cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tukino
Contact Email
tukino@puterabatam.ac.id
Phone
+6282268577917
Journal Mail Official
andika@puterabatam.ac.id
Editorial Address
Jalan R. Soeprapto Muka Kuning, Kibing, Kec. Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Location
,
INDONESIA
Jurnal Cahaya Keadilan
Published by Universitas Putera Batam
ISSN : 23391693     EISSN : 25802461     DOI : https://doi.org/10.33884/jck.v11i01
Core Subject : Humanities,
Humanities
Scope We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law Criminal Law Civil Procedural Law Criminal Procedure Law Commercial Law Constitutional Law International Law State Administrative Law Adat Law Islamic Law Agrarian Law Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 161 Documents
 13   14   15   16   17 
JCK DISHARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG MATA KULIAH PANCASILA SEBAGAI MATA KULIAH WAJIB DI PERGURUAN TINGGI Daria Daria
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5518

Abstract

Kurikulum merupakan instrument yang sangat penting karena di dalam kurikulum  dimuat rencana dan pengaturan mengenai identitas deskripsi mata kuliah, tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan dalam penyelengaraan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di perguruan tinggi berkaitan dengan kurikulum ada dua aturan yang mengaturnya yaitu di undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sidiknas) dan undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yaitu  membandingkan dua aturan yang berbeda yang mengatur muatan yang sama pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Muatan dari masing-masing aturan ini berbeda-beda tentang kurikulum wajib di perguruan tinggi, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah pancasila. Di pasal 37 ayat 2 undang-undang sisdiknas mejelaskan kurikulum wajib di pendidikan tinggi adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bahasa sedangkan pada pasal 35 ayat 3 undang-undang pendidikan tinggi dijelaskan kurikulum wajib di pendidikan tinggi adalah agama, pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. Jadi di undang-undang sisdiknas tidak menyebutkan secara ekplisit mata kuliah pancasila sebagai mata kuliah wajib. Hal ini tentunya akan menimbulkan problematika yuridis jika kedua aturan ini tidak sinkron dan harus ada langkah untuk mengharmonisasikannya denga cara merevisi atau pun mencabut ketentuan pasal-pasal yang memang tidak harmonis. Sehingga tidak ada lagi salah penafsiran perguruan tinggi di dalam menerapkan kurikulum wajib terutama muatan mata kuliah pancasila.
JCK MEMAHAMI PENGATURAN PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN HUKUM LINGKUNGAN ukas - -; Nofrizal Bakri; Pera Agnesia
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6459

Abstract

Peraturan Perundang-undangan pada waktu zaman Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup dan telah diterbitkan pada  5 Juni 1978. peraturan umum dalam rangka melakukan perikanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang, dan bunga karang dalam jarak tidak lebih dari 3 mil-laut Inggris dari pantai-pantai Hindia Belanda (Indonesia). Pembangunan hukum lingkungan itu harus berdasaarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada termasuk beberapa hasil konferensi secara global-general, memelihara dan megelolah lingkungan hidup harus dilandasai pembangunan dan kebijakan  yang berwawasan  lingkungan yang  penuh arti.
JCK KASUS PENYELESAIAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA Lenny Husna; Elsa Maria; Selpiana Br Nababan
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6460

Abstract

Subyek konflik Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional pada tahun 1998, dan pada hari Selasa, 17 Desember 2002, ICJ menyampaikan putusan tentang masalah sengketa Sipadan-Ligatan antara Indonesia dan Malaysia. Akibatnya, Malaysia memperoleh 16 suara dalam pemungutan suara lembaga tersebut, sedangkan hanya satu hakim yang memilih Indonesia. 15 dari 17 hakim adalah hakim tetap MI, dengan satu orang Malaysia dan satu orang Indonesia di antaranya. Akibatnya, Malaysia harus diperhitungkan (Tanpa memutuskan masalah wilayah perairan dan batas laut), Kerajaan Inggris (Malaysia kolonial) telah mengambil upaya administratif yang nyata, seperti mengeluarkan peraturan untuk melestarikan burung yang terancam punah dan mengenakan pungutan penyu. Sejak tahun 1930, pengumpulan telur telah berlangsung, dan mercusuar telah beroperasi sejak tahun 1960-an. Sementara itu, operasional pariwisata Malaysia terabaikan, begitu pula penyangkalan yang didasarkan pada chain of title (suite milik Sultan Sulu), yang gagal membangun perbatasan maritim antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar.
JCK QUO VADIS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Diki Zukriadi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6461

Abstract

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai tindak lanjut amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dihadirkan sebagai jawaban atas keraguan masyarakat dengan status Lembaga independent yang tidak terikat dengan kekuasaan manapun. KPK dibentuk sebagai lembaga Negara yang mulanya merupakan lembaga non pemerintah dan independen kini didudukan kedalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah (Auxiliary State Organ) pasca direvisinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi kelembagaan KPK baik dari fungsi dan kewenangan maupun dalam kedudukan lembaga Negara independen non permanen yang bertugas sebagai Trigger Mechanism dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekaatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan Sejarah (Historical Approach). Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan, kedudukan dan implikasi yuridis terhadapa KPK pasca dilakukannya  revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
JCK UNFAIR TRADE PRACTICES DAN ANTI-DUMPING CODE ukas - -; Lenny Husna
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6462

Abstract

Untuk mengatasi praktik anti-dumping atau irasionalitas penerapan Pasal VI GATT. GATT telah membentuk Anti-Dumping Code yaitu suatu Code yang diarahkan kepada pengusaha untuk membatasi kemungkinan penyimpangan penerapan Pasal VI GATT. Masyarakat bisnis perlu mengetahui ketetuan serta mekanisme penerapan ketentuan tersebut agar menghindarkan diri dari praktik bisnis curang, serta dapat menggunakan ketentuan Pasal tersebut di atas sebagai perisai untuk melindungi kepentingan bisnisnya, suatu proses pemeriksaan tuduhan saja, sudah cukup untuk mengacaukan prediksi bisnis suatu perusahaan, karena sering memakan rentang waktu yang sulit ditentukan sehingga berpengaruh terhadap biaya pemasaran dan rentang peluang pasar
JCK IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE,SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERKEADILAN Moh. Andika Surya Lebang; Diki Zukriadi; Aqil Teguh Fathani
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6464

Abstract

Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana kecuali, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam praktik penerapan aturan teknis Restorative Justice saat ini, telah dibuat, disahkan dan di sosialisasikan dalam bentuk Peraturan Kebijakan yang dikeluarkan oleh MA, Kejaksaan dan Kepolisian guna mempertegas peran para aparat penegak hukum. Keadilan restoratif (restorative Justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan.  Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.  
JCK FILSAFAT HUKUM DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH Mumuh M Rozi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan prinsip desentralisasi sebagai dasar berpijak penyelenggaraan pemerintahan daerah membangun konstelasi baru sistem otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab yang memberikan hak dan wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penataan potensi-potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang diberikan hak untuk membentuk produk Peraturan Daerah (PERDA). Pembentukan peraturan bertujuan untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dengan pertimbangan keadilan (gerechtigkeit) disamping sebagai kepastian hukum (rechtssicherheit) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit). Filsafat Hukum yang hakekat muatan materi Peraturan Daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah guna mencapai suatu kebahagiaan yang terbesar kepada masyarakat melalui aspek filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA).
JCK KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH Dedi Mulyadi; M. Rendi Aridhayandi; Ricky Junior
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum terbesar demokrasi di pusat, di daerah juga terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak kalah penting dan banyak yang ingin berkontestasi untuk menjadi Kepala Daerah. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan. Oleh sebab itu untuk menjadi Kepala Daerah menggunakan berbagai macam cara, yang terdapat suatu upaya kampanye hitam (black campaign). Dengan demikian diharapkan adanya suatu komitmen Bersama antara masyarakat, penyelenggara Pemilu, penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk terbuka dan memproses dengan adanya pengaduan atau pelaporan delicht penghinaan, pencemaran nama baik dari black campaign terhadap pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati secara umum, khususnya melalui media sosial. Ancaman pidana bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Black campaign masih sering terjadi dikarenakan sulitnya kegiatan itu ditindak. Bahwa pelanggaran kampanye baru dapat ditindak apabila ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengenai adanya dugaan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan pemilu.
JCK ASPEK HUKUM JOINT VENTURE PENANAMAN MODAL ASING DALAM BIDANG USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DI INDONESIA Muhammad Angga Fathurrahman; Lenny Husna
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan iklim investasi suatu negara ditentukan dengan aspek penanaman modal baik nasional maupun asing. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pemenuhan penanaman modal asing sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Melalui Perpres No. 49 Tahun 2021 mengatur bidang – bidang mana saja yang dalam dimasukkan aspek penanaman modal asing beserta kepemilikan saham asing minimal. Bidang usaha maskapai penerbangan berupa angkutan udara niaga berjadwal menjadi komoditi panas investasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pembuatan joint venture dalam bidang usaha niaga berjadwal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian joint venture harus dilakukan oleh badan usaha serta berkoordinasi dengan pihak penanaman modal baik dalam maupun luar negeri. Maka Joint Venture menjadi opsi bagi pemilik modal asing masuk ke pasar Indonesia dengan memperhatikan risk management dan regulasi yang ada terkait bidang usaha yang terbuka seperti angkutan udara niaga berjadwal yang diatur dalam Perpres No. 49 Tahun 2021 menjadi salah satu bidang usaha dengan prospek dan masa depan menjanjikan bagi investor
JCK EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM HATI NURANI NUSANTARA (HANURA) KOTA BATAM Moh. Andika Surya Lebang; Diki Zukriadi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bantuan hukum dan mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan masalah ketanagakerjaan. Lembaga Bantuan hukum merupakan salah satu penyalur Bantuan Hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam. Ruang lingkup pemberian bantuan hukum cukup luas yang mencakup juga masalah ketenagakerjaan mengingat banyak hak-hak dari para tenaga kerja atau buruh belum terpenuhi dan ketidakmampuan para tenaga kerja atau buruh untuk mendapatkan akses menuju keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek. Bantuan hukum, prosedur, tata cara mendapatkan bantuan hukum, dan apabila terjadi masalah, penangananya pun diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga Bantuan hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam memiliki peranan yang penting dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Peranannya antara lain memberi pendidikan hukum, konsultasi hukum  melakukan pendampingan hukum (advokasi), serta terlibat dalam pembentukan kebijakan bagi para tenaga kerja atau buruh di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Bagi pemerintah diharapkankan agar lebih gencar memberikan pembinaan mengenai hubungan Industrial dan bagi Lembaga Bantuan Hukum agar mensosialisasikan Bantuan Hukum agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Page 15 of 17 | Total Record : 161

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023 Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022 Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022 Vol 9 No 2 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 2 Oktober 2021 Vol 9 No 1 (2021): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 9 No. 1 April 2021 Vol 8 No 1 (2020): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 1 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 2 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 6 No 2 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 6 No 1 (2018): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 2 (2017): jurnal cahaya keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 5 No 1 (2017): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 2 (2016): oktober 2016 Vol 4 No 1 (2016): april 2016 Vol 4 No 2 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 3 No 2 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): jurnal cahaya keadilan Vol 3 No 1 (2015): Jurnal Cahaya Keadilan Vol 2 No 2 (2014): jurnal cahaya keadilan More Issue