cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Jurnal Fatwa Hukum
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 3,081 Documents
 61   62   63   64   65 
ANALISIS KORWAS ANTARA PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BERDASARKAN PASAL 9 PP NO. 43 TAHUN 2012, TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA (Studi Penanganan Tindak Pidana Khusus Di Wilayah Kalimantan Barat) NIM. A1012151097, ANNEKE SUNDARI PUTRI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Kepolisian dan Institusi Pemerintahan yang lain memiliki suatu kesamaan, terutama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, dan sama-sama berada dalam satu atap, yakni birokrasi pemerintahan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa bagi orang-orang ataupun badan-badan pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan dan penyelenggaranya menerima gaji dari pemerintah dapat dikatakan pegawai pemerintah dan sebagai birokrasi. Oleh karena itu lembaga kepolisian dan lembaga pemerintahan yang lain karena menerima gaji dari pemerintah adalah merupakan lembaga birokrasi. Hubungan yang berbeda dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ini didasarkan pada konsistensi dan konsekuensi, bahwa Penyidik Polri mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengawasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS tersebut. PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Wewenang khusus yang dimaksud adalah wewenang penyidikan sesuai dengan undang–undang terkait sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Hal tersebut menegaskan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang penyidik sesungguhnya melekat pada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Pengangkatan PPNS secara fungsional ditujukan khusus untuk melakukan penyidikan pada bidang-bidang tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugasnya. Permasalahan yang timbul, pada  fungsi koordinasi dan pengawasan PPNS yang diemban oleh penyidik kepolisian kurang begitu efektif, karena terbatasnya personil dan kurangnya komunikasi antara penyidik kepolisian dan PPNS, sehingga membuka peluang PPNS dalam menangani perkara tanpa melalui penyidik kepolisian namun Berkas Perkara langsung diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kata Kunci : Koordinasi dan Pengawasan Kepolisian dan PPNS
STUDI KOMPARATIF PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA SISTEM KONVENSIONAL DENGAN SISTEM E-KATALOG DI TINJAU DARI PASAL 22 UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT NIM. A1011151114, SYARAH ELFINA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa dengan sistem terbaru yaitu sistem Katalog Elektronik (E-katalog) dibandingkan dengan sistem Konvensional (lama) dalam mengatasi persekongkolan dari Tahun 2006 hingga Tahun 2017, dari jumlah kasus persekongkolan / Persaingan Usaha tidak sehat dilihat dari sudut berbagai alasan mengapa terjadi Persekongkolan / Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis kekurangan yang ada di sistem konvensional dan system Katalog Elektronik (E-katalog) .Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka, sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian (hukum), hasilkarya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan, bahan  hukum  sekunder yang  berupa buku-buku, artikel, internet yang terkait dengan Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah kasus pada Tahun 2006-2012 menggunakan sistem Konvensional terdapat 173 kasus Persekongkolan, pada tahun 2013-2014 terdapat 142 kasus Persekongkolan, Tahun 2015 Pemerintah menggunakan sistem Katalog Elektronik (E-katalog) di perbaharui ada 6 kasus dan sistem ini hanya berlaku di beberapa Lembaga Pemerintah (Uji Coba), pada Tahun 2016 di temukan 15  kasus, mengalami kenaikan karena sistem Katalog Elektronik (E-katalog) sudah aktif di seluruh K/L/D/I di  Indonesia. Pada Tahun 2017 ada 10 kasus Persekongkolan Dalam pengadaan barang dan jasa, hal ini ada penurunan jumlah kasus Persekongkolan, karena pengadaan barang dan jasa di indonesia sudah menggunakan sistem Katalog Elektronik (E-katalog) secara penuh, hal ini membuktikan bahwa Pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem Katalog Elektronik (E-katalog) sangat efektif dalam menekan angka Persekongkolan yang terjadi di Indonesia. Pendataan ini dapat di lihat dari hasil tinjauan pengadaan barang dan jasa dengan sistem Katalog Elektronik (E-katalog) dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya sistem terbaru Katalog Elektronik (E-katalog), mengecilkan jalan masuk persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa karena semuanya terpusat dan di awasi secara ketat dengan sistem komputer.  Kata Kunci:           Pengadaan Barang dan Jasa, Konvensional,  Katalog Elektronik (E-katalog), Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KREDIT KOPERASI SIMPAN PINJAM CU. PANCUR KASIH DENGAN DEBITUR DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012161070, SUGENG BURNEANTO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Analisis Hukum Perjanjian Kredit Koperasi Simpan Pinjam CU. Pancur Kasih  Dengan Debitur Di Kota Pontianak ”bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam CU. Pancur Kasih di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab tidak dilaksanakannya perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam CU. Pancur Kasih di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan para pihak dalam  perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam CU. Pancur Kasih di Kota Pontianak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana kerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Pelaksanaan perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam CU. Pancur Kasih di Kota Pontianak padaa umumnya berjalan dengan baik tetapi tetap saja masih terdapat debitur yang belum menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kredit sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan , karena masih terjadi penunggakan baik itu yang menunggak selama 2 bulan, 3 bulan bahkan ada yang sampai 6 bulan. Faktor penyebab tidak dilaksanakannya perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam CU. Pancur Kasih di Kota Pontianak berdasarkan hasil penelitian faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan wanprestasi dari pihak debitur adalah karena faktor internal maupun eksternal dimana faktor eksternal dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit dimana ada debitur yang tiba-tiba dipecat dari pekerjaan serta adanya kebutuhan yang meningkat sehingga uang untuk membayar cicilan kredit dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu, sehingga pembayaran kredit jadi tertunda. Sedangkan faktor internal adalah kelalaian dari pihak KSP CU Pancur Kasih sendiri yaitu kurang teliti dalam melakukan pemberian kredit serta adanya subjektifitas dalam memperlakukan debitur. Upaya yang dapat dilakukan para pihak dalam  perjanjian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam CU. Pancur Kasih di Kota Pontianak adalah dengan terlebih dahulu melakukan tindakan negosiasi dengan melakukan upaya musyawarah terlebih dahulu dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Musyawarah lebih dipilih para pihak karena tidak ingin masyarakat luas mengetahui permasalahan yang terjadi, hal ini dilakukan lebih untuk menjaga hubungan baik yang selama ini telah dilakukan oleh para pihak. Kata Kunci : Perjanjian kredit, KSP CU Pancur Kasih, Debitur
TANGGUNG JAWAB PENJUAL BESI TUA TERHADAP PEMBELI DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012161069, SELVI ARIESTA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab penjual terhadap pembeli serta upaya hukum yang bisa dilakukan pembeli ketika menjadi korban wanprestasi terhadap pembelian besi tua yang terjadi di Kota Pontianak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.Berdasarkan hasil penelitian, wanprestasi yang terjadi khusus pada kasus ini karena tidak terdapatnya perjanjian secara tertulis antara penjual dan pembeli. Kepercayaan yang diberikan pembeli sebagai korban hanya berdasarkan kerjasama bisnis yang sudah beberapa kali sebelumnya dilakukan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian dalam melakukan transaksi jual beli khususnya yang bernilai tinggi agar terhindar dari praktek kecurangan dan sejenisnya. Kata Kunci : Perlindungan hukum, legislasi dan regulasi, wanprestasi.
PELAKSANAAN AMAR PUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERIAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR : 969/PDT.G/2012/PA.PTK) NIM. A1012151039, RIZKA DESVITA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan perbuatan hukum yang tentu saja akan mengakibatkan hukum – hukum tertentu. Perceraian dapat terjadi karna talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap anak - anaknya berupa  nafkah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. kasus ini berawal dari mantan istri (ibu) yang mengajukan gugatan perceraian berserta gugatan biaya nafkah anak. dalam prosesnya setelah terjadinya perceraian, bapak tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.Maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skrispi ini adalah mengungkapkan apakah faktor yang menyebabkan mantan suami (Bapak) tidak melaksanakan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan Nomor : 969/Pdt.G/2012/PA.Ptk. Penelitian ini adalah penelitian Empiris, dengan  pendekatan  Deskriptif  Analisis  dengan bentuk  Penelitian  Kepustakaan  dan  Penelitian  Lapangan, sedangkan  Teknik  yang  digunakan  ialah  Teknik  Komunikasi Langsung dengan sumber data melalui wawancara. Akibat hukum apabila mantan suami (bapak) tidak melaksanakan putusan adalah dapat dicabutnya hak kuasa terhadap anak. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika putusan tersebut tidak terlaksana adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Pontianak. Kata Kunci : Perceraian, Nafkah anak
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI BERSAUDARA KOTA PONTIANAK NIM. A1012151071, NURUL FEBRIANTI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengambil judul tentang “Tanggung Jawab Aanggota Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi Bersaudara Kota Pontianak”. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1)  untuk mengungkapkan pelaksanaan kewajiban anggota koperasi dalam pembayaran angsuran pinjaman, (2) untuk mengungkapkan upaya apa yang dilakukan oleh koperasi bersaudara dalam mengatasi pinjaman bermasalah dari para anggota koperasi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah empiris dan sampel dalam penelitian ini adalah Kopeasi Bersaudara yang berada di Pontianak dan 15 orang anggota Koperasi Bersaudara. Jenis pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan disajikan kedalam laporan penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa (1) Pelaksaan kewajiban anggota terhadap pengembalian uang koperasi bersaudara belum melaksanakan pembayaran hutang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, (2) Upaya yang dilakukan koperasi bersaudara dalam mengatasi pinjaman bermasalah belum terlaksana dengan baik.   Kata Kunci : Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
PELAKSANAAN TERHADAP PENERAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN UNTUK MENDAFTARKAN HAK ATAS TANAH DAN BERDASARKAN PERDA KOTA PONTIANAK NO. 6 TAHUN 2010 PASAL 55 AYAT (2) HURUF A TENTANG PAJAK DAERAH NIM. A1011141048, GREGORIUS SEPTENTIO
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang sering terjadi di kecamatan Pontianak Kota adalah permasalahan perpajakan khususnya mengenai pendaftaran hak atas tanah di dalam bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),   Selain dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pemerintah Kota Pontianak juga sudah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak yaitu PERATURAN DAERAH Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak dan ditindak lanjuti dengan peraturan Walikota Pontianak Nomor. 76 Tahun 2012, Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Pontianak.Skripsi ini memuat rumusan masalah : ?Bagaimana pelaksanaan terhadap penerapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) melalui jual beli tanah di kota Pontianak berdasarkan Perda Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 55 ayat (2) huruf a tentang Pajak Daerah (Studi di Kecamatan Pontianak kota).Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa proses keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan pemerintah kota pontianak tergantung pada proses tingkat kerja implementor kebijakan, yang mendalam hal ini dijalankan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Proses BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan bukan hanya dilaksanakan oleh satu lembaga pemerintah saja melainkan antar lembaga-lembaga, tahapan yang panjang pemindahan hak jual beli tidak terlepas dari implementor kebijakan. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak, saat ini mulai gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. melakukan sosialisasi pajak BPHTB melalui TVRI dan RRI serta media cetak dan online,".Kata kunci : Pontianak kota,pendaftaran hak atas tanah, pajak, bea perolehan hak atas tanah  (BPHTB
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NIM. A1011161272, DEVY WAHYUNI
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.  Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit serta memiliki peranan yang sangat penting. Subdit 2 adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum dan unsur pelaksana pada Ditreskrimsus tingkat Kepolisian Daerah yang berada dibawah Direktorat Kriminal Khusus. Subdit 2 Ditreskrimsus menangani kasus perbankan, pencucian uang dan kejahatan dunia maya (Cyber Crime). Berdasarkan data pengaduan kasus tindak pidana penipuan jual beli online, bahwa kasus pengaduan tersebut tidak semuanya dapat di tindaklanjuti dikarenakan beberapa faktor. Bahwasannya Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalbar telah menangani kasus-kasus tersebut dan berupaya untuk mengungkap pelakunya. Namun ada kendala dimana Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalbar mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus kejahatan.Masalah dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi faktor penyebab penyidik Subdit 2 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat sehingga belum maksimal dalam mengungkap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Kalimantan Barat.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif analitis, Berdasarkan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyidik Subdit 2 Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat belum maksimal dalam mengungkap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Kalimantan Barat, dikarenakan faktor pelaku yang berada diluar wilayah Kalimantan barat, pelaku menggunakan akun anonymous (akun khusus untuk melakukan tindak pidana), kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Subdit 2 Direskrimsus Polda Kalimantan Barat, pelaku menggunakan rekening bank orang lain, serta kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang. Kata Kunci : Penegakan hukum pidana, Pelaku Jual Beli Online, Penyidikan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELIAN COMPAC DISK (CD) MELALUI LAPAK MUSIC ONLINE DI KOTA PONTIANAK NIM. A1012161093, CARDISTA FIZELLA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  Pembelian Compac Disk (Cd)  Melalui Lapak Music Online Di Kota Pontianak ”bertujuan Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian Compac Disk (CD) melalui Lapak Music Online di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum diberikannya perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian Compac Disk CD melalui Lapak Music Online di Kota Pontianak. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian yang disebabkan pembelian Compac Disk CD melalui Lapak Music Online di Kota Pontianak.Penelitian ini penulis menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis, dimana penulis memberikan gambaran atau mendeskripsikan permasalahan yang terjadi untuk dicari penyelesaian atau solusi atas permasalahan yang terjadi, melalui penelitian dilapangan serta bahan-bahan hukum primer sebagai pendukung.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian CD melalui Lapak Music Online di Kota Pontianak belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan undang-undang petlindungan konsumen pada Pasal 4 huruf  b dan huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; dan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, sementara pelaku usaha masih melanggar apa yang telah ditetapkan oleh UUPK. Faktor  penyebab perlindungan hukum terhadap konsumen pembelian CD melalui Lapak Music Online di Kota Pontianak belum dilaksanakan dikarenakan pelaku usaha ingin mendapatkan untung yang besar atas penjualan CD music pada Lapak Musik yang dikelolanya, sehingga hal tersebut sangat merugikan konsumen. Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap kerugian yang disebabkan pembelian CD melalui Lapak Music Online di Kota Pontianak. melalui jalan musyawarah dengan melakukan negosasi kepada para pihak agar diperoleh jalan keluar yang baik yang dapat diterima oleh masing-masing pihak dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak manapun. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengobatan Tradisional, Konsumen
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH NEGARA (Studi Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.SBS) NIM. A1011131323, RISWANDA
Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat. Sedangkan perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah, antara lainjual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahan, dan perbuatan lainnya. Menurut hukum tanah nasional, perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).Awal mula eksistensi jabatan PPAT diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang PendaftaranTanah serta Hak dan Kewajibannya yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah harus dilakukan para pihak di hadapan Penjabat yang ditunjuk oleh Menteri. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 Tentang Penunjukan PejabatPenelitian hukum dapat dilakukan secara normative maupun empiris, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum Normatif, dengan beranjak pada adanya kesenjangan  antara das solen dengan das sein, yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia  realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta  hukum. Ilmu hukum empirik adalah ilmu yang membedakan secara tajam antara fakta dan norma, antara gejala hukum dan fakta-fakta kemasyarakatan. Terkait dengan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan cara  meneliti antara fakta yang terjadi dilapangan dalam hal ini apa yang dilakukan oleh seorang Notaris dengan membuat Akta Pengoperan dan Pelepasan Hak atas Negara. Dimana Status Tanah Negara masih memerlukan  persyaratan untuk memperoleh Hak Atas Tanah, karena masih kewenagannya ada pada Negara  artinya belum dilekati Hak Atas Tanah.Dari pembahsan di atas, maka di simpulkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan PPAT maupun Notaris adalah merupakan "pejabat umum"yang diberikan kewenangan membuat"akta otentik"tertentu.Yang membedakan keduanya adalah Landasan hukum berpijak yang mengatur keduanya. PPAT adalah UU No.5 tahun 1960,PP No.24tahun 1997, PP No.37 tahun 1998 dan PerkBPNNo.1tahun 2006, sedangkan Pejabat Notaris adalah UU No. 30 tahun 2005. Perbedaan tersebut tergambar dengan jelas lembagab hukum yang bertanggung jawab untuk mengangkat danbmemberhentikan, tugas dan kewenangannya dalam rangka Pembuatan akta-akta otentik tertentu, system pembinaanb dan pengawasannya. Kata Kunci   Peralihan Tanah, Pemdaftaram Tanah, Agraria

Page 63 of 309 | Total Record : 3081

 61   62   63   64   65 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 4 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 3 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 2 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 8, No 1 (2025): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 4 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 3 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 2 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 7, No 1 (2024): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 4 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 3 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 2 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 6, No 1 (2023): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 4 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 3 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 5, No 1 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 3 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 2 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 4, No 1 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 4 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 3 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 2 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 3, No 1 (2020): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 3 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 2 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 2, No 1 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 4 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 3 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 2 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum Vol 1, No 1 (2018): E-Jurnal Fatwa Hukum More Issue