cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976893     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Pidana.
Arjuna Subject : -
Articles 434 Documents
 25   26   27   28   29 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN VIDEO COMPACT DISK (VCD) PORNO (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh) Muhammad Firdaus; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Ketentuan larangan peredaran VCD porno diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sedangkan dalam Pasal 29 ditegaskan bagi pelaku tindak pidana perdagangan VCD porno dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Akan tetapi pada kenyataannya, terdapat penjual VCD di Aceh yang menjual video porno. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan VCD Porno di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum serta upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan VCD Porno di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan VCD Porno adalah faktor aparat penegak hukum, perekonomian yang sulit para pedagang, pengetahuan pedagang, faktor permintaan konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi adalah karena transaksinya hanya kepada pelanggan yang dikenal saja. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memberikan pemahaman dampak yang buruk kejahatan peredaran VCD porno tersebut. Pemerintah diharapkan dapat menyiapkan aparat penegak hukum yang sigap dan handal dan berkompeten dalam rangka menanggulangi tindak pidana memperjualbelikan VCD.Kata kunci : Kejahatan Video Porno, Perdagangan Video Porno Abstract – Provisions about the prohibition of pornography VCDs distribution are regulated in Article 4 paragraph (1) of the Indonesia Law Number 44 of 2008 concerning Pornography while in Article 29 it is affirmed that the criminal offender of pornographic VCDs trade are subject to imprisonment of at least 6 months and a maximum of 12 years and/or criminal penalties at least Rp. 250,000,000.00 and a maximum of Rp. 6,000,000,000.00. But in reality, there are VCD sellers in Aceh who sell porn videos. This research aims to determine the cause factors of Porn VCDs trade crimes happens in Aceh Regional Police jurisdiction, to determine the obstacles in law enforcing and also to determine the law enforcement efforts against the criminal offender of Porn VCDs trade in Aceh. The research method of this study is an empirical legal research method. The results of this study are the cause factors of porn VCDs crimes happens are the law enforcer factor, difficult economic condition of the traders, traders knowledge, and the consumer demands. The obstacles are because the transaction is only to known customers. The efforts which have been done by giving an understanding of the bad impact of the Porn VCDs trade crimes. The government is expected to be able to prepare law enforcer to be more reliable and competent in order to encounter the criminal acts of Porn VCDs selling.Key Words : Porn VCDs Crimes, Porn Videos Trades.
Penegakan Hukum Terhadap Pemasangan Kaca Film Tanpa Izin (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Wanty Zaikhun Navisha; Tarmizi Tarmizi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 1: Februari 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan ancaman pidananya, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spar bor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama  (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”. Pada kenyataannya, pelanggaran pemasangan kaca film masih terjadi di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan upaya penegakan hukum dalam menangani pelanggaran pemasangan kaca film, serta untuk menjelaskan hambatan yang ditemukan dalam menerapkan pidana terhadap pelanggaran pemasangan kaca film. Data dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum yang terdiri dari upaya penegakan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif masih belum diterapkan secara maksimal dan menyeluruh dalam menangani pelanggaran pemasangan kaca film yang melebihi standar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap pemasangan kaca film mobil yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan perundang-undangan yang berlaku terkait pada poin perubahan karoseri kaca pada kendaraan roda empat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan yang ditemukan petugas dalam menerapkan pidana terhadap pemasangan kaca film melebihi standar, dari segi sumber daya manusia (SDM), fasilitas, sarana, dan prasarana, serta minimnya alokasi anggaran. Disarankan untuk melakukan penindakan dalam rangka menanggapi pelanggaran pemasangan kaca film, dan meningkatkan kualitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta alokasi anggaran, dan melakukan upaya perlindungan hukum preventif, kuratif, rehabilitatif, dan upaya perlindungan hukum represif.Article 285 paragraph (1) of Act about Traffic and road transportation formulate the threat of the criminal violation, "Everyone is driving four wheeledVehicle or more in a road that does not meet the technical requirements which includes the Mirror rearview, horn, the main light,the back light, alert light limits the dimension of the body of the vehicle, sidecar light, brake light, direction pointer light, appliance light mirroring, measuring instruments speed, the depth of the groove ban, glass front bumper, or glass it can be sued to imprisonment a months or a maximum fine of Rp250.000,00 ( two hundred fifty thousand rupiah)". In fact the breaking of glass mounting film still occurred in the city of Banda Aceh. The purpose of this research is to explain the law enforcement efforts in dealing with the mounting violations film glass, and to explain the obstacles found in applying to the criminal violations film glass installation. The data Acquisition in thisthesis is using thelegalempirical research method or field research) to collect the primary data obtained by doing data collection techniques of observation, the questionnaire and interviews with respondents and informants. The results of the thesis showed that the law enforcement efforts consist of preventive efforts, curative, rehabilitative, and repressive efforts are still not yet applied to a maximum of and comprehensive in dealing with the breach of the installation of glass film that exceeds the standard. The results of these research indicate that there are still many people who do violation of glass installation car film that is not in accordance with the rules of which have been specified by the prevailing laws and regulations on the points changes glass of four wheels vehicle. The results of research also shows that the obstacles that found officers in implementing criminal against the installation of glass film exceeds the standard, from the aspect of human resources, facilities, means and infrastructure as well as the lack of budget allocation. The recommendation to Banda Aceh government is to perform the prosecution in response to the mounting violations film glass, good cooperation between the police Traffic and DISHUB city of Banda Aceh, and perform preventive legal protection efforts, curative, rehabilitative, and repressive law protection efforts.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pidie) Muhammad Rifky; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menjelaskan modus dan bentuk terjadinya tindak pidana penipuan di Kabupaten Pidie,, menjelaskan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan oleh Kepolisian  Resor Pidie, serta menjelaskan faktor penghambat penanggulangan tindak pidana penipuan oleh Kepolisian Resor Pidie. Data dalam penulisan artikel dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil dari penelitian lapangan didapatkan , faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan di  wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie adalah tingginya angka pengangguran, kepercayaan yang berlebihan terhadap teman dekat, dan lingkungan yang membentuk individu sebagai seorang penipu. Penanggulangan tindak pidana penipuan di wilayah hukum Resor Pidie dilakukan dengan jalur penal yaitu penyelidikan dan penyidikan, sedangkan jalur non-penal meliputi sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap tidak kejahatan penipuan. Faktor penghambat di dalam penanggulangan tindak pidana penipuan dijumpai dalam mencari alat bukti permulaan dan pemahaman masyarakat terhadap bentuk-bentuk penipuan yang sedang terjadi. Disarankan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menghadapi segala bentuk penipuaan yang ada. Pihak Kepolisian Resor Pidie disarankan untuk lebih kreatif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie.
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ACEH Nanda Ilham; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.00,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)”.Namun dalam prakteknya masih saja terdapat pelaku tindak pidana perdagangan orang.Hasil penelitian menjelaskan bahwa Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam proses penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan melakukan pengawasan secara ketat di tempat yang dapat melancarkan lalulintas perdagangan wanita dan anak seperti, pelabuhan laut, Bandar udara dan wilayah darat seperti perbatasan daerah. Penanganan secara represif dapat dilakukan dengan cara menghukum para pelaku dengan hukuman yang tegas dengan memberikan hukuman sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kendala yang di alami adalah korban mendapat ancaman dari pelaku sehingga korban takut untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penyelidikan kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh pihak Kepolisian.Disarankan kepada pihak Kepolisian dalam usaha penanganan tindak pidana perdagangan orang memerlukan suatu strategi yang terstruktur, terukur dan kerja sama lintas program serta lintas sektoral antara Pemerintah (Penegak Hukum) dan masyarakat.Kata Kunci : Penanggulangan, Kendala Abstract- Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of Crime of Trafficking in Persons which states that every person who recruits, transports, accommodates, transfers, or receives someone who is threatened with vulnerable position, entrapment of obligations or give payment of benefits related to others, for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 15 (Fifteen) years and a minimum of a minimum fine. 120,000.00 (one hundred twenty million rupiahs) and at most Rp. 600,000,000.00 (Six hundred million rupiahs) ". But in practice there are still people who find people trafficking in persons. The results of the study are explained by those that are involved in trafficking of women and children such as seaports, regional circles and regional circles. Repressive handling can be done by punishing the perpetrators by issuing truths in accordance with the rules. Constraints are people who received people from the victims of crime to be in the process of investigation and carried out the same cases with people who were issued by the Police. Keyword: Prevention, Detention
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Percobaan Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh) Septiara Mekar Sari; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,bebas dari ancaman pelaku yang berkenaan dengan kesaksian, memberikan keterangan tanpa tekanan,bebas dari pertanyaan yang menjerat,mendapat informasi mengenai perkembangan kasus,mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan,mendapat identitas baru,mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya tranfortasi, mendapat penasihat hukum,memperoleh bantuan biaya hidup. Namun dalam kenyataannya perlindungan terhadap korban secara menyuluruh hak-haknya belum terpenuhi dalam penerapan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan sebanyak-banyaknya kepada korban menjadi kurang maksimal dilapangan . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus ini melalui beberapa tahapan dari unit PPA menerima laporan dan pengaduan untuk diproses dan dari P2TP2A memberikan perlindungan berupa bantuan hukum,layanan medis dan psikilog.
PENCAPAIAN TUJUAN PEMIDANAAN BERLANDASKAN TEORI INTEGRATIF PADA TINDAK PIDANA KDRT (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan) Bayu Adjie Pangestu; Mohd Din
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk menyesuaikan jenis pemidanaan serta ingin mencapai tujuan pemidanaan berdasarkan teori integratif agar terciptanya pemidanaan yang memiliki keseimbangan dan manfaat baik untuk pelaku, korban serta masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Analisis dilakukan dengan mengolah data primer dari berbagai teori, buku-buku, jurnal, literatur hukum, kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektifitas jenis pemidanaan pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum tercapai secara sempurna berdasarkan teori integratif karena tidak terpenuhinya tujuan dari teori integratif itu sendiri. Rumusan ideal yang dihasilkan dalam penelitian ini bertujuan agar restitusi yang diberikan mampu memberi rasa adil kepada korban dan kedua keluarga besar yang juga didasari tujuan dari hukum adat. Disarankan agar penelitian ini dapat menjadi acuan serta arah angin baru dalam pembaruan hukum sehingga tujuan dari pemidanaan dapat dicapai secara lebih sempurna sesuai dengan tujuan dari teori integratif.
Penyalahgunaan Fasilitas Negara Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Diluar Jam Kerja (Suatu Penelitian dikota Banda Aceh) Nur Aulia; M. Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 1(satu) Tahun dan paling lama 20 tahun.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (normative legal research),penelitian normatif merupakan penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum teoritis yang menggunakan data primer, sekunder, dan tersier seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, teori hukum dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana, serta melakukan wawancara kepada para ahli hukum atau narasumber terkait. Data di dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan dua cara, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Semua data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seringnya terjadi pengguna fasilitas mobil dinas diluar jam kerja yang dilakukan oleh pejabat negara di sekitar kota Banda Aceh sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban dikenakan pertanggungjawaban pidana, jika tidak mungkin juga dimintai pertanggungjawaban maka dapat dialihkan kepada kompensasi yang diberikan oleh negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seringnya terjadi pengguna fasilitas mobil dinas diluar jam kerja yang dilakukan oleh pejabat negara di sekitar kota Banda Aceh sehingga dapat menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban dikenakan pertanggungjawaban pidana, jika tidak mungkin juga dimintai pertanggungjawaban maka dapat dialihkan kepada kompensasi yang diberikan oleh negara. Disarankan kepada pengguna mobil dinas agar dapat melaksanakan aturan-aturan yang diberlakukan dengan itikad baik, penuh rasa tanggung jawab dan berdasarkan dengan azas-azas ketentuan yang diatur dalam pasal 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi . Kepada Pemerintah agar mengawasi dan memeriksa kinerja para pejabat negara agar dikemudian hari menciptakan pejabat negara adil dan bersih.
TINDAK PIDANA PEMALSUAN PENCATATAN TRANSAKSI PERBANKAN OLEH PEGAWAI BANK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Gebby Pricilia Amanda; Adi Hermansyah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 3: Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelmasuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank, pertanggung jawaban pidana dan upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelmasuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank disebabkan karena adanya faktor internal dan juga faktor eksternal serta karena masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pengawasan internal dan eksternal. Pertanggung jawaban pidananya berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda dan sanksi administratif. Upaya penanggulangannya berupa upaya preventif dan upaya represif.
Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Pacaran (Suatu Penelitian di Wilayah Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh) Wahyuna Wahyuna; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 3, No 4: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan tidak memeberikan pengertian secara spesifik mengenai istilah penganiayaan kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan  merugikan kesehatan (orang lain) itu sama dengan penganiayaan. Penganiayaan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan bentuk penganiayaan dalam hubungan pacaran, menjelaskan proses penyelesaian terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hubungan pacaran, serta hambatan dalam perlindungan perempuan korban penganiayaan dalam pacaran. Data yang diperoleh dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan sumber data secara teoritis, sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui kuisioner yang disebarkan kepada 90 perempuan di Kec, Syiah Kuala dan wawancara dengan responden maupun informan. Hasil penelitian menjelaskan dari 30 responden 19 diantaranya mengalami penganiayaan ringan dalam hubungan pacaran dan 11 diantaranya mengalami penganiayaan berat didalam hubungan pacaran. Faktor penyebab terjadinya penganiayaan dalam pacaran adalah tidak adanya pengawasan dari orang tua, pasangan pemarah, terlalu menguasai, serta cemburu yang berlebihan. Bentuk penganiayaan yang dialami adalah penganiayaan fisik berupa tamparan, tendangan dan pukulan. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polresta Banda Aceh adalah penerimaan laporan dari korban dan/atau keluarga korban dan melakukan penyidikan serta pembinaan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melakukan upaya pendampingan dan konseling. Hambatan dalam Keluarga korban menutup diri dan lebih baik menyelesaikan kasus tersebut sendiri karena merupakan aib keluarga, Kebingungan korban dan keluarga seringkali menjadi penyebab korban tidak bersedia memproses kasusnya karena birokrasi yang rumit, serta aparat penegak hukum yang dalam penanganan dirasa agak merugikan pihak korban. Disarankan kepada orang tua untuk dapat mengawasi anak perempuannya dari pergaulan dan trend pacaran yang menjurus kepada penganiayaan, serta instansi kepolisian untuk dapat menindak tegas pelaku penganiayaan fisik terhadap perempuan dalam hubungan pacaran dan P2TP2A untuk melakukan sosialisasi tentang penganiayaan dalam pacaran terhadap masyarakat luas.
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN YANG DISELESAIKAN DI LUAR PERADILAN PIDANA (SUATU PENELITIAN DI KOTA SABANG) Cut Layla Maulidina; M Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 4: November 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana di Kota Sabang, bentuk sanksi tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana di Kota Sabang, serta efektivitas keputusan di luar peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan di Kota Sabang. Data dalam penulisan artikel ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang diselesaikan di luar peradilan pidana di Kota Sabang hanya diselesaikan di kantor Geuchik dengan cara membuat surat perjanjian perdamaian yang ditanda tangani oleh pelaku dan korban serta pihak keluarga di depan geuchik. Bentuk sanksi berupa wajib meminta maaf kepada korban, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di kemudian hari, membayar biaya pengobatan kepada pihak korban, bersedia menanggung biaya peusijuk pihak korban. Efektivitas keputusan di luar peradilan pidana terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ringan sangat efektif, karena setelah membuat surat perjanjian perdamaian di kantor geuchik tidak ada lagi pengulangan kasus yang sama oleh para pelaku. Diharapkan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan tersebut tidak hanya diselesaikan di kantor geuchik saja, melainkan juga harus dihadiri oleh para saksi dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Bentuk sanksi yang diberikan tidak memberatkan pelaku dilihat dari akibat yang dilakukan. Kepada geuchik sekiranya agar dapat memberikan berita acara persidangan kepada pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Kota Sabang.

Page 27 of 44 | Total Record : 434

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 4: November 2020 Vol 4, No 3: Agustus 2020 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 4: November 2019 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue