cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 8   9   10   11   12 
PELAKSANAAN GELAR PERKARA BIASA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI POLRESTA PONTIANAK KOTA NIM. A1011131036, SY. MUHAMMAD RIDHO RIZKI MAULUFI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Tahapan Pelaksanaan penyidikan, diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, diantaranya wajib dilakukan gelar perkara biasa oleh penyidik Polri, sebagai upaya penanganan dan pengungkapan suatu tindak pidana. Manajemen Penyidikan Tindak Pidana biasa diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, dan Peraturan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun  2014 Tentang  Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.Penelitian dalam bentuk skripsi ini dilakukan dengan metode pendekatan normatif sosiologis, untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan gelar perkara biasa terhadap tindak pidana dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik polresta Pontianak kota.Proses penyidikan tindak pidana dilakukan Penyidik Polresta Pontianak Kota, telah melakukan gelar perkara biasa sesuai dengan ketentuan gelar perkara biasa, tetapi ada beberapa yang dinilai sebagai hambatan dalam pelaksanaan gelar perkara biasa seperti kurang kesesuaian antara keterangan saksi, tersangka dengan bukti,  dan bukti permulaan yang belum cukup.  Kata Kunci : Penyidik, Tindak Pidana, Pembuktian
UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN KUBU RAYA (Studi di Wilayah Kabupaten Kubu Raya) NIM. A1012141064, EKO NOPRIYANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.157 KB)

Abstract

Kebakaran lahan di Indonesia yang pada tiap tahunnya menyumbang asap akibat dari pembakaran lahan. Hal tersebut membuat pelaksanaan pembangunan mengalami gangguan baik ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Oleh karena itu Pemerintah yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berharap dapat dipedomani dan diharapkan mampu diterapkan dan di implementasikan agar para pemabakar lahan tidak melakukan pembakaran lahanDalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan ancaman hukuman dan denda bagi siapa saja yang dengan senagaja membakar lahan dan, yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) danpaling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).Kepolisian selaku penyidik dalam rangka penegakan hukum diberikan wewenang menindak pelanggar hukum. Pelaku yang melakukan tindak pidana dengan cara membakar lahan. Namun hal tersebut dinilai belum efektif dikarenakan masih adanya beberapa faktor penyebab belum meksimalnya penyidik dalam melakukan penyidikan perkara kebakaran lahan diantaranya masih adanya masyarakat yang membakar lahan dan hutan dengan sengaja, sulitnya menemukan alat bukti baik pelaku atau tersangka maupun saksi dilokasi kebakaran lahan dan hutan, lokasi kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Kubu Raya yang sulit dijangkauNamun upaya yang dilakukan oleh Penyidik Polri bersama dengan instansi terkait bekerjasama dengan instansi lainnya diantaranya melakukan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar, mengoptimalkan kinerja penyidik dalam penyelidikan terhadap perkara kebakaran lahan untuk mendapatkan alat bukti pada perkara kebakaran lahan, meningkatkan saran dan prasarana untuk mempermudah tim penanggulangan kebakaran ke lokasi kebakaran lahan dan hutan.    Kata Kunci : Kebakaran Lahan dan Hutan
STUDI KOMPARATIF HUKUM WARIS ADAT BATAK MANDAILING DENGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK KEWARISAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN. NIM. A1011141206, TIA RACHMADANI HARAHAP
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Adat merupakan suatu pencerminan pada kepribadian suatu bangsa dan merupakan suatu perjalanan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.Rumusan masalah penulis adalah “Bagaimana Perbandingan Hukum Waris Adat Batak Mandailing Dengan Hukum Islam Tentang Hak Kewarisan Anak Laki-Laki Dan Perempuan”.Tujuan penulisan adalah mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan, kelebihan dan kekurangan Hukum Waris Adat Batak Mandailing dengan Hukum Islam, menganalisis tentang pembagian hak kewarisan anak laki-laki dan perempuan.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan hukum normatif.Hasil dari penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum antara hukum Adat Batak Mandailing dan Hukum Islam analisis perbedaan dan persamaan antara kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian hak waris berkemungkinan untuk memperoleh pemberian kasih sayang yang dari pewaris apabila itu disetujui oleh pewaris, tidak ada letak persamaan antara kedua hukum yakni perempuan menurut adat Batak Mandailing dan menurut Hukum Islam keduanya memiliki perbedaan. Dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179/Sip/1961 bahwa dalam pembagian warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan di anggap sama. Hal yang sama dalam praktik pada masyarakat Batak Mandailing di perantauan seperti di Kota Pontianak, tradisi sistem patrilineal yang di anut adat Batak Mandailing tidak menjadi lagi sesuatu yang harus di laksanakan. Kata Kunci : Waris, Hukum Adat Batak Mandailing, Hukum Islam
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK DALAM PENYERTAAN MODAL PADA BANK KALBAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DILIHAT DARI SISI MANFAAT NIM. A1012131096, MUHAMMAD FAJAR RIDWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelengaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah, didukung dana dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan ini, didasarkan atas prinsip pemisahan  kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode yang normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian yang penulis lakukan ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum yang positif. Sifat penelitian adalah deskriptif yang dilakukan adalah dengan menyajikan gambaran lengkap mengenai aturan-aturan penyertaan modal.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka di simpulkan, yaitu pengaturan Tentang Bank Daerah Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah Kota Pontianak, meningkatkan penanganan terhadap sumber-­sumber pendapatan daerah yang masih belum diolah dan belum tergarap sebagai salah satu sumber pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penataan, penyertaan modal dan penguatan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Pontianak. Untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk pendapatan asli daerah, belum ada usaha pengeloaan yang baik terhadap BUMD di Kota Pontianak. Terbukti ketika penulis mendatangi lokasi keempat BUMD ternyata hanya ada satu BUMD yang beroperasi. Pengeloaan BUMD di Kota Pontianak tidak berasaskan seperti yang penulis jelaskan di atas. BUMD Kota Pontianak selama kurang lebih satu tahun berjalan ini belum memenuhi asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Kata Kunci : BUMN, Kebijakan Pemerintah, Otonomi Daerah
PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT INVESTASI BIASA DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK KALIMANTAN BARAT CABANG FLAMBOYAN NIM. A1011141117, ABDUL MALIK AZIZ
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Bank Kalbar merupakan bank yang mempunyai cakupan jaringan yang luas di Kalimantan Barat bahkan memiliki cabang di ibu kota (Jakarta) serta memiliki cabang-cabang diberbagai daerah Kalimantan Barat. Salah satu cabang yang berada di Kalimantan Barat adalah Bank Kalbar cabang Flamboyan yang berada di jalan Gajah Mada, Pontianak. Sebagai lembaga yang salah satu fungsi sebagai penyedia dana yang memberikan manfaat dalam pembangunan, yaitu berupa fasilitas Kredit Investasi Biasa.Sebelum mengambil kredit investasi biasa ini debitur harus memenuhi persyaratan dan menyetujui perjanjian kredit yang telah ditentukan oleh Bank Kalbar yang dibuat secara tertulis, dimaksudkan agar para pihak dapat mengetahui secara jelas mengenai hak dan  kewajibannya masing-masing. Salah satu persyaratan pada kredit investasi biasa pada PT Bank Kalbar Cabang Flamboyan yakni adanya kewajiban bagi debitur untuk menyerahkan barang jaminan pokok dan jaminan tambahan. Dan bagi debitur yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya berupa terlambat mengangsur pinjaman kreditnya maka debitur tersebut sudah dapat dikatakan wanprestasi.Adapun yang menjadi rumusan masalah pada skripsi ini, yaitu: “Bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilakukan PT. Bank Kalimantan Barat Cabang Flamboyan terhadap debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit investasi biasa dengan jaminan hak tanggungan”. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, yaitu suatu gejala empiris yang didapat diamati dalam kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak yang telah disepakati bersama ternyata masih ada debitur yang tidak melaksanakan kewajiban berupa lalai/macet dalam mengangsur pinjaman kreditnya. Faktor yang menyebabkan debitur PT Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak macet dalam mengangsur pinjaman kreditnya yaitu dikarenakan usaha yang dibiayai mengalami kemunduran, manajemen usaha yang kurang baik dan penyalahgunaan pinjaman yang tidak sesuai peruntukannya. Bahwa akibat hukum bagi debitur yang macet atau lalai dalam mengangsur pinjaman kredit pada PT Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak yaitu  dikenakan sanksi berupa denda dan juga ada debitur yang diberikan sanksi berupa ganti rugi.Upaya yang dilakukan PT Bank Kalbar Cabang Flamboyan Pontianak terhadap debitur yang macet yaitu melaporkan debitur tidak lancar atau macet untuk laporan bank, kemudian melakukan penagihan secara terus-menurus, dan melakukan penjadwalan kembali. Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet.
PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN DALAM HAL IMPLEMENTASI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 NIM. A1011131173, NUR ADE KURNIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pasal 39 ayat (1) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Pasal 42 mengenai perpanjangan IMTA diterbitkan oleh Direktur, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 45 bahwa dinas yang dimaksud adalah PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.Rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan dalam hal implementasi IMTA oleh dinas tenaga kerja Provinsi Kalimantan Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas pengawasan ketenagakerjaan.Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan sumber data yang digunakan adalah data primer berupa peraturan Perundang-undangan dan data dari lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat mengenai Implementasi IMTA yang dilaksanakan oleh perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing, beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan adalah:1) Tidak adanya anggaran khusus untuk operasional pengawas ketenagakerjaan yang turun ke lapangan. 2)Kurangnya dana yang diberikan pemerintah untuk pengawas ketenagakerjaan  yang turun ke lapangan. 3)Sarana dan prasarana belum mendukung 4)Kurangnya SDM atau jumlah pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat 5)Kurangnya kerjasama dari pihak perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing 6)Kurangnya koordinasi antara kantor Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat dengan Kantor Imigrasi Provinsi Kalimantan Barat.Untuk mengatasi masalah yang menghambat proses pengawasan, Disnakertrans Provinsi Kalimantan Barat melakukan upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap perusahaan dalam hal implementasi IMTA adalah dengan melakukan pelatihan lebih intens kepada pegawai pengawas (Binwasnaker) dengan mengadakan diklat secara berkala untuk meningkatkan kualitas pengawas ketenagakerjaan, menambah kuantitas pegawai pengawas setiap tahunnya agar sesuai dengn jumlah perusahaan yang harus diawasi, memasukkan anggaran dana alokasi khusus untuk operasional pengawas ketenagakerjaan. Kata kunci: Pengawasan, Tenaga Kerja Asing
ONRECHTMATIGEDAAD PEMILIK BANGUNAN PADA GARIS SEMPADAN SUNGAI PAWAN DI KAWASAN LINDUNG KELURAHAN KANTOR KECAMATAN DELTA PAWAN KABUPATEN KETAPANG NIM. A01107163, VERA APRILIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan pendirian bangunan pada garis sempadan oleh pemilik bangunan di bantaran sungai Pawan, mengungkapkan faktor penyebab pemilik bangunan mendirikan bangunan pada garis sempadan / bantaran sungai Pawan dalam hubungannya dengan larangan pendirian bangunan pada bantaran Sungai Pawan, akibat hukum bagi pemilik bangunan yang mendirikan bangunan, serta langkah hukum yang dilakukan pejabat yang berwenang dalam menanggulangi masalah pelanggaran hukum terhadap pemilik bangunan di bantaran Sungai Pawan yang  mendirikan bangunan pada garis Sempadan sungai yang merupakan daerah kawasan lindung.Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan.Penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar fungsi sungai termasuk danau dan waduk tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya, agar kegiatan pemanfaatan air dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai dan agar daya rusak terhadap air sungai dan lingkungannya dapat dibatasi. Dengan adanya penetapan garis sempadan sungai tersebut, maka setiap warga masyarakat yang akan membangun rumah disepanjang pinggir sungai, khususnya bangunan permanen untuk hunian wajib didirikan diluar daerah sempadan sungai artinya jarak antara bangunan dan sungai berjarak 15 meter dihitung dari tepi sungai. Hal ini dimaksudkan agar limbah-limbah yang dihasilkan dari bangunan-bangunan peru99mahan tersebut tidak langsung jatuh dan mengalir ke dalam sungai sehingga sungai terhindar dari pencemaran. Faktor penyebab pemilik bangunan mendirikan bangunan disekitar bantaran Sungai Pawan di kawasan lindung di karenakan bangunan yang mereka tempati merupakan warisan turun temurun dan kurangnya sosialisasi mengenai ketentuan tata guna tanah dan peraturan mengenai hal tersebut belum sampai kepada masyarakat. Oleh karena itu tindakan tegas terhadap pemilik bangunan yang bangunannya telah masuk pada bantaran sungai pawan hanya berupa peringatan dan teguran saja sebagai upaya dari instansi yang berwenang untuk memperingatkan pemilik bangunan bahwa perbuatan mendirikan bangunan pada garis sempadan sungai telah melanggar ketentuanPenelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui studi dokumen baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan arsip Teknik analisa data adalah teknik analisis kualitatif. Kata kunci : Onrechtmatigedaad, Pemilik Bangunan, Sempadan Sungai
UPAYA PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI PADA KREDIT UNION KHATULISTIWA BAKTI KANTOR PELAYANAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1012131175, PAULUS SAMSIUS SAKANDAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Koperasi merupakan suatu bentuk usaha ekonomi yang bersifat sosial karena berdasarkan pada asas kekeluargaan yang mengutamakan pada peningkatan kesejahteraan anggotanya. Pada Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti Kantor Pelayanan Kubu dalam pemberian pinjaman kepada para anggotanya dengan suatu perjanjian tertulis yang terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang diharuskan oleh pihak Credit Union Khatulistiwa Bakti sebagai langkah awal untuk mengatisipasi terjadinya kelalaian dalam pengembalian pinjaman oleh anggotanyaAdapun hak pemberi pinjaman adalah menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian dan memberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian. Sedangkan hak penerima pinjaman  yaitu berhak menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang telah dicantumkan dalam perjanjian.Berdasarkan pada masalah tersebut, maka  yang menjadi permasalahannya adalah: “Bagaimana upaya penyelesaian debitur wanprestasi pada Credit Union Khatulistiwa  Bakti  kantor  pelayanan  Kubu Kabupaten  Kubu  Raya ?”.            Adapun  upaya yang dilakukan oleh pihak Credit Union untuk menutupi pinjaman anggota yang bermasalah dengan menarik semua simpanan/tabungan anggota yang bersangkutan yang dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman itu sendiri sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam surat perjanjian.Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagai mana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ialah meneliti bagaimana perilaku orang dalam  hubungan hidup di  masyarakat.Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk  menggambarkan  keadaan yang ada dengan mempergunakan penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana  adanya  pada  saat  penelitian  ini  dilakuka. Kata Kunci : Credit Union, Wanprestasi
WANPRESTASI PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN JASA PENYEDIAAN KATERING TERHADAP PEMILIK FARIDA KATERING DI KOTA PONTIANAK NIM. A01109132, MUHAMMAD FADDLY DAMANIK
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Bisnis kuliner pada saat ini semakin banyak digeluti oleh masyarakat. Hal ini pula yang mendorong munculnya para pelaku usaha dalam penyediaan jasa makanan salah satunya adalah Farida katering. Jasa penyediaan katering adalah usaha jasa yang melayani pesanan makanan. Pengusaha katering melayani permintaan penyediaan konsumsi untuk berbagai macam acara. Perjanjian jasa penyediaan katering didahului dengan cara pengguna jasa mendatangi pihak Farida katering, sebelum mengadakan perjanjian untuk menggunakan jasa penyediaan katering kedua belah pihak mengadakan pembicaraan mengenai Hal-hal pokok dalam jasa penyediaan Katering tersebut.Hal-hal yang dibicarakan antara lain mengenai harga yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa dan mengenai cara pembayaran ketika sudah mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak barulah terjadi perjanjian yang mengikat keduanya dan menimbulkan Hak Dan kewajiban.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan secara deskriptif analisis, dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian menganalisa fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan.Dalam perjanjian yang telah disepakati antara pemilik farida Katering dengan pengguna jasa Katering terdapat suatu ketentuan tentang masalah pembayaran, dan dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa pengguna jasa wajib memberikan DP atau uang muka sebagai tanda bahwa mereka telah sepakat mengikatkan diri pada suatu perjanjian, sisa pembayaran dibayar paling lambat satu minggu setelah Katering diterima Oleh pengguna Jasa, pengguna jasa harus melakukan sisa pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun dalam prakteknya masih ada pengguna jasa yang belum membayar sisa pembayaran sesuai dengan kesepakatan perbuatan pengguna jasa tersebut dapat dikatakan telah melakukan Wanprestasi. akibat hukum dari perbuatan pengguna jasa yang terlambat memberikan sisa pembayaran adalah pengguna jasa mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik farida katering dengan membayar denda keterlambatan. Atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengguna jasa pihak pemilik farida katering telah melakukan upaya, yaitu memberikan peringatan kepada pengguna jasa catering untuk melakukan sisa pembayaran yang sudah menjadi kewajibannya Keyword: Perjanjian Penyediaan Jasa, Pengguna Jasa, Wanprestasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA SEPIHAK DALAM KONTRAK BAKU E-COMMERCE NIM. A1012141045, MONA LAUVENIA RUSMALIA BORU SITORUS
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Internet telah menjadi alat komunikasi terpopuler saat ini. Berbagai lapisan masyarakat telah menikmati manfaat keberadaan internet yang sangat mengagumkan apalagi ditinjau dari efisiensi waktu dan biaya: cepat dan murah. Teknologi informatika melalui internet telah mempengaruhi kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik yang dikenal dengan istilah ecommerce. Lahirnya e-commerce tidak saja karena perkembangan teknologi namun juga karena tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis dalam memilih produk dan jasa.Salah satu kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berkembang cukup pesat yakni dibidang transaksi perdagangan yang dikenal dengan Electronic Commerce (E-commerce). Electronic Commerce (e-commerce) adalah system perdagangan global yang menampung sebagian besar aktivitas bisnis dengan menggunakan media informasi elektronik (yaitu EDI (Elektronik Data Integrasi), E-mail, EBB (Electronic Bulletin Board), EFT (Electronic Funds Transfer), Internet, WWW (World Wide Web) atau teknologi jaringan lainnya, telepon, telex, telegram, fax, telekopi serta teknologi elektronik lainnya) untuk sarana hubungan-hubungan kontraktual ataupun bukan kontraktual, dalam penyediaan barang, jasa atau pengambil-alihan hak.Sebagaimana yang diketahui bahwa ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang terkait dengan keabsahan kontrak dan instrumen hukum yang dapat melindungi konsumen dari transaksi e-commerce yang mencantumkan klausul sepihak.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yakni sistem hukum terbuka dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang selanjutnya disebut sebagai asas kebebasan berkontrak, telah memberikan landasan hukum untuk memberikan kedudukan kedua belah pihak pada posisi sama kuat pada perjanjian baku dalam transaksi elektronik. Dengan demikian bila ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia perjanjian melalui media elektronik sama-sama mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian secara konvensional. Kata Kunci        : Perlindungan Konsumen, Klausula Sepihak, Kontrak Baku E-Commerce

Page 10 of 309 | Total Record : 3081

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue