cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas PGRI Palangka Raya
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 10   11   12   13   14 
Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama Ahmad Aldo Septian; Al Qodar Purwo Sulistyo
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.354

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang memiliki kepercayaan berbeda. Perkawinan beda agama salah satu peristiwa yang sering terjadi di Indonesia, dikarenakan Indonesia memiliki berbagai macam ras, suku, dan agama. Dampak yang timbul dari perkawinan beda agama yaitu permasalahan mengenai hak waris anak dan kedudukan anak dari perkawinan beda agama. Hasil dari penelitian ini menurut KUHPerdata anak yang terlahir dari perkawinan beda agama memiliki hak menjadi ahli waris dan kedudukan sebagai anak tetap diakui melalui hubungan perdata dengan ibunya sedangkan menurut KHI anak yang terlahir dari perkawinan beda agama tidak berhak mendapatkan Hak Waris kecuali pewaris memberikan melalui hibah atau wasiat. Penelitian ini mengunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan penelitian berupa peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan kompilasi hukum islam (KHI).
Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Dengan Modus Video Call Sex (VCS) Di Kota Palangka Raya Ronaldi, Ronaldi; Kartika, Yuni
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.530

Abstract

Maraknya tindak pidana pemerasan dengan modus Video Call Sex (VCS) di kota Palangka Raya nyatanya tidak luput dari adanya peran korban yang juga turut memicu terjadinya suatu kejahatan, oleh sebab itu diperlukan upaya untuk mencegah adanya korban kejahatan sehingga angka kasus kejahatan pemerasan dengan modus Video Call Sex (VCS) dapat ditekan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami peran korban dalam tindak pidana pemerasan dengan modus Video Call Sex (VCS) dan upaya Polda Kalimantan Tengah dalam mencegah adanya korban kejahatan tindak pidana pemerasan dengan modus Video Call Sex (VCS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber dan studi kepustakaan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tindak pidana pemerasan dengan modus (VCS) Peran korban adalah participating victims yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan. Upaya Polda Kalimantan Tengah dalam mencegah adanya korban kejahatan tindak pidana pemerasan dengan modus Video Call Sex (VCS) ada tiga yaituPre-emptif melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat khususnya kalangan yang rentan melakukan penyimpangan Video Call Sex (VCS). Preventif melakukan patroli siber di media sosial, melakukan kampanye kesadaran publik dan melakukan pelatihan kepada kepolisian. Represif kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan hingga sampai kepada tahap penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.
Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru) Cristiana, Edelweisia
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.422

Abstract

Keberadaan Kawasan Taman Nasional merupakan salah satu usaha menjaga kelestarian ekosistem alami, flora, fauna, dan berbagai sumber daya alam, serta mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan. Insiden terbakarnya hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang disebabkan oleh kelalaian pengunjung saat melakukan sesi foto prewedding telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, kerugian di bidang ekonomi, serta masalah sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan, teori hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun yurisprudensi yang memiliki relevansi dengan topik yang sedang dibahas. Penelitian ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap perlindungan kawasan taman nasional menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, bagaimana pertanggung jawaban hukum pelaku perusakan lingkungan hidup di kawasan taman nasional yang diatur dalam Undang-Undang ini serta berkontribusi memberikan suatu pandangan yang diharapkan dapat menyempurnakan regulasi mengenai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Indonesia.
Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan/Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Restorative Justice Di Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Sony Rizky Anugrah; Ahmad Sudiro
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.485

Abstract

Konsep Restorative Justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian perkara pidana. Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan untuk mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan Win-Win Solution antara pihak korban dan pelaku. Berangkat dari penjelasan tersebut, kemudian prinsip ini diterapkan pada beberapa tindak pidana, salah satunya dalam perkara pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan sarana media social sebagaimana di atur dalam delik Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kepolisian Republik Indonesia, dalam rangka penyelesaian delik pencemaran nama baik melalui media sosial telag menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Surat Edaran Kepala Kepolisan Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Pembuktian Tanggung Jawab Produk Bagi Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi Fransiska Novita Eleanora; Ahmad Ahmad
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.338

Abstract

Tanggungjawab produk (product liability) merupakan merupakan suatu tanggung jawab secara perdata mengenai atau berisi akan hak dan kewajiban dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. produk yang digunakan oleh konsumen terkadang didapatkan adanya cacat tersembunyi. dimana cacat tersembunyi tersebut tidak kelihatan dengan mudahnya oleh pembeli dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi pembeli atau konsumen. adanya cacat tersembunyi menuntut tanggungjawab produk dari pelaku usaha atau penjual untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada konsumen sesuai dengan hak dari konsumen, namun untuk mendapatkan adanya ganti kerugian itu pihak konsumen harus dapat membuktikan bahwa adanya cacat tersembunyi itu berasal dari barang yang dibeli oleh konsumen dan kesalahan ada di pihak penjual bukan di pihak konsumen agar didapatkan ganti kerugian berupa kompensasi atau pergantian sesuai dengan nilai tukar barang yang sama serta pengembalian dari barang yang sudah dibeli. tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian tanggungjawab produk dalam perlindungan konsumen terkait adanya cacat tersembunyi dari barang yang dibeli oleh konsumen. kata kunci : pembuktian, tanggungjawab, konsumen, cacat tersembunyi
Communication Adaptation Of Islamic Political Parties During The Regulation of The Covid-19 Pandemic Kusmayadi, Kusmayadi; Kadri, Kadri; Malik, Abdul
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.679

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandemi COVID-19 yang telah mentransformasi komunikasi manusia di tengah berbagai ketidakpastian yang secara cepat dan drastis mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Salah satu yang terdampak adalah komunikasi antara anggota DPRD dengan konstituennya dalam memenuhi kewajiban konstitusional melalui program reses. Studi kasus deskriptif kualitatif ini dilakukan pada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi dan hambatan adaptasi komunikasi yang dilakukan anggota DPRD KPS pada masa reses di tengah regulasi pandemi COVID-19. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Kajian ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memunculkan pendekatan baru dalam penyelenggaraan masa reses bagi anggota Fraksi PPP di DPRD NTB, yang sebelumnya tidak dirasakan sebagai wujud adaptasi komunikasi di masa pandemi. Studi ini juga mengungkapkan bahwa hambatan adaptasi komunikasi telah menyebabkan perubahan peraturan
Efektivitas Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Pelecehan Seksual Oleh Anak di Batam Aisyah, Siti; Alhakim, Abdurrakhman; Tantimin, Tantimin
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.432

Abstract

Restorative justice yaitu langkah lain atas peradilan pidana dengan berfokus pada metode yang mengintegrasi pelaku disatu sisi dengan korban, juga publik yang menjadi sebuah kesatuan dalam menemukan solusi dan kembali terhadap bentuk hubungan yang baik dalam masyarakatnya. Tujuan dalam tulisan ini akan membahas tentang aturan terkait Restorative Justice pada undang-undang serta efektivitas implementasi Restorative Justice pada penanganan masalah pidana pelecehan seksual yang di lakukan oleh anak di kota Batam. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode normatif-Empiris. Implementasi keadilan restoratif timbul dalam perjanjian diantara pihak yang ikut pada perkara pidananya, tanpa terdapat paksaan pihak kepolisian. Penggunaan metode keadilan restoratif untuk mengatasi masalah pidana dikawasan hukum Polresta Barelang Batam dinyatakan sangatlah efektif, sebab dapat mengendalikan kehendak seluruh pihak yang ikut pada perkara pidananya. Hal ini akan menghindari kemunculan masalah yang umumnya dapat timbul ketika sebuah pihak keinginannya tak terakomodir.
Terorisme di Indonesia : Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Terorisme studi Putusan Nomor 351_PIDSUS_2017_PN JktTim Fadhil Sadam Rusbal; Taun Taun
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.353

Abstract

Acts of terrorism in Indonesia often stem from the gathering of a religious study that has been signaled with the doctrine of radical terrorism that has been smuggled by irresponsible people or also people who have joined a global terrorism group known as ISIS, In launching acts of terrorism, one way is to detonate an explosive device in the form of a bomb or other explosive device aimed at either a place of worship or directly aimed at an individual who is not Muslim, In the implementation of this act of terrorism itself can be carried out either alone or in a group by conspiring with each other to do the terrorism act. This article aims to understand the elements of another criminal offense, namely criminal conspiracy, which is one of the bases for the crime of terrorism, as seen from the study of the decision of the East Jakarta District Court Number 351/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Tim. The type of research in this article is normative legal research, using a qualitative analysis method in understanding the fulfillment of the elements of the offense of criminal conspiracy in the crime of terrorism based on the East Jakarta District Court Decision. The results of the analysis found that if the defendant in the relevant decision has been proven to have fulfilled each element of criminal conspiracy in the crime of terrorism, therefore it can be stated that the perpetrators of the crime of terrorism often carry out criminal conspiracy before committing crime of terrorism.
Kajian Hukum Perkawinan Adat Berbagai Suku di Sumatera Selatan Husni Tamrin; Muhammad Yaman
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.458

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan yang sangat banyak dimulai dari sumber daya alam hingga budaya serta adat istiadat yang beraneka ragam. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Melestarikan kebudayaan yang sudah ada dan mempertahankannya, salah satunya adalah melakukan perkawinan. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 309 dan diatur pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Didapatkan secara umumadat pernikahan di sumatera Selatan sama saja dari tahapan pra pernikahan, pernikahan dan tahapan pasca pernihahan, hanya saja nama-nama disetiap daerah yang berbeda-beda setiap prosesi. Tetapi secara spesifik ada beberapa poin berbeda, seperti pada adat komering ada prosesi Pemberian Adok/ Jajuluk, di kayu agung ada Tradisi Ngusong Barang, di Palembang ada Beratip dan di Ogan ilir ada belarian. Pada saat prosesi akad nikah semuanya berdasarkan syariat islam
Peran Hukum Positif Indonesia dalam Menjamin Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia Januardy, Ivans
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.715

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia (HAM), terutama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis upaya perlindungan lingkungan sebagai bentuk pemenuhan HAM dalam kerangka hukum positif Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program, seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan program penanaman sejuta pohon, sebagai upaya menjaga lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup ini didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mendukung hak setiap individu atas lingkungan hidup yang baik. Prinsip-prinsip perlindungan lingkungan sebagai bagian dari HAM juga tercermin dalam Deklarasi Stockholm 1972. Meskipun terdapat upaya tersebut, kerusakan lingkungan masih terjadi akibat aktivitas manusia, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam melindungi lingkungan. Untuk memastikan hak atas lingkungan yang sehat, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat, serta kolaborasi antar sektor, edukasi masyarakat, dan penguatan institusi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat memperkuat perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sekaligus melindungi hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan

Page 12 of 17 | Total Record : 167

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality More Issue