau Terluar: Studi Kasus Simeulue Afriandi, Fadli; Afifa, Nur Sukma; Saputri, Elsa; Marlizar, Desi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.470-479

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan limbah kelapa di wilayah pulau terluar yakni Pulau Simeulue. Tulisan ini membahas mengenai permasalahan pengelolaan limbah kelapa di Pulau Simeulue dan bagaimana pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan melihat pengelolaan limbah dari PT. Green Enterprises dan CV. Rezeki Bersama, studi literatur melalui jurnal dan media massa, wawancara melalui informan yang bersangkutan serta pengambilan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kebijakan dengan cukup baik dengan melakukan sosialisasi pemantauan dan pembinaan rutin kepada perusahaan kelapa. Namun sampai saat ini pelaku usaha sering terlambat dalam melakukan pelaporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap enam bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup sehingga mereka tidak mengetahui apakah kegiatan pengelolaan limbah sudah memenuhi standar kelayakan atau belum. Kondisi ini belum ada tindakan berupa penegasan atau pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak melakukan pelaporan setiap enam bulan sekali.
Dampak Eksistensi Kampung Budidaya Ikan Mas Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sibulele Muara Kecamatan Batang Angkola Gajah, Nurhamidah; Lubis, Erwin Syah; Arifana, Arifana; Roito, Endang Lita; Harahap, Harmen; Simamora, Mukti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.506-515

Abstract

Pemberdayaan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk memperkuat kekuasaan dari masyarakat yang mandiri, terutama dari kelompok lemah yang mempunyai ketidak berdayaan. Desa Sibulele Muara, yang terletak di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Meskipun demikian, banyak warga desa yang juga terlibat dalam beternak ikan dengan metode mina padi, maupun dengan kolam. Penelitian ini membahas tentang dampak sosial dan ekonomi dari budidaya Ikan Mas di Desa Sibulele Muara, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Sejak dijuluki sebagai Desa Budidaya Ikan Mas pada tahun 1998, aktivitas ini telah menjadi sumber penghasilan alternatif bagi masyarakat setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode observasi, wawancara mendalam, dan analisis data kualitatif untuk mengeksplorasi dampak dari budidaya Ikan Mas terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya Ikan Mas telah meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat solidaritas sosial. Selain itu, ada peningkatan investasi di sektor perikanan dan stimulasi ekonomi lokal yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa budidaya ikan mas memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat jika dikelola secara berkelanjutan
Koordinasi Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Saroha Marpaung, Ignasius; Maulidiah, Sri
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.546-555

Abstract

Penelitian Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam susunan pemerintah kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah    satu tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertip. Kecamatan Siak Hulu menyoroti desa Buluh Cina dalam program pemberdayaan dari segi pengembangan wisata desa. Untuk mengetahui koordinasi Camat dalam mengupayakan pemberdayaan  masyarakat di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam koordinasi Camat dalam pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penelitian dapat dilakukan dengan metode penelitian yaitu, metode penelitian kualitatif (positivistik). Kesatuan Tindakan dapat disimpulkan bahwa Camat melaksanakan tugasnya dengan baik. Komunikasi dapat disimpulkan Pemberdayaan masyarakat hanya dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan. Disiplin dapat disimpulkan bahwa Camat bergerak dengan aktif sesuai dengan yang di amanatkan oleh undang-undang. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ialah Kurangnya dana untuk pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Kurangnya kreatifitas pantia pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap materi pengembangan pemberdayaan masyarakat. Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan atau proses pemberdayaan masyarakat. Kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam melaksanaan pemberdayaan sesuai dengan ilmu yang telah diberikan dalam sosialisai dan pelatihan.
Peran Regulator Pemerintah Dalam Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Percut Sei Tuan - Deli Serdang Jamaluddin, Yanhar; Sormin, Dinda Cantika; Irwansyah, Irwansyah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.439-447

Abstract

Stunting merupakan suatu permasalahan status gizi kronik pada balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak yaitu tinggi badan tidak sesuai atau kurang dari standar usia anak lainnya. Stunting merupakan masalah Kesehatan yang saat ini banyak terjadi di masyarakat dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama bagi daerah pedesaan yang akses terhadap layanan Kesehatan dan gizi yang memadai masih terbatas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peranan regulator pemerintah dalam penanggulangan stunting di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran regulator telah dijalankan pemerintah dengan benar, karena pemerintah telah membuat regulasi kebijakan Peraturan Bupati No 49 Tahun 2020 berhasil menjalankan kebijakan untuk memandu pelaksanaan upaya penurunan stunting serta adanya program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) guna pencegahan stunting di Kecamatam Percut Sei Tuan.
“Marlojong” Kearifan Lokal Yang Dibenci Tapi Direstui : Analisis Kritis Status Perkawinan Yang Dipaksakan Arifana, Arifana; Sukmana, Oman; Soedarwo, Vina Salviana D.
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.516-524

Abstract

Marlojong adalah tradisi kawin lari dalam masyarakat Batak Angkola yang terjadi ketika pasangan tidak mendapatkan restu keluarga atau menghadapi kendala ekonomi dan adat dalam pernikahan mereka. Praktik ini umumnya dilakukan sebagai jalan keluar bagi pasangan yang tidak dapat memenuhi tuntutan adat, seperti pembayaran mahar yang tinggi atau prosesi pernikahan yang kompleks. Meskipun Marlojong sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan adat, dalam banyak kasus, praktik ini akhirnya mendapat restu setelah dilakukan perundingan keluarga untuk menjaga keharmonisan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis untuk memahami faktor penyebab, persepsi masyarakat, dan dampak sosial Marlojong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab Marlojong adalah penolakan orang tua, beban ekonomi dalam pernikahan adat, serta kehamilan di luar nikah. Masyarakat memiliki pandangan beragam; ada yang menolak karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga, tetapi ada pula yang memandangnya sebagai solusi dari peraturan adat yang ketat. Dampak sosial Marlojong meliputi ketegangan dalam keluarga, stigma sosial, serta potensi ketidakharmonisan rumah tangga. Untuk mengurangi praktik ini, diperlukan komunikasi yang lebih baik antara anak dan orang tua, penyederhanaan biaya pernikahan adat, serta fleksibilitas aturan adat agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman.
Intersectional Analysis of Female Migrants in Indonesia: Case Study of Female Migrant Workers from East Java, 1990-2023 Awara, Sabina Abelia; Rosalinda, Henny
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.448-469

Abstract

This study analyzes the experiences of female migrant workers from East Java from 1990-2023 through an intersectionality approach. This study aims to explore the experience of gender-based discrimination, migrant status, and media representation of the condition of female migrant workers. Primary data were collected through semi-structured interviews with 10 returning female migrant workers. The analysis was carried out using a thematic approach with the help of NVivo software. The results show that gender discrimination, non-procedural status, and cultural stereotypes are the main challenges faced by female migrant workers. Within the intersectionality framework, this research found several new aspects based on the interview findings: 4 new aspects in representation intersectionality, 6 new aspects in political intersectionality, and 7 new aspects in structural intersectionality. Existing policies are not yet fully responsive to their specific needs, while non-procedural pathways often increase the risk of exploitation. This study concludes that reforming the migration governance system with a gender perspective is very important to improve the protection and empowerment of female migrant workers.
Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektifitas Pengelolaan Dana Bos Di Kota Ambon: Studi Kasus Terhadap SMA Di Kota Ambon Pelu, Aditya; Laurens, Samson; Rolobessy, Mike
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.525-532

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan karakteristik pengelola keuangan sekolah terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di enam SMA di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan hasil menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS, sedangkan karakteristik pengelola keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Transparansi dalam pengelolaan dana BOS memastikan keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan. Akuntabilitas, yang mencerminkan pertanggungjawaban atas penggunaan dana, juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS. Sebaliknya, karakteristik pengelola keuangan, seperti tingkat pendidikan, usia, dan gender, tidak memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pendidikan. Temuan ini memberikan rekomendasi bagi sekolah dan pemerintah daerah untuk lebih menekankan pada kebijakan yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS guna mencapai efektivitas yang lebih baik.

Page 64 of 149 | Total Record : 1482