cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23562269     EISSN : 26142945     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Dinamika merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Administrasi Negara yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Galuh dengan ISSN: 2356-2269 (Print) dan eISSN: 2614-2945 (Online) yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Administrasi Negara. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 557 Documents
PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA Jaya, Rony
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i1.13192

Abstract

Kerukunan umat beragama menjadi salah satu indikator kerukunan nasional. Penting bagi setiap kepala daerah untuk menjalankan kepemimpinan yang selalu mampu menghadirkan kerukunan hidup umat beragama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepemimpinan kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan peran kepemimpinan kepala daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama ditunjukan dengan peran sebagai  fasilitator umat beragama dengan memberikan dukungan regulasi dan finansial, peran stabilisator dengan deteksi dini terhadap ancaman dan mengambil langkah strategis, peran sebagai mediator dalam perselisihan dan konflik umat beragama jika tidak terelakan, peran sebagai kolaborator dengan membangun koordinasi dan kerjasama umat beragama secara inklusif dan peran sebagai komunikator dengan rutin menarasikan pentingnya menjaga kerukunan dalam setiap kesempatan khususnya dalam forum lintas umat beragama.
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Pamela Anugrah; Kustiawan Kustiawan; Lina Marliani
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i3.11755

Abstract

Belum optimalnya peran pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat serta mensejahterakan masyarakat desanya adalah potret buram tata kelola yang menjadi bagian persoalan mendasar ditengah desakan tuntutan publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan di semua sektor. Pada tataran realitas dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa masih terjadi kesenjangan yang cukup lebar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi kependudukan di desa Pananjung kecamatan Pangandaran kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitiannya adalah kualitas pelayan administrasi kependudukan di desa Pananjung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di desa Pananjung belum oftimal karena dalam proses pemberian layanan ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan dimensi tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), dan competence (kompeten), yang antara lain masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan serta kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan, dan kompetensi petugas yang belum memadai. Sedangkan dalam dimensi responsiveness (pertanggungjawaban), courtesy (sopan), credibility (jujur), security (aman), access (kemudahan), communications (komunikasi), dan understanding the customer (mengerti akan pelanggan) telah berjalan dengan baik.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGANBENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KECAMATAN MEDAN PETISAH Silalahi, Sarah Jesica; Trimurni, Februati
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i1.12196

Abstract

Kecamatan Medan Petisah merupakan salah satu wilayah rawan bencana banjir dengan kategori sedang sampai tinggi, dengan beberapa faktor penyebab seperti curah hujan, penumpukan sedimentasi, serta pembangunan liar diatas saluran air. Bencana banjir tahunan menunjukkan bahwa berbagai strategi mitigasi bencana banjir yang dilakukan pemerintah daerah tidak berfungsi secara efisien. Solusi dari bencana ini pun patut dicari dan diperhatikan karena menghambat aktivitas masyarakat serta menimbulkan korban baik manusia maupun harta benda Sejauh mana kebijakan mitigasi BPBD Kota Medan berhasil menjadi fokus penelitian deskriptif kualitatif ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Tepat Kebijakan, kebijakan yang ada sudah mengedepankan pemecahan masalah. Dari rentetan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh BPBD Kota Medan dapat dilihat bahwa kebijakan yang ada sudah cukup mempertimbangkan dan mengedepankan pemecahan masalah atas penanganggulangan banjir. (b) Eksekusi Akurat, ada tiga lembaga pelaksana—pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha—yang bekerja sama untuk mewujudkan suatu kebijakan. (c) Tepat Target, bahwa rendahnya kesadaran masyarakat atas keselamatan diri dan lingkungan, serta ketidakikutsertaan masyarakat dalam hal ini menandakan bahwa belum tercapainya target komunikasi dikarenakan masyarakat masih mendahulukan kepentingan pribadi daripada ketimbang kepentingan bersama.
ANALISIS PENGARUH PELAYANAN PUBLIK DAN E-SERVICE QUALITY TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT Jonathan Jacob Paul Latupeirissa; Ni Ketut Arniti; Ni Luh Yuni Lestari
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i2.12050

Abstract

Dengan perkembangan dunia digital secara tidak langsung akan mempengaruhi dari prilaku masyarakat. Adopsi teknologi informasi juga sangat besar dampaknya dalam menciptakan kepuasan penggunannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kepuasan masyarakat dengan analisis faktor yang mempengaruhinya yaitu variabel kualitas layanan, dan e-service quality. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sample sebanyak 340 responden yang merupakan masyarakat kota Denpasar dan penggguna aktif aplikasi Shopee dan diambil menggunakan tehnik simple random sampling. Data menggunakan kuisioner dengan skala likert dan disebarkan secara langsung atau dengan menggunakan google form. Pengujian data dikerjakan dengan analisis Structural Equation Model (SEM) memakai software AMOS 24. Hasil analisis menggunakan AMOS 24 menujukkan bahwa Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Dan variable e-service quality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Disarankan penelitian selanjutnya menggunakan variable lainnya diluar  penelitian ini seperti kepercayaan dan keamaanan dari transformasi digital dalam suatu pelayanan publik.
KEBIJAKAN MELAWAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, MASA DEPAN GENERASI MUDA DAN MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI Kurniasih, Wiwit; Setyawati, Iin Indah; Sudrajat, Tatang
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i1.14076

Abstract

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa. Pendidikan tinggi memberi kontribusi penting sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan mahasiswa sebagai generasi muda yang sangat potensial menjadi korban. Perguruan Tinggi dengan sumber daya yang dimilikinya harus aktif menghadapi masalah ini. Terbitnya Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 serta beberapa regulasi lainnya merupakan kebijakan publik untuk menghadapinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil, konteks, dan substansi kebijakan pemerintah mengenai mata kuliah Kewarganegaraan dan kejahatan narkoba dari perspektif kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa regulasi pemerintah yang merupakan kebijakan untuk melawan kejahatan narkoba. Pengintegrasian tema narkoba ke dalam mata kuliah Kewarganegaran sangat strategis agar mahasiswa terhindar dari kejahatan narkoba. Pejabat pemerintah antara lain BNN di pusat dan daerah, pejabat Kemendikburistek, pimpinan perguruan tinggi, dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan, tokoh dan penggiat pendidikan, serta para pemangku kepentingan pendidikan lainnya merupakan aktor kebijakan. Ancaman kejahatan narkoba terhadap masa depan mahasiswa merupakan isu kebijakan. Kemendikbudristek, BNN, perguruan tinggi dan lembaga di luar pemerintah merupakan institusi kebijakan. Harapan masyarakat untuk terbebasnya generasi muda dari kejahatan narkoba merupakan lingkungan kebijakan. Terdapat beberapa substansi kebijakan pada regulasi pemerintah yang perlu disempurnakan. Kata kunci : kebijakan, narkoba, generasi muda, kewarganegaraan, perguruan tinggi.
PROSES SELEKSI TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF ILMU PEMERINTAHAN Dini Yuliani; Erlan Suwarlan; Irfan Nursetiawan; Regi Refian Garis
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i3.12737

Abstract

Kepemimpinan memiliki peran yang krusial dalam pemerintahan desa.  Kepala desa yang efektif harus mampu menjadi perekat yang menghubungkan antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak lain untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Melalui kepemimpinan yang kuat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sehingga proses pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk konkrit pelaksanaan demokrasi pada tingkat lokal dengan melibatkan banyak pihak. Jika terjadi situasi khusus yang memerlukan pemilihan kepala desa pengganti antar waktu, dan perlu adanya proses seleksi tambahan.  Proses seleksi tambahan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalam prosesnya ada keterlibatan perguruan tinggi. Dengan harapan adanya keterlibatan akademisi dapat menjadi lebih profesional, objektif, dan transparan.  Dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, proses seleksi tambahan dalam pemilihan kepala desa memberikan banyak keunikan yang menarik dan berdampak pada perkembangan ilmu pemerintahan.  Kajian dan pemahaman tentang proses ini dapat memperkaya literatur ilmu pemerintahan dan menjadi pijakan bagi pengembangan pemerintahan desa yang lebih efektif, responsif, dan berdaya saing.
PARTISIPASI DAN DESENTRALISASI DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA Oti Kusumaningsih; Emiraldo Win Pazqara; Johar Ma’muri
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i2.10120

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan keberdayaan bagi masyarakat miskin. Desa Ketenger merupakan salah satu desa di Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, namun penerimaan program pemberdayaan masyarakatnya belum memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai partisipasi dan desentralisasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Ketenger. Sebagai upaya mendalami masalah penelitian, digunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif dari Miles et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam pengembangan desa wisata di Desa Ketenger dinilai masih kurang aktif. Hal tersebut dikarenakan minimnya peran masyarakat Desa Ketenger dalam proses perencanaan hingga pengembangan desa wisata di Desa Ketenger. Senada dengan aspek partisipasi, desentralisasi pada program pemberdayaan melalui pengembangan desa wisata di Desa Ketenger masih bersifat satu arah, berpusat pada atau top down, seluruh kegiatan dilaksakan berdasarkan instruksi pemerintah desa saja. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang terjadi hanya bersifat formal, belum sesuai dengan idealita dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PELARANGAN MEROKOK DI TEMPAT UMUM DI KOTA BANDUNG JAWA BARAT Setiadin Setiadin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i3.12434

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam mendorong Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota dan Kabupaten termasuk Kota Bandung dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Metoda penelitian menggunakan Kualitatif dengan pendekatan deksriptif. Hasil yang ditemukan adalah bahwa penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung dengan penguatan aturan teknis berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan aturan tersebut sebagai upaya berjenjang bagi penerapan kawasan bebas asap rokok untuk menciptakan suasana lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat demi terwujudnya masyarakat yang berkualitas.
STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Fiona Kirana Oktavia; Izzatusholekha Izzatusholekha
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i2.10129

Abstract

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu program pemerintah untuk menjawab tantangan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan fokus analisis kekuatan, kelemahan, peluangan dan ancaman, dalam pengembangan kompetensi. Hasil penelitian menunjukkan: (1) penggunakan teknologi yang digunakan di masing-masing daerah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi aparatur, (2) peraturan dalam penggunaan robot Artificial Intelligence dibuat sehingga tidak terjadi kesenjangan dengan aparatur, (3) mengembangkan teknologi dalam pengembangan kompetensi Aparatur Negeri Sipil, (4) menyusun peraturan daerah sebagai rujukan pengembangan kompetensi yang menggunakan anggaran daerah atau anggaran negara, dan (5) membangun kerjasama dengan Lembaga Pendidikan atau Universitas dalam negeri maupun luar negeri. Adapun saran yang disampaikan, yaitu (1) budaya belajar bagi ASN perlu dilaksanakan sehingga aparatur lebih peka dan sadar akan pentingnya mengikuti Pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan beasiswa di luar anggaran daerah dengan maksimal dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur, (2) perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait penggunaan robot Artificial Intelligence untuk mengganti eselon III dan IV, sedangkan Aparatur Sipil Negara merupakan pembuat, pelaksana dan perencana kebijakan pemerintah, dan (3) pemanfaatan teknologi yang ada untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas aparatur.
EFEKTIVITAS PROGRAM KLAMPID NEW GENERATION DALAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN TEGALSARI KOTA SURABAYA Ranita, Katarina Meira Ivana; Prabawati, Ni Putu Anik
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 11, No 1 (2024): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v11i1.13742

Abstract

Klampid New Generation (KNG) merupakan inovasi layanan dari Dispendukcapil Kota Surabaya. Website ini digunakan untuk mempermudah pengurusan administrasi kependudukan secara online, antara lain: keabsahan akta, legalisir, pemutakhiran data kependudukan yaitu buka blokir, menghapus data ganda, menghapus data mati, KK merah, SKPTI, dan penambahan jiwa, pencatatan sipil yaitu akta (kelahiran, kematian, pengesahan anak, perceraian, perkawinan), pencetakan ulang akta, pelaporan ke luar negeri (kelahiran, kematian, perceraian, perkawinan), pembetulan akta yang diterbitkan kurang dari 2 tahun, pengangkatan anak, dll, Registrasi Penduduk yaitu pindah dalam (antar kecamatan), pindah masuk, keluar, cetak ulang KK, KIA, pecah KK, pemutakhiran biodata, cetak Ulang E-KTP (hilang, rusak, perubahan element), pemutakhiran gelar, dll. Peristiwa yang menyangkut data kependudukan warga wajib melaporkan untuk mendapatkan data terbaru dan penerbitan berupa KK dengan data terbaru. Dalam upaya efektivitas penggunaan website Klampid New Generation, pemerintah kota Surabaya mendisiplinkan masyarakat dalam pencatatan kependudukan atau biasa disebut KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Sadar Adminduk). Penulis menggunakan indikator efektivitas menurut Sutrisno (2010) terdiri dari: 1) Pemahaman Program, 2) Ketepatan Sasaran, 3) Ketepatan Waktu, 4) Tercapainya Tujuan Diukur, 5) Perubahan Nyata. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Klampid New Generation di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Tegalsari dinilai kurang efektif sesuai dengan indikator efektivitas dari Sutrisno.