cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 62   63   64   65   66 
ASPEK KESELAMATAN DALAM PELAYARAN (STUDI KASUS TERBAKARNYA KAPAL KARGO LINTAS BAHARI DI SUNGAI KAPUAS KALIMANTAN BARAT)” NIM. A01112035, YUDHA PRAWIRA ISKANDAR
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan yaitu memperlancar perekonomian dalam mensejahterakan rakyat. Kapal sebagai sarana transportasi laut harus memenuhi manajemen keselamatan kapal. Keselamatan kapal diartikan sebagai keadaan kapal yang telah memenuhi persyaratan yang dapat dibuktikan dengan sertifikat setelah melalui proses pemeriksaan dan pengujian. Pada tanggal 22 Mei 2018 telah terjadi kebakaran pada kapal motor Lintas Bahari 8 yang tengah bersandar di dermaga mataso. Dengan kejadian tersebut maka dalam penelitan ini penulis bermaksud untuk mengungkapkan: 1.) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terbakarnya kapal kargo lintas bahari 8; 2.) Mengungkap Hukum yang ditempuh pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pontianak atas terbakarnya kapal kargo lintas bahari tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang datanya merupakan data sekunder dan dilengkapi dengan hasil wawancara pihak syahbandar Pontianak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terbakarnya kapal kargo Lintas Bahari 8 adalah human error dengan adanya kegiatan menggerinda Railing pada Deck sehingga percikan api tersebut masuk ke Palka kapal Lintas Bahari 8 yang berisi sterefoam. Atas kebakaran tersebut pihak Syahbandar Pontianak telah melakukan langkah hukum berupa pemeriksaan terhadap nakhoda kapal Lintas Bahari 8 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) sesuai Keputusan Menteri Nomor 55 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kapal dan selanjutnya mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) tersebut  ke Makhamah PelayaranKata kunci : kelaiklautan kapal, kebakaran kapal, keselamatan pelayaran,
PENDAPAT ULAMA TENTANG FENOMENA GAME ONLINE PLAYER UNKNOWN’S BATTLE GROUND’S (PUBG) MENURUT HUKUM ISLAM DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011151226, REVANGGA PRASTIYO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perilaku pengguna game online Player Unknown’s Battle Ground’s (PUBG) semakin hari semakin meningkat. Kemajuan tekhnologi membuat penggunanya semakin mudah mengakses game online kapanpun dan dimananpun. Termasuk game online Player Unknown’s Battle Ground’s (PUBG) yang sedang marak. Dalam penelitian ini masalahnya adalah Perilaku kecanduan game online yang banyak terjadi pada remaja.Penelitian bertujuan untuk mengetahui pendapat Ulama tentang keberadaan Game Online Player Unknown’s Battle Ground’s (PUBG) di Kota Pontianak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa Ulama Kota Pontianak berpendapat Makruh hukumnya apabila memainkan game online Player Unknown’s Battle Ground’s (PUBG) dan dapat menjadi Haram apabila sampai melailakan kewajibannya sebagai umat manusia, berkata kasar, membuang waktu, dan juga menghambur-hamburkan uang. Game tersebut lebih banyak mengandung unsur negatif ketimbang unsur positifnya.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik kepustakaan (Library Research) dan Lapangan (Field Research), metode pengambilan sampel yang sudah ditentukan yaitu ketua MUI Kalimantan barat, ketua MUI kota Pontianak dan 4 orang Komisi Fatwa MUI Kota Pontianak data disajikan dalam bentuk teks naratif.Islam tidak melarang umatnya untuk bersenang-senang, akan tetapi harus tetap dalam batasan dan koridor yang ditentukan. Hendaknya game yang  dimainkan sesuai dengan porsinya, alias tidak berlebihan. Jangan sampai hiburan menyita seluruh waktu, menghalangi aktifitas lainnya, mengambil waktu belajar serta bekerja dan jangan sampai melalaikan seseorang dari tugas pokoknya dalam beribadah, dalam rumah tangga dan jangan sampai pula membuat orang lupa dari game yang lebih penting, seperti olahraga fisik untuk menyehatkan badan. game juga jangan sampai membuat orang terjerumus pada kecanduan. Kata kunci : Hukum Islam, Pendapat ulama, Game Online, Player Unknown’s Battale Ground’s (PUBG)
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM SERBA USAHA KURNIA NIM. A1012161115, YUNITA SARI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis. Koperasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, selanjutnya didalam penelitian ini akan disingkat UU No. 25 Tahun 1992. Koperasi sangat berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta koperasi juga merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.Berdasarkan uraian di Bab sebelumnya, maka kesimpulan untuk permasalahan dalam skripsi ini berdasarkan gambaran umum struktur organisasi internal KSU Kurnia telah memenuhi unsur – unsur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 21, yakni perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Salah satu hambatan yang dapat dilihat berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengurus Koperasi Serba Usaha Kurnia Polresta Pontianak Kota Tahun Buku 2018 yakni terdapat Piutang Simpan Pinjam sebesar Rp. 4.869.022.307,74. Piutang simpan pinjam adalah pemberian pinjaman yang diberikan koperasi ke anggota tetapi belum diterima pembayarannya kembali. Penyebab hambatan ini terjadi salah satunya adalah banyaknya mutasi kerja anggota dimana anggota Polisi yang menjadi anggota koperasi pindah tugas. Oleh karena itu, banyak dari anggota tersebut yang belum membayar kembali ke koperasi serba usaha kurnia. Hubungan anggota dengan Koperasi adalah perjanjian maka meskipun anggota polisi Polresta Pontianak Kota yang telah tercatat sebagai anggota KSU Kurnia dipindahtugaskan ke lokasi lain, maka kewajiban anggota untuk membayar pinjaman ke koperasi adalah wajib karena hubungan hukum antara Koperasi dengan para anggota tersebut adalah berdasarkan perjanjian dan para pihak harus menyelesaikan seluruh prestasi (hak dan kewajiban) yang telah disepakati. Kata Kunci : Simpan Pinjam, Perjanjian, Koperasi
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS KONTEN YANG DI-UPLOAD MELALUI YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA NIM. A1011131257, KAISAR DZAKY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di jaman globalisasi seperti ini dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah. Kini teknologi merupakan sarana yang merambah hampir keseluruh sektor kehidupan. Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah munculnya era digital yang ditandai dengan munculnya Internet. Di jaman digital seperti sekarang ini, video menjadi hal yang sangat diminati oleh masyarakat, salah satu situs berbagi video atau video sharing terpopuler dan paling banyak dikunjungi adalah YouTube. Banyak masyarakat pengguna YouTube tidak mengetahui bahwa video-video yang ada di YouTube sebagian besar bermateri hak cipta dan karya-karya bermateri hak cipta tersebut sering disalah gunakan oleh pengguna YouTube, bahkan digunakan untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik video.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Video merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun dalam prakteknya sering sekali masih terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya hak cipta video yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, salah satu pelanggaran nya adalah pada saat video tersebut diunggah ke dalam suatu situs internet yaitu Youtube, dan video tersebut di gunakan tanpa izin dari pencipta video. Permasalahan yang timbul sekarang adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap YouTube.Dari hasil penelitian ini bahwa YouTube sudah memberikan syarat  dan ketentuan bagi pengunggah video, dan dengan adanya aturan tersebut maka akan timbul hubungan hukum dan akan melahirkan hak dan kewajiban bagi pencipta video maupun kepada pihak yang mengambil video dari YouTube, dengan diambilnya video tersebut, haruslah mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pencipta video tersebut dan mencantumkan courtesy of YouTube (bersumber dari YouTube) dan nama pencipta video. Kata Kunci : Hak Cipta, Video, YouTube, Perlindungan Hukum
KAJIAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI SYARAT UNTUK MENGUSUNG CALON PRESIDEN NIM. A1011151079, DESTY MIFTHARY
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan presidential threshold sebagai salah satu syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden banyak menuai kontrovesi. Pemberlakuan yang dimulai sejak pemilihan umum tahun 2004 diiringi dengan banyaknya gugatan yang diajukan oleh berbagai pihak. Sejauh ini penulis mencatat terdapat delapan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara gugatan presidential threshold. Namun, Mahkamah Konstitusi tetap pada pendiriannya yang menyatakan bahwa presidential threshold adalah kebijakan hukum terbuka (open legal policy), sehingga dinyatakan konstitusional. Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian kepustakaan (library research). Selain menggunakan bahan-bahan kepustakaan, penulis juga melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberlakuan presidential threshold telah bertentangan dengan logika sistem pemerintahan presidensial, bertentangan dengan konstitusi, rentan terhadap politik transaksional serta mencederai kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan pembentukannya sarat akan kepentingan-kepentingan politik pembentuk undang-undang yang notabene merupakan anggota partai politik yang diuntungkan oleh adanya aturan tersebut. Oleh sebab itu, presidential threshold sudah selayaknya dihapuskan sebab banyak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Selain itu, penerapan presidential threshold tidak satu nafas dengan semangat amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang ingin memperkuat purifikasi sistem pemerintahan presidensial. Kata Kunci :Presidential Threshold, Pemilihan Umum, Syarat Pengusungan Calon Presiden
FAKTOR-FAKTOR KEJAHATAN PERJUDIAN REMI BOX OLEH WARGA DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA TINJAUAN KRIMINOLOGI NIM. A1011151185, ANDRIANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 jumlah kasus kejahatan perjudian termasuk Remi Box bersifat fluktuatif. Hal ini penulis ungkap dalam skripsi yang berjudul : “Faktor-Faktor  Kejahatan Perjudian Remi Box Oleh Warga Di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tinjauan Kriminologi”. Di mana, seringkali permasalahan perjudian terjadi dan ditangani oleh pihak aparat Polsek Sungai Raya. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat dan dikategorikan sebagai Kejahatan. Dari aspek yuridis perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.Bahwa warga yang melakukan kejahatan perjudian remi box di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai raya Kabupaten Kubu Raya merupakan suatu bentuk pelanggaran norma yang berlaku terutama norma hukum, agama dan serta akibat adanya pembiaran pada tataran lingkungan masyarakat disekitarnya.Bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian khususnya remi box yang dilakukan sebagian warga masyarakat di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya Karena peran tokoh masyarakat yang tidak berjalan, akibat faktor kesempatan, lingkungan masyarakat serta budaya yang mempengaruhi meningkatnya tindak perjudian yang dilakukan oleh warga masyarakat.Bahwa tokoh masyarakat harus melakukan langkah – langkah signifikan dengan cara bekerjasama dengan pihak terkait khususnya aparat kepolisian dalam wujud fdungsinya sebagai Lembaga Masyarakat dan hubungannya dengan tugas perpolisian masyarakat melalui tugas dan fungsi ketua RT/RW setempat demi tegaknya hukum.Bahwa pemerintah dan tokoh masyarakat dalam peran penting mengatasi terjadinya kejahatan perjudian remi box di Desa Parit Baru kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dan kerjasama antar masyarakat dengan stakeholder terkait khususnya aparat kepolisian dalam pembinaan masyarakat serta patroli aktif dalam mencegah kejahatan perjudian.  Kata Kunci : Perjudian Remi Box, Faktor Penyebab Kejahatan.
KEWAJIBAN PEMBELI DALAM MEMBAYAR SISA HARGA SAPI PADA PENJUAL DI DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA NIM. A1011141149, HARI SETIAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Kewajiban Pembeli Dalam Membayar Sisa Harga Sapi Pada Penjual Di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Faktor apa yang menyebabkan pembeli lalai memenuhi pembayaran sisa harga dalam perjanjian jual beli sapi pada penjual sesuai dengan waktu yang telah disepakati di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab pembeli sapi wanprestasi terhadap penjual.Metode yang digunakan adalah metode empiris dalam menganalisa data-data yang dikumpulkan selama penelitian dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung dengan sampel sebagai berikut: Penjual sapi di Desa Puggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Pembeli sapi di Desa Puggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sebanyak 5 (lima) orang.Faktor terjadinya suatu wanprestasi dalam hal ini adalah faktor yang menyebabkan pembeli wanprestasi terhadap penjual sapi karena pembeli mengalami kerugian atas pembelian sapi tersebut. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor terjadinya wanpretasi pembeli sapi adalah karena faktor tidak ada niat baik dari pihak pembeli terhadap penjual sapi.Adapun tujuan penelitian disini adalah1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli di Desa Puggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya2. Untuk menggungkapkan faktor apa yang meyebabkan pihak pembeli sapi melakukan wanprestasi pada penjual dalam pembayaran sisa harga sapi3. Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap pembeli yang belum memenuhi kewajibannya membayar sisa harga sapi4. Untuk mengungkapkan upaya yang ditempuh oleh penjual pada pembeli yang belum membayar sisa harga sapi di Desa Puggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.Kesimpulan1. Bahwa pihak pembeli sapi telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran harga sapi sebanyak Rp. 12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian, meskipun telah diperingatkan oleh pihak penjual tetap tidak memenuhi kewajibannya.2. Bahwa faktor yang menyebabkan pihak pembeli sapi tidak melaksanakan kewajibannya melunasi sisa pembayaran harga sapi kepada pihak penjual adalah karena pembeli mengalami kerugian atas pembeliaan sapi tersebut.3. Bahwa akibat hukum pihak pembeli sapi yang ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran harga sapi kepada pihak penjual meskipun telah lewat dari jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian adalah meminta pelunasan atau ganti rugi4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap pembeli sapi yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli sapi tersebut adalah melakukan penyelesaian secara damai, musawarah, dan secara kekeluargaan dengan meminta pelunasan atau  ganti rugi. Kata Kunci: Hak Dan Kewajiban Pembeli Dan Penjual/Wanprestasi.
PERANAN TEKNIK UNDERCOVER BUY DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA NIM. A1012131053, BORNOK SIANTURI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narkotika merupakan obat-obatan yang bermanfaat dalam dunia kesehatan karena berfungsi sebagai anastesi dan penahan rasa sakit dalam melakukan operasi bedah. Karena fungsi dan kegunaannya ini narkotika banyak disalahgunakan untuk kenikmatan sessaat. Kota Pontianak di Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat penyalahgunaan yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polresta Pontianak Kota diketahui bahwa sepanjang tahun 2016 berjumlah 110 kasus dengan jumlah tersangka 128 orang, tahun 2017 dengan jumlah 87 kasus dengan jumlah tersangka 111 orang dan tahun 2018 dengan jumlah 101 kasus dengan jumlah tersangka 121 orang. Dalam upaya mengungkap peredaran gelap narkotika penyidik tindak pidana narkotika memiliki metode pembelian terselubung (undercover buy) yang diatur dalam pasal 75 j Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua kasus tindak pidana narkotika diungkap dengan metode pembelian terselubung (undercover buy). Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala-kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal.Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Peranan Teknik Undercover Buy Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Tidak Dapat Diterapkan Terhadap Seluruh Kasus Narkotika Di Seluruh Wilayah Hukum Polresta Pontianak Kota?”Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kendala-kendala di lapangan yang menghambat peranan teknik undercover buy dalam mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota, untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala dilapangan yang menghambat peranan teknik undercover buy dalam mengungkap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identifikasi) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problum solution). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara (interview) dan teknik penyebaran angket/ kuisioner.Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam melaksanakan pembelian terselubung (undercover buy) terdapat kendala internal dan kendala eksternal yang menghambatnya, sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan mengajukan rencana penambahan jumlah anggaran, pengoptimalan kinerja yaitu dengan memaksimalkan kinerja Sumber Daya Manusia yang ada serta menuntut sikap profesionalisme dari penyidik yang melakukan pembelian terselubung. Kata Kunci : Undercover Buy, Tindak Pidana Narkotika
PROBLEMA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH NIM. A1012151076, GUNAWAN
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan tanah memang menjadi kebutuhan setiap manusia terutama dalam menopang kepentingan akan kehidupan sehari-hari. Tanah memang memiliki arti yang sangat penting dalam berbagai sisi kehidupan, sehingga setiap orang berkepentingan untuk memiliki dan menguasai areal pertanahan. Namun kepemilikan yang diperoleh terkadang tidak didukung dengan status legal dari sebuah bukti outentik pertanahan. Di mana bukti tersebutlah yang mempertegas status kepemilikan tanah bagi seseorang. Untuk itu negara hadir dalam proses PTSL bagi warga yang belum memiliki sertifikat hak milik atas tanah, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui Berupa Apa Saja Problem Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah. Tujuan dalam penelitian ini ialah Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, untuk mengungkapkan problem penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, untuk mengungkapkan akibat yang muncul dari adanya faktor penghambat pelaksanaan PTSL, untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili berbeda dengan objek tanah yang dimiliki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis, yaitu dengan menggambarkan serta menganalisa keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa semua fakta tersebut guna untuk memperoleh suatu kesimpulan. Sedangkan teknik dan alat pengumpul data adalah dengan komunikasi langsung dan tidak langsung serta dengan populasi dan sampel. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa untuk menjamin status kepemilikan hak milik atas tanah warga, di Kecamatan Sungai Kunyit pemerintah melalui BPN Kabupaten Mempawah telah melaksanakan program PTSL pada tahun 2017, salah satu faktor penghambat dalam program PTSL adalah masih adanya warga yang memiliki tanah di wilayah Kecamatan Sungai Kunyit namun tidak berdomisili di wilayah tersebut, akibat dari adanya faktor penghambat tersebut menyebabkan pelaksanaan program PTSL harus dilaksanakan secara bertahap, masyarakat yang berdomisisli berbeda dengan objek pertanahan tetap berperan dalam memberikan data dan informasi pertanahan guna mensukseskan program PTSL tersebut. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, SistematikLengkap, Problema.
WANPRESTASI PEMESAN BANNER PADA PENGUSAHA CV. MITRA JAYA MANDIRI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1011141198, ABDURRAHIM
Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

            CV. Mitra Jaya Mandiri merupakan Percetakan yang memberi pelayanan pembuatan banner, pencetakan buku, undangan, yasin, pembuatan plakat dan lain sebagainya. Namun dalam usaha pelayanan percetakan ini sering terjadi hambatan. Dimana hambatan itu diakibatkan banyaknya pemesan banner yang tidak membayar tepat waktu sesuai yang diperjanjikan. Adapun bentuk perjanjian secara lisan yang kemudian dituangkan di dalam nota pembayaran. Nota pembayaran berisi kesepakatan antar pihak, waktu serta biaya cetak yang harus dibayar pemesan.Adapun faktor yang menyebabkan pemesan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena tidak memiliki biaya saat waktu pelunasan tibaAkibat hukum dari keterlambatan itu bagi pihak CV. Mitra Jaya Mandiri mengalami sedikit kesulitan menyelesaikan pesanan lainnya dan hanya menuntut pihak pemesan yang wanprestasi untuk segera melunasi pesanannya.Upaya-upaya yang dilakukan pihak CV. Mitra Jaya Mandiri terhadap pemesan yang telah melakukan wanprestasi yakni tidak melunasi pesanannya sesuai kesepakatan yang terdapat di dalam nota adalah penyelesaian secara damai dan kekeluargaan dengan menghubungi pemesan yang wanprestasi dan memintanya untuk segera melunasi pesanannya, dan tidak ada sampai melakukan gugatan ke Pengadilan. Kata Kunci : Kesepakatan, Wanprestasi, Pelunasan

Page 64 of 309 | Total Record : 3081

 62   63   64   65   66 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue