cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,190 Documents
 112   113   114   115   116 
KEWAJIBAN PELANGGAN TERHADAP DISTRIBUTOR DALAM PEMBELIAN BOLA LAMPU MERK CHIYODA YANG DILAKUKAN SECARA PESANAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012131137, DEPRIADI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul Skripsi : “KEWAJIBAN PELANGGAN TERHADAP DISTRIBUTOR  DALAM PEMBELIAN BOLA LAMPU MERK CHIYODA YANG DILAKUKAN SECARA PESANAN DI KOTA PONTIANAK”, dan rumusan masalah adalah ““Apakah Pelanggan Telah Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Distributor Dalam Pembelian Bola Lampu Merk Chyoda Sesuai  Yang Telah Diperjanjikan ?”. dan tujuan penelitian ini adalah Pertama:  untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban pihak pelanggan untuk membayar uang sisa harga jumlah pesanan bola lampu merk Chyoda terhadap Distributor lampu merk Chyoda, kedua untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan pihak Pelanggan bola lampu merk Chyoda tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar  uang sisa harga jumlah pesanan bola lampu merk Chyoda terhadap Distributor lampu merk Chyoda, ketiga Untuk mengetahui akibat hukum pihak pelanggan bola lampu merk Chyoda tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sisa harga jumlah pesanan bola lampu merk Chyoda terhadap Distributor lampu merk Chyoda, keempat Untuk mengungkapkan upaya yang dapat ditempuh oleh pihak Distributor lampu merk Chyoda terhadap pihak pelanggan bola lampu merk Chyoda tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sisa harga jumlah pesanan bola lampu merk Chyoda. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat Deskriptif yaitu memberikan gambaran suatu kejadian yang terjadi secara jelas dan terperinci tentang penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bola lampu merk chiyoda dan hasil penelitian ini adalah: Pertama: Bahwa  dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bola lampu merk Chiyoda ini ternyata masih ada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya khususnya tidak membayar 50% sisa harga sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, kedua bahwa faktor yang menyebabkan pelanggan tidak membayar harga pembelian sesuai dengan tenggang waktu tersebut antara lain disebabkan oleh karena lupa, dan karena ada keperluan lain yang lebih mendesak untuk dipenuhi terlebih dahulu serta disebabkan karena mereka tidak mempunyai uang pada saat itu, ketiga bahwa akibat hukum pihak pelanggan bola lampu merk Chyoda tidak memenuhi kewajibannya membayar uang sisa harga jumlah pesanan bola lampu merk Chyoda terhadap Distributor lampu merk Chyoda adalah membayar ganti rugi, keempat.     Bahwa upaya pelenyelesaian yang dilakukan pihak Distributor lampu merk Chyoda terhadap pihak pelanggan bola lampu merk Chyoda tidak memenuhi kewajibannya adalah penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan dan tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan guna meneguhkan haknya. Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli Lampu Merk Chyoda, Wanprestasi 
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP WARGA BINAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PERATUTAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1999 DI LAPAS KLAS IIA PONTIANAK NIM. A11112171, M. ANDIKA EKA PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi-sanksi lainnya. Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.  Walaupun sudah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sebagai warga binaan, tentunya juga diberikan hak-hak diantaranya mendapat hak Pembebasan Bersyarat. Pembebasan bersyarat akan diberikan apabila warga binaan dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik persyaratan administratif maupun persyaratan lainnya. Tujuan dari diberikannya pembebasan bersyarat adalah untuk memenuhi dan memberikan hak dari warga binaan yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman serta telah memenuhi persyaratan baik syarat substantif maupun syarat administratif agar dapat kembali ke dalam lingkungan hidup bermasyarakat dengan telah mendapat bekal dan pengetahuan selama mendapat bimbingan dari Lembaga Pemasyarakatan, dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dengan sendirinya tidak semua warga binaan mendapatkan haknya untuk diberikan pembebasan bersyarat. Permasalahan yang dihadapi adalah karena diantara warga binaan tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Keberadaan keluarga yang jauh sehingga tidak dapat dijadikan sebagai penjamin dan bertanggungjawab bahwa warga binaan tidak akan mengulangi perbuatannya dan memperbaiki sikap setelah berada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalaui wawancara dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan analisis data secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana setelah dua pertiga dari masa pidananya, dimana dua pertiga ini sekurang-kurangnya adalah selama sem bilan bulan.  Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat  setiap pidana yang diajukan mendapatkan pembebasan bersyarat haruslah  memenuhi syarat substantif dan juga syarat adminstrarif selain itu juga narapidana atau warga binaan harus mendapatkan penjaminan dari pihak keluarga. Karena syarat yang harus dipenuhi terkadang tidak dapat dipenuhi oleh warga  binaan sehingga menjadi kendala bagi narapidana atau warga binaan untuk memperoleh haknya mendapatkan pembebasan bersyarat.Kata Kunci: Pembebasan bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan
ANALISIS YURIDIS KELUHAN KONSUMEN PEMAKAIAN PRODUK KECANTIKAN BERDASARKAN PERSFEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A1012171205, ANDI FEBRIZAL PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Keluhan Konsumen Pemakaian Produk Kecantikan Berdasarkan Persfektif Hukum Perlindungan  Konsumen”, bertujuan Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap keluhan  konsumen pemakaian produk kecantikan ditinjau dari perspektif hukum perlindungan kosumen. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab belum ditanggapi keluhan  konsumen pemakaian produk kecantikan ditinjau dari perspektif hukum perlindungan kosumen. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap terhadap keluhan atas pemakaian produk kecantikan ditinjau dari perspektif hukum perlindungan kosumenPenelitian ini  dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhirBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap keluhan  konsumen pemakaian produk kecantikan ditinjau dari perspektif hukum perlindungan kosumen belum dilaksanakan sebagaimana amanat dari UUPK hal ini dikarenakan masih terdapat kosmetik baik buatan dalam negeri maupun luar negeri yang dijual oleh pelaku usaha yang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi konsumen sehingga rasa aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk barang belum dirasakan sepenuhnya oleh konsumen. Bahwa faktor-faktor penyebab belum ditanggapi keluhan konsumen pemakaian produk kecantikan ditinjau dari perspektif hukum perlindungan kosumen dikarenakan berbagai faktor penyebab diantaranya adanya keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga melakukan berbagai cara. Dengan memalsukan produk, yang dillakukan dengan memproduksi barang dengan merek yang sudah terkenal di masyarakat dan dipasarkan seolah-olah produk tersebut asli. Hal ini selain merugikan pelaku usaha pemilik merek juga merugikan konsumen karena kualitas produk tidak sama dengan produk asli. Serta kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha dan kurang hati-hatinya konsumen dalam membeli produk kosmetika. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap terhadap keluhan atas pemakaian produk kecantikan ditinjau dari perspektif hukum perlindungan kosumen adalah dengan melakukan upaya memberikan laporan atas kerugian yang diakibatkan penggunaan produk kosmetika yang tidak aman tersebut untuk mendapatkan penggantian dengan cara negosiasi dan musyawarah sebagai salah satu pilihan menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar utama bagi masyarakat Indonesia.  Kata Kunci : Analisis Keluhan, Konsumen, Kosmetika, Perlindungan 
KEWAJIBAN PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK AL-MADANI PONTIANAK UNTUK MENYETOR UANG SUMBANGAN GEDUNG PADA PENGURUS YAYASAN AL-MADANI SYARIF ABDURRAHMAN PONTIANAK NIM. A1012141008, DIAN PRIHATNA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah atau lahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keberadaan manusia. Kepemilikan hak atas tanah menjadi penting dalam berbagai kegiatan guna menunjang perekonomian. Sehingga keberadaan tanah/lahan memberikan fungsi strategis bagi sektor pengembangan perekonomian masyarakat. Sehingga bagi mereka yang membutuhkan keberadaan tanah/lahan akan berusaha untuk memiliki baik itu secara tetap, maupun secara sementara seperti sewa menyewa, sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. hanya saja dalam hubungan hukum peristiwa sewa menyewa tersebut terjadi masalah di mana penyewa pekarangan melakukan wanprestasi berupa tidak membayar uang sewa tepat pada waktunya kepada pemilik pekarangan. Dengan demikian tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pemilik pekarangan. Sehingga muncul persoalan hukum dan perlu cara penyelesaian terbaik dan manusiawi guna mengatasi masalah wanprestasi dalam hal perjanjian sewa menyewa pekarangan. Metode Penelitian : Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Bentuk penelitian adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Rumusan Masalah : Apakah Penyewa Pekarangan Telah Melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa Pekarangan Dengan Pihak Pemilik Di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Sesuai Dengan Perjanjian? Tujuan Penelitian : (1) Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pekarangan di Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak. (2) Untuk mengungkapkan faktor penyebab pihak penyewa pekarangan melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa pekarangan.(3) Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak penyewa pekarangan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa pekarangan.(4) Untuk mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh pemilik pekarangan terhadap pihak penyewa yang wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa pekarangan. Sedangkan teknik dan alat pengumpul data adalah dengan komunikasi langsung dan tidak langsung serta dengan populasi dan sampel. Hasil Penelitian : Bahwa pihak penyewa pekarangan tidak memenuhi kewajiban membayar uang sewa pekarangan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian sewa menyewa pekarangan, antara pihak penyewa dengan pemilik pekarangan. Bahwa faktor yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban untuk membayar uang sewa tepat waktu adalah penyewa sebagai pelaku usaha melakukan pemutaran modal, guna meningkatkan pendapatan. Bahwa akibat hukum terhadap pihak penyewa yang tidak memenuhi kewajibannya adalah pemenuhan kewajiban membayar uang sewa pekarangan yang masih terhutang. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak pemilik pekarangan terhadap pelaku usaha kuliner selaku pihak penyewa pekarangan yang tidak memenuhi kewajibannya adalah penyelesaian secara damai dan kekeluargaan.Keywords : Perjanjian, Pekarangan, Sewa Menyewa.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA LUXURY LAUNDRY ATAS KERUGIAN PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN JASA DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA NIM. A1011141134, CELSI PUTRI AUDINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan ganti rugi oleh pelaku usaha terhadap pengguna jasa,untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak dapat melaksanakan ganti rugi,untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ganti rugi,untuk mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh pengguna jasa yang belum mendapatkan ganti rugi oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif.Hasil penelitian yang dicapai,pelaku usaha Luxury Laundry tidak melakukan ganti rugi kepada pengguna jasa,ini dapat dikatakan bahwa pelaku usaha telah melakukan wanprestasi. Upaya yang dilakukan pelaku usaha dalam melaksanakan ganti rugi adalah dengan melakukan musyawarah.Kata Kunci : Ganti Rugi,Tanggung Jawab,Usaha Laundry
KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR DENDA KETERLAMBATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KANTOR SAMSAT WILAYAH II SIANTAN) NIM. A1012161066, SUCI FEBRI DATA WAYANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Kewajiban Wajib Pajak Membayar Denda  Keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi   Kasus Di Kantor Samsat  Wilayah Ii Siantan) ”bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban wajib pajak membayar denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor di Samsat Wilayah II Siantan.Untuk mengungkapkan faktor penyebab wajib pajak terlambat membayar denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor di Samsat Wilayah II Siantan. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Samsat Wilayah II atas keterlambatan wajib pajak membayar denda pajak kendaraan bermotor.Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa pelaksanaan kewajiban wajib pajak membayar denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor di Samsat Wilayah II Siantan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan masih terdapat tunggakan pembayaran denda kewajiban pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 sebesar 173,41 % dan tahun 2019 sebesar 156,21 % hal ini mengakibatkan kewajiban sebagai wajib pajak belum dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh wajib pajak, sehingga kewajiban wajib pajak kendaraan bermotor belum dilaksanakan dengan baik. Bahwa faktor penyebab wajib pajak terlambat membayar denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor di Samsat Wilayah II Siantan dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang sulit dikarenakan banyaknya wajib pajak yang kehilangan pekerjaan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan kewajiban membayar pajak tepat pada waktunya sehingga wajib pajak terkena denda atas pajak yang harus dibayarkan serta lemahnya penegakan hukum terhadap para wajib pajak yang terlambat membayar pajak menjadi faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak yang sering terlambat membayar kewajiban pajaknya. Bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Kantor Samsat Wilayah II atas keterlambatan wajib pajak membayar denda pajak kendaraan bermotor adalah dengan memberikan peninggkatan pelayanan kepada wajib pajak, memberikan kelonggaran waktu selama satu tahun kedepan atas keterlambatan pembayaran denda bahkan pihak Pemerintah Daerah juga melalukan upaya pemutihan terhadap pajak yang harus dibayarkan pasa saat atau moment tertentu. Kata Kunci : Kewajiban Wajib Pajak, Membayar, Denda , Kendaraan Bermotor
PELAKSANAAN TERA/ TERA ULANG OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT). METROLOGI LEGAL KOTA PONTIANAK DI PASAR KEMUNING DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBENARAN TIMBANGAN BUKAN OTOMATIS (TIMBANGAN PEGAS) NIM. A1012171083, SYAMSUDIN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu kebijakan pemerintah adalah melakukan tindakan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapanya melalui Balai Metrologi terhadap para pedagang di pasar-pasar tradisional termasuk dipasar Kemuning Kota Pontianak. Karena banyaknya keluhan-keluhan dari konsumen yang berbelanja dipasar Kemuning Kota Pontianak yang merasa dirugikan atas berkurangnya barang yang dibeli karena berat pada timbangan yang digunakan pedagang tidak sesuai dengan berat yang sebenarnya. Dan banyaknya pedagang-pedagang yang memakai timbangan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah “Apa dasar pelaksanaan tera/ tera ulang UPT. Metrologi Legal Kota Pontianak di Pasar Kemuning dalam mewujudkan Perlindungan Konsumen terhadap kebenaran timbangan bukan otomatis (timbangan pegas)?”Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dengan berbagai aspek seperti teori, sejarah, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan ketentuan mengikat suatu perundangan.Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil Bahwa peran metrologi dalam menjamin hak masyarakat atau konsumen dalam sifat ukuran, timbangan, besaran sangat di perlukan dan telah di laksanakan setiap tahunnya. Selain itu di perlukan juga laporan dan peran serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk melaporkan jika terjadi kecurangan atau hal- hal yang melanggar aturan terkait penggunaan timbangan pegas khususnya di wilayah Kota Pontianak. Kata kunci :  tera/ tera ulang, metrologi, konsumen.
ANALISA YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN PONTIANAK DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor 870/Pid.Sus/2018/Pn.Ptk). NIM. A1011131280, FAUZAN AZMI SIREGAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang yang memiliki unsur tindak pidana asal dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan: 870/Pid.Sus/2018/PN.Ptk.Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku- buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet yang relevan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menerangkan ;1). Berdasarkan keterangan faktafakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optic atau alat yang serupa optic dan dokumen serta barang bukti, dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu sama lain maka terdakwa memang dinyatakan bersalah melakukan pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 ayat 2 (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 2).Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang didasarkan penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu latar belakang terpidana apakah sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum pernah melakukan tindak pidana. Hakim juga harus memperhatikan bahwa perbuatan terdakwa apakah meresahkan masyarakat selain itu v 6 dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang harus diperhatikan hal- hal memberatkan dan meringankan terdakwa serta tujuan pemidanaan itu juga harus dalam putusan. Misalnya pertimbangan kepada terpidana kasus tindak pidana pencucian uang yang mana telah terbukti melakukan tindak pidana asala,akan tetapi di dakwa hanya dengan satu putusan pemidanaan. Kata kunci:Tindak Pidana Pencucian Uang,Tentang kekuasaan hakim
PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PENGGUNA GLOBAL POSITIONING SYSTEM PENGEMUDI OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011151175, ARIF KURNIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap pengemudi Ojek Online yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan GPS saat berkendara, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap pengemudi Ojek Online yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan GPS saat berkendara, untuk mengetahui upaya menanggulangi pelanggaran oleh aparat kepolisian terhadap pengemudi Ojek Online yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan GPS saat berkendara, untuk mendapatkan data dan informasi oleh aparat kepolisian dan pengemudi Ojek Online. Adapun rumusan masalah yaitu “ Mengapa Penegakan Hukum Tidak Dilakukan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pengemudi Ojek Online Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pontianak ?. “      Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data yang digunakan metode penelitian empiris adalah data primer dan data sekunder dimana data primer didapatkan dengan melakukan wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pontianak dan melalui angket yang disebar kepada responden yakni masyarakat, anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pontianak dan pengemudi Ojek Online serta data sekunder yang menggunakan analisis kualitatif guna mendapatkan data-data berupa pemaparan yang didapatkan dari penelitian.      Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap pengemudi Ojek Online yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas terkait penggunaan GPS saat berkendara di Kota Pontianak belum ditegakkan dengan maksimal dikarenakan adanya toleransi dari aparat penegak hukum, kurangnya personil aparat di lapangan serta kurang dilakukannya operasi lalu lintas atau razia secara rutin yang ditambah dengan kurangnya kesadaran hukum oleh pengemudi. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penggunaan GPS, Ojek Online, Lalu Lintas
PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS DEMONSTRASI DI KOTA PONTIANAK) NIM. A1011141158, MARIA ASNAT SINERI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia memberikan perlindungan dalam hak-hak bagi warga negaranya didalam menyampaikan pendapatnya di muka umum hal itu selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan fundamental negara dan Undang-Undang terkait. Hak- hak tersebut diberikan oleh negara sebagai pemenuhan dari ciri negara demokrasi di IndonesiaDidalam penyampaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat tak ayal dibarengi dengan terjadinya tindakan-tindakan yang tidak terpuji / anarkis. Hal itu serupa dengan kasus yang terjadi di Kota Pontianak, terkait dengan tidak diterimanya hasil penetapan Presiden dan Wakil Presiden yang membuat unjuk rasa yang terjadi di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak menjadi tindakan yang anarkis dan tidak terpuji sehingga aksi unjuk rasa yang dilakukan berubah menjadi tidakan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum.            Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kerusuhan terkait Penetapan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak Tahun 2019 “ adapun permasalahan dari penelitian ini ialah untuk mencari sebab tidak dilakukan penegakan hukum secara maksimal terhadap tindak pidana  kerusuhan terkait penetapan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Pontianak Timur “.Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitiannya Deskriptif Analisis, dalam hal ini terjadinya kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum merupakan suatu tindak pidana yang harus diberikan pertanggungjawaban secara hukum pidana            Adapun hasil penelitian terhadap penulisan ini ialah adanya penyelesaian hukum pidana diluar peradilan pidana sehingga seseorang yang telah ditetapkan menjadi tersangka tidak dilanjutkan proses ajudikasinya dengan adanya perdamaian yang dilakukan. Kata Kunci : Pelaku , Kerusuhan, Pengrusakan, Penegakan Hukum

Page 114 of 319 | Total Record : 3190

 112   113   114   115   116 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue