NOTARIUS
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Articles
648 Documents
<![CDATA[Pertanggungjawaban Lurah Selaku PPATS Terhadap Kelalaian Dalam Pembuatan SKJB Tanah Kawasan Hutan ]]>
<![CDATA[Amal, Ichlasul]]>;
<![CDATA[Yunanto, Yunanto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.51556
<![CDATA[ABSTRACTLurah or camat to do good deeds in areas where PPAT is scarce. As PPATS, the Lurah has the authority to serve the community by providing security in the form of a land SKJB. The purpose of this paper is to identify the Lurah as PPATS who were negligent in the creation of the SKJB Forest Area land. The study makes use of doctrinal research, specifically study concentrated on the concept of law as a set of regulations and laws arranged systematically according to sequence with function of harmonization. The study's findings indicate that the Lurah's certificate of sale and purchase of land is legally flawed, and he may face sanctions as accountability for his actions in the form of administrative, criminal, or civil liability.Keywords: Accountability; PPAT; SKJB; Forest AreaABSTRAKLurah atau camat melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Lurah selaku PPATS berwenang untuk melayani masyarakat, memberikan kepastian dalam bentuk SKJB tanah. Tujuan dari penulisan adalah guna mengidentifikasi pertanggungjawaban Lurah selaku PPATS terhadap kelalaian dalam pembuatan SKJB tanah kawasan hutan. Penelitian menggunakan tipe penelitian doktrinal yakni penelitian yang memfokuskan kepada konsepsi hukum dilihat selaku seperangkat peraturan perundangan-undangan yang tersusun sistematis menurut tata urutan dengan ciri khas berupa harmonisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan jual beli tanah oleh Lurah merupakan surat keterangan yang cacat hukum dan atas kelalaiannya dapat dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya, berupa pertanggungjawaban administrasi, pidana mau pun perdata.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; PPATS; SKJB; Kawasan Hutan]]>
<![CDATA[Analisis Keadaan Darurat dalam Korupsi pada Pandemi COVID-19 (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg) ]]>
<![CDATA[Lia, Eka Febryani Nurul]]>;
<![CDATA[Soegianto, Soegianto]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i2.67096
<![CDATA[ABSTRACTThe corruption case involving the Regent of West Bandung in Decision No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg reveals legal loopholes in regulating corruption during the pandemic, despite being classified as an emergency corruption case under Article 2(2) of the Anti-Corruption Law. This study aims to analyze criminal liability for corruption during the COVID-19 pandemic based on Indonesian positive law and examine the legal application in Decision No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that pandemic-related corruption is eligible for the death penalty under the Anti-Corruption Law but has yet to be enforced. The court sentenced the Regent of West Bandung to five years in prison for misusing social assistance funds.Keywords: Emergency Conditions; Corruption; COVID-19 PandemicABSTRAKKasus korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat dalam Putusan PN Bandung No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg menunjukkan celah hukum dalam pengaturan korupsi di masa pandemi, meskipun dapat dikategorikan sebagai korupsi dalam keadaan darurat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi di masa pandemi COVID-19 berdasarkan hukum positif di Indonesia serta mengkaji penerapan dan analisis hukum terhadap Putusan PN Bandung No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normarif. Hasil penelitian diketahui bahwa Korupsi dana pandemi COVID-19 berpotensi dikenai pidana mati sesuai UU Tipikor, namun belum diterapkan. Putusan PN Bandung No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg menjatuhkan hukuman lima tahun penjara bagi Bupati Bandung Barat atas penyalahgunaan bantuan sosial.Kata Kunci: Keadaan Darurat; Korupsi; Pandemi Covid-19]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Kreditor atas Pembebanan Jaminan Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Soebagio, Novia Boedi]]>;
<![CDATA[M.S., Edith Ratna]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i2.64661
<![CDATA[ABSTRACTThe protection to creditors when a debtor defaults on a credit agreement. The purpose of this writing is to find out what legal protection is for creditors and what the legal remedies are. The research method used is juridical-empirical and the type of research is analytical descriptive. The types of data used are primary data and secondary data. The results of the research conclude that legal protection for creditors for the imposition of credit guarantees is by carrying out a credit bond followed by registration at the Land Office until the Mortgage Rights Certificate is issued and the legal action that can be taken by creditors is to take the first step, namely by peaceful settlement or secondly by executing the credit guarantee.Keywords: Guarantee; Credit; Mortgage.ABSTRAKBentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditur ketika Debitur wanprestasi kaitannya dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan diawali dengan proses pengikatan perjanjian kredit. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi Kreditur atas pembebanan jaminan kredit dalam Hak Tanggungan dan bagaimana upaya hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Untuk jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Kreditur atas pembebanan jaminan kredit yaitu dengan dilakukannya pengikatan kredit diikuti pendaftaran di Kantor Pertanahan hingga terbit Sertifikat Hak Tanggungan dan upaya hukum yang dapat ditempuh Kreditur ialah dilakukan upaya pertama yaitu dengan jalur penyelesaian secara damai atau kedua upaya eksekusi jaminan kredit.Kata kunci: Jaminan; Kredit; Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail terhadap Pemotongan Upah Akibat Hilangnya Nota Barang ]]>
<![CDATA[Yumna, Daffa Dzaky]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.58175
<![CDATA[ABSTRACTThe wage deduction penalty due to the Lost Goods Note in the employment agreement of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk is considered unfair because it does not account for the fairness to employees who are not always responsible for the loss. This study aims to examine the provisions of the employment agreement that include the Lost Goods Note (NBH) clause at Alfamart and the legal protection for retail workers due to the NBH clause. The research method used is normative juridical. The results show that the NBH clause in Alfamart's Employment Agreement regulates the employee's responsibility for lost or damaged goods, provided the process is conducted transparently. Legal protection is regulated by the Labor Law, ensuring minimum wages and fair law enforcement.Keywords: Legal Protection; Retail WorkersABSTRAKSanksi pemotongan upah karena Nota Barang Hilang dalam perjanjian kerja PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan keadilan bagi pekerja yang tidak selalu bertanggung jawab atas kehilangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan perjanjian kerja yang memuat klausula Nota Barang Hilang (NBH) di Alfamart dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja ritel akibat klausula NBH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klausula NBH dalam Perjanjian Kerja di Alfamart mengatur tanggung jawab pekerja atas barang hilang atau rusak, dengan syarat prosesnya transparan. Perlindungan hukum diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, menjamin upah minimum dan penegakan hukum yang adil.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja Retail]]>
<![CDATA[Legalitas Akta Notaris dalam Pembuatan Cyber Notaris ]]>
<![CDATA[Puja Amarel, Kevinski Albilade]]>;
<![CDATA[Mahfud, Muh. Afif]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i2.52526
<![CDATA[ABSTRACTThe role of notary is using the cyber notary concept to create a service is fast, precise and efficient, but notarial deeds use cyber notary not have perfect proof like authentic deeds. The research methodology used in research is normative juridical because regulated in statutory regulations that regulate concept of cyber notaries. The technique used library research, which a way of obtaining data through library research. The results of research indicate that notarial deeds use electronic deeds not have all documentation that original deeds have. The notary not meet the criteria for authenticity his deed as regulated in Article 1868 of the Civil Code. Notarial deeds made electronically lack the legal certainty regulated in the UUJN in connection with the new UUJN, the ITE Law.Keywords: Notary Deed; Cyber Notary; EIT LawABSTRAKPeran notaris dalam menggunakan konsep cyber notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efesien, tetapi akta notaris yang menggunakan cyber notary tidak memiliki pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dikarenakan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsep cyber notaris. Teknik yang dipergunakan yaitu dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dimana suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris yang menggunakan akta elektronik tidak memiliki semua dokumentasi yang dimiliki oleh akta asli. Notaris tidak memenuhi kriteria dalam keaslian akta nya yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Akta notaris yang dibuat secara elektronik kurang memiliki kepastian hukum diatur dalam UUJN sehubungan dengan UUJN yang baru, UU ITE.Kata Kunci: Akta Notaris; Notaris Siber; UU ITE]]>
<![CDATA[Hibah Suami Istri kepada Anak yang Meninggal dalam Hukum Waris Islam ]]>
<![CDATA[Falevi, Rafeza Novriansyah]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.58266
<![CDATA[ABSTRACTThe transfer of rights and full responsibilities occurs when inheritance assets are passed to heirs or other eligible beneficiaries. Implementing a gift as a method of transferring assets from parents to children or other parties necessitates consideration of the recipient's willingness. In the context of a gift to a deceased child, the recipients include the deceased child's family, such as the spouse or children of the deceased child's parents. This study aims to examine the implementation of gifts to deceased children from the perspectives of civil law and Islamic law, using a normative juridical research method. Findings indicate that gift implementation must adhere to the Civil Code and legal norms applicable in society to ensure compliance and prevent potential disputes.Keyword: Implementation; Grant; Wealth.ABSTRAKPengalihan hak dan tanggung jawab penuh terjadi saat harta peninggalan dialihkan kepada ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima manfaat. Pelaksanaan hibah sebagai metode pengalihan harta dari orang tua kepada anak atau pihak lain yang mengharuskan pertimbangan atas kesediaan atau ketidaksediaan penerima hibah. Dalam konteks hibah kepada anak yang telah meninggal dunia, penerima hibah adalah keluarga dari anak tersebut, termasuk pasangan atau anak dari orang tua anak tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hibah kepada anak yang telah meninggal dunia ditinjau dari hukum perdata dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan hibah harus berjalan sesuai dengan KUH Perdata dan norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat.Kata Kunci: Pelaksanaan; Hibah; Harta Kekayaan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Terkait Pemberian Ganti Kerugian Melalui Konsinyasi ]]>
<![CDATA[Pratama, Kevin]]>;
<![CDATA[Susila Wibawa, Kadek Cahya]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.56976
<![CDATA[ABSTRACTLand acquisition involves purchasing land from residents in large quantities, often leading to legal issues in its implementation. The study aims to investigate the provision of compensation through consignment and protection for landholders who do not receive fair compensation through consignment in the land acquisition process. Consignment occurs when there is a dispute regarding the agreed price or amount of compensation negotiated between the land acquisition committee and the community. The results indicate that land acquisition for public purposes should provide adequate compensation and legal protection, ensuring a decent standard of living and justice for affected communities. Communities must uphold the principle that land serves a social function, enabling them to participate in land acquisition for development for the common good.Keywords: Legal Protection; Compensation; Consignment.ABSTRAKPembebasan lahan merupakan kegiatan membeli lahan dari penduduk dalam jumlah besar, yang seringkali menimbulkan permasalahan hukum dalam pelaksanaannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemberian ganti rugi melalui konsinyasi dan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah yang tidak mendapatkan keadilan dalam menerima ganti rugi melalui konsinyasi dalam proses pengadaan tanah. Konsinyasi dilakukan ketika terjadi sengketa mengenai kesepakatan harga atau jumlah ganti rugi yang telah disepakati dalam musyawarah antara panitia pengadaan tanah dengan masyarakat. Hasil menunjukan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memberikan ganti kerugian yang layak serta memberikan perlindungan hukum, kelangsungan hidup yang layak, dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat harus senantiasa menjujung amanat bahwa tanah adalah fungsi sosial, masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Ganti Rugi; Konsinyasi.]]>
<![CDATA[Peran Kanwil BPN Jawa Tengah dalam Menertibkan Tanah Terindikasi Terlantar ]]>
<![CDATA[Rosana, Annisa Suci]]>;
<![CDATA[Silviana, Ana]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i2.63050
<![CDATA[ABSTRACTThis study aims determine the role Regional Office of the National Land Agency of Central Java Province in curbing indicated abandoned lands with the status of Building Rights Title. This research method uses empirical juridical research, empirical juridical research is research find out how the law works in society. Based on this research, known in Semarang there are 10 lands included object inventory land indicated as abandoned with the status of Building Rights Title in 2023, one of which is PT. Hijau Cipta Harmoni. The result of this research shows that role Regional Office National Land Agency of Central Java Province curbing indicated abandoned land is very important, which is to communicate or dialogue with right holders so that they return to utilize their land.Keywords: Regional Office; Land indicated AbandonedABSTRAKPenelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah-tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian untuk mengetahui cara hukum bekerja di masyarakat. Berdasar penelitian ini diketahui di Kota Semarang terdapat 10 tanah yang masuk kedalam objek inventarisasi tanah terindikasi terlantar berstatus Hak Guna Bangunan pada tahun 2023, salah satunya yakni atas nama PT. Hijau Cipta Harmoni. Hasil dari penelitian ini diketahui peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menertibkan tanah terindikasi terlantar yang sangat penting ialah melakukan komunikasi atau dialog kepada para pemegang hak agar kembali memanfaatkan tanahnya yang dimilikinya.Kata Kunci: Kantor Wilayah; Tanah Terindikasi Terlantar]]>
<![CDATA[Urgensi Legitimasi Otentitas Akta Yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Melalui Pembentukan Undang-Undang ]]>
<![CDATA[Hidayatulloh, Dimas Febri]]>;
<![CDATA[Musyafah, Aisyah Ayu]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.62436
<![CDATA[ABSTRACT Legal protection for the profession of Land Deed Official (PPAT) is crucial to ensure integrity and sustainability in property transactions, encompassing legal certainty and rights protection. This study aims to analyze and elucidate the legal process of land deed creation and the implications of the urgency of deed legitimacy made by land deed officials based on applicable law. The research method employed is normative. The findings reveal that the process of land deed creation by PPATs must adhere to strict legal regulations, including the obligation to create authentic deeds confirming the transfer of land and buildings according to Law Number 2 of 2014, maintaining ethical standards and professionalism, and complying with applicable legal requirements and procedures to provide legal certainty in property transactions.Keywords: Legitimacy; Authentic Deed; PPATABSTRAKPerlindungan hukum terhadap profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) penting untuk memastikan integritas dan keberlanjutan dalam transaksi properti, yang meliputi kepastian hukum, perlindungan hak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan proses pembuatan akta tanah secara hukum yang berlaku dan implikasi adanya urgensi legitimasi akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah berdasarkan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian yang diketahui Proses pembuatan akta tanah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus mematuhi peraturan hukum yang ketat, termasuk kewajiban untuk membuat akta otentik yang mengkonfirmasi peralihan hak atas tanah dan bangunan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, menjaga standar etika dan profesionalisme serta mematuhi persyaratan hukum dan prosedur yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum dalam transaksi properti.Kata Kunci: Legitimasi; Otentitas Akta; PPAT]]>
