cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 4   5   6   7   8 
TANGGUNG JAWAB PT.TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR TERHADAP PENGGUNA JASA YANG MENGALAMI KERUSAKAN BARANG YANG DI KIRIM DI KOTA POTIANAK NIM. A1011131290, RIFKIYANDA DWITAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penelitian skripsi dengan judul : “Tanggung Jawab PT.Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Terhadap Pengguna Jasa Yang Mengalami Kerusakan Barang Yang Di Kirim Di Kota Pontianak”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengguna jasa terhadap PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir yang belum bertanggung jawab atas kerusakan barang pada saat proses pengiriman dan untuk mengetahui proses penyelesaian masalah antara pengguna jasa terhadap pengusaha PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir.Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data senkunder dan primer. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang – undangan dibidang hukum jaminan, peraturan mengenai jaminan fidusia, buku – buku yang berkaitan dengan jaminan fidusia sedangkan data primer digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai opini para informan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada.Permasalahan didalam skripsi ini ialah PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir belum mengganti atau menolak untuk bertanggung jawab atas barang yang rusak pada saat proses pengiriman akibat kelalaian pihak PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa, sedangkan penyedia jasa berkewajiban mengirimkan barang pengguna jasa dengan tanpa ada kerusakan.Akibat kelalaian pada proses pengiriman berlangsung PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir harus bertanggung jawab untuk melakukan ganti rugi apabila ada pengguna jasa yang mengalami kerugian terhadap kerusakan barang yang dikirimkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pengguna jasa agar dapat memperoleh ganti rugi dari pihak PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir terhadap kerusakan barang milik pengusaha jasa adalah dengan menyelesaikan secara kekeluargaan, hal ini bertujuan agar tetap terjalin hubungan baik dengan pihak perusahaan jasa pengiriman.   Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengguna jasa, Kerusakan Barang
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG SETORAN PELANGGAN OLEH PENYALUR KORAN PADA PENGUSAHA PT. KAPUAS MEDIA UTAMA PRESS DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011141072, MUHAMMAD IRFAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Untuk menyebarluaskan Harian Rakyat Kalbar kepada para pelanggan, maka pihak pengelola atau Pengusaha PT. Kapuas Media Utama Press menerima penyalur-penyalur yang bertugas untuk mendistribusikan harian tersebut, dimana sebelum melaksanakan tugasnya maka calon penyalur harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan kemudian menandatangani surat perjanjian yang isinya telah disepakati bersama. Perjanjian antara Pengusaha PT. Kapuas Media Utama Press dengan penyalur yang dibuat secara tertulis dimaksudkan agar para pihak dapat mengetahui secara jelas tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut. Apabila penyalur tidak melaksanakan kewajibanya karena lalai ataupun disengaja, maka penyalur tersebut sudah dapat dikatakan melakukan wanprestasi yang menyebabkan tidak lancarnya pendapatan bagi Pengusaha PT. Kapuas Media Utama Press.Adapun rumusan masalah: “Apakah Penyalur Koran Telah Melaksanakan Kewajibannya Dalam Menyetorkan Uang Langganan Pada Pengusaha PT. Kapuas Media Utama Press Di Kota Pontianak Sesuai Dengan Yang Telah Diperjanjikan”. Adapun metode penelitian menggunakan metode empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangaan antara teori dan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, dan sumber data. Deskriftif yaitu suatu prosedur untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan mengambarkan keadaan pada saat sekarang, berdasarkan fakta yang ada sewaktu penelitian.Bahwa dalam pelaksanaanya Perjanjian antara Pengusaha PT. Kapuas Media Utama Press dengan penyalur koran dilakukan secara tertulis kemudian disepakati sesuai dengan isi perjanjikan, .meski begitu ternyata masih ada penyalur yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Faktor yang menyebabkan penyalur melakukan wanprestasi, karena adanya loper yang belum menyerahkan uang setoran pelanggan, dan kadang-kadang uang yang akan disetorkan dipakai dulu oleh penyalur koran yang bersangkutan. Akibat hukum bagi penyalur koran adalah diminta mengganti kerugian yang diterima Pengusaha PT. Kapuas Media Utama Press, dan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai penyalur. Upaya Hukum yang dilakukan Pengusaha PT. Kapuas Media Utama Press adalah mengurangi jatah koran yang diterima penyalur dan memberikan surat peringatan kepada penyalur yang melakukan wanprestasi agar segera melakukan kewajibannya sebagai penyalurKata Kunci : Perjanjian Kerja, Penyalur Koran, Pengusaha
PELAKSANAAN PASAL 13 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH NIM. A01112163, DIMAS WINARDI KURNIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

       Skripsi ini berjudul Pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupeten Melawi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, menganalisis faktor-faktor penghambat serta upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Perkuburan Kabupaten Melawi dalam pengelolaan sampah.       Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif Analisis dengan pendekatan Kualitatif dimana menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan lalu dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada. Adapun  teknik dan alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan teknik komuniksi langsung berupa pedoman wawancara, serta teknik komunikasi tidak langsung berupa angket penelitian.       Berdasarkan data dan hasil anlisa yang telah dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya sarana maupun prasarana sesuai dengan Persyaratan Teknis Pengelolaan Sampah yang ada serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang masih kurang.       Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menyediakan lebih banyak sarana dan prasarana sesuai dengan Persyaratan Teknis Pengelolaan Sampah, lebih rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat,  melakukan pendauran ulang terhadap tumpukan sampah yang ada, serta memberikan sanksi yang tegas kepada siapapun yang melanggar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan, Sarana Dan Prasarana, Pengelolaan Sampah
ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BIDANG KEHUTANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18TAHUN 2013, TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (P3) (Studi Kasus Di Polda Kal-Bar) NIM. A1012141111, RONI PRATAMA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari gangguan pihak lain. Apabila terjadi pelanggaran hak dan kepentingan seseorang oleh orang lain, maka harus diselesaikan dengan menggunakan hukum. Penyelesaian secara hukum itu dimaksudkan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) oleh seseorang/kelompok manakala dirugikan hak dan kepentingannya oleh pihak lain. Perbuatan memulihkan hak dan kepentingan yang dilanggar dengan cara main hakim sendiri adalah dilarang sepanjang hukum sudah menyediakan sarana penyelesaian. Jadi, agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Penyelesaian semua bentuk pelanggaran hak dan kepentingan melalui jalur hukum dimaksudkan untuk menuju pada terciptanya kepastian hukum, keadilan dan ketertiban.Illegal logging, merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yaitu melakukan penebang secara liar (illegal) terhadap kayu-kayu di hutan milik negarta atau  sering disebut dengan pencurian kayu, sementara dibeberapa daerah kasus pembal;akan kayu, juga masih  sering terjadi.Jadi metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Penelitian  merupakan  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi.  Hal  ini  disebabkan,  oleh  karena  penelitian  bertujuan  untuk  mengungkapkan  kebenaran  secara  sistematis,  metodologi,  dan  konsisten.  Melalui  proses  penelitian  tersebut  diadakan  analisa  dan  konstruksi  terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan dan diolah. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar  mengamati  dengan  teliti  terhadap  suatu  obyek  yang  mudah . Berdasarkan Analisis terhadap kasus yang ada, ternaya pelaku Illegal logging, selain Masyarakat, Pengusaha nakal, serta  tak terlepas juga dari Aparat pemerintah  baik secara langsung maupun tidak langsung yang memeiliki kewenangan untuk itu, penyebabbnya baik dari  segi Yuridis maupun Non Yuridis. Upaya yang dilakukan adalah dengan membentuk peraturan perundangan-undangan yang lebih responsip, dan dapat diterima oleh semua pihak, disisi lain aparat penegak hukum dapat terkendali sesuai dengan kewenangan masing-masing, serta  dukungan pinansial yang maksimal, serta sarana dan prasaran yang memadai.   Kata Kunci :Penegakan hukum,  Illegal logging dan  Keadilan.
PELAKSANAAN PASAL 4 PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI TERHADAP PENERTIBAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) (Studi Di Desa Sejowet Kecamatan Kuala Behe Kabupaten Landak) NIM. A1012141104, YONNO WANDIRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Penambangan emas yang dilakukan tanpa izin akan menimbulan permasalahan yang sangat krusial terhadap lingkungan hidup terutama kepada makhluk hidup dan terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal penambangan. Tanpa disadari maupun dengan sadar juga akan mempengaruhi terhadap para pelaku penambangan itu sendiri karena dalam melakukan pendulangan digunakan zat kimia yaitu air raksa yang berfungsi untuk menyatukan butiran-butiran emas.            Kepedulian pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah sanagatlah penting artinya untuk kelangsungan dari keberadaan lingkungan hidup tersebut. Sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisaasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak maka sudah seharusnya dapat bertindak dengan tegas terhadap para pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) yang berada di Desa Sejowet Kecamatan Kuala Behe karena dampak yang ditimbulkan cukup meresahkan bagi lingkungan masyarakat setempat terutama kepada sumber-sumber mata air yang ada di desa tersebut.            Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa ini (PETI) memang diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian maupun institusi pemerintahan lainnya. Kata kunci ; penegakan hukum, kepedulian lingkungan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN PRODUK KOSMETIK YANG DIJUAL MELALUI INSTAGRAM NIM. A1012141162, ALPIAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi E-commerce. Transaksi E-commerce merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Tansaksi E-commerce berkembang dimasyarakat sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi.Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013.Faktor yang mendorong pelaku usaha melakukan transaksi E-commercekarena melalui transaksi E-commerce pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran, distribusi dan lain-lain. Melalui transaksi E-commerce, cukup dengan mengakses situs-situs yang menawarkan barang kebutuhan, konsumen sudah dapat memilih dan membandingkan kualitas serta harga barang yang diinginkan, hal ini dirasa lebih praktis dan hemat dibandingkan dengan membeli secara langsung dengan pergi ketoko.   KATA KUNCI : KEWAJIBAN KONSUMEN
PELAKSANAAN GANTI RUGI KEHILANGAN BARANG BAGASI PESAWAT OLEH PENGUSAHA PT. SRIWIJAYA AIR DI BANDAR UDARA SUPADIO PONTIANAK NIM. A1012141090, ANJESTY LEONA NEDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengangkutan udara yang berkembang pesat, dapat dilihat dari laju pertumbuhan maskapai penerbangan yang akan terus bertambah banyak. Hubungan saling ketergantungan antara pihak pengangkut dalam hal ini maskapai penerbangan dengan penumpang selaku pengguna jasa, seharusnya menempatkan kesetaraan kedudukan antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang, namun dalam prakteknya masih banyak penumpang angkutan udara yang mengalami kejadian yang menimbulkan kerugian tanpa adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait.Dalam kasus kehilangan bagasi, rupanya masih banyak maskapai penerbangan yang tidak tanggap dan terlihat tidak serius dalam pelaksanaan ganti ruginya, sehingga banyak yang belum terselesaikan. Maka dari itu, penyelenggara perusahaan penerbangan dapat dimintai pertanggung jawaban apabila tidak melaksanakan ganti rugi yang seharusnya diberikan.Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Ganti Rugi Kehilangan Barang Bagasi Pesawat Oleh Pengusaha PT. Sriwijaya Air Di Bandar Udara Supadio Pontianak”. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskritif analisis, yakni meneliti dan menganalisis data berdasarkan keadaan dan fakta yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan. Dengan rumusan masalah adalah: “Apakah Pengusaha PT. Sriwijaya Air Telah Melaksanakan Ganti Rugi Terhadap Penumpang Atas Kehilangan Barang Bagasi Di Bandar Udara Supadio Pontianak?”Bahwa pengusaha PT. Sriwijaya Air dalam pelaksanaan ganti rugi atas hilangnya barang bagasi milik penumpang belum sepenuhnya dilaksanakan. Faktor penyebabnya adalah karena kurangnya kehatian-hatian petugas maskapai dan adanya faktor ketidaktahuan penumpang tentang syarat dan ketentuan dalam penyimpanan barang di dalam bagasi pesawat. Adapun upaya yang dapat dilakukan atas hilangnya barang bagasi milik penumpang adalah dengan meminta ganti kerugian yang diderita oleh penumpang. Namun dalam prakteknya masih banyak penumpang yang tidak sepenuhnya menerima pertanggung jawaban dari maskapai penerbangan, sehingga hak dari penumpang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Sedangkan bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh adalah dengan musyawarah langsung secara kekeluargaan, dan penumpang dapat menerima segala tindakan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan.  Kata Kunci: Pelaksanaan Ganti Rugi, Perusahaan Penerbangan, Barang Bagasi, Penumpang
TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK NOMOR 32/G/2016/PTUN.PTK TENTANG GUGATAN PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH NIM. A1012141140, GUNTUR DWI WICAKSONO PUTRA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Seiring dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk yang cukup pesat, kebutuhan akan tempat tinggal khususnya tanah semakin meningkat. Terbatasnya jumlah lahan untuk dijadikan tempat tinggal, maka orang perlu untuk mendapatkan suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan atas tanah yang mereka miliki.Keinginan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum, diperlukan adanya suatu bukti tertulis yang menerangkan suatu kepemilikan atau hak milik yang dipunyai oleh sesorang tersebut. Bukti tertulis itu disebut sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti atau alat pembuktian mengenai pemilikan tanah sehingga merupakan surat/barang yang bernilai.Dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan jenis penelitian, yaitu jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normative yang pendekatan dilakukan secara statute approach atau pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.Dari hasil analisis ke Bab III , Maka dapat di ambil kesimpulan yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 32/G/2016/PTUN.PTK, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya Gugatan tersebut berkaitan dengan pembatalan Sertifikat Hak Milik : M.5932, Surat Ukur No.210/1988, Sertifikat Hak Milik Nomor : M.6820, Surat Ukur No.2998/1988, Sertifikat Hak Milik Nomor : M.5291, Surat Ukur No.68/1987, Sertifikat Hak Milik Nomor : M.10665, Surat Ukur No.4377/1994, Sertifikat Hak Milik Nomor : M.7714, Surat Ukur No. 1063/1987 yang terletak di Sepakat II Dalam Rt.Rw 02.07 Kelurahan bansir darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak dengan Luas 32.400 M². Kata Kunci : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
REFORMULASI TERHADAP PRINSIP PEMBUKTIAN BERDASARKAN 2 (DUA) ALAT BUKTI PADA PERKARA PENCABULAN/PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA PONTIANAK (Studi di Polresta Pontianak Kota) NIM. A1012131110, TAGOR P TAMBUNAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani pembangunan nasional, merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa Indonesia. Untuk itu Indonesia dalam melindungi anak sebagai generasi muda telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan AnakDalam pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik terkait pengumpulan dan pencarian alat bukti perkara pencabulan / pelecehan seksual pernah perkara tersebut saat diajukan ke Jaksa Penuntut Umum berstatus P-19. Padahal Alat Bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), jelas menjelaskan mengenai Alat bukti yakni keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa.Di Polresta Pontinak Kota telah dalam pelaskanaan Penyidikan perkara pencabulan / pelecehan seksual terhadap anak masih mengalami kesulitan karena pernah berstatus P-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip pembuktian berdasarkan dua alat bukti pada perkara pencabulan /pelecehan seksual terhadap anakyakni sulitnya mencari alat bukti yakni keterangan tersangka / terdakwa dari tindak pidana pencabulan / pelecehan seksual pada anak dan belum adanya upaya progresif dan inovatif dari Penyidik dalam mengumpulkan dan mencari alat bukti lainnya untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan / pelecehan seksual pada anakUpaya yang dilakukan dalam rangka  mengoptimalkan prinsip pembuktian berdasarkan dua alat bukti pada perkara pencabulan /pelecehan  seksual terhadap anak yakni memaksimalkan kinerja Penyidik dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti berkaitan dengan perkara tindak pidana pencabulan / pelecehan seksual pada anak.dan melaksanakan pelatihan kepada Penyidik dan penyidik pembantu berkaitan dengan Penyidikan khusus perkara tindak pidana pencabulan / pelecehan seksual pada anak. Kata Kunci : Pencabulan / Pelecehan Seksual Anak
PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ANAK-ANAK TERLANTAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN KUBU RAYA) NIM. A11112258, RISKY HIMAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11.642 KB)

Abstract

Dalam pembukaan UUD Tahun 1945  pada alenia ke empat  terdapat Tujuan Negara Indonesia, yang salah satunya adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”  konsep tujuan Negara yang tertuang dalam Pembukaan ini, salah satunya  di Implementasikan dalam Pasal 34  UUD tahun 1945 yang menyebutkan Pakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara “Masa depan suatu bangsa, ditentukan bagaimana sebuah generasi muda  yang dalam hal ini anak-anak Indonesia  dibentuk. Proses pembentukan itu bisa terjadi dari semua asfek kehidupan, lingkungan, asfek pendidikan, asfek religi, dan kesejahteraan lahir bathin. Oleh karena itu Bangsa Indonesia serius dan berkomitmen proses pembentukan anak-anak Indonesia menjadi prioritas utama dalam mewujudkan tujuan Negara.Jenis Penelitian ini adalah penelitian  normative,  dengan memadukan fakta empiris yang ada dilapangan pada saat penelitian  dilakukan yaitu penelitian yang bertujuan membuat deskripsi hasil penelitian yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Sumber data yang pakai yaitu data primer yang  diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dari hasl wawancara dan penyampaian daftar pertanyaan.Dari uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada Bab III Pengolahan Data, maka sampailah penulis pada kesimpulan akhir bahwa peran pemerintah  Daerah terhadap anak terlantar di Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan  Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014  belum terlaksana  dengan maksimal hal ini dikarenakan beberapa paktor diantaranya ; faktor sarana dan sarana belum maksimal, dan tingkat kemiskinan di kabupaten Kubu Raya belum teratasi dengan maksimal, walaupun sector pendidikan terjadi peningkatan. Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Anak Terlantar,  Perlindungan Anak

Page 6 of 309 | Total Record : 3081

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue