cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 25   26   27   28   29 
UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA PONTIANAK DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK. NIM. A01112154, DIDIK SUNARTO LEO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Skripsi ini adalah : Upaya Kepolisian Resort Kota Pontianak Dalam Menanggulangi Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pontianak.Rumusan Masalah : Bagaimana Upaya Kepolisian Resort Pontianak Dalam Menanggulangi  Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pontianak.Metode Penelitian : Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris dengan pendekatan Deskriptis Analisis, yaitu meneliti dan menganalisis serta menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang terkumpul pada saat penelitian diadakan dan kemudian dan data tersebut dianalisis.Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena anak merupakan generasi penerus keluarga, masyarakat dan tentunya  bangsa yang mana kondisi anak sangat berpengaruh terhadap kemajuan masa depan sebuah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kejahatan seksual terhadap anak dengan modus operandi yang beraneka ragam yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pelecehan seksual tersebut. Sering kali disertai dengan penganiayaan dan unsur-unsur tekanan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban agar mau menuruti kemauan oleh sipelaku kejahatan tersebut baik secara disadari maupun secara tidak disadari. Berdasarkan data dari Polresta Pontianak Kota kalimantan Barat menunjukan bahwa jumlah pengaduan kasus pelecehan seksual terhadap anak, pada tahun 2015 sampai dengan 2017 ada sebanyak 144 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dimana tahun 2015 terdapat 54 kasus, pada tahun 2016 terdapat 41 kasus, dan pada tahun 2017 sampai bulan agustus terdapat 49 kasus. Upaya penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak perlu dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Dimana tindakan pencegahan atau preventif yaitu uasaha yang menunjukan pembinaan, pendidikan dan penyadaran  terhadap masyarakat umum  sebelum terjadinya perbuatan kejahatan pelecehan seksual terutama terhadap anak yang belum menjadi korban kejahatan seksual oleh pelaku. Kemudian dengan upaya represif merupakan suatu upaya dimana suatu kejahatan seksual tersebut sedang terjadi serta harus dilakukan penanganan yang bersifat terus menerus dan dimana upaya represif yang dilakukan meliputi sanksi pidana dan sanksi sosial kepada pelaku kejahatan seksual. Penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus pelecehan seksual dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksdunya masyarakat harus mendukung secara penuh dan bekerjasama dengan para penegak hukum dalam usaha penegakan hukum. Keyword : Anak. Pelecehan Seksual dan Upaya Penanggulangan
PERAN DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI RUMAH MAKAN DALAM ASPEK PERSYARATAN HYGIENE SANITASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN NIM. A01112024, SUSILAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Persyaratan hygiene sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis yang ditetapkan tehadap produk rumah makan dan restoran, personel dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia, dan fisika. Dewasa ini masih banyak rumah makan yang belum menyadari akan pentingnya penerapan persyaratan hygiene sanitasi. Upaya penerapan hygiene sanitasi pada rumah makan merupakan kebutuhan utama terwujudnya pangan yang aman. Oleh karena itu untuk mewujudkan pangan yang aman di setiap rumah makan dengan berdasarkan Persyaratan Hygiene Sanitasi perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah makan. Dinas kesehatan Kota Pontianak memiliki kewenangan dalam membina dan mengawasi hygiene sanitasi rumah makan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menjelaskan, dan mengungkapkan Peran Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam membina dan mengawasi rumah makan dari aspek persyaratan hygiene sanitasi sebagai upaya perlindungan konsumen, serta Penegakan hukum bagi rumah makan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sebagai upaya perlindungan konsumen. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris dan tipe penelitian adalah deskriptif.Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kota Pontianak sudah melakukan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun ada hambatan yang harus di hadapi oleh Dinas Kesehatan dikarenakan pemilik rumah makan atau manajemen, partisipasi masyarakat, dan kesadaran pelaku usaha. Serta belum adanya peraturan yang mengatur koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T). Kata Kunci: Peran Dinas Kesehatan, Hygiene Sanitasi, Rumah Makan
PELAKSANAAN PASAL 16 AYAT (2) C PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI WARUNG KAKI LIMA, TERMINAL, KIOS-KIOS KECIL DI KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI NIM. A1012141199, IGHA BONITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Skripsi ini membahas masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol Di Labupaten Melawi. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif diperoleh kesimpulan, bahwa Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Melawi tidak dapat berjalan efektif, hal ini terbukti dari: Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol illegal di Kabupaten Melawi di warung di jalanan, Di Warung kecil Terminal Kios-Kios Kecil Selain itu Forum Umat Islam (FUI) Kalimantan Barat berpandangan, seharusnya tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perizinan peredaran minuman beralkohol karena bertentangan dengan ajaran agama islam. resikonya, Tim Pengawas, Pengendali dan Penertiban Minuman Beralkohol Pemerintah Kabupaten Melawi tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal Kata Kunci:  Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Minuman Beralkohol.
PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG SEWA PAKAIAN PENGANTIN OLEH PENYEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KEPADA PIHAK SALON FAJAR DI KOTA PONTIANAK NIM. A11110047, SRI INDRAWATI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

     Dalam perkembangan kehidupan di jaman sekarang ini, kebutuhan manusia terus bertambah. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut sering kali tidak dapat dilakukan sendiri, manusia membutuhkan bantuan orang lain, contohnya ialah membutuhkan bantuan orang lain dalam mengadakan suatu acara pesta perkawinan salah satunya tentu memerlukan perlengkapan pakaian pengantin, oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan keahlian orang lain yang dapat menyediakan pakaian pengantin beserta aksesorisnya serta tata riasnya.          Dalam hal ini salah satu tempat usaha penyewaan perlengkapan dan alat pesta perkawinan yang ada di Kota Pontianak ini adalah Salon Fajar yang beralamat di Jalan. Husin Hamzah Ruko Palem Indah No.7 dan 8 sebagai Kantor Pemasaran dan Jalan camar no. 48 sebagai tempat Salon Fajar. Didirikan oleh ibu Hj Mirna Anwar.sebagai pemilik Salon Fajar.          Dalam Penelitian ini penulis mempergunakan Metode Empiris dengan pendekatan Deskriptis Analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh secara nyata di lapangan pada saat penelitian diadakan.          Bentuk penelitian secara Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari literature-literatur berupa buku-buku serta tulisan para Sarjana, pendapat para ahli, Undang-undang, ketentuan hukum, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dan Penelitian Lapangan  (Field Research), yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung pada obyek penelitian dilapangan guna mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.          Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab III di atas, sebagai bagian akhir dari penelitian skripsi ini akan diambil suatu kesimpulan, bahwa dalam perjanjian sewa menyewa pakaian pengantin masih ada pihak penyewa yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melunasi pembayaran sewa pakaian pengantin kepada pihak Salon Fajar. Kata kunci:   perjanjian sewa menyewa, pembayaran uang sewa, wanprestasi
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) NIM. A1011131140, ROSIYANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Skripsi ini membahas mengenai keterkaitan pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi dengan konsep keadilan restoratif. Untuk itu dalam pembahasan skripsi ini akan dijelaskan mengenai dasar pemikiran dan dasar hukum dari pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi di Indonesia. Di Indonesia usaha pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Instrumen Internasional United Nations Convention Against Corruption 2003  (UNCAC) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai salah satu tujuan dari pemidanaan merupakan pemikiran yang tepat untuk diterapkan dalam proses pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi karena konsep pemikirannya yang sejalan dengan tujuan dari keadilan restoratif. Indonesia sebagai negara yang rawan akan kasus tindak pidana korupsi  memerl;ukan gagasan dan pemikiran mengenai pengembalian kerugian negara hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu bentuk pemulihan terhadap negara yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi. Kata kunci : Korupsi, Pengembalian Kerugian Negara, Keadilan Restoratif.
PERANAN SIPIR DALAM PENGAWASAN KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM OLEH WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK NIM. A1011141126, DICKY ANWAR RIZALDI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Kepemilikan senjata tajam oleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu masalah klasik yang berkaitan dengan pelanggaran tata tertib di dalam lembaga pemasyarakatan. Masalah tersebut sangat berkaitan dengan bagaimana kinerja sipir sebagai petugas pemasyarakatan yang harus menjaga sampai dengan  menertibkan keadaan didalam lembaga pemasyarakatan agar tetap kondusif dan sesuai dengan tujuan dari lembaga pemasyarakatan.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ‘’Bagaimana Peranan Sipir Dalam Melakukan Pengawasan Terdahap Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Kota Pontianak ? “Bahwa pengawasan oleh sipir petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak belum optimal dikarenakan kurangnya personil sipir dan fasilitas keamanan yang kurang memadai sehingga masih terjadi kepemilikan senjata tajam di kalangan warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak .”Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berasal dari kesenjangan antara dos solen dengan dos sein, yaitu kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata dengan menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data primier, data sekunder, dan data tersier. Menggunakan pendekatan Deskriptif, yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu melakukan penelitian.Bahwa faktor yang menghambat sipir dalam melakukan pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak dikarenakan jumlah sipir petugas pemasyarakatan yang tidak relevan dengan jumlah warga binaan, selain itu fasilitas keamanan yang kurang memadai juga menjadi faktor penyebab terhambatnya kinerja sipir petugas pemasyarakatan dalam mengawasi warga binaan.Adapun upaya yang dilakukan oleh sipir untuk mencegah terjadinya kepemilikan senjata tajam didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat dan dilakukan secara berkala dan beregu pada blok-blok di tiap kamar sel warga binaan yang ditunjang dengan cara pendekatan dan pembinaan yang diberikan oleh sipir petugas pemasyarakatan kepada warga binaan dan menjalin hubungan yang baik antara sipir petugas pemasyarakatan dengan warga binaan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran tata tertib. Kata Kunci : Sipir, Senjata Tajam, Lembaga Pemasyarakatan
PERSEPSI DAN SIKAP ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI DI KABUPATEN SAMBAS NIM. A01111085, RIDHO ANUGRAH
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari  banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya. Dengan memperhatikan realita yang ada bahwasanya kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi ditengah masyarakat, dan hal ini juga terutama mengarah kepada bagaimana sikap istri itu sendiri terhadap pemukulan yang dilakukan oleh suaminya terhadapnya. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan mengangkat dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul “persepsi dan sikap istri korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap suami di kabupaten sambas”. Masalah yang diteliti yaitu : “ bagaimana persepsi dan sikap istri korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami di Kabupaten Sambas ?” Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan Deskriftif Analisis, yakni menggambarkan keadaan atau fakta sebagaimana adanya pada saat penelitian, kemudian data atau fakta tersebut dianalisis hingga ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan angket. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa KDRT berdasarkan persepsi istri korban tersebut berupa kekerasan fisik, psikis dan bahkan kekerasan ekonomi atau penelantaran keluarga. Faktor penyebab KDRT berdasarkan Persepsi istri korban KDRT yakni suami memiliki sifat kaku, keras, pencemburu dan ingin menang sendiri, Permasalahan dari luar, dan dibawa pulang ke rumah dan dilampiaskan kepada korban, Permasalahan kecil yang menyebabkan kesalahpahaman suami hingga melakukan tindakan kekerasan dan faktor masalah dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Sikap buruk yang ditunjukan dalam mengatasi KDRT ialah korban lebih memilih menutupi masalahnya baik dari keluarga ataupun orang terdekat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu korban merasa malu jika kasus KDRT tersebut sampai terdengar kepada pihak keluarga dan tetangga, korban beranggapan dengan diam dan mengalah KDRT tidak akan terulang kembali. Alasan kenapa korban tetap mempertahankan rumah tangga ialah dikarenakan memikirkan nasib anak – anaknya, ada juga dikarenakan masih cinta kepada suami.  Kata Kunci : Persepsi, Sikap, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN PELAKU USAHA PENGIRIMAN BARANG MELALUI DARAT TERHADAP RUSAKNYA PAKET MAKANAN NIM. A1012141005, GABY ALFRISTA DELVIA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Perjanjian ialah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum, dengan kata lain perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.          Secara umum perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.          Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Jenis Pendekatan Masalah, yaitu dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan.Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yakni sistem hukum terbuka dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang selanjutnya disebut sebagai asas kebebasan berkontrak, telah memberikan landasan hukum untuk memberikan kedudukan kedua belah pihak pada posisi sama kuat pada perjanjian baku. Dengan demikian bila ditinjau dari hukum perjanjian Indonesia perjanjian melalui media elektronik sama-sama mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana perjanjian secara konvensional. Kata Kunci : Perjanjian, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR LALU LINTAS OLEH PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI TINGKAT PENYIDIK DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK NIM. A01109206, SUHERI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Di era globalisasi saat ini manusia dituntut untuk mempunyai mobilitas yang tinggi, masyarakatnya setiap hari selalu bepergian dari tempat satu ke tempat lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti pergi ke kantor untuk bekerja, pergi ke sekolah, pergi ke pasar, dan lain sebagainya. Banyak anggota masyarakat menggunakan jalur darat (jalan raya) untuk melakukan mobilitasnya karena jalan raya merupakan jalur perhubunganyang efektif mudah dan murah dari pada jalur perhubungan air dan udara.Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.Karena dengan adanya lalu lintas tersebut,memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas,dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya.Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum socio legal research dengan analisis deskriptif, yaitu melakukan penelitian kemasyarakatan dengan menggambarkan dan menganalisis fakta – fakta secara nyata yang di lapangan sebagaimana pada penelitian dilakukan Jenis penelitian perpustakaan (Library Research) yaitu dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, serta perundang-undangan    yang  berlaku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan  penelitian lapangan (field research) yaitu mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan tentang hal-hal yang mendukung penelitian ini.            Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :Bahwa penegakan kukum oleh pihak Polisi Lalu Lintas belum berjalan secara maksimal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat. Hal ini terbukti bahwa dari tahun ke tahun angka pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Sengah Temila selalu terjadi dan semakin meningkat walaupun secara grafik angka kecelakaan dan pelanggaran tersebut mengalami fluktutif.Bahwa faktor yang menyebabkan pelanggaran Lalu Lintas Belum Berjalan Secara Maksimal untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam tertib berlalu lintas di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat, adalah karena kurang tegasnya tindakan yang diambil terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.  Kata Kunci : Jalan Raya, Lalu Lintas, Penegakkan  Hukum
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TUJUAN PIDANA DAN PEMIDANAAN NIM. A1011131020, ROLLIS SAGALA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Tujuan Pidana Dan PemidanaanPengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Pontianak dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir telah banyak menangani perkara tindak pidana korupsi. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 telah terjadi 220 perkara tindak pidana korupsi yang telah disidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyaknya perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak. Hal ini menunjukkan masih kurangnya efektivitas pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Salah satu faktor penyebab masih banyaknya tindak pidana ini dikarenakan pemberian hukuman yang masih sangat ringan. Dengan ringannya pemberian hukuman ini tentu tidak akan menimbulkan efek jera dan tidak membuat masyarakat takut akan ancaman yang diberikan.Atas dasar persoalan itulah penulis mengambil rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu : “Mengapa penerapan sanksi pidana belum mampu mengatasi kejahatan tindak pidana korupsi?”Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mendapatkan data dan informasi sejauhmana penerapan sanksi pidana di Pengadilan Negeri Pontianak dan apa saja faktor penyebab sanksi pidana belum mampu mengatasi kejahatan tindak pidana korupsi tersebut.Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian emperis-sosiologis dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisi berdasarkan fakta dan data yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Kata kunci : Hakim, Tindak Pidana Korupsi

Page 27 of 309 | Total Record : 3081

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue