Articles
161 Documents
<![CDATA[JCK HUKUM DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TEORI ]]>
<![CDATA[ukas - -]]>;
<![CDATA[Daria]]>;
<![CDATA[Lenny Husna]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari sistem berkembangan arus peredaran barang, jasa, modal, dan investasi lainnya, antarnegara.Untuk meningkatkan kegiatan perdagangan internsional, pemerintah pusat (raja) mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut yang menghendaki agar negara kebangsaan atau nasional state menjadi kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer.Dengan semakin kuatnya upaya pembebasan dari kaedah hukum feodal yang dianut di Eropa, maka dengan sendirinya akan menentang segala campur tangan pemerintah yang terlalu kuat di bidang ekonomi. Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antarnegara, atau disebut dengan perdagangan internasioal termotivasi oleh paham atau teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nations” yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justeru akan semakain miningkat, jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan atau pasar globalisasi (internensional).]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI KOMUNIKASI PEMASARAN BRAND ALFATEEMA DALAM PERSPEKTIF UU ITE ]]>
<![CDATA[kurnia, renita]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Bahariandi Aji]]>;
<![CDATA[Uma, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v11i02.8169
<![CDATA[Media sosial telah mengubah cara penggunanya berkomunikasi, berinteraksi, danberpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Media sosial juga digunakanuntuk berbisnis bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan media sosial jugadigunakan pebisnis dan perusahaan sebagai komunikasi pemasaran yang ditujukankepada target sasarannya. Penerapan UU ITE sangat perlu ditegakkan agarpengguna media sosial tidak melakukan kesalahan yang dapat melanggarperaturan yang berlaku di Indonesia pada media sosial yang mereka miliki. BrandAlfeteema memanfaatkan memanfaatkan media sosialnya sebagai komunikasipemasaran dalam memasarkan produknya hingga ke Malaysia dan BruneiDarussalam mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Tujuan penelitian iniuntuk mengetahui pemanfaatan media sosial sebagai komunikasi pemasaranbrand Alfateema dalam perspektif UU ITE. Metode penelitian yang digunakandeksriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi, wawancara, dandokumen. Brand Alfateema menggunakan media sosialnya untuk kegiatankomunikasi pemasaran seperti iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, publicrelations dan pemasaran langsung. Brand Alfateema melakukan komunikasipemasaran dengan memanfaatkan media sosialnya menerapkan dengan baikUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TransaksiElektronik Pasal 4, Pasal 9, Pasal 17 ayat 1-3, Pasal 28 ayat 1-2, dan Pasal 29danUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat 1]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI NASIONAL ]]>
<![CDATA[Ukas, Ukas]]>;
<![CDATA[Husna, Lenny]]>;
<![CDATA[Arman, Zuhdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v11i02.8170
<![CDATA[Trade Facilitation Agreement WTO merupakan langkah maju yang penting dalam sistemperdagangan internasional dan memberikan harapan baru bagi relevansi WTO. TFA adalahperjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO pada tahun 1995 dan mencakupinisiatif baru untuk membantu negara-negara berkembang membangun kapasitas sambil jugamenangani masalah peraturan di antara anggota WTO. TFA harus ditafsirkan dengan benar,ini adalah kombinasi dari langkah-langkah peningkatan kapasitas, fokus pada peningkatanteknologi dan persyaratan politik, termasuk kebijakan masing-masing negara, yangdiperlukan untuk mengelola perdagangan luar negeri. Kehadiran asam lemak trans jugadiduga dapat mengurangi biaya perdagangan lintas batas, sekaligus meningkatkanperdagangan dengan negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk mengelolaarus perdagangan dengan lebih baik melalui proses harmonisasi dan regulasi politik. Artikelini mengkaji tentang teori hukum dan asas serta aturan yang berkaitan dengan hukum daganginternasional dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Penulis menganalisispermasalahan yang berkaitan dengan pengoperasian perjanjian fasilitasi perdagangan didalam WTO dan implementasinya di Indonesia.]]>
<![CDATA[JCK UPAYA KEJAKSAAN MEMBERIKAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA ]]>
<![CDATA[Svinarky, Irene]]>;
<![CDATA[Jamba, padrisan]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v11i02.8171
<![CDATA[Di dalam kehidupan manusia pasti ditemui kegiatan yang berkaitan denganhukum baik yang sengaja dilakukan maupun yang tidak sengaja dilakukan.Apabila terjadi masalah hukum pidana, tidak semua yang diselesaikan sampai ketahapan pengadilan, karena ada upaya hukum lain yang disebut denganRestorative Justice (RJ), baik di tingkat kepolisian ataupun kejaksaan. RJ inidisepakati untuk dilaksanakan, agar membantu masyarakat yang tersangkutmasalah pidana dapat menyelesaiakan masalahnya tanpa harus menempuh prosespanjang, tetapi yang perlu diingat tidak semua perkara pidana yang dapatdiberikan rj. Oleh sebab itu, dengan keluarnya Perja No 15/2020, maka rj untukperkara tertentu dapat membantu JPU dalam menghentikan penuntutan terhadapterdakwa. Tujuannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya yangdilakukan oleh kejaksaan dalam memberikan rj terhadap tindak pidana yangdilakukan oleh masyarakat bermasalah. Penelitian ini dilakukan di KejaksaanKota Batam; Hasil penelitian yang penulis dapat bahas dalam upaya kejaksaanmemberikan rj adalah: Kejaksaan memberikan rj kepada masyarakat denganbeberapa perkara saja yang sesuai dengan Perja Nomor 15/2020, karena tidaksemua perkara yang dapat diberikan rj, namun pemberian rj ini juga menelaahbeberapa faktor yang dapat dijadikan pertimbangan sesuai dengan aturankejaksaan yang berlaku.]]>
<![CDATA[JCK EKSISTENSI ASAS PRESUMPTION OF INNOCENCE TERKAIT TINDAKAN TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Zukriadi, Diki]]>;
<![CDATA[Lebang, Moh. Andika Surya]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v11i02.8172
<![CDATA[Tindakan "trial by the press" dalam sistem hukum merupakan kaedah yangbertentangan. Asas presumption of innocence sebagai fundamental principlemenegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknyaoleh proses hukum yang adil dan berkeadilan yang dalam praktiknya, tindakantrial by the press cenderung memengaruhi opini publik dan mengkondisikanmasyarakat untuk menganggap seseorang bersalah sebelum proses peradilanselesai. Dampak tindakan trial by the press terhadap pelaku tindak pidana korupsidalam perspektif hukum berupaya mengevaluasi bagaimana pemberitaan mediamassa yang tidak berimbang dapat mempengaruhi hak-hak pelaku tindak pidanakorupsi untuk mendapatkan proses peradilan yang adil sedangkan dari perspektifsosial, penelitian ini mengkaji bagaimana stigmatisasi dan tekanan publik dapatmempengaruhi kehidupan pribadi dan profesional pelaku tindak pidana korupsi,bahkan sebelum terbukti bersalah. Hasil penelitian ini mempertimbangkanberbagai upaya yang dapat dilakukan oleh sistem hukum dan media massa untukmemastikan bahwa asas presumption of innocence tetap terjaga, sementara tetapmenjaga transparansi dan akuntabilitas dalam kasus-kasus korupsi denganmenggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berimbang dan profesional dalammeliput setiap kasus.]]>
<![CDATA[JCK INFORMED CONSENT PADA KASUS OPERASI BESAR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lebang, Sartika Herawati]]>;
<![CDATA[Lebang, Moh. Andika Surya]]>;
<![CDATA[Zukriadi, Diki]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v11i02.8174
<![CDATA[Dalam profesi kedokteran hal ini bukanlah hal yang baru, namun informedconsent merupakan perangkat hukum kedokteran yang sangat rumit untukdipahami, diterapkan, dan menjadi bukti pemahaman asisten pasien.Penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kedokteran, atau hak-hakpasien, ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etis yang harus dipatuhi olehsetiap anggota profesi kedokteran. Dalam rumusan Kode Etik KedokteranInternasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Organisasi Kedokteran Dunia(World Medical Assembly) pada tahun 1949. Sejalan dengan perkembanganreformasi dalam kehidupan bermasyarakat, informed consent yang semula lebihterkait dengan kewajiban etik, berkembang menjadi kewajiban administratif danbahkan kewajiban hukum. Informed consent dalam profesi kedokteran adalahpersetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.Persetujuan diberikan setelah pasien menerima penjelasan secara lengkap danobyektif mengenai diagnosis penyakit, upaya penyembuhan, tujuan dan pilihantindakan yang akan dilakukan. Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit,terutama yang berhubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat dantenaga kesehatan lainnya. Dalam hal tindakan medis, yaitu tindakandiagnostik/terapeutik (penentuan jenis penyakit/penyembuhan) yang dilakukanterhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhitugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kuratif kepada pasien atasdasar pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya.]]>
<![CDATA[Ukas URGENSI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2021 KAITANNYA DENGAN PENGATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BATAM : URGENCY FOR IMPLEMENTING GOVERNMENT REGULATION NO. 22 OF 2021 IN RELATION TO ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ARRANGEMENTS IN BATAM CITY ]]>
<![CDATA[Ukas, Ukas]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v12i1.8860
<![CDATA[Environmental Law, Forms of Regulation, Management and Utilization of the environment, both based on UUPPLH in general, have specific regulations such as Government Regulation Number 22 of 2021. provide benefits and/or utilization of the environment if existing policies are fully planned. Talking about and understanding the environment will provide different insights based on the viewpoint of the environmental object itself, but it still boils down to the regulation, management and use of the environment. Environmental management means that future development needs to be planned and/or planned so that it becomes an environment that is in line with the development of the environment itself. Forms of integrated environmental management, environmental protection, environmental management objectives and creating better environmental quality. Government Regulation Number 22 of 2021, follows developments in the development of environmental insight and the dynamics of economic development and societal diversity. Hope for people's rights to enjoy a clean and healthy environment is the ultimate goal of this Government Regulation.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Eksekusi Lelang Barang Jaminan Debitur Wanprestasi Melalui Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara Kota Batam ]]>
<![CDATA[Husna, Lenny]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v12i1.8896
<![CDATA[Lellang melrulpakan lelmbaga hulkulm yang sellalul ada dalam sistelm hulkulm di Indonelsia ulntulk melmelnulhi kelbultulhan masyarakat salah satulnya melmelnulhi pelnjulalan sulatul objelk mellaluli lellang selbagaimana diatulr dalam pelratulran pelrulndangan-ulndangan. Pellaksanaan lellang suldah diatulr didalam Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor : 27/PMK.06/2016, tanggal 22 Felbrulari 2016, belrkaitan delngan Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor 106/PMK.06/2013 telntang Pelrulbahan Atas Pelratulran Melntelri Kelulangan Nomor 93/PMK.06/2010 telntang Peltulnjulk Pellaksanaan Lellang. Pellaksanaan Lellang olelh Kantor Pellayanan Kelkayaan Nelgara dan Lellang suldah belrjalan selsulai delngan PMK No.93/PMK.06/2010 telntang Peltulnjulk Pellaksanaan Lellang, Pellaksanaan dilakulkan selmaksimal mulngkin ulntulk melnghindari kelsalahan dimullai dari tahap pelrsiapan lellang, pellaksanaan lellang, pelmbayaran, pelnyelrahan barang kelpelmilikan sampai delngan pellaporan pada tingkat kanwil Provinsi Kelpullaulan Riaul selkaliguls melmbawahi KPKNL Kota Batam. Novelty dari artikel ini adalah pengkajian secara detail mengenai proses eksekusi lelang barang jaminan debitur wanprestasi melalui Kantor Pelayanan Lelang dan Kekayaan Negara Kota Batam. Artikel ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai regulasi yang mengatur lelang di Indonesia, peran Kantor Pelayanan Lelang dalam pelaksanaan proses lelang, serta penerapan konsep efektivitas hukum dalam konteks penelitian ini. Dengan fokus pada kasus konkret di Kota Batam, artikel ini memberikan wawasan yang berharga bagi pembaca yang tertarik dalam bidang hukum eksekusi lelang.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan dan Pengukuran Kapal Berdasarkan Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan dan Pelabuhan Kota Batam ]]>
<![CDATA[Jamba, Padrisan]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v12i1.8898
<![CDATA[Cara pengukuran kapal standar menggunakan metode pengukuran kapal sesuai dengan International Convention on Tonnage Measurement of Ship, Landasan Hukum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Standar. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Standar. Jo. No. 141 Tahun 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. Keputusan Menteri Kelautan dan Standar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Standar. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal. Penetian ini mengunakan metode Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum konseptual sebagaimana yang ada dalam peraturan PerUndang-Undangan dan konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum tertentu. Kesimpulan dalam penelitian Pengaturan hukum Pengukuran Kapal Dalam Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan Pelabuhan Batam, Peraturan Menteri Perhubungan dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, Identifikasi dan Pengukuran Kapal Standar serta unutk meningkatkan pemahaman dan kesadaran petugas pendaftaran dan pemeriksa fisik dan dokumen kapal standar tentang prosedur Identifikasi dan Pengukuran Kapal Standar. Kendala apa yang dihadapi Pengukuran Kapal Dalam Standar Pelayaran di Kementerian Perhubungan Pelabuhan Batam. Tidak dilakukannya pengecekan kekuatan konstruksi lambung dilakukan dengan menggunakan alat Ultrasonic Wall Thickness Gauge yang mana alat tersebut bisa memberikan hasil berupa tebal pelat dari konstruksi lambung. Jurnal ini diharapakan memberikan manfaat bagi para perusahaan pembuatan kapal digalangan kapal agar sesuai dengan standar pelayaran di Kementerian Perhubungan dan Pelabuhan.]]>
<![CDATA[Keabsahan Surat Kuasa Yang Diberikan Kepada Advokat Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Svinarky, Irene]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Keadilan Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 12 No. 01 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Putera Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33884/jck.v12i1.8906
<![CDATA[Profesi adalah suatu kerangka institusional yang di dalamnya sejumlah fungsi kemasyarakatan, terutama pengembangan serta pengajaran ilmu dan humaniora dan penerapannya dalam bidang-bidang pelayanan rokhani, kedokteran, teknologi, hukum, informasi, dan pendidikan. Profesi advokat adalah profesi hukum yang terhormat (officium nobile) sebagaimana cara bekerjanya diatur dalam kode etik profesi advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seorang Advokat dapat membela klien jika advokat tersebut mendapatkan surat kuasa dari kliennya. Tulisan ini membahas permasalahan keabsahan terhadap surat kuasa yang diberikan oleh klien kepada advokat berdasarkan hukum di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam artikel ini adalah Penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif dan sering sekali dikonsepkan sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (Law In Book). Pembahasan yang dapat diuraikan adalah keabsahan pada sebuah surat kuasa dilihat dari hal-hal yang ada di dalam surat kuasa tersebut. Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada advokat untuk mendampingi klien di dalam sidang harus dipastikan terlebih dahulu mengenai pemberian kuasa tersebut hanya diberikan kepada 1 advokat atau advokat yang melibatkan teamnya, karena jika surat kuasa tersebut diberikan kepada beberapa advokat untuk membela kliennya, maka surat tersebut dapat diajukan oleh pada sidang pertama, sehingga surat kuasa yang ditanda tangani oleh klien lebih dari satu advokat akan dapat dimintakan pembatalan surat kuasa tersebut di hadapan majelis hakim.]]>
