Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Articles
425 Documents
<![CDATA[Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Cuci Kendaraan Terhadap Hilangnya Kendaraan Konsumen ]]>
<![CDATA[Wildan Dinullah]]>;
<![CDATA[Syamsul Bahri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pada kenyataannya pelaku usaha tidak menjaga kenyamanan dan keamanan tempat usahanya. Perbuatan pelaku usaha tersebut digolongkan kedalam perbuatan melawan hukum dikarenakan telah melanggar Pasal 4 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kurangnya keamanan dan kenyamanan ini menyababkan hilangnya kendaraan konsumen sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha jasa cuci kendaraan serta penyelesaian sengketa ganti rugi terhadap hilangnya kendaraan milik konsumen. Data yang diperoleh dari penulisan artikel ini, dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab hilangnya kendaraan milik konsumen adalah faktor kurangnya keamanan dan pengawasan dari pelaku usaha. Tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha yaitu membayar ganti rugi seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik kendaraan. Penyelesaian sengketa yang ditempuh ialah melalui jalur negosiasi atau musyawarah dalam mencapai kesepakatan bersama. Disarankan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha jasa cuci kendaraan agar memiliki Prosedur Operasi Standar, serta menyediakan kartu tanda penyerahan kendaraan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERALIHAN NASABAH PENYIMPAN DARI BANK KON-VESIONAL KE BANK SYARIAH (Suatu penelitian di pt. Bank aceh syariah) ]]>
<![CDATA[Dina Rozana]]>;
<![CDATA[Khairani Khairani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 4: November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah disebutkan bahwa Bank Konvesional yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan secara konvesional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha yang diberikan, namun dalam pelaksanannya pihak bank tidak dapat menyelesaikan hak dan kewajibannya, khususnya untuk melindungi nasabah penyimpan dalam peralihan status nasabah dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sesuai jangka waktu yang diberikan Otoritas jasa keuangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengalihan nasabah penyimpan dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah bahwa untuk mengejar target 1 tahun sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dapat dilakukan dengan cara negative confirmation dimana apabila nasabah dalam jangka waktu yang ditentukan tidak merespon atas pemberitahuan dan penawaran oleh bank, maka bank secara otomatis akan bertindak dalam melakukan perubahan rekening nasabah yang berbasis konvesional menjadi yang berbasis syariah secara sepihak.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dikaitkan Dengan Pembayaran Royalti Lagu Dan Musik Oleh Pelaku Usaha Restoran Dan Cafe Di Kota Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Daniel Yovanda]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 2: Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak cipta merupakan hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta. Termasuk di dalamnya hak mandapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta 2014 menjelaskan, setiap orang dapat menggunakan ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan berupa royalti kepada pencipta. Namun dalam praktiknya, pelaku usaha restoran dan cafe tidak melakukan pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan musik di Kota Banda Aceh sehingga mengakibatkan kerugian bagi pencipta. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pencipta lagu dan musik untuk melindungi hak ekonominya. Bagaimanakah penegakan hukum hak cipta oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh dan penyebab belum dilakukannya pembayaran royalti oleh pelaku usaha serta apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pelaku usaha melaksanakan kewajibannya membayar royalti. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris sebagai ilmu bantu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada upaya yang dilakukan oleh pencipta untuk melindungi hak ekonominya, tidak ada satu pun pencipta yang berupaya menagih royalti kepada pelaku usaha. Sementara itu, kurangnya pemahaman hukum mengenai menjadi sebab utama pelaku usaha tidak melaksanakan pembayaran royalti lagu dan musik. Kurangnya pemahaman ini dipengaruhi karena tidak ada sosialisasi mengenai royalti yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan adalah upaya preventif agar tidak terjadi pelanggaran dengan memberikan pemahaman mengenai royalti kepada pencipta dan pelaku usaha, serta upaya represif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar. Kepada pencipta disarankan untuk medaftar sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) agar mempermudah proses pemungutan royalti. Pelaku usaha disarankan untuk menambah pengetahuannya mengenai royalti.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN PASIEN TERHADAP HEALTH CARE ASSOCIATED INFECTIONS (HAIs) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN ]]>
<![CDATA[Vanessa Cahayani]]>;
<![CDATA[Rismawati Rismawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi perlindungan pasien terhadap Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (Health Care Associated Infections/HAIs) di RSUDZA, faktor-faktor yang menyebabkan HAIs terhadap pasien di RSUDZA, dan tindakan rumah sakit dalam melakukan pencegahan HAIs terhadap pasien di RSUDZA. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan pasien sebagai konsumen kesehatan masih belum maksimal walaupun sudah diatur tindakan yang seharusnya dilakukan mealui SOP rumah sakit, karena masih terdapat insiden HAIs di RSUDZA. Faktor-faktor yang menyebabkan pasien terkena HAIs, yaitu akibat lingkungan rumah sakit, penanganan dari tenaga kesehatan maupun keadaan pasien itu sendiri. Tindakan rumah sakit dalam melakukan pencegahan HAIs, yaitu melakukan tindakan sesuai aturan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan dan selalu mengedukasi pasien, keluarga pasien serta tenaga kesehatan untuk selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan untuk meminimalkan tertularnya infeksi. Disarankan kepada konsumen agar lebih berperan aktif ketika melakukan pengobatan di rumah sakit dalam menanyakan informasi mengenai kondisinya. Kepada tenaga kesehatan agar memberikan informasi mengenai kondisi yang dialami pasien dan lebih memperhatikan lagi SOP sesuai yang telah ditetapkan dalam melakukan tindakan terhadap pasien. Kepada rumah sakit dan pemerintah agar lebih tegas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. INDAH LOGISTIK CARGO TERHADAP RUSAK DAN HILANGNYA BARANG KIRIMAN ]]>
<![CDATA[Farah Rieza]]>;
<![CDATA[Kadriah Kadriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan rusak dan hilangnya barang kiriman milik konsumen dan untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Logistik Cargo terhadap rusak atau hilangnya barang kiriman. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian dengan cara investigasi beberapa responden dan informan, serta dilakukan penelitian perpustakaan dengan cara mempelajari/menelaah kasus, undang-undang, buku bacaan dan teori. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan rusak dan hilangnya barang kiriman milik konsumen adalah faktor kesalahan dalam melakukan pengepakan barang, faktor kelalaian dalam pengangkutan, dan faktor kesalahan sopir pengangkutan serta faktor kesalahan penempatan barang dalam angkutan. Pelaksanaan tanggung jawab PT. Indah Logistik Cargo terhadap rusak dan hilangnya barang kiriman konsumen yaitu dilakukan secara musyawarah, dimana PT. Indah Logistik Cargo memberikan ganti rugi barang milik konsumen sebesar 5 kali ongkos kirim, ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan harga barang kiriman konsumen, namun konsumen tidak dapat melakukan upaya lainnya selain menerima ganti rugi yang tidak sesuai tersebut. Kepada PT. Indah Logistik Cargo agar melaksanakan kewajiban pengiriman barang dengan baik serta memberikan ganti rugi yang sesuai dengan amanah UU NO. 22/ 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR ]]>
<![CDATA[T Iskandarsyah]]>;
<![CDATA[Muzakkir Abubakar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 3: Agustus 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktek tidak semua orang melaksanakan kewajiban tersebut dengan baik sehingga timbul wanprestasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli rumah ialah uang pembayaran atas rumah milik pembeli dipergunakan untuk kepentingan pribadi pengembang, adanya pengalihan penggunaan uang pembayaran rumah oleh pengembang. Bentuk wanprestasi yang ditimbulkan dalam perjanjian jual beli rumah adalah tidak melaksanakan prestasinya sama sekali yaitu tidak membangun rumah, kemudian memenuhi prestasinya namun terlambat dimana pembangunan rumah dilakukan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli rumah adalah melalui musyawarah antara para pihak. Hasil musyawarah pihak pengembang harus menyelesaikan pembangunan sampai selesai dengan batas waktu 6 bulan dan setelah itu baru dilakukan pelunasan oleh pembeli. Disarankan kepada pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga sesuai Pasal 1267 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK FOTOGRAFER MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Mardiana Mardiana]]>;
<![CDATA[Sri Walny Rahayu]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 2: Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi fotografer. Perlindungan karya fotografi terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k UUHC. Dalam praktiknya terjadi pelanggaran hak fotografer dalam bentuk mempublikasikan, memperbanyak, mengunggah karya fotografi tanpa izin fotografer. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor hak fotografer berupa hak moral dan hak ekonomi upaya-upaya yang telah ditempuh fotografer, kelemahan dan tantangan penegakan hukum. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hak fotografer melalui media sosial belum dilindungi secara optimal sesuai dengan ketentuan UUHC, upaya yang telah dilakukan oleh fotografer Discover Aceh yaitu penegakan hukum melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa salah satunya dengan cara mediasi, kelemahan penegak hukum yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum tentang perlindungan karya fotografi dan tantangan penegakan hukum yaitu meningkatkan upaya perlindungan terhadap hak cipta karya fotografi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KONTRAK BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI ANTARA BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH DAN TRIANGLE PASE INC DI WILAYAH KERJA PASE, KABUPATEN ACEH UTARA DAN ACEH TIMUR ]]>
<![CDATA[Amira Nurdin]]>;
<![CDATA[Azhari Yahya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 4, No 1: Februari 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 160 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan PP No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, Provinsi Aceh mempunyai kewenangan melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk melakukan pengelolaan migas yang berada di Aceh. Tugas utama BPMA bukan hanya menerapkan, mengontrol dan mengawasi Kontrak Bagi Hasil (KBH) tetapi juga melakukan negosiasi dan penandatanganan kontrak. BPMA dan Triangle Pase Inc (TPI) telah menandatangani KBH Wilayah Kerja Pase pada 22 Mei 2015 untuk waktu 30 tahun. Dalam kegiatan pengelolaan WK Pase wajib mengikutsertakan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). KBH memuat sejumlah kewajiban kontraktual yang harus dilaksanakan oleh para pihak seperti pelaksanaan CSR, pengrekrutan tenaga kerja dan pendirian anak perusahaan. Akan tetapi TPI belum melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan KBH. Oleh karena itu, PDPA dapat melakukan gugatan hukum ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Terpenuhi Hak Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Riska Oryza]]>;
<![CDATA[Ilyas Yunus]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 3: Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keluhan utama peserta BPJS khususnya Pegawai Negeri Sipil adalah lamanya menunggu untuk mendapatkan pelayanan, keluhan lainnya yaitu adanya perbedaan pelayanan antara pasien pengguna BPJS dengan pelayanan pasien umum atau pasien yang membiayai sendiri secara langsung. Bagi Pegawai Negeri Sipil jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai Pasal 6 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 dengan memotong gaji pegawai sebesar 2%, seyogyanya dibarengi pula dengan mutu pelayanan yang seimbang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak terpenuhi haknya oleh pelayanan BPJS Kesehatan, menjelaskan faktor yang membuat tidak terpenuhinya hak Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan kesehatan, menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memenuhi hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil dan menjelaskan upaya yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh haknya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil peserta BPJS Kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi terbukti dengan adanya keluhan dari peserta BPJS Kesehatan, Faktor yang membuat tidak terpenuhinya hak pelayanan adalah kurangnya keterbukaan informasi dari tenaga medis mengenai fasilitas yang sesuai dengan hak peserta lalu kurangnya sarana untuk menampung seluruh pasien, hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dana dari pemerintah daerah untuk menambah sarana di rumah sakit. Adapun upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk memenuhi hak dan kewajiban peserta yaitu dengan mengadakan Unit Pengaduan Peserta di setiap rumah sakit dan di kantor BPJS Kesehatan, dan upaya yang dapat ditempuh oleh peserta BPJS Kesehatan yang tidak terpenuhi haknya yaitu dengan melakukan musyawarah, melakukan pengaduan melalui tahap mediasi, ataupun melalui jalur pengadilan. Disarankan bagi BPJS Kesehatan dalam hal memberikan pelayanan prima dapat memberikan sosialisasi mengenai pelayanan di BPJS Kesehatan. Kepada tenaga medis untuk memberikan informasi mengenai seluruh fasilitas dan obat yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan secara jelas. Kepada peserta yang dirugikan disarankan untuk mengajukan pengaduan kepihak BPJS Kesehatan..]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Obral Menggunakan Prinsip Loss Leader (Harga Umpan) ]]>
<![CDATA[Sri Noviani]]>;
<![CDATA[Darmawan Darmawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 3, No 4: November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Pelaku usaha dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang. Pada kenyataannya penjualan produk obral secara loss leader terjadi di kota Banda Aceh. Loss leader merupakan teknik memancing perhatian konsumen dengan produk yang dijual sangat murah, atau produk yang sengaja dijual rugi dengan jumlah yang terbatas. Dalam menerapkan teknik penjualan ini, terdapat syarat-syarat tersembunyi yang diberlakukan oleh pihak pelaku usaha, antara lain produk yang tersedia hanya beberapa unit atau adanya keharusan untuk membeli produk lain yang tidak dijual secara obral terlebih dahulu. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan penerapan perlindungan konsumen terhadap penjualan produk obral secara loss leader, menjelaskan pelaksanaan tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dari penjualan produk obral secara loss leader dan menjelaskan peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen dalam menanggapi penjualan produk secara loss leader. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan produk obral mengunakan prinsip loss leader sudah berjalan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 UUPK, namun pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak sesuai dengan kewajibannya yang termuat dalam pasal 7 UUPK. Dalam pelaksanan tanggungjawab sebagai pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian atas konsumen dari penjualan produk obral secara loss leader, pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian konsumen, baik dengan mengganti kerugian dengan sejumlah uang maupun pengembalian barang. Peran dari Lembaga Perlindungan Konsumen di kota Banda Aceh yaitu Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) atas adanya penjualan produk obral menggunakan prinsip loss leader yaitu dengan melakukan peneguran terhadap pelaku usaha dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Disarankan kepada Pemerintah untuk menerapkan sanksi yang lebih memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar UUPK dan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh sertaLembaga-Lembagaterkait agar meningkatkan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang menjual produk obral secara loss leader, memberikan layanan pengaduan suara dengan menempelkan brosur dan baliho tentang layanan pengaduan konsumen disetiap toko/pusat perbelanjaan di kota Banda Aceh dan diharapkan kepada pelaku usaha agar menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
