cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 26   27   28   29   30 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA RODA 4 YANG TIDAK MENGUNAKAN SABUK PENGAMAN SESUAI DENGAN UNDANG -UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 57 AYAT 3 DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012141130, ARIO ROBERTO SI RINGO RINGO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa. Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan masing-masing menginginkan supaya kepentingan tersebut terpenuhi. Dipenuhinya suatu kepentingan biasanya menuntut pemenuhan kepentingan yang lain sehingga kepuasan setiap orang mustahil bisa tercapai.Upaya menjaga keutuhan sistem dari adanya berbagai gejolak yang diakibatkan perselisihan kepentingan membutuhkan pranata Negara sebagai pihak yang mengatur, menyesuaikan dan menentukan prioritas bagi.Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi di beri tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata kunci :Penegakan Hukum, Roda Empat, Sabuk Pengaman 
PERLINDUNGAN HAK CIPTA SINEMATOGRAFI (CINEMATOGRAPHY) INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN INDONESIA SELAKU ANGGOTA KONVENSI BERNE 1886 TENTANG PERLINDUNGAN KARYA SENI DAN SASTRA (BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS) NIM. A1011131134, DYAH SRI UTAMI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas Konvensi Berne 1886 tentang perlindungan karya seni dan sastra dan kaitan negara Indonesia sebagai salah satu anggota nya, mengenai perlindungan hak cipta sinematografi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak cipta sinematografi di Indonesia baik secara hukum nasional maupun internasional.                Penelitian ini merupakan, penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi) kepustakaan atau juga disebut dengan penelitian dokrinal. Penulisan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan.                Penelitian ini menyimpulkan bahwa Konvensi Berne 1886 tentang perlindungan karya seni dan sastra menjadi salah satu bentuk dari pengaturan hak cipta sinematografi, dalam pasal 2 ayat 1 memuat perlindungan karya sinematografi. Indonesia dalam melaksanakan amanatnya sebagai anggota, telah mengeluarkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan baik yang berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lainnya. Namun, dari beberapa dari pengaturan yang telah di keluarkan dan disepakati Indonesia masih ditemukan adanya kekurangan dan kelemahan, sehingga memerlukan adanya revisi terhadap peraturan tersebut. Kekurangan adalah masih diperlukan peraturan yang lebih spesifik, sedangkan kelemahan adalah penegakan atau pelaksanaan nya masih dirasa belum cukup. Begitu juga dalam Perjanjian Internasional , masih perlu ditingkatkan  mengingat semakin hari perkembangan masalah hak cipta meningkat, terlebih dalam perlindungan hak cipta sinematografi. Kata Kunci : Konvensi Berne 1886, Hak Cipta, Perlindungan Sinematografi Indonesia
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TRANSMART CARREFOURTERHADAP PEMILIK MAKANAN KEMASAN YANG RUSAK AKIBAT KELALAIAN PRAMUNIAGA BAGIAN PENITIPAN BARANG DI KABUPATEN KUBU RAYA. NIM. A1011141131, DEDI BARYANSAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Perjanjian antara Pemilik makanan kemasan selaku pihak Penitip dengan Pengusaha Transmart Carrefour Kabupaten Kubu Raya adalah perjanjian timbal balik, yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Pengusaha Transmart Carrefour Kabupaten Kubu Raya yang merupakan penerima jasa penitipan barang dan dalam  kewajibannya menjaga dan memelihara barang titipan dalam hal ini titipan makanan kemasan. Perjanjian jasa penitipan barang ini dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak adapun hasil dari penjualan makanan kemasan yang dititipkan tersebut pihak Transmart Carrefour Kabupaten Kubu Raya mendapatkan fee atau upah dari pihak Penitip Makanan Kemasan dengan potongan jasa tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Tetapi sebaliknya apa yang terjadi dilapangan, pihak Pramuniaga pada bagian penitipan barang  yang ada di Transmart Carrefour Kabupaten Kubu Raya tidak melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dikarenakan adanya  makanan kemasan yang rusak saat penitipan dilakukan, maka dalam hal ini Pramuniaga bagian penitipan barang tersebut telah lalai dalam menjaga makanan kemasan yang dititipkan sehingga Pemilik makanan kemasan harus mengalami kerugian dari kerusakan tersebut.Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah Pengusaha Transmart Carrefour Sudah Bertanggung Jawab Terhadap Pemilik Makanan Kemasan Yang Rusak Akibat Kelalaian Pramuniaga Bagian Penitipan Barang Di Kabupaten Kubu Raya”?.Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif yang melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang diperoleh saat dilakukannya penelitian dan menggunakan teknik penyebaran angket kepada Pemilik makanan kemasan selaku pihak Penitip dan teknik pedoman wawancara kepada pihak Transmart Carrefour Kabupaten Kubu Raya selaku penerima jasa penitipan barang. Secara yuridis pembahasan penelitian ini didasarkan pada aturan yang tercantum dalam Buku III Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan yang menganut sistem terbuka dan mengandung suatu asas kebebasan berkontrak serta asas itikad baik (kejujuran), hal ini berdasarkan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pemberian kuasa, dan Secara sosiologis pembahasan penelitian ini didasarkan pada kejadian yang ada dalam prakteknya.Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa: Pengusaha Transmart Carrefour Kabupaten Kubu Raya Tidak Bertanggung Jawab adapun faktor penyebabnya adalah kurangnya itikad baik (kejujuran) dan dari kerusakan titipan makanan kemasan tersebut pihak Pengusaha Transmart Carrefour Kabupaten Kubu Raya harus bertanggung jawab mengganti kerugian dengan sejumlah uang.Terhadap makanan kemasan yang mengalami kerusakan, hal ini disebabkan karena kelalaian dari pihak Pramuniaga Transmart Carrefour Kabupaten Kubu Raya bagian penitipan barang itu sendiri, maka Pengusaha Transmart Carrefour Kabupaten Kubu Raya harus bertanggung jawab atas segala kerusakan tersebut sehingga Pemilik makanan kemasan harus mengalami kerugian dari kerusakan titipan barang mereka.  Kata kunci:  jasa penitipan barang, wanprestasi.
PUTUSAN HAKIM MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER 105 PONTIANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA NIM. A1011131195, SUPRIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

TNI merupakan alat pertahanan Negara dan berfungsi sebagai, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sikap disiplin yang tinggi tentu sudah melekat dalam tubuh setiap anggota militer, akan tetapi sikap disiplin yang tinggi tersebut harus tercoreng oleh ulah beberapa oknum anggota militer yang menyalahgunakan Narkotika sesuai yang terkandung didalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika.Sebagaimana yang diketahui bahwa setiap warga negara yang terlibat penyalahgunaan narkotika dengan status sebagai korban, maka ia berhak mendapat hak Rehabilitasi sesuai yang termaktub didalam UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009 pasal 127 butir 3. Dalam hal Penyalah Guna  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai  korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Yang menjadi rumusan masalah penulis dalam penulisan skripsi ini adalah “Mengapa Hakim Militer Tidak Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anggota Militer Yang Terlibat Pengalah Gunaan Narkotika Di Pengadilan Militer 1-05 Pontianak” penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris Normatif penelitian ini menitik beratkan pada ketentuan perundang-undangan dalam hubungannya yang satu dengan yang lainnya serta keterkaitannya dalam praktek.Adapun faktor yang mempengaruhi oknum anggota militer terlibat penyalah gunaan narkotika ialah faktor himpitan ekonomi dan stres. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh anggota militer demi terhindanya dari tindak pidana penyalah gunaan narkotika ialah dengan cara “memiliki rasa kesadaran terhadap hukum atau aturan yang ada dalam suatu kelompok masyarakat, mengontrol prilaku kita ditengah-tengah kelompok masyarakat”. Kata Kunci : Pertahanan Negara, Anggota Militer, Narkotika
KONSTRUKSI HUKUM DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TERHADAP TINDAK PIDANA CONTEMPT OF COURT DI INDONESIA NIM. A1011141252, SHELA SHINTYA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Contempt of court adalah penghinaan yang dilakukan terhadap peradilan yang dapat menimbulkan dampak menghilangkan marwa pengadilan dan mengganggu poses persidangan. Di Indonesia istilah Contempt Of Court pertama kali muncul dalam penjelasan umum Undang-undang No.4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alenia ke-4 dan di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat umum. Belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai contempt of court sehingga keberadaan contempt of court  di Indonesia masih belum jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dari KUHP terhadap tindak pidana  Contempt Of Court di Indonesia dan konstruksi hukum dari Contempt Of court secara Ius Constituendum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan teknik evaluasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, KUHP belum cukup untuk mengatur tindak pidana contempt of court secara keseluruhan dan pasal-pasal yang terkandung di dalam KUHP hanya ada 3 (tiga) pasal yang paling tepat dikategorikan kedalam aturan dari contempt of court, pasal 217 KUHP, pasal 224 KUHP dan pasal 522 KUHP dan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) aturan mengenai contempt of court sudah di atur kedalam BAB khusus di dalam RKUHP 2015. Kata Kunci : Contempt Of Court, Pengadilan, Peradilan, Konstruksi Hukum
WANPRESTASI PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KERUPUK MENTAH PADA PENGUSAHA PD. FEDRI JULIA PRATAMA DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011141171, JESSICA ENY MARSELLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, dimana tingkat kebutuhan semakin pesat, maka masyarakat membutuhkan kerjasama antara satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan mengadakan perjanjian jual beli yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dalam hal inilah timbulnya perjanjian jual beli kerupuk mentah antara pembeli dan pengusaha PD. Fedri Julia Pratama.            Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Faktor Apa Yang Menyebabkan Pembeli Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kerupuk Mentah Pada Pengusaha PD. Fedri Julia Pratama Di Kota Pontianak?”, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau fakta-fakta yang di dapat secara nyata sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian dilakukan hingga menarik kesimpulan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.            Pelaksanaan perjanjian jual beli antara pengusaha PD. Fedri Julia Pratama dengan pembeli dilakukan dengan bentuk tidak tertulis atau lisan. Cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dalam perjanjian jual beli kerupuk mentah yaitu tunai berjangka waktu. Pengusaha PD. Fedri Julia Pratama memberikan jangka waktu selama dua sampai tiga minggu sejak barang diterima. Akan tetapi pembeli wanprestasi dalam membayar hutangnya pada pengusaha PD. Fedri Julia Pratama. Dalam hal ini pembeli terlambat melakukan pembayarannya pada pengusaha PD. Fedri Julia Pratama.            Faktor yang menyebabkan pembeli wanprestasi dalam melakukan pembayaran karena faktor keuangan dan omset penjualan pihak pembeli menurun. Akibat hukum dari pembeli yang melakukan wanprestasi adalah memberikan sanksi dengan tidak mengijinkan toko yang terlambat membayar melakukan pemesanan barang kepada pihak PD. Fedri Julia Pratama sampai penunggakan hutang dapat dilunasi. Upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha PD. Fedri Julia Pratama terhadap pembeli yang wanprestasi yaitu menegur dan memberi peringatan agar segera melunasi pembayaran.Kata Kunci : Perjanjian jual beli, Wanprestasi
PENGAWASAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PASAL 55 HURUF C UU No 6 TAHUN 2014 DI DESA SUNGAI SEGAK KECAMATAN SEBANGKI KABUPATEN LANDAK NIM. A1012131219, MUHAMMAD MUKIP
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari keterkaitan ingin mengetahui tentang Peranan kelembagaan desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa) di Indonesia dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan di desa sungai segak, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, pada era reformasi ini semakin menguat dibandingkan era orde baru. Setelah sekian lama BPD dibentuk di desa sungai segak, mendorong penulis untuk meneliti kinerja kepala desa itu, apakah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tugas-tugas lainnya atau hanya menjadi simbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan di Desa sungai segak kecamatan sebangki kabupaten landak.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, Badan Permusyawaratan desa di desa sungai segak  telah melaksanaan fungsi pengawasan dengan baik yakni menyalurkan aspirasi masyarakat namun tidak diimbangi dengan kinerja pemerintah yang terkesan lamban dalam meninjadklanjuti keluhan masyarakat. Kata Kunci : BPD, Pengawasan, Pemerintah Desa, dan UU no 6 tahun 2014.
FAKTOR-FAKTOR BELUM MAKSIMALNYA PENYIDIK KEPOLISIAN KOTA PONTIANAK DALAM MENANGANI LAPORAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI KOTA PONTIANAK (STUDI DI POLRESTA PONTIANAK KOTA) NIM. A1011141122, BAGGAS MAULANA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan merupakan aksi kejahatan yang mengancam keamanan masyarakat saat beraktivitas di luar rumah. Tak hanya hilangnya harta benda, melainkan hilangnya nyawa korban dapat menjadi ancaman serius. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sangat diharapkan dapat menindak lanjuti dan menyelesaikan setiap laporan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dengan maksimal.            Di beberapa wilayah Indonesia tindak pidana pencurian dengan kekerasan cukup marak terjadi, termasuk di kota Pontianak. Berdasarkan data yang dihimpun dari Polresta Pontianak Kota dari periode tahun 2015-2017, pada tahun 2015, terdapat 53 kasus yang telah terselesaikan  dari 117 laporan, kemudian pada tahun 2016 terdapat 76 kasus yang telah terselesaikan dari  247 laporan, dan pada tahun  2017 terdapat 58  kasus yang telah terselesaikan  dari 137 laporan. Sementara itu untuk kasus yang belum terselesikan berdasarkan data yang di himpun dari tahun 2015-2017 adalah pada tahun  2015  terdapat  64 kasus, pada tahun  2016 terdapat 171 kasus, dan pada tahun 2017 terdapat 79 kasus. Berdasarkan data dapat diketahui penanganan laporan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Kepolisian Polresta Pontianak kota masih belum maksimal.Dalam  penyelesaian laporan tindak pidana pencurian dengan kekerasan kepolisian menghadapi beberapa hambatan, sehingga penanganannya terasa belum maksimal, akibatnya terdapat laporan yang belum terselesaikan. Untuk itu perlu adanya suatu peningkatan dari berbagai sisi dalam institusi kepolisian mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan juga dari  sisi sarana prasarananya demi penegakan hukum yang lebih optimal.Kata Kunci: Pencurian dengan kekerasan, hambatan, belum maksimal, kepolisian
PENERAPAN PASAL 49 DAN PASAL 50 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI UNIT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A11110120, HASANI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

  Penulisan skripsi ini berjudul Penerapan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kubu Raya. Skripsi ini menitik beratkan pada pelaksanaan/penerapan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai numpang uji baik itu alasan, tata cara maupun persyaratan dalam melaksanakan numpang uji.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan dan menjelaskan gejala yang tampak pada saat penelitian dilakukan. Metode kerja yang diterapkan dalam penelitian ini ialah dengan dimulai melakukan pengumpulan data-data sekunder melalui study kepustakaan maupun data primer yang diperoleh langsung dilapangan kemudian dianalisis hingga menarik kesimpulan akhir.Dari hasil penelitian terdapat hal yang menjadi dilema dimana disatu  sisi dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kubu Raya khususnya pada pelayanan Numpang Uji harus berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Tindak lanjut dari penerapan peraturan tersebut ialah dengan pembuatan Stándar Operasi dan Prosedur (SOP). Di dalam SOP tersebut terdapat beberapa persayaratan administrasi yang wajib dipenuhi, disisi lain masyarakat sebagai pengguna produk layanan tersebut merasakan keberatan apabila penerapan aturan diberlakukan sepenuhnya. Alasan yang menjadi dasar bagi mereka ialah minimnya informasi mengenai hal tersebut. Walhasil, SOP yang telah ditetapkan terkadang disiasati dengan kebijakan-kebijakan yang dirasa perlu dilakukan oleh pimpinan yang berwewenang akan hal tersebut salah satunya dengan bantuan teknologi. Sehingga penerapan peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.Dengan demikian sewajarnyalah bahwa dalam pembuatan peraturan perlu memperhatikan kondisi keadaan masyarakat pengguna layanan dan sesuai perkembangan zaman, sedangkan bagi aparatur penyedia jasa walaupun tidak menutup kemungkinan perlakuan kebijakan-kebijakan terhadap hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam peraturan hendaklah masih sesuai dengan koridor dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Keywords :  Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor,Kebijakan Pimpinan, Numpang Uji. 
ANALISIS OPTIMALISASI FUNGSI KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-EL) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Desa Sungai Raya Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya) NIM. A1012131002, RIDHO PRAYOGO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Pemerintah Indonesia ingin mewujudkan keselarasan antara masyarakat, mengabdikan diri kepada masyarakat untuk melayani tanpa adanya diskriminasi, memenuhi setiap kebutuhan masyarakat dimana merupakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, selalu adanya keterbukaan agar tidak adanya kesalahpahaman yang terjadi, dan bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Sebab bila semuanya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan, maka kinerja pemerintah patut untuk dipertahankan. Peraturan dibuat untuk diterapkan kepada masyarakat, sebagai pihak yang dilayani sekaligus masyarakat dapat menilai sejauh mana ketaatan para pelaksana dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku.Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer. Sifat Penelitian, deskriptif analis yaitu secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kesimpulan, maka diperoleh hasil sebagai berikut Optimalisasi fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Desa Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Kemudahan fasilitas publik yang didapat dari adanya fungsi KTP-el berbasis chip yang dapat terbaca pada e-reader sangat beragam,misal seperti penggunaan KTP-el sebagai kartu suara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara online atau e-voting, Perbankan sebagai alat transfer uang dan menjamin tidak adanya rekening ganda, Masyarakat sebagai identitas tunggal yang mempermudah pemilik tanpa perlu fotokopi identitas langsung dapat didata secara otomatis dengan e-reader, Sosial hal ini dapat berlaku diantaranya terkait pendaftaran dan peminjaman buku pada perpustakaan dan pelayanan sebelum memasuki stasiun kereta api tanpa perlu mengantri untuk didata manual, kemudian untuk Polri sebagai alat mempermudah mengungkap identitas pelaku kriminalitas, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai alat meminimalisir pekerja illegal. Fungsi KTP-el tanpae-reader pada bidang Kesehatan sebagai syarat pengurusan Asuransi Kesehatan (Askes), dan pengurusan syarat mendaftar sebagai peserta Badan Penyelengaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang mewajibkan KTP-el sebagai syarat utama dalam mendaftar BPJS. Kata Pengantar : E-KTP, Fungsi Kependudukan, Administrasi Kependudukan

Page 28 of 309 | Total Record : 3081

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue