cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 27   28   29   30   31 
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI KABUPATEN BIREUEN Muhammad Adli; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Namun di Kabupaten Bireuen banyak terjadi kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa, pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh  Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sangat diperlukan, Namun P2TP2A Kabupaten Bireuen belum maksimal dalam pelaksanaan pendampingan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan bentuk pendampingan P2TP2A dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bireuen, hambatan-hambatan dalam pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A di Kabupaten Bireuen dan upaya penanggulangan dilakukan oleh P2TP2A terhadap anak di Kabupaten Bireuen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, sehingga dapat memberikan analisis karya ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan, bentuk pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A Bireuen adalah pendampingan dalam melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib, pendampingan dalam proses beracara di persidangan, pendampingan psikologis dan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Hambatan dari segi internal, pihak keluarga menghalangi untuk diberikan pendampingan, keadaan korban yang masih dibawah umur dan dari segi eksternal terdapat kekurangan SDM yaitu jumlah psikolog hanya satu orang untuk mendukung terlaksananya perlindungan terhadap korban anak kekerasan seksual. Adapun bentuk pemberian perlindungan oleh P2TP2A Bireuen berupa menyelengarakan sosialiasi, mengadakan pelatihan para legal, membangun rumah aman, dan memberikan akses pelaporan yang mudah dijangkau. Disarankan kepada P2TP2A untuk menambah jumlah psikolog, jumlah personil P2TP2A dan sekaligus meningkatkan kemampuan dari personil P2TP2A dalam pendampingan, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen merancang anggaran khusus untuk penyediaan tenaga psikolog P2TP2A Kabupaten Bireuen. Kata Kunci : Pendampingan, Anak, Korban, Kekerasan dan Pemberdayaan. Abstract - Article 23 paragraph (1) of the Child Protection Act Number 35 year 2014 concerning amendment to law Number 23 year 2002 concerning child protection, State, government, and local governments warrant the protection, maintenance and Child's welfare by observing the rights and obligations of the parent, guardian, or other person who is legally responsible for the child. However, in Bireuen Regency, there was a lot of sexual violence against children committed by adults, the mentoring of children of sexual violence by integrated service Centers for Women and Children (P2TP2A) were indispensable, however P2TP2A Regency of Bireuen has not been maximized in mentoring. The purpose of this writing is to explain the form of mentoring P2TP2A in cases of sexual violence against children in Bireuen district, barriers in mentoring conducted by P2TP2A in Bireuen District and Countermeasures Conducted by P2TP2A to children in Bireuen district. The approach used in this study is qualitative with a type of descriptive research. Data collection techniques are conducted with interviews, so as to provide analysis of scientific works. Based on the results of the research can be explained, the form of mentoring provided by P2TP2A Bireuen is a mentoring in reporting to the authorities, mentoring in the proceedings at the conference, mentoring the psychological and Teaching in the school. Internal barriers, the family prevented to be given mentoring, the condition of the victim is still under-age and in terms of external there is a shortage of human resources, the number of psychologists only one person to support the implementation of protection To child victims of sexual violence. The form of protection by P2TP2A Bireuen in the form of conducting socialization, conduct training of the legal, build a safe house, and give easy-to-reach reporting access. It is advised to P2TP2A to increase the number of psychologists, the number of personnel P2TP2A and also increase the ability of P2TP2A personnel in mentoring, advised to the Bireuen government to design a special budget for the energy supply of psychologists P2TP2A Regency of Bireuen..               Keywords  : Mentoring, children, victims, violence and empowerment.
Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 96/PID.SUS/2016/ PN.LSM Tentang Tindak Pidana Menjual Narkotika Golongan I Rita Maulida; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 148 menyebutkan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Lsm, Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dibawah batas minimum dari isi Pasal 114 ayat (1) yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Hakim menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), atau pidana penjara selama 1 bulan sebagai pengganti pidana denda apabila pelaku tidak dapat membayarnya. Ada pun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan menjelaskan putusan hakim yang tidak memenuhi prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus. Data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh bahan sekunder yaitu melalui literature, buku dan perundang-undangan. Sedangkan bahan primer yaitu putusan hakim Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Lsm. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN.Lsm Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa dan putusan tersebut dibawah batas minimum Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yang minimum pidana penjaranya selama 5 tahun. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yaitu selama 1 bulan sehingga Putusan tersebut tidak memenuhi nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi setiap yang berperkara serta masyarakat lainnya. Disarankan kepada Hakim dalam mengadili suatu perkara, hendaklah memperhatikan dan menafsirkan isi pasal agar tidak menentang atau menyimpang peraturan perundang-undangan.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fathurrahman Althaf; Ida Keumala Jeumpa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kasus tindak pidana perpajakan perbedaan pendapat dalam penerapan ketentuan hukum sering ditemukan. Penuntut Umum dalam tuntutannya menerapkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, penasihat hukum berpendapat untuk mengadili persoalan tindak pidana perpajakan menggunakan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah UUNo.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Penulisan ini bertujuan untukmenjelaskan pengaturan ketentuan pidana perpajakan terkaitdalam UU Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan pidana dalam UU Perpajakan. Serta  bagaimana suatu pidana perpajakan dapat ditarik jadi sebuah perbuatan korupsi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat terdapat 34 pasal perumusan tindak pidana perpajakan yang tersebar dalam 8 peraturan perundang-undangan dan 6 Pasal yang mengatur tindak pidana korupsi yang bisa dikaitkan dalam tindak pidana perpajakan. Serta,perumusan ketentuan hukum yang menjadikan tindak pidana perpajakan bertumpang tindih dengan tindak pidana korupsi adalah berdasarkan terpenuhinya unsur kerugian negara yang menjadi unsur utama penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi. Disarankan, perlu adanya perbaikan mengenai ancaman pidana penjara dan denda yang dirancang secara kumulatif,serta pertanggungjawaban tindak pidana yang lebih baik khususnya di dalamUndang-Undang Perpajakan, karena di dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif..
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR: 226/PID.SUS/2018/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA MENJUAL ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUWARSA Naqia Annissa Faradiz; Mukhlis Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan maksimal  penjara 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Pada kasus ini dijatuhi pidana percobaan. Penulisan bertujuan menjelaskan putusan hakim tidak memperhatikan fakta persidangan, pertimbangan hakim menjatuhkan percobaan, serta menjelaskan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penelitian kualitatif menggunakan bahan hukum sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan majelis hakim tidak memperhatikan fakta persidangan yaitu, saksi yang hadir hanya penyidik, ahli Dinas Kesehatan yang memberikan penilaian kandungan liquid rokok, tidak dihadirkan. Hakim sepatutnya menjatuhkan pidana denda karena berkaitan dengan kegiatan ekonomi mendapatkan keuntungan. Menjatuhkan hukuman percobaan tidak memenuhi kepastian hukum karena terlalu ringan sehingga masih terjadi penjualan cairan rokok elektrik tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Tidak memenuhi keadilan masyarakat sebagai korban, belum memenuhi kemanfaatan karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan meresahkan masyarakat. Disarankan mendatangkan ahli BNNP dan Dinas Kesehatan.Kata Kunci : Pidana percobaan, Putusan, Studi Kasus, Tanggal kadaluwarsa. Abstract - Article 62 Paragraph (1) of the Consumer Protection Law stipulates a maximum imprisonment of 5 years or a fine of 2 billion rupiah for subject who do not specify an expiration date. In this case a Probation was sentenced. Writing aim is to explain the judge's decision does not pay attention to the facts of the trial, the judge's judgment dropped the Probation, and explain legal certainty, justice and expediency. Qualitative research using secondary legal materials was obtained through literature study. The results showed the panel of judges did not pay attention to the facts of the probation, for example witnesses present were only investigators, Health Service experts who provided an assessment of the liquid content of cigarettes, Judges were not present. Judges rightly impose criminal fines because they relate to economic activities that benefit.Judges dropping a suspended sentence does not meet legal certainty because it is too small so there is still a sale of e-cigarettes without specifying an expiration date.This does not meet the justice of the community as victims, has not fulfilled the benefits because it does not cause a deterrent effect for the perpetrators and is unsettling the community. It is recommended to bring in BNNP experts and the Public Health Officer.Keywords : Probation, Adjudication, Case Study, Expiration date.
Penyidikan Tindak Pidana Kasus Bawang Merah Ilegal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Aceh) Zery Irfan; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang  menghambat penyidikan tindak pidana kasus bawang merah illegal, untuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk mengatasi hambatan penyidikan dan untuk menjelaskan akibat hukum dari penghentian penyidikan tindak pidana kasus bawang merah ilegal. Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitiam hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat penyidikan yaitu adanya perbedaan penafsiran penerapan Undang-Undang antara penyidik kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dan faktor tidak adanya barang bukti. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan yaitu melakukan pertemuan dengan Jaksa Penuntut Umum, melakukan pertemuan dengan Bea dan Cukai. Akibat hukum dari penghentian adalah status tersangka belum dicabut dan  tidak ada kepastian hukum terhadap barang bukti yang telah di lakukan penyitaan. Disarankan kepada setiap instansi untuk meningkatkan koordinasi antar institusi penegak hukum dan segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan untuk tersangka agar status hukum tersangka menjadi jelas serta barang bukti 1 unit kapal untuk dikembalikan kepada pemiliknya.
Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh) Ardiva Zulmi; Ainal Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 28 jo 45 ayat (1) UU Informasi Transaksi dan Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang Pasal 28 tersebut disebutkan dalam Pasal 45A menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28  dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Proses penyidikan tindak pidana dalam transaksi jual beli online di Polresta Banda Aceh, dari tahun 2016 hingga 2018 yang berjumlah 38 kasus, belum dapat diselesaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online sesuai dengan prosedur yang berlaku, akan tetapi terdapat kendala dalam memeriksa pelaku, faktor penghambat penyidik Polresta Banda Aceh dalam menangani kasus penipuan online ini adalah pelaku yang menggunakan identitas palsu, tidak adanya unit khusus cyber crime, kurangnya pemahaman penyidik tentang cyber crime, kurangnya sarana dan prasana, dan sulitnya untuk bekerja sama dengan pihak bank dan operator selular.
Jangka Waktu Penyidikan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Wilayah Hukum Polres Gayo Lues Rian Nurullah; Mohd. Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 187A Jo Pasal 73 UU Republik Indonesia No. 10 tahun 2016 Tentang tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014  tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang – undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). jangka waktu penyidikan untuk tindak pidana pemilu tidak cukup selama 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 dikarenakan dibutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Resor  Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri. Lama jangka waktu yang ideal untuk penyidikan tindak pemilu adalah 1 (satu) tahun atau dapat merujuk kepada masa daluwarsa menuntut pidana yang tercantum dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAJAR SECARA BERSAMA-SAMA (Suatu Penelitian di Wilayah Kepolisian Resor Sabang) Iftikar Fathiyah; M Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelajar merupakan salah satu bentuk kejahatan dan dapat dipidana. Tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP, dan yang dimaksud secara bersama-sama adalah penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Namun, pada kenyataannya tindak pidana penganiayaan masih terjadi dikalangan masyarakat Sabang.Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelajar secara bersama-sama di Kota Sabang.Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan serta tulisan ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara terhadap responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan pelajar melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terbagi atas faktor intern dan extern. Faktor intern antara lain, yaitu faktor adanya objek yang diperselisihkan, faktor sakit hati, faktor batin yang masih terlalu labil dan faktor lebih percaya diri. Faktor extern yaitu faktor kurang pengawasan dari orang tua dan faktor kurangnya norma agama. Upaya-upaya yang harus dilakukan terbagi atas upaya preventif dan represif. Upaya preventif antara lain yaitu mendidik dari lingkungan, penyuluhan dari penegak hukum, adanya wadah untuk pengaduan orang tua, patrol yang dilakukan oleh penegak hukum, dan adanya tempat rekreasi dan penyaluran bakat. Upaya represif yaitu upaya yang sesuai dengan undang-undang yang dimualai dari proses penegakan hingga proses pembinaan di lembaga permasyarakatan anak dengan melihat hak-hak anak remaja tersebut.Diharapkan kepada orang tua untuk selalu mengawasi anaknya masing-masin, demikian juga dengan masyarakat harus menjaga dan melindungi anak-anak dengan cara membina dan juga dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila anak-anak tersebut telah termasuk dalam juvenile delinquency. Pihak penegak hukum juga harus banyak melakukan upaya-upaya preventif agar anak tidak melakukan hal-hal yang negatif dimasa sekarang dan masa depan.
Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Kla Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Nia Juwifa; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa setiap putusan harus memuat secara lengkap unsur-unsur pasal yang menjadi dasar hukum disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Kla tersebut Hakim tidak lengkap dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai putusan pemidanaan yang tidak sesuai dengan Pasal 197 KUHAP, menganalisis tujuan pemidanaan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menganalisis mengenai tidak tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif dan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, kamus dan seterusnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan cara content of analysis. Surat putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 15/PID.SUS-ANAK/2016/PN.Kla tidak memenuhi unsur Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yaitu Hakim tidak menguraikan pertimbangan secara lengkap terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa sehingga tidak dapat diketahui apakah semua unsur terpenuhi sesuai dengan perbuatan terdakwa. Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak selama 8 (delapan) bulan disertai dengan tidak menyinggung mengenai undang-undang anak menyebabkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak mencapai nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hukum karena anak tidak sepenuhnya bersalah dalam kasus tersebut. Untuk itu diharapkan kepada Hakim agar dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan kepentingan umum. Apabila pelaku dalam kasus tersebut seorang anak maka seharusnya menerapkan undang-undang yang berkaitan dengan anak yang dapat sepenuhnya memikirkan yang terbaik bagi anak.Article 197 Paragraph (1) Sub-Paragraph f of Criminal Procedure Code (KUHAP) that every decision must fully contain the elements of the article on which the law is based, accompanied by incriminating and mitigating circumstances. However, in the decision of Kalianda District Court Number 15 / PID.SUS-ANAK / 2016 / PN.Kla the Judge was incomplete in considering the elements of the article in the indictment of the Public Prosecutor. This research aims to analyze the decision of punishment that is not in accordance with Article 197 KUHAP, analyze the purpose of punishment of children in accordance with the Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of the Child, and analyze the non-achievement of the values of justice, legal certainty and expediency which is the purpose of law . This research is prescriptive and is a normative legal research. The type of data used is secondary data. The data collection is done through literature studies covering legislation, court decisions, books, journals, research results, dictionaries and so on. The data obtained are then analyzed using the way content of analysis. Decision Letter of Kalianda District Court Number 15 / PID.SUS-CHILD / 2016 / PN.Kla does not fulfill the element of Article 197 paragraph (1) letter f of Criminal Procedure Code that is Judge does not elaborate full consideration to the elements of article prosecuted by Prosecutor so can not known whether all elements are met in accordance with the actions of the defendant. The penalty which was imposed on the defendant of children for 8 (eight) months accompanied by no mention of the law of the child resulted in the non-achievement of the purpose of punishment of children in accordance with Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System of the Child. The decision which was imposed on the defendant did not achieve the values of justice, legal certainty and expediency which is the purpose of law because the child is not entirely guilty in the case. Therefore, it is expected that the Judge should make the decision must pay attention to the public interest. If the offender in that case, a child then it should apply the law relating to children which can be fully thinking about what is best for the children.
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen) Aufa Usrina; Nurhafifah Nurhafifah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri   Bireuen merupakan delik yang ancaman pidananya diperberat karena ada unsur keadaan yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (3) jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Meskipun sanksi yang diteratpan relatif berat, namun pada kenyataannya kasus demi kasus dari perbuatan pidana tersebut masih saja terjadi.Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hambatan penyidik yang ditemukan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, serta menjelaskan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.Data penulisan artikel ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dan lapangan (field research). Data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari kitab undang-undang hukum pidana, peraturan perundang-undangan, buku serta artikel yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pencurian, yaitu ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kesempatan, dan faktor spiritualisme. Faktor penghambat dari pihak kepolisian ialah pelaku melarikan diri, tidak adanya saksi yang melihat pada saat kejadian berlangsung. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dilakukan berupa upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif.Disarankan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindak pidana kejahatan dalam lingkungan masyarakat, disarankan kepada pihakkepolisian untuk dapat berkoordinasi dengan masyarakat sehingga tindak pidana tersebut dapat dicegah.

Page 29 of 44 | Total Record : 434

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue