cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality :Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas PGRI Palangka Raya
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : http://dx.doi.org/10.52947/morality
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Morality : Journal of Law was published in November 2012 by the PGRI University of Palangka Raya under the name "Morality : Journal of Law". Morality published twice in year in december and june, with the ISSN number of Printed Version is 2303-0119 and 2614-2228 with online version. Morality is a medium of forum to publish the result of research and findings of the latest theories on the development of legal science in Indonesia in particular. Morality : Journaf of Law receives related articles on Criminaw Law, Civil Code, State Administration, Customary Law, Islamic Law, Legal Sociology, Legal Theory, Agrarian Law, Legal Philosophy, Law and Corruption, Enviromental Law, Regional Government, Marriage Law, Criminal and Civil Procedure Law, Commercial and Banking Law, Law and ITE, Constitution, Special Criminal Law, Public Policy, Political Law and Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 167 Documents
 9   10   11   12   13 
Analisis Tugas dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum di Indonesia Novriansyah Novriansyah; Syaiful Ahmad Dinar
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i1.470

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa aparat penegak hukum itu terdiri dari: polisi, jaksa, advokat dan hakim. Hakim, jaksa dan polisi sebagai penegak hukum diberikan kewenangan, sedangkan Advokat dalam menjalankan profesinya tidak diberikan kewenangan. Padahal advokat juga termasuk dalam aparat penegak hukum. Jika dalam menjalankan fungsi dan tugasnya diberikan kewenangan dalam statusnya sebagai aparat penegak hukum maka kedudukannya sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain. Dengan kesejajaran tersebut akan tercipta keseimbangan dalam rangka menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.
Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pertanahan Terhadap Sengketa Pertanahan di Indonesia Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman; Sudirman, Lu; Girsang, Junimart
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.465

Abstract

Sengketa pertanahan di Indonesia meningkat, tetapi penyelesaiannya melalui lembaga peradilan nasional mengalami kendala. Sejak penghapusan Pengadilan Landreform pada 1970, penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan melalui lembaga peradilan umum, tata usaha negara, dan agama. Masalah timbul ketika terdapat putusan dari pengadilan pidana, perdata, dan tata usaha negara yang sama, namun tidak dapat dieksekusi. Dampaknya adalah terhambatnya prinsip pengadilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, serta keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum terhadap sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penyelesaian sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan nasional di Indonesia dan apakah peraturan perundang-undangan memberikan ruang bagi pembentukan peradilan khusus pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, menghasilkan penelitian bahwa Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 memberikan kewenangan untuk membentuk peradilan khusus di bawah kekuasaan kehakiman, dan Pasal 15 Ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman mengizinkan pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam raadkamar peradilan umum. Pencari keadilan dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan lembaga peradilan umum dan tata usaha negara. Pembentukan peradilan khusus pertanahan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 24 ayat 3 UUD NRI 1945 melalui undang-undang, contohnya adalah pengadilan pajak yang diatur oleh UU Pengadilan Pajak. Pembentukan peradilan khusus pertanahan dalam raadkamar peradilan umum memungkinkan karena kompetensi absolutnya yang lebih luas daripada peradilan tata usaha negara.
Tinjauan Hukum Pidana Perbuatan Prank yang Menimbulkan Korban Rizki Setyobowo Sangalang
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.445

Abstract

Perbuatan prank dapat menimbulkan korban jiwa, baik bagi si pelaku prank maupun korban prank. Contoh prank yang paling sering ditemui di Yotube adalah mengagetkan korbannya dengan menyamar menjadi hantu, atau memberikan jebakan yang membuat korban kaget atau kesakitan. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu, jenis penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Berdasarkan penjelasan mengenai pertanggungjawaban di atas, maka pelaku perbuatan prank yang menimbulkan korban dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun bila yang menjadi korbannya adalah pelaku prank itu sendiri karena adanya gerakan reflek dari target korban hingga melukai si pelaku prank, berdasarkan penjelasan teori di atas dapat dihapus pidananya dengan alasan pemaaf.
Tanggung Jawab Pengendali Data Dalam Memberikan Pelindungan Data Pribadi Anak di Indonesia: Studi Komparasi Negara Inggris Nabila Ishma Nurhabibah; Sinta Dewi Rosadi; Fatmi Utarie Nasution
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.366

Abstract

Privacy protection as a fundamental right of society is one of the crucial legal aspects in the midst of current information technology developments. In fact, children also have privacy rights that must be protected. The purpose of this study is to identify and analyze the responsibilities of data controllers in providing personal data protection for children in Indonesia with a comparison to English law. The method used in this research is juridical-normative. The result of this research is that the condition for granting parental consent as the only indicator for assessing child data protection in the Personal Data Protection Act in Indonesia can imply a reduction in the responsibility of the data controller in providing personal data protection. Responsibility for protecting children's personal data must also include responsibility for data controllers by considering the fulfillment of children's rights and the best interests of children.
Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima untuk Menjamin Ketertiban Umum di Kabupaten Karawang Sukmawati, Sukmawati; Akbar, Muhammad Gary Gagarin; Abas, Muhamad
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.675

Abstract

Street vendors are often viewed negatively due to their occupation of sidewalks and disruption of traffic order. This research highlights the crucial role of government intervention in organizing street vendors to ensure public order in Karawang Regency. Despite existing regulations, managing street vendors effectively remains a challenge primarily due to enforcement difficulties and the potential economic displacement of vendors. This study aims to assess the responsibility and effectiveness of the Karawang Municipal Police Unit (Satpol PP) in regulating street vendors without causing significant disruptions to their livelihoods. The research employs an empirical juridical methodology, analyzing relevant laws and their real-world application using field data. The findings indicate that the role of Satpol PP in implementing regulations related to street vendors includes preemptive actions, preventive measures, and repressive actions such as the relocation and demolition of illegal setups as mandated by Regional Regulation No. 10 of 2020 on Public Order, Community Tranquility, and Community Protection. However, challenges persist, including insufficient personnel and resources, the public's limited understanding of regulations, and lack of support from community organizations. This study emphasizes the need to strengthen Satpol PP’s capacity and improve public awareness to ensure the effective regulation of street vendors.
Implikasi Yuridis Penerapan Kode Etik Profesi Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Perguruan Tinggi Adeffian, Choirul; Nurhikmah, Sri Riski; Priyana, Puti
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.476

Abstract

Lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi dan advokat memiliki persinggungan dalam hal etik keduanya merupakan entitas yang berbeda namun memiliki fungsi sebagai sarana pelayanan bantuan hukum. Advokat pada lembaga bantuan hukum perguruan tinggi memiliki keterbatasan ruang dalam memberikan layanan bantuan hukum dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi advokat serta relevansinya, pengaturan layanan bantuan hukum serta relevansi penerapannya dan pengaturan etik bagi advokat lembaga bantuan hukum pada perguruan tinggi yang memberikan layanan bantuan hukum melalui pendekatan yuridis normatif yang fokus pada studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diuraikan bahwa advokat pada lembaga bantuan hukum di perguruan tinggi nyatanya memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan bantuan hukum karena dibebankan etik yang mengatur secara berlapis.
Kepastian Hukum Penggunaan Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian Vicka Prama Wulandari
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.393

Abstract

Secara umum, setiap surat perjanjian memiliki materai. Masyarakat Indonesia biasanya menggunakan materai untuk menentukan apakah suatu perjanjian itu sah atau idak. Hal ini dikarenakan banyak orang yang tidak memahami fungsi bea materai dalam surat perjanjian, masyarakat tidak memahami apakah surat perjanjian yang tidak dilengkapi dengan materai dapat dinyatakan sah, dan masyarakat tidak memahami bagaimana cara mengamankan kekuatan hukum dari suatu surat perjanjian yang dilengkapi dengan materai apabila terjadi sengketa pengadilan. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian yang dibuat itu tidak sah karena tidak ada materainya. Oleh karena hal diatas dan berdasarkan uraian tersebut maka kedudukan bea materai dalam memberikan kepastian dalam surat perjanjian harus jelas dan bagaimana implikasi hukumnya di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative yang memfocuskan untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan membuktikan berkaitan dengan kedudukan bea materai dalam memberikan kepastian dalam surat perjanjian.
Perlindungan Hukum Debitur yang Dirugikan Akibat Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi Ilegal Restu Adi Putra; Divi Kusumaningrum; Totok Minto Leksono
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.454

Abstract

Pinjaman berbasis teknologi yang dikenal dengan istilah pinjaman online semakin diminati masyarakat. Mudah dan cepatnya proses pencairan dana pinjaman menjadi salah satu alasan masyarakat tertarik menggunaka jasa layanan pinjaman online. Pihak yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pinjaman online adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hadirnya pinjaman online masih menyisakan problematika hukum yaakni masih banyaknya penyedia jasa layanan yang belum berizizin atau yang dikenal dengan ilegal. Hal ini menjadikan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai penerima pinjaman sangat penting untk diberikan guna melindungi dari kerugian akibat melakukan pinjaman online secara ilegal. Untuk menjawab problematika tersebut, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan maupun kepustakaan yang relevan dengan tema yang dibahas. Sehingga penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pinjaman online yang dilakukann oleh penyedia jasa ilegal tidak memenuhi unsur subyektif dalam syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian dapat dibatalkan.
Langkah Konstitusional Dalam Impeachment Presiden Di Indonesia Sulistyowati, Sulistyowati; Maharani, Dewi Nadya
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.503

Abstract

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memungkinkan adanya pemberhentian presiden yang kerap disebut pemakzulan atau impeachment. Tentu prosedur mengenai mekanisme pemakzulan dalam sistem pemerintahan presidensil tidaklah mudah, namun mungkin dilakukan. Terlebih, dengan adanya perubahan konstitusi yang mengakibatkan perbedaan mendasar terhadap proses pemberhentian presiden sebelum reformasi dengan sesudah reformasi. Peranan sentral Lembaga legislative seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mekanisme pemakzulan menjadi proses politik yang diimbangi dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun meski Mahkamah Konstitusi memutuskan secara sah dan meyakinkan presiden bersalah bukan berarti otomatis presiden bisa diberhentikan, namun hal tersebut tetaplah Keputusan yang diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan untuk memutuskan kebijakan selanjutnya. Oleh karenanya, penulis akan membahas lebih komprehensif mengenai persoalan pemakzulan terhadap Presiden dengan menggunakan penelitian ini adalah penelitian normative dan bahan hukum tersier, sekunder dan primer adalah bahan hukum yang dipakai. Dengan adanya penelitian ini diharapkan semakin memberi deskripsi lengkap bagaimana presiden dimakzulkan
Legislatif dan Demokratisasi: Peranan Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Di Indonesia Satriya Nugraha
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v9i2.487

Abstract

Dalam konteks global yang terus berubah, dengan dinamika sosial, teknologi, dan politik yang berkembang pesat, legislatif memiliki peran penting memelihara dan memajukan proses demokrasi di Indonesia. legislatif memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dan menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dan warga negara dalam proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga legislatif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach). Peran utama legislatif antara lain, pembuatan undang-undang, pengawasan eksekutif, dan sebagai representasi rakyat, yang diwujudkan dalam kinerja yang berintegritas dan bertanggungjawab dalam mewujudkan partisipasi publik, pengambilan keputusan bersama, serta pengawasan anggaran

Page 11 of 17 | Total Record : 167

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2023): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2021): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality :Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 1 (2014): Jurnal Ilmu Hukum Morality More Issue