cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalnotarius@live.undip.ac.id
Editorial Address
Gedung Kenotariatan FH UNDIP Kampus Pleburan Jalan Imam Bardjo, S.H. No.1-3 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
NOTARIUS
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20861702     EISSN : 26862425     DOI : 10.14710/nts.v12i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup cakupan Notarius meliputi Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, Hukum Pajak, Hukum Bisnis, Hukum Perikatan, Hukum Adat, Hukum Petanahan, Prinsip Pembuatan Akta, dan Hukum Administrasi Kenotariatan. dan Semua Artikel yang tekait langsunga dengan ruang lingkut kajian adan atau sudi tentang kenotariatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 58   59   60   61   62 
Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal dalam Perlindungan Kesenian Tradisional Banjar Widyanti, Yenny Eta; Suwardiyati, Rumi; Dwithia H.P., Zora Febriena
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.71691

Abstract

ABSTRACTBanjar possesses traditional arts that require legal protection. The preservation of local culture encompasses values, norms, ethics, beliefs, customs (such as traditional ceremonies and marriage rituals), etiquette in daily life, and human relations with the environment (including nature, animals, and plants), all aimed at environmental conservation. Local wisdom is also reflected in wise sayings, proverbs, traditional poems, and oral folklore. This study aims to analyze efforts in preserving culture and local wisdom in order to protect Banjar traditional arts as part of intellectual property. This legal research employs a normative juridical method with a statutory and systematic interpretation approach. The findings indicate that cultural preservation and local wisdom complement each other and significantly contribute to the protection of Banjar’s traditional arts.Keywords: Culture; Local Wisdom; Arts; Banjar.ABSTRAKBanjar memiliki kesenian tradisional yang memerlukan perlindungan hukum. Pelestarian budaya lokal mencakup nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat (seperti upacara tradisional dan perkawinan), tata krama dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungan manusia dengan lingkungan (seperti alam, hewan, dan tumbuhan) yang bertujuan pada konservasi alam. Kearifan lokal juga tercermin dalam ungkapan bijak, pepatah, pantun, dan cerita lisan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam rangka melindungi kesenian tradisional Banjar sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelestarian budaya dan kearifan lokal saling melengkapi dan berkontribusi secara signifikan terhadap perlindungan kesenian tradisional Banjar.Kata Kunci: Budaya; Kearifan Lokal; Kesenian; Banjar.
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Akibat Perusahaan Yang Melakukan Penggabungan (Merger) Kasyfi, Muhammad Alan; Badriyah, Siti Malikhatun
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.55772

Abstract

ABSTRACTThere was a problem at BNI Syariah banks that the execution of the right of liability for credit guarantees at bank could not be carried out due to a merger which later changed its name. This study aims to the execution of collateral guarantees due to company mergers, Legal consequences of mergers on holders. The research method, normative juridical and primary legal materials. The execution process of non-performing credit guarantees can be pursued through civil lawsuits and auctions. The consequences of the company implementation of the collateral function the old company that has merged do not renew the credit agreement and certificate of liability, new company cannot carry out execution due of the old company not to make a new agreement on the Dependent Right.Keyword: Merger; Mortgages; AgreementsABSTRAKTerdapat permasalahan di salah satu Bank BNI Syariah bahwa tidak dapat dilakukannya eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit di bank BNI Syariah akibat melakukan merger yang kemudian berganti nama. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan ekskusi jaminan hak tanggungan akibat merger perusahaan, serta akibat hukum merger terhadap pemegang hak tanggungan. Metode penilitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan proses eksekusi jaminan kredit bermasalah dapat ditempuh melalui gugatan perdata maupun pelelangan. Akibat hukum perusahaan terhadap pelaksanaan fungsi jaminan hak tanggungan perusahaan lama yang telah melakukan merger tidak melakukan pembaruan perjanjian kredit dan sertifikat hak tanggungan, sehingga perusahaan yang baru tidak dapat melakukan melakukan eksekusi dikarenakan kelalaian perusahaan lama tidak melakukan perjanjian baru pada Hak Tanggungan tersebut.Kata Kunci: Eksekusi; Jaminan; Hak Tanggungan; Merger
Peran Notaris dalam Transaksi Fidusia untuk Menjamin Kepastian dan Perlindungan Hukum Ulfa, Maria; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.65865

Abstract

ABSTRACT The role of the Notary is crucial as they are authorized to create authentic deeds, thereby maintaining legal certainty and protecting the parties in fiduciary transactions. This research aims to explore the role of Notaries in safeguarding legal certainty and the rights of parties involved in such transactions. Using normative legal research methods, the study reveals that Notaries are essential in ensuring legal certainty by drafting, validating, and authenticating fiduciary deeds, while also verifying the identities and authorities of the involved parties. Despite challenges like false documents and insufficient information, Notaries remain responsible for protecting the rights of debtors and creditors, thus serving as integral guardians of legal certainty in these transactions.Keywords: Notary; Legal Certainty; Fiduciary TransactionsABSTRAKPeran Notaris menjadi sangat krusial. Notaris, sebagai profesi yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, memegang peranan penting dalam menjaga kepastian hukum dan melindungi para pihak dalam transaksi fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Notaris menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris berperan krusial dalam menjaga kepastian hukum transaksi fidusia dengan menyusun, mengesahkan, dan memastikan keabsahan akta fidusia, serta melakukan verifikasi identitas dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat. Meskipun menghadapi tantangan seperti dokumen palsu dan kekurangan informasi, Notaris tetap bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak debitur dan kreditur, sehingga berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum yang integral dalam transaksi tersebut.Kata Kunci: Notaris; Kepastian Hukum; Transaksi Fidusia
Perjanjian Buy Back Guarantee Terhadap Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi Mulyadi, Fani; Mahmudah, Siti
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.56826

Abstract

ABSTRACTPayments using credit lines are often made now for household needs, including public housing loans. Developers collaborate with financing institutions, for example banks, to provide public housing credit. The creditor and developer enter into a buy back guarantee agreement to overcome the risk of default or bad credit. This article aims to determine the legal protection provided by buy back guarantee agreements for subsidized home ownership loans that are in default or bad credit. This research was conducted using a normative juridical approach, with the results of the research being that legal protection was given to all parties, only the banking party received the greatest protection in the agreement.Keywords: Account Receivable; Buy Back Guarantee.ABSTRAKPembayaran dengan jalur kredit tidak jarang dilakukan sekarang untuk kebutuhan rumahtangga, termasuk juga dengan kredit perumahan rakyat. Developer bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan contohnya Bank untuk memberikan kredit perumahan rakyat. Pihak kreditur dan pihak developer melakukan perjanjian buy back guarantee untuk mengatasi resiko terjadinya wanpretasi atau kredit yang macet. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian buy back guarantee dalam kredit pemilikan rumah bersubsidi yang mengalami wanprestasi atau kredit macet. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu perlindungan hukum diberikan kepada semua pihak hanya saja pihak perbankan yang menerima perlindungan terbesar dalam perjanjian tersebut.Kata Kunci: Kredit Macet; Buy Back Guarantee.
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya Hamid, Adiyat Anggawijaya; Winanto, Winanto; Silviana, Ana
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.67090

Abstract

ABSTRACTIndonesia, as an agricultural country, encourages customary law community units, particularly in Puncak Jaya Regency, to register their land as proof of customary land ownership. This research aims to assess the ability to implement the land registration system by comparing statutory regulations with the realities in the field. The method used is sociological juridical. The results show that the implementation of Customary Land Rights Registration by the Land Office of Puncak Jaya Regency, Central Papua Province, has not been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 14 of 2024, as evidenced by various barriers, constraints, and the proposed solutions revealed in the research findings.Keywords: Land Registration; Customary RightsABSTRAKNegara Indonesia sebagai negara agraris menghimbau kepada kesatuan/kelompok masyarakat hukum adat, khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, untuk mendaftarkan tanahnya sebagai bukti penguasaan tanah hak ulayat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kemampuan pelaksanaan sistem pendaftaran tanah antara pengimplementasian peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menerangkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, sebagaimana tergambar dalam hambatan, kendala, dan solusi berdasarkan hasil penelitian yang ada.Kata Kunci: Pendaftaran Tanah; Hak Ulayat
Analisis Hukum Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian P.T. PMA Abidin, Nafil Prakoso; Trihastuti, Nanik
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.67422

Abstract

ABSTRACTThe involvement of notaries in establishing Foreign Investment Limited Liability Companies (PT PMA) facilitates a smooth process for foreign investors by providing guidance on regulatory compliance, protecting against legal risks, and drafting the deed of establishment and supporting documents per Indonesian legal standards. This research aims to examine the role of notaries in PT PMA establishment, identify challenges faced, and offer solutions and recommendations. Utilizing a normative research method, findings reveal that notaries play a crucial role in managing PTs in Indonesia, responsible for document legalization and deed preparation, and act as a bridge between investors and local regulations. Collaboration with the government is essential to improve the licensing system and support sustainable economic growth.Keywords: Notary; PT; Foreign Investment.ABSTRAKKeterlibatan notaris dalam proses pendirian PT PMA memastikan kelancaran bagi investor asing dengan memberikan bimbingan tentang peraturan yang harus dipatuhi, melindungi dari risiko hukum, dan menyusun akta pendirian serta dokumen pendukung lainnya sesuai standar hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran notaris dalam pendirian PT PMA, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan solusi dan rekomendasi. Metode penelitian menggunakan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peran krusial dalam mendirikan dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia dengan tanggung jawab legalisasi dokumen dan penyusunan akta, serta sebagai penghubung antara investor dan regulasi lokal, yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan sistem perizinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.Kata Kunci: Notaris; PT; Penanaman Modal Asing.
Proses Penyelesaian Penerbitan Covernote yang Dilakukan oleh Notaris pada Perjanjian Kredit Dzaka Syahbana, Mukhammad Arman; M.S., Edith Ratna
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.62788

Abstract

ABSTRACT One of a Notary's obligations is issuing a covernote upon request or need. The aim of this study is to analyze the credit disbursement process based on a Notary's covernote and its implications. This research, categorized as juridical normative or doctrinal, reveals the crucial role of a Notary in ensuring the validity of financial transactions by adhering to procedures, regulations, and legal requirements. Credit disbursement based on a Notary's covernote entails significant legal responsibilities, including authenticating documents and ensuring compliance with legal and banking standards to prevent future disputes. Therefore, the Notary's authority in issuing covernotes is essential for maintaining the integrity of financial agreements and minimizing legal risks.Keywords: Credit Agreement; Covernote; Notary.ABSTRAKPraktek perbankan lazim notaris membuat covernote. Notaris adalah mengeluarkan covernote jika para pihak meminta atau membutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan proses pencairan kredit berdasarkan covernote dari notaris dan implikasi adanya pencairan kredit berdasarkan covernote dari notaris. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif atau dikenal dengan penelitian doktrinal. Hasil penelitian diketahui bahwa Kewenangan notaris dalam penerbitan covernote perjanjian kredit penting untuk menjaga keabsahan transaksi keuangan dengan memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku serta memastikan pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian. Implikasi pencairan kredit berdasarkan covernote dari notaris melibatkan aspek hukum yang penting, di mana notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan dokumen dan pemenuhan persyaratan hukum serta perbankan untuk mencegah sengketa di masa mendatang.Kata kunci: Perjanjian Kredit; Covernote; Notaris.
Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Mencegah Sertifikat Ganda pada Program PTSL Kurnia, Yuniva; Wisnaeni, Fifiana
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.53742

Abstract

ABSTRACKThe PTSL program is a manifestation of the large amount of island in Indonesia that has not been certified. The purpose of this study is to analyze what efforts have been made by BPN in preventing the occurrence of multiple certificates in the PTSL program, as well as what factors have caused the occurrence of multiple certificates in BPN. The research uses a type of doctrinal research, namely research that focuses on the conception of law seen as a set of laws and regulations that are arranged systematically according to sequence with the characteristic of harmonization. The results of the study show that: 1) efforts made by BPN are in the form of efforts to implement regulations, efforts to socialize to the community, efforts to regress by increasing synergy with stakeholders. 2) the causative factor is the implementation of regulations that are not optimal and the public's ignorance of land registration procedures.Keywords: BPN; Double Certificate; PTSL.ABSTRAKProgram PTSL merupakan implementasi dari masalah besar tanah yang belum bersertifikat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah terjadinya sertifikat ganda dalam program PTSL, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda di BPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal, yang meneliti konsep hukum sebagai serangkaian peraturan yang tersusun secara sistematis dengan harmonisasi yang khas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) BPN melakukan upaya melalui penerapan regulasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. 2) Faktor penyebabnya adalah pelaksanaan aturan yang kurang optimal dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pendaftaran tanah.Kata Kunci: BPN; Sertipikat Ganda; PTSL.
Perlindungan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah Rizal, Zanik; M.S., Edith Ratna
Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i2.61354

Abstract

ABSTRACT PPAT is obliged to ensure that all information contained in the land deed, namely the formal requirements, is fulfilled. Problems arise related to the registration of the reverse name of the grant registered by the PPAT but not processed by BPN. This research aims to analyze and explain the PPAT’s responsibility for blocking the transfer of the grant object and the legal protection for PPAT in the transfer process, based on KEPMEN ATR/BPN Number 112 of 2017 concerning the IPPAT Code of Ethics. Using normative juridical methods, the results show that PPATs performing duties properly cannot be declared to have committed unlawful acts. Legal protection includes guidance and supervision by the MPPD.Keywords: PPAT; Grant Deed; Legal ProtectionABSTRAKPPAT wajib memastikan bahwa semua informasi yang terkandung dalam akta tanah yakni syarat formil terpenuhi. Permasalahan muncul terkait pendaftaran balik nama hibah yang didaftarkan PPAT tidak di proses oleh BPN. Tujuan penilitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab PPAT terhadap pemblokiran balik nama objek hibah dan perlindungan hukum terhadap PPAT dalam proses balik nama objek hibah ditinjau dari KEPMEN ATR/BPN Nomor 112 Tahun 2017 tentang Kode Etik IPPAT. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa PPAT yang melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada PPAT adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pembina dan Pengawas (MPPD) terkait kode etik.Kata kunci: PPAT; Akta Hibah; Perlindungan Hukum
Peran Notaris Dalam Penerapan Etika Profesi Terhadap Perkembangan Cyber Notary Wibowo, Hanny Filda; Sulistyawan, Aditya Yuli
Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i1.58246

Abstract

ABSTRACTIn the digital era, technology plays a crucial role in transforming how we interact. Notaries, as public officials authorized to create authentic deeds, are also influenced by this technology. This study aims to examine the application of notarial ethics in the development of Cyber notary. The research method employed is normative juridical, involving an examination of legal regulations and conceptual approaches. The findings underscore the importance of applying notarial ethics to Cyber notary development to ensure the security, validity, and trustworthiness of online transactions. Notaries are responsible for safeguarding data confidentiality, avoiding conflicts of interest, ensuring meticulous authentication and document verification processes. By adhering to notarial ethics, Cyber notary emerges as an efficient and reliable solution supporting the advancement of information technology and digital transactions.Keywords: Code of Ethics; Cyber notary; NotariesABSTRAKDalam era digital, teknologi memainkan peran penting dalam transformasi cara kita berinteraksi. Para notaris, sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta-akta otentik, juga tidak luput dari pengaruh teknologi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika profesi notaris terhadap perkembangan Cyber notary. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan penerapan etika profesi notaris pada perkembangan Cyber notary sangat penting untuk memastikan keamanan, keabsahan, dan kepercayaan dalam proses transaksi online. Notaris bertanggung jawab harus menjaga kerahasiaan data, menghindari konflik kepentingan, serta memastikan proses otentikasi dan verifikasi dokumen secara cermat dan teliti. Dengan mematuhi etika profesi notaris, Cyber notary menjadi solusi yang efisien dan terpercaya dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dan transaksi digital.Kata kunci: Kode Etik; Cyber notary; Notaris

Page 60 of 65 | Total Record : 648

 58   59   60   61   62 

Filter by Year

2009 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 4 (2025): Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius Vol 18, No 2 (2025): Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius Vol 14, No 2 (2021): Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius Vol 13, No 2 (2020): Notarius Vol 13, No 1 (2020): Notarius Vol 12, No 2 (2019): Notarius Vol 12, No 1 (2019): Notarius Vol 11, No 2 (2018): Notarius Vol 11, No 1 (2018): Notarius Vol 8, No 2 (2015): Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius Vol 1, No 1 (2009): Notarius More Issue