cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaki Ulya
Contact Email
zaki.ulya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zakyulya@unsam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Published by Universitas Samudra
ISSN : 26153416     EISSN : 26157845     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Samudra Keadilan merupakan jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, guna penyebarluasan kajian konseptual dan hasil penelitian. Jurnal Hukum Samudra Keadilan terbit dua kali dalam setahun (Januari-Juni dan Juli-Desember). Jurnal Hukum samudra Keadilan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 243 Documents
 19   20   21   22   23 
THE URGENCY OF STANDARDIZING THE OPEN APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE IN IMPLEMENTATION OF OPEN BANKING FOR CUSTOMER PROTECTION Sakti, Muthia; Utami, Kery; Sulastri
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i1.7471

Abstract

Open banking with Open Application Programming Interface (open API) technology is an initiative aimed at streamlining the payment system in Indonesia. The open API allows banks to integrate their systems with digital financial service providers (fintech) and bold trade (e-commerce) providers by disclosing customer transaction data. This study investigates the urgency of open API standardization in implementing open banking in Indonesia. This study uses a normative juridical approach to secondary data. The data includes primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition, it also uses qualitative normative data analysis methods. It was concluded that before the National Open API Payment Standard (SNAP) stipulation, the process of sharing data between banks and fintech and/or e-commerce still needed to be standardized but was only based on an agreement between the parties. Banking in Indonesia has various open API standards that can affect the protection of customer data. According to the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2018, the relationship between banks, fintech, and/or e-commerce in providing digital banking services based on agreements between parties needs to be stronger. OJK is indeed present as a supervisory agency. However, the parties will eventually come back to a deal between themselves. Unlike the Regulations of the Financial Services Authority, the Regulations of the Members of the Board of Governors, which form the legal basis for SNAP, provide standards that must be complied with by both service providers and service users. However, implementing SNAP-based open APIs still requires personal data protection regulations.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HANDPHONE COPY Adabi, Muhammad Ikhwan; Ath Thariq, Phoenna; Darusman S, Chandra
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.7515

Abstract

Dalam menegakkan hukum Hakim wajib mempertimbangkan segala keputusannya demi terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, dan juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Putusan merupakan mahkota hakim. Mahkota hakim harus terhindar dari kecacatan atau kekeliruan. Putusan hakim yang cacat atau keliru akan mengakibatkan tidak sempurnanya suatu putusan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini meneliti putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Perkara Nomor 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr didukung penelitian kepustakaan dari literatur- literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu hakim dalam mengadili putusan keliru dan tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Hasil pembahasan yaitu sesuai Pasal 182 Ayat 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa musyawarah terakhir hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Berdasarkan aturan ini, pada prinsipnya, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Penuntut Umum mendakwakan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Namun dalam bagian mengadili hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan perbuatan “pencurian dengan pemberatan”. Jika dilihat peristiwa pidananya terdakwa membeli Handphone HDC yang tidak bersertifikat sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No. 16 Tahun 2018, kemudian dijual kembali secara online melalui beberapa market place. Maka dapat dikatakan bahwa terdakwa bukan melakukan “pencurian dengan pemberatan” tetapi melakukan perdagangan. Maka dapat disimpulkan bahwa hakim pada Putusan Nomor: 1246/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, keliru dalam mengadili dan memutus perkara. Kata Kunci: Putusan Hakim, Penerapan Hukum, Perdagangan
LGBT In Criminal Code: A Dialeectics Of Morals And Human Rights From Prophetic Legal Perspective Sophian Yahya Selajar; Enggar Wijayanto
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v19i1.7581

Abstract

The existence of LGBT individuals in Indonesia remains a contentious topic in society due to the perceived deviation from social norms in their orientation and behavior. Opinions on how to address LGBT individuals vary greatly, with some supporting their rights and others opposing them based on differing interpretations of human rights and moral and religious values. One prevalent discourse is to criminalize LGBT behavior as a violation of public decency in the reform of the Criminal Code. However, problems arise due to the lack of clarity in regulations and how to address the group from moral and human rights perspectives. This paper will discuss the ratio legis of LGBT regulation in national criminal law with human rights and morality variables, using the perspective of prophetic law. The data collection method is a library research model, and secondary data is used with descriptive-qualitative analysis techniques. The study found that the inclusion of LGBT elements in the national criminal law reform is a preventive measure taken by the state to curb the potential impact of LGBT on society. However, it is important to note that this reform is limited to criminal acts of decency and does not imply an implicit prohibition. It is crucial to maintain public morality without discriminating against any particular group. The principle of human rights and morals in Indonesia is based on Pancasila, which serves as the philosophical foundation and the ideals of national law. Therefore, LGBT sexual orientation and behavior are not accepted. The regulation of LGBT in the Criminal Code reaffirms the basic principles of the state built on the Almighty God and considers the legal system holistically, not limited to the principle of legal positivism, but also including morals as the substance of law.
GAMPONG MUSLIMIN: STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME BERBASIS HUKUM ISLAM DI ACEH BARAT Asy'ari, Asy'ari
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.7773

Abstract

Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi masa depan Indonesia. Tindakan radikalisme menyebabkan lahirnya konflik-konflik antar kelompok dan juga bisa menyebabkan rusaknya tatanan sosial dan budaya dalam masyarakat. Menyadari bahaya yang sangat besar dari radikalisme, Pemerintah Aceh Barat berusaha keras mencegah terjadinya radikalisme melalui program Gampong Muslimin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Pemerintah dalam upaya pencegahan radikalisme melalui program Gampong Muslimin berbasis hukum Islam di Aceh Barat dan kendala Pemerintah dalam melaksanakan program Gampong Muslimin terhadap upaya pencegahan radikalisme berbasis radikalisme di Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan pola kualitatif. Dalam pembahasannya menggunakan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu Strategi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme melalui Program Gampong Muslimin berbasis hukum Islam meliputi memperkuat pemahaman agama Islam yang benar sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, mengadakan sosialisasi tentang bahaya radikalisme ke sekolah dan pesantren dalam lingkup Gampong Muslimin, mengadakan Kongres Santri, melaksanakan Training of Trainer (ToT) Guru Dayah. Adapun kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam upaya pencegahan radikalisme melalui program Gampong Muslimin berbasis hukum Islam yaitu kurangnya anggaran yang tersedia dan sumber daya manusia yang berbeda antara kota dan desa.
Tanggungjawab Notaris Terhadap Pembuatan Perubahan Atau Pencabutan Perjanjian Perkawinan Arsawan, I Gede Yudi
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.8125

Abstract

Abstract The marriage agreement is an agreement agreed upon by the prospective husband and wife before or at the time of marriage to determine the legal consequences of marriage on their treasure, under certain circumstances, it is also possible for a married couple to make changes and even revocation of the Marriage Agreement that has been made as long as it is in accordance with the law. This article encourages the notary to be carefully in making the deed of amendment or revocation of the Marriage Agreement so that the notary can protect the interests of the third parties involved and to avoid all claims and lawsuits that may be filed by third parties if someone is harmed, because if the deed made by a notary is detrimental to third parties, then the deed will be null and void. Keywords: Notary, Marriage Agreement, Cause of Law Abstrak Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian yang disepakati oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan untuk menentukan akibat hukum perkawinan terhadap harta benda milik mereka, dalam keadaan tertentu maka pasangan suami isteri juga dimungkinkan untuk melakukan perubahan dan bahkan pencabutan Perjanjian Perkawinan yang telah dibuatnya selama telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Artikel ini mendorong agar notaris melakukan secara saksama dalam pembuatan akta perubahan atau pencabutan Perjanjian Perkawinan agar notaris dapat melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait serta agar terhindar dari segala tuntutan dan gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga apabila ada yang dirugikan, karena apabila akta yang dibuat oleh notaris merugikan bagi pihak ketiga maka akta tersebut akan batal demi hukum. Kata kunci: Notaris, Perjanjian Perkawinan, Akibat Hukum
KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT PASCA DIUNDANGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 BERDASARKAN PRESPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM Dwi Lestari Indah Sari
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.8322

Abstract

Provisions regarding the export of sea sand have long been banned and have now been legalized again with the promulgation of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea which has raised various resistances from activists and environmental movements. an act will affect the legal system in society. According to Lawrence M Friedman, the legal system consists of three important components, namely substance which relates to the content of a legal product, legal structure which relates to the producer of legal products and legal culture which relates to the attitudes and expectations of society towards law. In this study, we will discuss how Government Regulation Number 26 of 2023 is from the perspective of the legal system according to Lawrence M Friedman.
PREJUDICIEEL GESCHIL DAN KEPAILITAN SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN KORBAN INVESTASI ILLEGAL DI INDONESIA Simorangkir, Ronal Roges Simorangkir
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.8348

Abstract

Penegakan Hukum dalam perkara Investasi Illegal atau Penipuan Investasi tidak selesai dengan dipidananya pelaku investasi illegal atau penipuan investasi, selalu menyisakan persoalan terkait pengembalian kerugian korban, seringkali korban tidak mendapat keadilan karena barang bukti hasil tindak pidana tidak dikembalikan kepada korban bahkan dinyatakan dirampas untuk negara, sehingga harus dikaji bagaimana solusi atas permasalahan pengembalian kerugian korban penipuan investasi atau investasi illegal, salah satu persoalan utamanya adalah tidak adanya mekanisme penyelesaian yang komprehensif dan tuntas terkait pengembalian kerugian kepada korban dalam sistem peradilan pidana, hal ini juga diperparah dengan banyaknya putusan yang saling bertentangan antara putusan perkara pidana dan perdatanya dalam konteks perkara Investasi Illegal atau Penipuan Investasi, berdasarkan hal-hal tersebut mengkombinasikan lembaga Prejudicieel Geschil dan Kepailitan merupakan solusi konkret untuk menjawab persoalan tidak adanya mekanisme pengembalian kerugian korban dalam sistem peradilan pidana sekaligus solusi mencegah putusan yang saling bertentangan. Keywords: Investment, Prejudicieel Geschil, Bankruptcy
TINJAUAN KRITIS AKIBAT HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN DUKUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN 2022 Zulpikar; Auliya Khasanofa
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.8375

Abstract

Peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai keterwakilan daerah dalam Demokrasi diawali dengan proses Pemilhan Umum dengan pendaftaran calon anggota DPD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Proses pencalonan anggota DPD, masih terdapat upaya untuk merekayasa dokumen dukungan dengan kategori pemalsuan dengan berbagai modus. Tindak pemalsuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dikategorikan sebagai aturan administrasi yang bukan termasuk dalam perundang-undangan pidana namun dapat disebut sebagai sebagai perundang-undangan administrasi bersanksi pidana yang bersifat khusus. Penerapan atas sanksi pidana sebagai akibat hukum atas perbuatan pemalsuan dokumen dukungan calon Anggota DPD berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan Pemilu dan Ketentuan Pelaksananya dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2022 menimbulkan suatu kontradiksi dalam penerapan hukum administratif dan hukum pidana yang menempatkan bentuk sanksi yang berbeda dalam Hukum Acara dan Hukum materiilnya, menjadi suatu permasalahan kepastian hukum atas akibat hukum bagi pelaku pemalsuan dokumen yang terdapat jenis sanksi hukum yang berbeda. Metode Penelitian dalam penulisan ini atas gejala hukum dalam proses Pemilu dan permasalahannya pada proses pencalonan anggota DPD dengan tipe penelitian yuridis normatif, dimana mengkaji permasalahan dengan norma hukum yang berlaku dalam bentuk hukum positif seperti Undang-Undang dan peraturan pelaksana sebagai kaidah yang berlaku.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Defril, Defril Hidayat
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.8612

Abstract

This research will focus on CSR which is the obligation of the company to be responsible in terms of development and social around the company, where each company must provide CSR funds from the company's profits to help the development around the company operates, this is expected to be a solution to the problem of social and environmental development, in some developed countries CSR takes a broader role by reaching out to partners for regional infrastructure development, this has not been touched in the rules of legislation in Indonesia, therefore it is very interesting to study more deeply the opportunities and future layout. The purpose of this study is to look at the possibilities and analyze the opportunities and challenges that need to be resolved to make CSR actively involved in regional infrastructure development. This research method is normative juridical, where it is done by analyzing the relevant legal rules in order to understand the subject matter in the rules of the game so that a solution can be found to the problem at hand .From the analysis conducted, it can be concluded that CSR has been running as mandated by the law, but those aspects to be able to make CSR a development partner still have empty space that must be regulated with certainty and measured by the rules of the law.
PERTANGGUNGJAWABAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SUBJEK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Noerman, Chiquita Thefirsly; Agustanti , Rosalia Dika
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v18i2.8722

Abstract

Like Criminal acts in general, corruption also has legal subjects, namely humans and legal entities. However, with the development of the times, artificial intelligence (AI) has emerged, which is artificial intelligence. So, it is not impossible that artificial intelligence (AI) could commit a criminal act. One of them is a particular criminal act, namely the criminal act of corruption. This research aims to determine the position of artificial intelligence (AI) as a legal subject with a mind like a human. This research also aims to determine the criminal responsibility of artificial intelligence who commits an extraordinary crime, namely corruption. The type of research used in preparing this research is normative juridical research methods. Data collection in this research was carried out using library research methods. Until now, there are no clear regulations regarding the criminal responsibility of AI who commit criminal acts of corruption. This creates a legal vacuum that requires further attention from the authorities. Artificial intelligence (AI) must be regulated appropriately under technological developments and modern criminal law Keywords: Corruption, Artificial Intelligence, Law, Criminal Liability Seperti tindak pidana pada umumnya, korupsi juga memiliki subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Namun dengan perkembangan zaman, hadir artificial intelligence (AI) yang merupakan sebuah kecerdasan buatan. Maka bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa artificial intelligence (AI) dapat melakukan sebuah tindak pidana. Salah satunya ialah tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi artificiall intellegent (AI) sebagai subjek hukum yang mana memiliki akal pikiran layaknya seorang manusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pertanggungajawaban pidana artificiall intellegent yang melakukan suatu tindak pidana khusus, yakni tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Hingga saat ini, belum ada regulasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana AI yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang. Artificiall intellegent (AI) harus diatur dengan tepat sesuai dengan perkembangan teknologi dan hukum pidana modern. Kata kunci: Korupsi, Artificial Intellegence, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban Pidana

Page 21 of 25 | Total Record : 243

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 2 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 19 No 1 (2024): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 2 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No 1 (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 18 No Khusus (2023): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 2 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 17 No 1 (2022): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 2 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 16 No 1 (2021): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 2 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 2 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 14 No 1 (2019): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 2 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 13 No 1 (2018): Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 12 No 2 (2017) Vol 12 No 1 (2017) Vol 11 No 2 (2016) Vol 11 No 1 (2016) Vol 10 No 2 (2015) Vol 10 No 1 (2015) More Issue