cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25274716     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 747 Documents
 59   60   61   62   63 
OPTIMALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Ratna Herawati; Sekar Anggun Gading Pinilih; Ayu Savitri Nurcahyani
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.131-142

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kasus yang jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya di Indonesia. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan. Untuk menangani kasus KDRT, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Dari amanat berbagai kebijakan tersebut, dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga yang melayani serta mendampingi perempuan korban kekerasan di setiap pemerintah daerah. Salah satu P2TP2A yang menjadi obyek penelitian ini adalah P2TP2A Semanah yang berada di Kabupaten Magelang. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Semanah sudah cukup optimal dalam menangani kasus KDRT, namun belum memiliki fasilitas rumah aman untuk para korban yang membutuhkan perlindungan dari ancaman pelaku.
EKSISTENSI SANKSI ADAT JERET NARU DALAM MASYARAKAT GAYO DI KABUPATEN ACEH TENGAH Achmad Surya; Hasan Basri
Masalah-Masalah Hukum Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.49.4.2020.359-368

Abstract

Masyarakat Gayo merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat. Tindak pidana perzinaan dalam masyarakat adat Gayo merupakan perbuatan sumang (tabu) dan sangat ‘aib. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karena terlibat dengan perbuatan zina dan perkawinan satu kampung adalah sanksi adat “Jeret Naru” (Kuburan Panjang) yang berarti pelakunya dianggap hilang, terbuang, dari kampung asalnya. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan memadukan sumber data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian eksistensi sanksi adat Jeret Naru pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah yaitu di Kampung Linge dan Kampung Asir-Asir masih tetap dipertahankan. Kedua, Kedudukan sanksi adat Jeret Naru perspektif hukum pidana tidak bertentangan dan keberadaan sanksi adat Jeret Naru dapat mengisi kekosongan hukum yang tiada bandingannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
PERAN KPJKS DALAM LEGISLASI FATWA DSN-MUI DI BIDANG REGULASI KEUANGAN SYARIAH Khotibul Umam; Vina Berliana Kimberly
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.1.2021.94-105

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah dalam interpretasi dan harmonisasi fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) guna memberikan rekomendasi bagi pembentukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di bidang keuangan syariah, serta prinsip hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi realisasi peran dimaksud. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peran KPJKS dalam melakukan interpretasi dan harmonisasi fatwa DSN-MUI bagi pembentukan POJK di bidang keuangan syariah, yakni memberikan rekomendasi bagi OJK; dan (2) Prinsip hukum yang dijadikan sebagai dasar bagi realisasi peran dimaksud guna menghasilkan rekomendasi, yakni prinsip kemaslahatan.
REKONSTRUKSI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Iwan Erar Joesoef
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.318-330

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji penggunaan konsep pencabutan hak atas tanah dan ganti rugi dengan penitipan di pengadilan (konsinyasi). Ruang lingkup penelitian adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan insfrastruktur jalan tol di Indonesia. Dalam undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara eksplisit tidak menyebut pencabutan hak atas tanah, namun penerapan konsep ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dititipkan di pengadilan berakibat hilangnya hak atas tanah dan tanah jatuh kepada negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian  bahwa, pencabutan hak atas tanah dan konsinyasi urgensinya lebih tepat diterapkan pada pembangunan infrastruktur publik oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 (3) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan pembangunan infrastruktur publik oleh swasta dalam model kerjasama pemerintah swasta tidak adil untuk diterapkan karena bersifat komersial.
PENGUATAN KEDUDUKAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN SEBAGAI PERADILAN ETIKA Sekar Anggun Gading Pinilih
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.244-253

Abstract

Pengawasan terhadap etika dari anggota dewan merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar tugas dan kewenangannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai pengawas sekaligus mengadili pelanggaran-pelanggaran etika dari anggota dewan. Upaya penguatan yang diperlukan terhadap kedudukan, keanggotaan dan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan agar kedepannya dapat menjadi sebuah peradilan etika dan dapat bersifat mandiri dan akuntabel. Selain itu, perlu dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur etika pejabat publik, dan mengatur pula lembaga pengawasan yang bersifat terpadu sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi atas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang bersifat internal di masing-masing lembaga negara.
MEMBANGUN MODEL DESA ANTI POLITIK UANG SEBAGAI STRATEGI BAWASLU DALAM MENCEGAH PILKADA CURANG Agus Riwanto; Achmad Achmad; Suranto Suranto; Sunny Ummul Firdaus; Sri Wahyuni
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.279-289

Abstract

Desa dan warga desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah. Desa menjadi lokasi praktik politik uang dalam bentuk jual-beli suara antara calon kepala daerah dan warga desa. Praktik politik uang di desa berbahaya karena dapat merusak integitas Pilkada. Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode depth interview dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab politik uang masih terjadi dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, tingkat pemahaman agama, lemahnya institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan dan lemahnya institusi partai dan kader politik. Oleh sebab itu, perlu dibangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pilkada dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang.
PENGAKUAN IDENTITAS WARIA DI INDONESIA (STUDI KASUS WARIA YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI YOGYAKARTA) Fardi Prabowo Jati; Cucu Mukhosiyah; Hanifah Febriani
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.254-264

Abstract

Kendati waria sudah tidak digolongkan sebagai gangguan jiwa dan memiliki kontribusi sosiakultural di masyarakat, faktanya komunitas ini masih memiliki kerentanannya. Kerentanan tersebut termasuk ketika waria berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu penelitian ini mencoba membahas dua hal. Pertama, pengakuan identitas waria dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pengakuan identitas waria dalam kasus waria berhadapan dengan hukum di Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan sudah ada pengakuan dalam konvensi internasional. Meskipun demikian, dalam hukum Indonesia masih terdapat diskriminasi atas identitas dan karakteristik yang melekat terhadap waria. Dalam beberapa kasus waria yang berhadapan dengan hukum, waria sudah diterima identitas dan karakteristiknya oleh aparat penegak hukum meskipun belum sepenuhnya.
REFORMULASI SYARAT DIVERSI: KAJIAN IDE DASAR SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Faisal Faisal; Derita Prapti Rahayu
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.331-338

Abstract

Formulasi syarat pelaksanaan diversi menghendaki ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan pidana. Paper ini bertujuan mengkaji pelaksanaan diversi agar sesuai dengan nilai dan asas dari ide dasar sistem peradilan pidana anak. Persoalan yang muncul apakah syarat diversi sudah sejalan dengan ide dasar tersebut? Lalu bagaimana tawaran reformulasi syarat diversi? Terhadap syarat diversi melakukan pengulangan pidana tidak memiliki makna berarti bahkan berpotensi mengurangi makna ide dasar utamanya prinsip ultimum remedium. Reformulasi syarat diversi menitikberatkan pada perbuatan kategori tindak pidana serius seperti terorisme, pembunuhan berencana, pemerkosaan, dan peredaran narkoba.
PROBLEM ETIKA PEJABAT NEGARA DAN GAGASAN PERADILAN ETIK YANG INDEPENDEN DAN IMPARSIAL Mukhtar Mukhtar; Tanto Lailam
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.265-278

Abstract

Penelitian ini membahas problem etika pejabat negara dan gagasan peradilan etik. Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif dan empiris. Gagasan peradilan etik yang independen dan imparsial ini sangat urgen, karena: pertama: menjamurnya pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat negara. Kedua, tidak adanya standar ketentuan etika yang menjadi panduan perilaku pejabat negara, ketentuan-ketentuan etika disetiap lembaga negara berbeda tolok ukurnya. Ketiga, kelembagaan etik yang tidak independen, imparsial. Untuk membangun desain peradilan etik modern dan terpercaya harus memenuhi syarat, sebagai berikut: dibentuk undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai etika pejabat negara; dibentuk peradilan etik yang independen dan imparsial; proses penegakkan kode etik yang transparan dan akuntabel; penguatan Asas-asas Hukum Acara peradilan etik yang dapat dipertanggungjawabkan; serta putusan peradilan etik yang bersifat final dan mengikat.
PERBANDINGAN REGISTRABILITAS MEREK SUARA DI UNI EROPA, AUSTRALIA DAN INDONESIA SERTA PROBLEMATIKANYA Markus Yohanis Hage
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.339-350

Abstract

Tujuan artikel ini adalah membahas problematika merek suara di Indonesia dengan membandingkannya dengan isu yang sama di Uni Eropa dan Australia. Dibandingkan Uni Eropa dan Australia, yang pengaturan merek suaranya telah lebih maju, Indonesia masih menyisakan masalah berupa ketiadaan definisi merek suara dan ketiadaan syarat khusus terkait registralibitas merek suara berserta contohnya mengenai notasi, rekaman suara, sonogram dan termasuk durasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ketika suatu merek suara didaftarkan. Disarankan agar pihak berwenang terkait di Indonesia perlu secara tepat mendefinisikan merek suara sekaligus menentukan secara jelas syarat registrabilitas merek suara di Indonesia.

Page 61 of 75 | Total Record : 747

 59   60   61   62   63 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue