cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 3: Agustus 2022" : 20 Documents clear
Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 172/PID.B/2020/PN.YYK Tentang Tindak Pidana Memaksa Masuk Ke Rumah Orang Lain Dengan Melawan Hukum Husnul Rizal; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1996, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta.Burhan Bungin, 2007, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metode Ke Arah Ragam Varian Kontemporer, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Nina Maulany Herlan, Rahaditya, R., 2020, “Analisis Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 451/Pid/2019/PT.DKI)“ Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, Desember.Marcus Priyo Gunarto dan Wahyu Sudrajat, 2018, Dekonsentrasi Putusan Bebas dan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Penjatuhan Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Secara Kumulatif Dalam Kasus Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh) Milda Yanti; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) dan penerapan undang-undang yang dilakukan oleh kejaksaan dalam mengawasi terdakwa pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin adalah hanya semata-mata untuk memberikan efek jera bagi pelaku agar pelaku sadar dan tidak mengulagi kembali perbuatannya. Disarankan kepada para penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 dapat mempertimbangkan ketentuan yang lain agar hukuman yang diterima oleh pelaku lebih berat dan pelaku tidak bebas dalam masyarakat serta perlu adanya pencegahan dan pengawasan yang lebih serius agar tidak terjadinya lagi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin.Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Tindak Pidana, Kumulatif, Limbah, Berbahaya dan Beracun.
Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 28/Pid.Sus/2019/Pn Lmj Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Anggadigna Ravi Dhiya Ulhaq; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Tujuan dari studi kasus ini untuk menjelaskan bahwa penuntut umum tidak tepat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, Hakim di dalam pertimbangan pemberat tidak melihat keadaan anak sebagai korban dan Hakim tidak memenuhi unsur keadilan pada putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. Penelitian yang telah dilakukan merupakan jenis penelitian studi kasus, yaitu penelitian dengan pendekatan Normative Legal Research. Adapun data yang di dapatkan di dalam penelitian ini bersumber pada buku-buku berkaitan dengan hukum, peraturan-perundangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. Menunjukkan bahwa dakwaan penutut umum pada perkara pidana yang dimaksud tidak memenuhi syarat materiil di dalam sebuah surat dakwaan, jaksa mengabaikan unsur delik yang lain dan tidak disinggung dalam dakwaannya seperti pencabulan dan persetubuhan dengan anak. Hakim di dalam pertimbangan pemberat pada Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Lmj. hanya memasukkan pertimbangan pemberat yang besifat umum yang berkaitan dengan moralitas sedangkan dampak buruk yang dialami oleh anak korban yang ada pada kasus yang dimaksud tidak pernah menjadi pertimbangan oleh hakim. Hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Ahmat Rostandi bin Subandi tidak menerapkan dengan benar apa yang dimaksud di dalam Pasal 11 Undang-Undang Pornografi, yang mengakibatkan vonis hukuman yang didapatkan oleh terdakwa lebih ringan atau dibawah dari sanksi minimum pidana yang ada.Kata Kunci: anak, Lumajang, pencabulan, pidana, pornografi.
Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Syahmizar Syahmizar; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya turut serta, upaya penanggulangan, serta hambatan dalam melakukan penanggulangan pada tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minya jenis solar bersubsdi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya turut serta dalam tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yaitu faktor ekonomi, faktor mudahnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, faktor kurangnya pengawasan pemerintah, serta faktor kurang efektif pelaksanaan hukum. Upaya penanggulangan yang telah dilakukan ialah upaya preventif dan upaya represif. Hambatan dalam melakukan penanggulangan dari pihak kepolisian yaitu saat mendapatkan informasi dari masyarakat terhadap data-data oknum atau pelaku kejahatan yang masih kurang lengkap dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.  Disarankan kepada pihak BPH Minyak dan Gas Bumi dan pihak Kepolisian agar meningkatkan pengawasan yang ketat di tempat SPBU, Pangkalan, pengencer dan di tempat rawan terjadinya penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.Kata Kunci: Turut Serta, Tindak Pidana, Pengangkutan, Bahan Bakar Minyak, Subsidi.
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Sebagai Kepala Keluarga (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho) Intan Ramadhani; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan orang tua sebagai kepala keluarga melakukan penyalahgunaan narkotika, pertanggung jawaban dari orang tua sebagai kepala keluarga yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho. Hasil penelitian diketahui bahwa intensitas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang tua sebagai kepala keluarga terus meningkat dikarenakan oleh faktor ekonomi, hubungan sosial, kurangnya edukasi serta kurangnya perhatian pemerintah, untuk hambatan bagi para pihak kepolisian hampir tidak ada selama terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya penanggulangannya masih menggunakan cara sosialisasi kepada masyarakat. Disarankan perlu adanya kerjasama yang kuat dan program berkala yang terstruktur secara sistematis dari instansi penegak hukum dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika. Diharapkan pihak Kepolisian Resor Aceh Besar dan BNN melakukan sosialiasi secara menyeluruh mengenai ketentuan pidana narkotika sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tersebut.Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika, Kepala Keluarga.
Tindak Pidana Penculikan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli) Muhammad Yasir; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak– Dalam Pasal 328 KUHPidana disebutkan, Bahwa barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaan orang lain, guna menempatkannya dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Namun masih terjadi tindak pidana penculikan tersebut, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli. Tujuan penelitian ini guna menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penculikan yang dilakukan secara bersama sama dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penculikan serta menjelaskan hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana penculikan yang dilakukan secara bersama sama. Data diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan berguna mendapatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana ini yaitu faktor ekonomi dan faktor balas dendam. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan sebuah putusan terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku pidana. Hambatan yang sering muncul oleh pihak aparat penegak hukum ialah ketika melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yaitu dengan memberikan keterangan yang berbelit belit untuk menutupi kesalahan. Disarankan kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Sigli agar sekiranya dapat menghukum pelaku tindak pidana penculikan dengan seadil adilnya agar tidak terulang tindak pidana yang sama. Kepada aparat kepolisian untuk mencari dua tersangka lagi yang masih menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) di dalam kasus ini agar segera di temukan dan dijatuhi hukuman.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penculikan, Bersama-sama
“Disparitas Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi” (“Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh”) Avis Afdil Sultani; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Jurnal yang ditulis “Berfokus pada penjelasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi, dampak yuridis dan sosial terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dan hambatan bagi aparat penegak hukum dalam hal mengatasi tindak pidana korupsi,Berdasarkan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada pelaku kejahatan korupsi dilihat dari tingkat kesalahan pelaku serta kerugian yang timbul dari kejahatan tersebut, selain itu itikad baik pelaku juga menjadi pertimbangan dengan mengembalikan kerugian negara juga menjadi hal yang meringankan sanksi kepada pelaku, dampak yuridis dan sosial terhadap pemberian sanksi penjara kepada pelaku kejahatan korupsi menjadi faktor ketidakpuasan masayrakat. hambatan bagi para penegak hukum dalam mengatasi kejahatan korupsi adalah minimnya SDM baik dan sudah diberikan pembekalan anti korupsi dari segi kualitas maupun kuantitas.” Saran yang diberikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah “tidak memberikan pidana penjara kepada pelaku yang relative ringan dikarenakan hal tersebut dapat menimbulkan disparitas yang juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Banda Aceh dan diperlukan adanya harmonisasi dan sinergitas antar penegak hukum wilayah hukum Banda Aceh serta lembaga audit negara dalam mengatasi hambatan yang muncul pada pelaksanaan perkara korupsi.Kata Kunci : Disparitas Pemidanaan, Tindak Pidana, Korupsi. 
Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) Nadia Hayati; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak– Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis diatur di dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun pada kenyataannya aborsi masih saja dilakukan. Tujuan dari penelitian skripsi ini ialah untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong terjadinya tindak pidana tersebut, untuk mengetahui bagaimana modus operandi tindak pidana abortus, serta mengetahui bagaimana upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana abortus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon. Data yang diperoleh dari penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden serta informan dan memadukan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang merupakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor utama tindak pidana abortus provocatus criminalis ialah karena pelaku tidak mau mempertanggungjawabkan hasil perbuatan mereka serta pelaku takut perbuatan mereka diketahui oleh orang tua dari masing-masing pelaku dan pelaku merasa malu akan kehamilan yang diperoleh dari pernikahan yang tidak sah. Adapun modus operandi pelaku abortus provocatus criminalis dilakukan berbagai cara dengan membuat dan meminum racikan obat-obatan dan pil penggugur kandungan, kemudian mengubur janin tersebut didepan rumah pelaku. Upaya kepolisian dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana abortus provocatus criminalis yaitu dengan upaya represif. Disarankan kepada penegak hukum dapat melakukan penyuluhan terhadap pentingnya pemahaman mengenai resiko aborsi di kalangan masyarakat khususnya perempuan, serta menghimbau masyarakat agar lebih terbuka dan memberikan informasi apabila terjadi tindak kejahatan aborsi, dan dimasa yang akan datang disahkannya undang-undang khusus aborsi.Kata Kunci : Tindak Pidana, Aborsi
Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong) Juliana Juliana; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan modus operandi, penegakan hukum terhadap anak pelaku, dan upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk melaksanakan aksinya pelaku membujuk korban hingga melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali. Penegakan hukum dalam menjatuhkan pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis dan  pertimbangan non yuridis. Adapun upaya pihak Polres Dan Polsek Bener Meriah dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosan Anak  tersebut memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk memakai pakaian yang menutupi aurat serta membatasi anak dalam mengunakan alat elektronik, dan sanksi pidana berupa pelayanan masyarakat. Disarankan kepada pihak kepolisian untuk meningkatkan perlindungan khusus dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Kepada pemerintah diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta bimbingan bagi anak yang terbatas secara ekonomi dan pendidikan.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemerkosaan, Anak.
Pemenuhan Hak Atas Makanan, Kesehatan, Remisi Dan Asimilasi Bagi Narapidana Jinayat Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Banda Aceh Aan Setiawan; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak –  Penelitian dilakukan untuk menjelaskan apakah narapidana jinayat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh ada mendapatkan hak atas makanan, kesehatan, remisi, dan asimilasi, dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak atas makanan, kesehatan, remisi dan asimilasi bagi narapidana jinayat di Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh ditemukan bahwa narapidana jinayat mendapatkan perlakuan dan pemenuhan hak yang sama dengan narapidana lainnya. Dalam hal pemberian asimilasi, sebelum pandemi covid-19 proses asimilasi dilakukan di luar lapas seperti mengikuti kajian di dayah dan pesantren serta mengunjungi panti asuhan. Beberapa faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak narapidana ada beberapa pembinaan yang dilakukan dalam waktu singkat dan pendek, sangat jarang dijenguk keluarga, kekurangan sarana dan over kapasitas jumlah narapidana yang semakin hari semakin bertambah, kurangnya anggaran serta kurangnya minat warga binaan narapidana untuk mengikuti pembinaan. Dibutuhkan manajemen waktu yang baik oleh para pengelola Lapas kelas IIA Banda Aceh dalam usaha menjalankan hak-hak narapidana bisa berjalan dengan baik dan tujuan yang diharapkan dapat terealisasikan. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh dapat memberikan subsidi anggaran terhadap narapidana jinayat karena melanggar peraturan yang hanya berlaku di Aceh.Kata Kunci: Pemenuhan, Hak Atas Makanan, Kesehatan, Remisi dan Asimiliasi, Narapidana Jinayat.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue