cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Masalah-Masalah Hukum
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25274716     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 747 Documents
 60   61   62   63   64 
EKSISTENSI YURIDIS DAN EMPIRIS HUBUNGAN KERJA NON-STANDAR DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Nabiyla Risfa Izzati
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.290-303

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan hubungan kerja non-standar dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi pekerja. Menggunakan metode penelitian yuridis-empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis, terdapat dua bentuk hubungan kerja non-standar yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, yakni hubungan kerja dengan sistem kontrak (PKWT) dan hubungan kerja outsourcing. Sedangkan, dua bentuk hubungan kerja non-standar lain, yakni hubungan kerja part-time atau on-call dan disguised employment relationship belum diatur dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Padahal, secara empiris, data menunjukkan bahwa baik pekerja part-time maupun pekerja gig-economy yang dapat dikategorikan sebagai disguised employment relationship telah lama eksis dan bahkan terus meningkat jumlahnya di Indonesia. Ketiadaan pengaturan ini berimplikasi pada absennya perlindungan hukum bagi banyak pekerja dalam hubungan kerja non-standar.
ANALISIS KELEMAHAN PENGATURAN PENGUPAHAN BAGI PROFESI DOKTER DI INDONESIA Muhammad Nur
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.304-317

Abstract

Hasil survei Jaringan Dokter Junior Indonesia (JDN) pada 1-30 Agustus 2018 menyatakan sebanyak 26,24 persen dokter umum di tempat kerja utama Indonesia masih dibayar di bawah tiga juta rupiah per bulan. Kemudian, ada 8,89 persen dokter yang bahkan digaji di bawah satu setengah juta rupiah per bulan. Karena gaji rendah yang diperoleh, banyak dokter akhirnya harus mengambil jam kerja tambahan di beberapa lokasi praktik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bekerja terus menerus untuk dokter meningkatkan risiko malpraktek dan membahayakan pasien. Upah rendah juga membuat dokter apatis terhadap pekerjaan mereka dan sulit berempati dengan pasien serta memicu praktik kerja sama antara perusahaan farmasi dan dokter yang ilegal. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya upah dokter disebabkan oleh kelemahan peraturan perundang-undangan, kelemahan peraturan profesi dokter, dan kelemahan perjanjian kerja.
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MASA PANDEMI COVID-19: ANTARA SOLUSI DAN JEBAKAN Tri Budiyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.3.2021.232-243

Abstract

Dunia Bisnis terpapar oleh pandemi Covid-19. Bagi pengusaha yang memiliki kewajiban membayar hutang, dapat dimohonkan pailit yang  pada umumnya akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan, debitur dapat mencari formula lain sebagai jalan keluar dari masalah itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi (kemungkinan) pemanfaatan PKPU dalam masa Covid-19, termasuk kelemahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini adalah bahwa titik penghubung antara PKPU dan kepailitan menjadi solusi namun mengandung potensi jebakan yang dapat berakibat fatal bagi debitur. Oleh karena itu, debitur harus cermat dalam memilih pola penyelesaian utang yang memiliki risiko paling kecil. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan memiliki risiko rendah bagi debitur, sedang PKPU lebih baik diposisikan sebagai pilihan terakhir.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Salsabila Salsabila; Slamet Tri Wahyudi
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.61-70

Abstract

Besarnya biaya penanganan korupsi seringkali menambah pengeluaran keuangan negara terlebih lagi jika korupsi tersebut memiliki kerugian keuangan yang kecil. Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh sebab itu Kejaksaan dalam menyikapi hal tersebut mengeluarkan kebijakan pengembalian kerugian negara untuk korupsi dengan kerugian negara kecil melalui pendekatan restorative justice. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang mencari mengenai alasan Kejaksaan menerapkan pendekatan restorative justice dan bagaimana peran Kejaksaan dalam menerapkannya. Hasilnya, Kejaksaan dalam menerapkan pendekatan restorative justice tersebut didasarkan pada efisiensi penanganan perkara seperti yang terdapat dalam teori analisis ekonomi terhadap hukum dan hanya diterapkan dalam tingkat penyelidikan dengan melakukan kerja sama dengan APIP/BPK.
PENDEKATAN NEGARA HUKUM KRISIS EKONOMI: SEBUAH JALAN TENGAH Yafet Yosafet Wilben Rissy
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.10-19

Abstract

Artikel ini membahas pendekatan baru atas model negara hukum yang tepat untuk diterapkan dalam keadaan darurat ekonomi (the economic crisis rule of law). Pendekatan baru ini merupakan terobosan (jalan tengah) untuk menghindari konflik antara paham yang mengutamakan pembatasan hukum dan konstitusional kepada presiden (eksekutif) dan mereka yang menolak paham ini dalam situasi darurat. Dalam krisis ekonomi, hukum darurat tidak boleh secara kaku membatasi kekuasaan dan tindakan diskresi presiden, tetapi juga tidak boleh memberikan kekuasaan dan tindakan diskresi yang tidak terbatas kepada presiden (eksekutif). Dalam perspektif negara hukum krisis ekonomi, hukum darurat harus efisien, rasional, pasti dan dapat diprediksi sehingga dapat menstabilkan krisis ekonomi dan mencapai kemakmuran ekonomi.
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT IZIN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL DI INDONESIA PASCA HADIRNYA OMNIBUS LAW Nabbilah Amir; Jerry Watumlawar
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.71-81

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menimbulkan problematika. Kekhasan dari Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya memberikan konsekuensi logis untuk pengoptimalan terkait pengelolaannya, sehingga undang-undang tersebut ada, bertujuan untuk memperbaiki disharmonisasi perundang-undangan dan guna mempercepat investasi demi pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Secara khusus izin pemanfaatan pulau-pulau kecil merupakan salah satu aspek yang terdampak dari kehadiran undang-undang ini. Maka penulisan kali ini dengan merujuk pada pengaturan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil. Izin pemanfaatan dapat menjadi salah satu upaya untuk percepatan pemenuhan tujuan berbangsa dan bernegara namun tetap perlu adanya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang tepat oleh pemerintah.
SANKSI ADMINISTRATIF DENDA PENDEKATAN LAPORAN KEUANGAN ATAS PELANGGARAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Suwinto Johan
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.20-28

Abstract

Pengenaan sanksi denda terhadap praktik monopoli dan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang Undang Cipta Kerja (UU CK). Pengenaan denda kepada pelaku usaha berdasarkan nilai penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai efektivitas pendekatan pengenaan denda berdasarkan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan legal normatif. Penelitian ini melakukan telaah literature dan norma-norma yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa denda yang dikenakan berdasarkan pendekatan laporan keuangan secara akuntasi memiliki hambatan teknis dalam pelaksanaanya. Sanksi administratif berupa denda tidak akan membuat pelaku usaha dirugikan. Denda dikenakan pada sebagian keuntungan yang diperoleh pada Pasar Bersangkutan. Pelaku usaha tetap memperoleh keuntungan. Sanksi atau denda tidak dapat dikenakan pada semua pelanggaran larangan praktik monopoli.
KEKABURAN BATASAN MAKNA PEMASARAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI APARTEMEN DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING Panca Basuki Rahmat; Hanif Nur Widhiyanti; Erna Anggraini
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.82-94

Abstract

Pemasaran apartemen dengan sistem pre project selling diperbolehkan sepanjang pengembang harus memenuhi persyaratan pada Pasal 42 ayat (2) UU Rumah Susun, ketentuan tersebut bersifat imperatif artinya wajib dipatuhi oleh pengembang. Pengembang telah melakukan promosi untuk memasarkan produknya tetapi disisi lain pengembang belum memiliki izin-izin pembangunan. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan batasan pemasaran dalam transaksi jual beli apartemen dengan sistem pre project selling. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah praktik pre project selling yang dilakukan pengembang seringkali tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pembangunan apartemen. Masyarakat dapat dirugikan dari praktik tersebut, sehingga Pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktik pre project selling agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen apartemen.
REKONSTRUKSI KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN SIRRI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF Supriyadi Supriyadi
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.29-39

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya tidak efektif dalam implementasinya. Untuk itu perlu direkonstruksi agar dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif  dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan hukum progresif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dalam hukum progresif anak yang lahir akibat perkawinan sirri mempunyai kedudukan yang berbeda dengan anak luar kawin lainnya. Bentuk perlindungan hukum dapat berupa pencatatan secara administratif dan hak-hak lain yang berkaitan dengan nasab, kewarisan, wali nikah, nafkah dari ayahnya.
STUDI ATAS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SEMARANG TERHADAP PEMBEBANAN SANKSI DENDA DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19 Wahyu Widodo; Sapto Budoyo; Toebagus Galang Windi Pratama
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.1.2022.95-105

Abstract

Dalam rangka mengurangi jumlah pasien Positif Covid-19, Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 tahun 2021 memberlakukan sanksi denda. Pengenaan denda ini tentu menimbulkan pro dan kontra sehingga hal ini menarik untuk dibahas dalam kajian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpres ini melanggar hak asasi manusia terlebih definisi dari keadaan darurat kesehatan masyarakat itu sendiri yang perlu dikaji ulang karena definisinya belum ada standar apa yang dapat dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan penegakannya akan sulit karena berdasarkan penelitian penulis, sebanyak 55% responden di kota Semarang menolak gagasan sanksi denda, sehingga perlu dipertimbangkan cara alternatif seperti di Australia dimana pemerintah memberikan insentif untuk membujuk masyarakat untuk mau mengikuti program vaksin.

Page 62 of 75 | Total Record : 747

 60   61   62   63   64 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 54, No 3 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM (in press) Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 54, No 1 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 3 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 2 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 53, No 1 (2024): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 3 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 2 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 52, No 1 (2023): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 3 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 2 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 51, No 1 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 4 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 3 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 50, No 1 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 4 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 3 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 2 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 49, No 1 (2020): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 4 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 2 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 47, No 1 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 4 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 2 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 4 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 3 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 2 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 45, No 1 (2016): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 4 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 3 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 2 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM Vol 43, No 4 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 3 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 2 (2014): Masalah-Masalah Hukum Vol 43, No 1 (2014): Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 4, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 2, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 4, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 3, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012 Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Vol 40, No 4 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 3 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 2 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 40, No 1 (2011): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 4 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 3 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 2 (2010): Masalah-Masalah Hukum Vol 39, No 1 (2010): Masalah-Masalah Hukum More Issue