cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Saiful Abib
Contact Email
agussaifulabib@usm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
iftar_aryaputra@usm.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universtas Semarang Jl. Soekarno-Hatta, Tlogosari Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)
Published by Universitas Semarang
ISSN : 14113066     EISSN : 25808516     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) P-ISSN 1411-3066 E-ISSN 2580-8516 adalah Jurnal Nasional Terakreditasi yang berafiliasi dengan Fakultas Hukum Universitas Semarang dan diterbitkan oleh Universitas Semarang. Dengan semangat menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum jurnal ini bertujuan untuk mefasilitasi akademisi, peneliti, dan praktisi profesional yang mengkaji perkembangan hukum dan masyarakat melalui konsep dan ide-ide yang disebarluaskan untuk pengembangan hukum Indonesia. Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) diterbitkan secara berkala setahun 2 kali yaitu Mei dan November dalam artikel bahasa Indonesia. Naskah yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan secara teratur diterbitkan melalui website dan hardcopy akan diedarkan setiap penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 14 No. 1 (2024): Mei" : 17 Documents clear
Kajian Kerjasama Program Rendah Karbon Dalam Perspektif PP Nomor 22 Tahun 2021 (Mobilitas Bersih Untuk Area Metropolitan Semarang) Surayda, Helen Intania; Julian, Fajar Prima; Setyowati, Endang; Sihotang, Amri Panahatan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8174

Abstract

Lingkungan melekat pada kehidupan manusia menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dari air, udara dan sinar matahari. Oleh karena itu kelestariannya harus dijaga agar dapat dinikmati dengan baik dan layak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan melakukan program kerjasama dengan pemerintah Inggris untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan transportasi publik perkotaan yang ramah lingkungan sekaligus untuk menjalankan komitmen dari konferensi di Glasgow dalam rangka mewujudkan transisi menuju kendaraan nol emisi (zero emission) di sejumlah provinsi di Indonesia salah satunya Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam konteks hukum nasional yang terkait adalah UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Framework Conwntion On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), UU 32 tahun 2009 tentang PPLH, UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP no. 27 tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, PP Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PerMen Lingkungan Hidup no. 13 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Pasal 196 huruf c, Pasal 199, Pasal 213 ayat (2) huruf n, Pasal 209 melakukan kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara yang melibatkan keterlibatan kelompok rentan seperti anak-anak, disabilitas, perempuan dan lansia.
Perkawinan Campuran Antar Suku Perspektif Hukum Islam Ramadhani, Yunisa; Sulfinadia, Hamda; Efrinaldi, Efrinaldi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8326

Abstract

Setiap pernikahan adalah pernikahan campuran tidak ada manusia ini diciptakan sama persis dengan dirinya. Meskipun masih adat yang menjadi pemenang dari sebuah perkawinan. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui prosesi perkawinan campuran anatara adat Minang dengan Jawa. Kedua, untuk menganalisis impikasi dari perkawinan campuran. Ketiga, untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena tujuan penelitian adalah memberikan gambaran tentang suatu fenomena sosial tertentu. Hasil penelitian ditemukan bahwa prosesi dari perkawinan campuran antar etnis ini mengantar sirih atau lamaran, ijab dan qabul, merias pengantin, dahar kembul, menjemput besan, sungkeman dan upacara setelah pernikahan. Implikasi dari perkawinan campuran adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan suku Minang dan Jawa tidak memiliki suku yang diwariskan ibunya, tidak mendapatkan warisan dari keluarga ayahnya sepeser pun, dan di anggap orang asing dalam rumah tersebut. Perkawinan campuran menurut hukum Islam tidak bertentang sama sekali dengan ajaran agama Islam sesuai dengan QS. Al-Hujurat ayat (13).
Penegakan Hukum Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia Haya, Seruni Aqila; Subekti, Rahayu; Hermawan, Sapto
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8098

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas kegiatan pengawasan impor limbah sebagai bahan baku industri jika dibandingkan dengan penegakan hukum oleh pemerintah Malaysia. Indonesia dan Malaysia menghadapi permasalahan yang sama yaitu penyelundupan limbah llegal. Penegakan hukum dilaksanakan agar kedua negara tidak menjadi ‘tempat sampah dunia’.  Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan/komparatif (comparative approach). Dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka serta menggunakan metode interpretasi sebagai teknik analisis bahan hukum. Adapun hasil penelitian pada penulisan hukum ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersifat sektoral. Indonesia mengatur mengenai pengawasan kegiatan impor limbah non-B3 sebagai bahan baku industri dengan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengawasan ini dilakukan oleh kerja sama antar lembaga pemerintahan yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pemerintah Malaysia dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan dilaksanakan secara lebih terstruktur serta memiliki satu pedoman pelaksanaan kegiatan impor limbah yang disepakati oleh antar lembaga pemerintahan
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua Lananda, Ardelia; Amalia, Mia; Mulyana, Aji
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8542

Abstract

Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk anak yang orang tuanya utuh atau lengkap, tetapi anak yang orang tuanya telah berpisah atau tidak utuh pun tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dari orang tuanya. Perlindungan hukum tersebut berupa tanggung jawab untuk menanggung dan memenuhi semua biaya hidup anaknya. Tidak hanya berupa materi, tetapi perhatian, kepedulian, serta dukungan emosional juga harus tetap diberikan kepada anak. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian orang tua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan cara survei atau berdasarkan pengalaman orang lain. Kegiatan survei tersebut dilakukan melalui pengisian kuesioner berupa sebuah lembaran kertas yang berisikan beberapa pernyataan, yang kemudian disebarluaskan kepada responden atau subjek penelitian secara langsung. Seorang anak yang orang tuanya masih utuh dan lengkap memiliki pondasi diri yang cukup kuat, bersikap tenang, serta dapat mengendalikan dirinya sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh hal negatif dari orang lain. Sedangkan anak yang orang tuanya sudah berpisah (cerai hidup) atau tidak lengkap (cerai mati) memiliki sikap yang tidak tenang, cenderung emosional dan tidak dapat mengendalikan diri. Orang tua yang sudah berpisah atau bercerai harus tetap memberikan yang terbaik untuk anaknya. Hal tersebut dikarenakan yang dilakukan oleh orang tua merupakan usaha untuk memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh anak pasca perceraian orang tua.
Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau Ritonga, Andi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8228

Abstract

Artikel ini bertjuan untuk meganalisis tentang masyarakat Islam Minangkabau yang menggunakan filosofi adat Basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Filosofi ini merupakan falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Mereka menjadikan Islam sebagai landasan/pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah ini. Jenis penelitian ini adalah Pustaka (library resach) dikelompokkan kedalam penelitian Hukum doktrinal dan sosial secara normatif dengan mencari, Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan Inpelementasinya dalam Acara Acara Adat Di Minangkabau. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber penting diseliki secara subyektif, menggunakan pemikiran mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber pertama . jenis data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk kemudia di olah, dianalisis, dan dibuat kesimpulannya dan mengambil sumber rujukan berbentuk buku buku, jurnal, dan sumber lainnya yang dianggap relevan dalam penelitian ini. Temuan dalam kajian ini ketetapan Hukum Sumatera Barat mempunyai banyak penafsiran, pertama, adat basandi syarak, syara’ dengan gabungan Kitabullah yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Kedua, adat basandi syara', syara' berdasarkan kitab Allah yang diperuntukkan bagi masyarakat Minangkabau. Untuk kesimpulan dalam penelitian ini dalam mengimpelementasikan Adat basandi syarak syarak basandi kitabullah dalam acara adat di ranah minangkabau itu sudah terlaksana dengan baik, dengan ketentuan selama tidak menyalahi dalam Al Qur’an dan As-Sunnah maka hal itu boleh dilakukan.
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Terhadap Adanya Kewajiban Notaris Melakukan Identifikasi dan Verifikasi Pengguna Jasa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Marlina, Tina; Handiriono, Raden; Gumilang, Iwan G; Maulida, Irma; Putri, Dessy Ika
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8346

Abstract

Pelaksanaan tugas sebagai notaris yang tunduk dan serta terikat dengan aturan perundang-undangan. Kemenkumham menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Koorporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hadirnya peraturan tersebut, membuat koorporasi harus melakukan transparansi dengan mewajibkan pengungkapan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat perusahaan. Notaris memiliki peran yang sangat penting karena adanya kewajiban pembuatan akta pendirian badan hukum tersebut dalam bentuk akta notariil. Mewajibkan penerapan prinsip pemilik manfaat harus dilakukan, khususnya pada saat permohonan pendirian dari badan hukum. Kewajiban ini tentunya memberikan tugas tambahan secara khusus kepada notaris di luar daripada kewenangan yang telah dimiliki sebagai notaris pada umumnya. Terjadilah kontroversi atas tumpang tindihnya dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan serta akibat hukum terhadap notaris yang tidak melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan megumpulkan data dari bahan primer berupa wawancana dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris wilayah Kabupaten Cirebon sebagai institusi pengawas kinerja notaris sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Serta bahan sekunder berupa perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan notaris dengan pemilik manfaat perusahaan. Dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, memunculkan dilema antara kepatuhan terhadap peraturan yang ada guna mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku dengan tetap menjaga integritas dan kewajiban profesi notaris dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi kliennya.
Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Perkebunana Budidaya di Kota Batu Mawaddah, Nuri Vina
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8138

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui bagaimana seharusnya pemerintah Kota Batu melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin yang telah diterbitkkan, serta bagaimana pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah di wilayah/daerah Kota Batu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif ( legal Research ) yaitu penelitian dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum positif, berbagai asas hukum, prinsip hukum maupun doktrin guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Batu tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah daerah kota Batu selaku penanggung jawab penerbit izin wilayah/daerah kota Batu. Sehingga seharusnya Pemerintah menerapkan sanksi administratif berupa denda dministratif sesuai Pasal 328 ayat (3) kepada PT Sampoerna. Maka Pemerintah harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan/atau Pelaku Usaha yang telah mendapatkan izin usaha.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2025): May Vol. 14 No. 2 (2024): November Vol. 14 No. 1 (2024): Mei Vol. 13 No. 2 (2023): November Vol. 13 No. 1 (2023): Mei Vol. 12 No. 2 (2022): November Vol 12, No 1 (2022): Mei Vol. 12 No. 1 (2022): Mei Vol. 11 No. 2 (2021): November Vol 11, No 1 (2021): Mei Vol. 11 No. 1 (2021): Mei Vol 10, No 2 (2020): November Vol 10, No 1 (2020): Mei Vol 9, No 2 (2019): November Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 9, No 1 (2019): Mei Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 2 (2018): November Vol 8, No 2 (2018): November Vol. 8 No. 1 (2018): Mei Vol 8, No 1 (2018): Mei Vol 7, No 3 (2017): November Vol 7, No 3 (2017): Desember Vol. 7 No. 2 (2017): Mei Vol. 7 No. 1 (2017): Januari Vol 7, No 1 (2017): Januari Vol 6, No 3 (2016): Desember Vol 6, No 3 (2016): November Vol. 6 No. 2 (2016): Mei Vol. 6 No. 1 (2016): Januari Vol 5, No 3 (2015): November More Issue