cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas PGRI Palangka Raya
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 8   9   10   11   12 
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Autentik Yang Menggunakan Surrogate Gusti Ayu Mahadewi Larashati
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.335

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta bertanggungjawab terhadap akta tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, setelah dibacakan, ditandatangani oleh penghadap, para saksi, dan Notaris. Atas dasar ketentuan tersebut, terdapat permasalahan apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tandatangannya, baik dikarenakan adanya keterbatasan fisik, penghadap tidak dapat membaca atau menulis, maupun penghadap mempunyai tandatangan yang berubah-ubah. Terhadap permasalah tersebut, terhadap pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya tersebut, tanda tangan pihak atau penghadap dapat di gantikan, yang mana pada bagian akhir akta akan diberikan keterangan oleh notaris atau yang biasanya disebut Surrogate. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diperoleh bahwa Notaris harus dapat bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, baik yang ditandatangani oleh para penghadap maupun yang menggunakan surrogate. Dengan adanya penggunaan Surrogate pada akta, hendaknya para penghadap tidak dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya serta tetap mendapatkan kepastian dan keadilan hukum yang sama
Budaya Korupsi Dan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Nurhidayati Nurhidayati; Satriya Nugraha; Eka Siskawati; Reslawati Reslawati; Luhgiatno Luhgiatno
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.371

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan inkonvensional yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa dan lain sebagainya. Sehingga menjadi suatu perilaku jahat yang semakin sulit untuk dapat kita rumuskan dalam sebuah norma hukum dan dapat menanggulanginya. Menurut pandangan sistimatis, kebudayaan sebagai suatu sub-sistem kehidupan yang memberikan landasan yang kuat untuk dapat memfungsikannya secara politik di daerah. Membudidayakan perilaku koruptor yang tidak bernilai etis di mata masyarakat dalam lembaga dipengaruhi oleh sifat yang timbul oleh kebiasaan diri sendiri dan lingkungan yang menarik dan menggiurkan untuk dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dengan cepat. Tabir pembuka hasil kejahatan yang merugikan aset negara, dimana perbankan sebagai gerbang atau pintu masuk terjadinya money laundering. Dan kebijakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memasukan delik money laundering sebagai masalah transnasional/ internasional sebagai akibat pengaruh globalisasi ekonomi dan perkembangan kemajuan teknologi.
Peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara Dalam Upaya Menciptakan Peradilan Bersih Di Sumatera Utara Andi Maysarah; Rina Melati Sitompul; Ayu Trisna Dewi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Komisi Yudisial dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara, untuk menganalisis peran Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam upaya menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara dan untuk menganalisis faktor yang menghambat peran Penguhung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara dalam menciptakan peradilan bersih di Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Selain itu juga dilakukan Studi di lapangan. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Koordinator/Asistant Koordinator Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Sumatera Utara. Peran Penghubung KY Wilayah Sumatera Utara dalam upaya Menciptakan Peradilan Bersih di Sumatera Utara terlihat belum berjalan dengan sangat baik, salah satu penyebabnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh komisi yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara dengan jangkauan kerja yang sangat luas dan terbatasnya peran dan kewenangan Komisi Yudisial penghubung Wilayah Sumatera Utara yang hanya terbatas menerima laporan. Selain itu, belum adanya tolak ukur dalam melakukan sebuah penilaian terhadap pelaksanaan peradilan bersih merupakan hambatan tersendiri untuk memberikan penilaian apakah sistem peradilan bersih telah terlaksana dengan maksimal atau masih perlu upaya peningkatan oleh Komisi Yudisial.
Tantangan Pertumbuhan Startup dari Sudut Pandang Hukum Bahrul Ilmi Yakup; Conie Pania Putri
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.469

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan yang sangat banyak dimulai dari sumber daya Kekuatan pendorong dalam ekonomi modern pada perekonomian global, banyak negara yang mengakui pentingnya menciptakan usaha baru (Startup). Bisnis Startup harus patuh dan tunduk dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti setiap kegiatan usaha wajin memiliki izin usaha. Pada dasarnya Bisnis startup dan Bisnis konvensional sama saja. Bisnis startup dan Bisnis konvensional harus patuh dan tunduk dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha, hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan, yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karyawan dari Bisnis startup mempunyai hak dankewajiban yang sama, hal itu di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penanaman modal juga di telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Memberikan Access To Justice Kepada Masyarakat Di Kota Manado Purwadi, Wira; Rantung, Dwi Gunawan; Sanapati, Nadira; Dano, Farhan; Gumanti, Mega Trisedya Lestari
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.425

Abstract

Setiap warga negara mempunyai keinginan untuk mentaati aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahannya agar tujuan dari hukum tercapai, tetapi kendala, bahwa sebagian besar warga negara tidak memahami hukum dan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan hukum dan sebagian besar tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan dari proses hukum, seperti membayar jasa advokat/pengacara. Sehingga access to justice yang menjadi cita-cita Masyarakat tidak tercapai. Untuk mendapatkan access to justice eksistensi perguruan tinggi sangat diperlukan karena salah tugasnya adalah pengabdian kepada Masyarakat sehingga tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis bagaimana Eksistensi LBH perguruan tinggi dalam memberikan access to justice kepada masyarakat., 2) Untuk menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi LBH perguruan tingggi dalam memberikan access to justice kepada masyarakat.Penelitian ini adalah pendekatan hukum empiris atau socio-legal research. Berdasarkan penelitian ini, Eksistensi Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di Kota Manado dalam memberikan access to justice kepada Masyarakat dilaksanakan dengan cara sosialiasi, konsultasi hukum, pendampingan litigasi dan pendampingan non litigasi. Lembaga bantuan hukum perguruan tinggi di kota manado dalam memberikan access to justice kepada Masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, akreditasi, Kerjasama dan anggaran. LKBH IAIN Manado dan pusat Bantuan hukum dan HAM Unsrat sudah memiliki pengacara tetapi masih sedikit dan terkendala masih menangani perkara profit sehingga perkara litigasi masih terbilang sedikit, Kerjasama juga hanya dengan pihak pemerintah desa dan sekolah belum dengan penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan, akreditasi juga masih menjadi kendala sehingga berpengaruh oleh anggaran. Anggaran hanya berasal dari dana DIPA dan hanya diperuntukkan untuk penyuluhan hukum
Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penganggaran Dana Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia Januardy, Ivans; Salsabila, Marisa
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.486

Abstract

Di Indonesia pandemi COVID-19 melalui Keputusan Presiden ditetapkan sebagai bencana nasional non alam dan darurat kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai aspek ketatanegaraan terutama sektor keuangan negara sebagai sumber dana untuk melakukan segala kegiatan terkait percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dikeluarkan sebagai wujud penanggulangan keadaan darurat pandemi COVID-19 di Indonesia. Namun terdapat pertentangan hukum terkait proses perubahan APBN pada Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dengan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.
Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian dan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Dian Agustin; Ahmad Musadad
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.357

Abstract

Pengadilan Agama Surabaya telah melaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, seperti sengketa perceraian dan sengketa ekonomi syariah yang sudah beberapa kali ditangani akan tetapi dalam praktiknya proses mediasi yang dilaksanakan tidak dapat berhasil sepenuhnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara fakta mengenai perbandingan keberhasilan mediasi sengketa perceraian dan sengketa ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Surabaya. pada penelitian ini membahas perbandingan keberhasilan mediasi antara sengketa perceraian dan sengketa ekonomi sekaligus membahas faktor yang menjadi keberhasilan dan kegagalan dalam proses bermediasi. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris dengan fokus terhadap efektifitas mediasi pada dua sengketa tersebut melalui tehnik observasi, wawancara sebagai data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui dari studi kepustakan. Hasil penelitian ini menunjukkan perbandingan keberhasilan mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Surabaya apabila di presentasekan berjumlah 12,97% sedangkan sengketa ekonomi syariah jika di presentasekan mencapai 19,04% dapat dilihat bahwa sengketa ekonomi syariah lebih tinggi dari pada sengketa perceraian, setelah meneliti penulis menemukan penyebab tidak berhasilnya mediasi pada sengketa perceraian karena lebih banyak faktor yang menyebabkan kedua belah pihak tidak ingin berdamai karena adanya pihak ketiga, faktor sakit hati tidak memberi nafkah, faktor KDRT, faktor I’tikad tidak baik dari para pihak. Sedangkan pada sengketa ekonomi syariah yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi karena tidak adanya iktikad baik dan kurangnya pengetahuan para pihak tentang mediasi, tergantung dari karakteristik para pihak dalam menyikapi sengketa jika terdapat para pihak yang menerima solusi dari mediator maka tercapainya win-win solution.
Pidana Mati dan Hak Hidup Sebagai Non derogable rights Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum Kristanto, Kiki; Noerdajasakti, Setiawan; Nugraha, Satriya; Fransisco, Fransisco; Mugopal, Undang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.624

Abstract

Ketentuan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang di dalamnya menyebutkan bahwa hak hidup merupakan non derogable rights secara horizontal bertentangan dengan KUHP dan sejumlah UU di luar KUHP yang mencantumkan ancaman pidana mati. Konflik norma ini mencerminkan tidak adanya relevansi di antara aturan yang memberlakukan pidana mati dengan aturan yang menyebutkan bahwa hak hidup adalah non derogable rights. Menanggapi adanya konflik norma tersebut, perlu dikaji pengaturan pidana mati dan hak hidup sebagai non derogable rights dalam perspektif ius constituendum. Jenis penelitian ini yakni penelitian Hukum normatif dengan metode pendekatan statute approach, historical approach, dan conceptual approach. Hasil dan pembahasan bahwa kedepan tentang pidana mati masih dipertahankan, sehingga perlu melakukan perubahan UUDN RI Tahun 1945 dengan menambahkan ketentuan pasal yang menyatakan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup sebagai non derogable rights. Selain itu, dalam KUHP baru eksistensi pidana mati tetap dipertahankan, tetapi pengaturannya dilakukan secara khusus (eksepsional).
Sumberdaya Dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara Hendik, Hendrik; Jamaluddin, Indar Ismail; Septiana, Anis Ribcalia
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.421

Abstract

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjelaskan penanganan anak korban kekerasan seksual meliputi identifikasi dan penerimaan pengaduan; penyelamatan; penempatan di rumah perlindungan sementara; rehabilitasi layanan pemulihan kesehatan, sosial, psikologi dan pendampingan hukum; serta dukungan layanan pascarehabilitasi (pasal 24). Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek sumberdaya penanganan anak korban kekerasan seksual pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian kualitatif dengan pemilihan informan secara purporsive, terdiri dari perumus kebijakan (representatif Bupati dan DPRD Kolaka), dan implementor kebijakan, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kolaka serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kolaka. Observasi dan data sekunder yang meliputi web pemerintah, pemberitaan media online dan artikel ilmiah melengkapi pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan aspek sumberdaya dalam penanganan anak korban kekerasan seksual di Kolaka telah terlaksana, dengan kondisi berikut. Pertama, dengan 22 pegawai, DP3A Kolaka belum maksimal merespons pengaduan kekerasan terhadap anak. Kedua, DP3A Kolaka telah memiliki seorang psikolog, walaupun belum memiliki sertifikat kompetensi, serta 12 bidan. Keahlian dipelajari secara otodidak. Ketiga, DP3A Kolaka mengimplementasikan penyampaian informasi melalui telepon dan menggalang kerja sama dengan Polres Kolaka, Pengadilan Agama, organisasi non-pemerintah, dan media massa. Keempat, kewenangan terhadap program mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Kolaka Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak. Pada 2021-2022 telah dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas. Kelima, dukungan anggaran serta sarana dan prasarana bersumber dari APBN dan APBD. Keterbatasan anggaran tak dipermasalahkan kepala DP3A Kolaka.
The Effectiveness of Land Tenure Based on the Utilization of the Full Systemic Land Registration Program (Study Case: Karimun Regency, Riau Islands Province) Rina Shahriyani Shahrullah; Ampuan Situmeang; Yulia Christi Nurul Hudayani
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.351

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan inisiatif Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada rakyat Indonesia dalam hal kepemilikan tanah. Namun, persyaratan yang disederhanakan untuk membuktikan hak atas tanah dalam Program PTSL telah mengubah nilai hukum dari prosedur yang sebelumnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT), yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dan diakui oleh camat, tetap berfungsi sebagai bukti hak, tetapi telah dikecualikan dari Program PTSL. Di Kabupaten Karimun, telah diterapkan kebijakan untuk mengatur prosedur penerbitan SKPT melalui Peraturan Bupati Karimun Nomor 41 Tahun 2016. Namun, implementasi kebijakan ini tidak sejalan dengan Program PTSL. Akibatnya, program PTSL telah memperkenalkan tantangan baru dalam hal membuktikan hak atas tanah. Penelitian yuridis empiris, yang dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, telah mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi hambatan penggunaan SKPT sebagai bukti hak dalam Program PTSL. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor hukum, penegak hukum, fasilitas infrastruktur pendukung, dan faktor yang terkait dengan masyarakat.

Page 10 of 17 | Total Record : 167

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality More Issue