Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Articles
254 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU SADOMASOKISME SEBAGAI PERILAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Sophie Nandita]]>;
<![CDATA[Gialdah Tapiansari Batubara]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.6468
<![CDATA[Sadomasokisme merupakan perilaku penyimpangan seksual yang dilakukan dengan melakukan penderitaan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Adanya kehendak untuk melakukan perbuatan ini menimbulkan persoalan mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sadomasokisme. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sebagai pendukungnya. Penulis menyimpulkan, perilaku sadomasokisme dikualifikasikan sebagai tindak penganiayaan sebagaimana Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan psikis sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga dalam penerapan konsep pertanggungjawaban pidana, mampu atau tidaknya pelaku untuk bertanggungjawab secara pidana dinilai berdasarkan unsur kesalahan dan kondisi pelaku berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih terdapat kekaburan norma. Dengan demikian, penentuan mampu atau tidaknya pelaku sadomasokisme untuk bertanggungjawab secara pidana didasarkan pada keyakinan hakim dalam memutus perkara pelaku penyimpangan sadomasokisme.]]>
<![CDATA[KONTEKSTUALISASI PANCASILA DALAM PENGUATAN PERDAMAIAN DI ACEH ]]>
<![CDATA[Wiratmadinata Wiratmadinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7279
<![CDATA[kontekstualisasi Pancasila di dalam upaya penguatan perdamaian di Aceh sangat relevan. Hal ini dilihat pada konteks derivasi nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945, dalam kerangka Sistim Hukum Indonesia, untuk mengimplementasikan perdamaian di Aceh berdasarkan UU. No. 11 tahun 2006, atau UUPA (Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh). Pada dasarnya penguatan perdamaian di Aceh, secara langsung atau tidak merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila, melalui UUD-1945, maupun UU terkait lainnya. Dalam hal ini UUPA sendiri merupakan bentuk kongkrit Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia dalam memastikan dilaksanakannya apa yang disebut dengan MoU Helsinki, sebagai dokumen yang mendasari penyelesaian konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berlangsung antara tahun 1976 hingga tahun 2004, saat MoU tersebut ditandatangani]]>
<![CDATA[URGENSI PENERAPAN INTERNATIONAL SHIP AND PORT SECURITY CODE (ISPS CODE) DI GALANGAN KAPAL ]]>
<![CDATA[hulu, saferiyusu]]>;
<![CDATA[Rina Shahriyani Shahrullah]]>;
<![CDATA[Junimart Girsang]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7396
<![CDATA[Galangan kapal yang aman menjadi kesukaan bagi Investor, aman untuk keselamatan jiwa, termasuk kapal harta benda yang ada di dalam lokasi galangan kapal. Agar terjaminnya pelaksanaan sebuah sistim keamanan di galangan kapal maka pemerintah menerbitkan instrumen melalui peraturan menteri perhubungan tentang pemberlakuan penerapan International Ship and Port Sekurity Code (ISPS Code) yang harus dilaksanakan oleh galangan kapal. Tujuan penelitian ini meromendasikan agar ISPS Code dapat diterapkan oleh seluruh galangan kapal yang ada di Kota Batam. Penerapan ISPS Code bertujuan untuk menciptakan rasa aman digalangan kapal. Observasi untuk penelitian ini dilakukan pada salah satu galangan kapal di Batam yang telah menerapkan ISPS Code. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara empiris yang menghasilkan data dari lapangan berupa hasil penelitian langsung di sebuah galangan kapal. Implementasi ISPS Code sangat bermafaat bagi pengguna jasa pelabuhan galangan yaitu meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi dalam pembuatan kapal baru khususnya di galangan kapal di Kota Batam. Investor semakin percaya pada keamanan yang tersedia di galangan meski nampak birokratis prosedural bagi perusahaan galangan kapal tetapi dampaknya sangat mempercepat pertumbuhan ekonomi.]]>
<![CDATA[ANALISIS PEMBERIAN SUAKA OLEH HONGARIA PADA HUNGARIAN ASYLUM POLICY 2015 DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-PENALIZATION ]]>
<![CDATA[Khansa, Siti Cedilla]]>;
<![CDATA[Evi Deliana]]>;
<![CDATA[Ledy Diana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.6817
<![CDATA[Pada tahun 2015, wilayah Uni Eropa mengalami keadaan yang disebut situasi krisis imigrasi massal, termasuk Hongaria yang mengalami keadaan ini. Untuk menanggapi situasi tersebut, pada Mei 2015, Hongaria memperkenalkan sistem pengaplikasian suaka terbaru yang dikeluarkan Pemerintahannya yang dituangkan dalam amandamen Act CXXVII of July 2015 dan Act CXL of 4 September 2015. Kedua kebijakan ini menyatakan adanya prosedur pengaplikasian suaka terbaru, dikenalkannya ‘prosedur perbatasan’ dengan dibangunnya pagar perbatasan di zona transit Hongaria-Serbia, dan juga diperkenalkannya pemidanaan kepada para pencari suaka yang melintasi perbatasan secara ilegal, pengrusakan pagar perbatasan secara sengaja, dan menghalangi pembangunan pagar perbatasan. Isi dari kebijakan ini banyak dikritik sebagai pelanggaran yang dilakukan Hongaria dibawah ketentuan Hukum Pengungsi Internasional maupun Hukum UE, terlebih pada Pasal 31 Konvensi 1951. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan dan tindakan yang dilakukan Hongaria ini sesuai atau melanggar Konvensi 1951 terlebih Prinsip Non-Penalization yang harus dipatuhi oleh Negara Anggota walaupun Hongaria dapat melakukannya berdasarkan kedaulatan negaranya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode kajian studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah penahanan yang dilakukan oleh Hongaria dengan alasan untuk melindungi kedaulatan mereka atau karena pengungsi memasuki wilayah Hongaria secara ilegal dan tidak sah menurut Pasal 31 Konvensi 1951 atau prinsip non-penalization adalah salah dan tidak dapat dibenarkan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG PERUSAHAAN PEMEGANG IUP OPERASI PRODUKSI BATUBARA BERDASARKAN PRINSIP GOOD MINING PRACTICE ]]>
<![CDATA[Putri, Putri Kemala Sari]]>;
<![CDATA[Nila Trisna]]>;
<![CDATA[Dara Quthni Effida]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7382
<![CDATA[Kegiatan pertambangan membawa dampak besar bagi lingkungan. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dalam kegiatan pengelolaan tambang mewajibkan perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Namun sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hadirnya ketentuan UU Minerba yang baru tersebut mengatur mengenai reklamasi dan pascatambang yang memiliki izin konsensi tambang (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan wajib mencapai 100% dan adanya penerapan sanksi pidana bagi perusahaan yang memiliki IUP apabila tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberika gambaran dan jawaban tentang bentuk - bentuk tanggung jawab perusahaan pemegang IUP dalam melaksana reklamasi dan pascatambang yang harus mencapai tingkat keberhasilan 100%, kemudian kendala yang dialami perusahaan tambang tersebut serta upaya pemerintah dalam mengawasi jalannya tanggung jawab oleh perusahaan pemegang IUP dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang yang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip good mining practice. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan ada berupa kewajiban pemberian uang jaminan reklmasi dan pascatambang yang dihitung dari luas area yang terkena dampak pengelolaan pertambangan dan berupa tujuh bentuk tanggung jawab yang lainnya yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Tambang Yang Baik. Kata Kunci: Tambang, Batu Bara, Reklamasi, Tanggung Jawab]]>
<![CDATA[OBJEK SYIRKAH MENJADI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PEMBIAYAAN PERUMAHAN MELALUI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH ]]>
<![CDATA[Humaira]]>;
<![CDATA[T. Haflisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7575
<![CDATA[Musyarakah Mutanaqishah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset.Perpindahan kepemilikan akan terjadi dengan mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Pembiayaan properti yang berlandaskan akad MMQ dapat dikatakan sebagai kerjasama yang mana atas kepemilikan aset (suatu barang tertentu). Tujuan dari penelitian ini adalahpenerapan objek syirkah menjadi jaminan hak tanggungan pada pembiayaan perumahan melalui akad musyarakah mutanaqishah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research), dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan pendekatan normatif]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BERDASARKAN CONVENTION ON ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMEN (CEDAW) DALAM TRADISI KAWIN TANGKAP DI SUMBA ]]>
<![CDATA[DJU BIRE, CHATRYEN M.]]>;
<![CDATA[Melinda Ratu Radja]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7473
<![CDATA[Diskriminasi merupakan suatu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia tentunya yang telah melanggar hak asasi perempuan itu sendiri, sehingga diperlukan pemberdayaan kepada perempuan untuk memperjuangan segala bentuk hak-hak yang telah dilanggar. Diskriminasi terhadap wanita terjadi dalam berbagai aspek kehidupan baik yang dilakukan secara langsung maupun sacara tidak langsung. Kawin tangkap merupakan salah satu budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Sumba. Pemaksaan terhadap perempuan dalam melaksanakan perkawinan juga merupakan bentuk dari kawin paksa. Proses kawin tersebut tentulah melanggar Hak Asasi Manusia. Upaya untuk mengakhiri diskriminasi pada perempuan dalam pemaksaan perkawinan sudah diatur dalam Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women (CEDAW). Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikah, terlepas dari gender dan jenis kelamin orang tersebut. Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, telah menjamin bahwa perempuan dapat menikah dengan persetujuan atau kehendak bebas juga merupakan bagian dari Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJAPASCA PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Hendri Wahyudi]]>;
<![CDATA[Nurlaily]]>;
<![CDATA[Triana Dewi Seroja]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18i1.7467
<![CDATA[Hak normatif pekerja merupakan hak dasar pekerja dalam hubungan kerja yang wajib dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi kewajiban pengusaha untuk memenuhinya. Tetapi faktanya seringkali ditemui adanya pengusaha yang tidak memberikan hak-hak normatif pekerja tersebut dengan berbagai alasan sehingga menjadi sebab terjadinya perselisihan hubungan industrial diantara pekerja dengan pengusaha. Saat ini Pengadilan Hubungan Industrial menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Tetapi setelah adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial tidak menjadikan serta merta masalah antara pekerja dan pengusaha selesai. Karena pada saat Pengadilan memberikan putusan yang memenangkan pekerja tidak semua pengusaha mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan. Sehingga memerlukan upaya hukum lebih lanjut dari pekerja. Maka penelitian ini akan meneliti sejauh mana hukum yang ada memberikan kepastian terhadap pekerja mengenai pemenuhan hak-hak normatifnya pasca putusan dari pengadilan hubungan industrial. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normative kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, membaca, menelaah, dan menganalisis data-data yang bekaitan dengan masalah yang diteliti.]]>
<![CDATA[REVITALISASI HUKUM ADAT LAOT SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENANGKAPAN IKAN DI LAUT ACEH BAGIAN TIMUR ]]>
<![CDATA[Suriyani, Meta]]>;
<![CDATA[Vivi Hayati]]>;
<![CDATA[Zainuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8183
<![CDATA[Akibat perkembangan zaman, hukum adat laot telah banyak dikesampingkan keberadaannya. Masyarakat nelayan telah sering melanggar hukum adat laut. Sehingga telah mengabaikan kearifan lokal yang seharusnya dipertahankan. Revitalisasi hukum adat laot terhadap masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laot Kabupaten Aceh Timur harus dilakukan untuk mencegah hilangnya nilai-nilai sebagai kearifan lokal yang ada pada masyarakat nelayan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah meningkatkan peran Panglima Laot, peran Pemerintah Daerah setempat untuk mendukung pelaksanaan hukum adat laut dan pengelolaan perikanan, kesadaran masyarakat nelayan untuk mempertahankan hukum adat laot sebagai ciri khas kearifan lokal. Metode penelitian dilakukan yaitu penelitian yuridis empiris]]>
<![CDATA[KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KEKERASAN DALAM KELUARGA DI ACEH ]]>
<![CDATA[Sahara, Siti]]>;
<![CDATA[Yuni Elisdawati]]>;
<![CDATA[Auliaurrahman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Samudra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33059/jhsk.v18iKhusus.8184
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, sebenarnya merupakan perbuatan yang tidak wajar. Karena seorang istri juga memiliki hak-hak dan kewajiban yang tidak berbeda dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang suami. Hak tersebut adalah hak untuk menikmati hidup bahagia. Korban kekerasan dalam rumah tanggga tidak banyak mendapat perlindungan hukum untuk memulihkan penyakit yang dia alami karena menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengatur Restitusi, berbeda dengan Aceh yang menjalankan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan adat dan adat Istiadat yang mengatur tetang Sayam Diat dan Ganti rugi bagi korban perselisihan dalam rumah tangga. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui Restitusi Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penerapan Restitusi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aceh. Hasil penelitian bahwa Perlindungan Bagi korban Kekerasan belum mendapatkan rasa keadiilan yang bermartabat di karenakan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 belum mengatur tentang Restitusi, berbeda dengan Aceh yang meneraapkan Qanun nomor 9 tahun 2008 yang tencantumkan sanksi Sayam, Diyat Dan ganti kerugian yang bisa di jatuhkan bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga]]>
