cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmad Fauzi
Contact Email
udauzi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
udauzi@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. tapanuli selatan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT
Published by Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
ISSN : 25274295     EISSN : 26146061     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Education, Agriculture, Art,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Jurnal Education and Development merupakan publikasi karya ilmiah dari hasil penelitian, pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, baik sosial, budaya dan lingkungan. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi di Perguruan Tinggi. Jurnal Education and development mewadahi hasil pemikiran dan penelitian dalam peningkatan dan pengembangan secara berkesinambungan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, dapat meningkatkan pengetahuan dan keilmuan. Jurnal Education And Development Terakreditasi Sesuai Dengan Keputusan Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia SK. Nomor 21/E/KPT/2018 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2018, Jurnal Education and Development Berada Pada Peringkat 6 (Enam) Dengan Nomor Urut 15 (Lima Belas), Masa Berlaku Akreditasi selama 5 (lima) Tahun dan Akan Berakhir pada Tanggal 9 Juli 2023.
Arjuna Subject : -
Articles 2,820 Documents
 146   147   148   149   150 
PERSEKONGKOLAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA M. Afif Hasbullah
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (573.812 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Dalam penulisan ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik silogisme sedangkan proses analisis bahan hukum yang ada dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pasal 22 UU Persaingan Usaha yang melarang persekongkolan dalam pengadaan barang dan/atau jasa. Pengaturan ini dimaksudkan agar dalam pasar PBJ pemerintah tidak terjadi persaingan usaha yang tidak sehat dalam bentuk persekongkolan antar pelaku usaha yang terkait dalam rangka memenangkan menentukan pelaku usaha yang dapat memenangkan tender.
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PADA SISWA SMK NEGERI 1 PANGKEP Dahaluddin .; Muhammad Rakib; Eka Apriyanti
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (913.139 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i1.3305

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan pramuka di sekolah, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menganalisis hasil penelitian berdasarkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pada; (a) kegiatan olahraga dilaksanakan secara sistematis, membantu peserta didik untuk mengerti dan memahami nilai-nilai perilaku manusia, serta selalu ditanamkan rasa taqwa, bertanggungjawab dan berperilaku yang sopan, (b) kegiatan pramuka dilaksanakan dengan melakukan sholat berjamaah di setiap persami dan persari, berdoa sebelum melakukan kegiatan pramuka, menjaga kebersihan di sekitar tempat kegiatan dan strategi pemberian keteladanan, pembiasaan dan pengarahan yang dilakukan secara berulang-ulang, (2) faktor-faktor yang mendukung implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler diantaranya sarana prasarana yang memadai, lingkungan yang kondusif dari sekolah maupun orangtua dan kebijakan sekolah itu sendiri terhadap anggaran, sedangkan faktor-faktor penghambat diantaranya adanya pandemi covid 19 yang mengganggu tatap muka, adanya anggaran yang terbatas, cuaca dan pengaruh lingkungan yang kurang baik.
KAJIAN YURIDIS KONTRAK KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (STUDI DI KOTA MATARAM) Diella Angela Dwi Handayani; Muhammad Sood; Eduardus Bayo Sili
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.838 KB)

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Kontrak Kerjasama Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Adapun hasil penelitian ini Penyediaan infrastruktur melalui suatu kerjasama tersebut memerlukan pengaturan yang khusus. Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.Pemerintah dalam kontrak BOT mempersiapkan modal baik berupa barang atau jasa pada kontrak ini, namun pihak swasta dituntut untuk lebih berperan dalam menanggulangi berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam proyek pembangunan infrastruktur yang akan dibangun, baik pada tahap persiapan, pelaksanaan serta tahap operasionalnya.Pada perjanjian atau kontrak, hak dan kewajiban biasanya dilihat dari keseimbangan berkontrak, keseimbangan sendiri merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN SIRKUIT MOTOGP DI KAWASAN KEK MANDALIKA Marsoan .; Salim HS; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.827 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar hukum terkait pelaksanaan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika, dan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana langkah penyelesaian pengadaan tanah untuk sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan: (1) Pendekatan konsep (conceptual approach); (2) Pendekatan perundang-undangan (statute approach); (3) Pendekatan sejarah (Historis). Hasilnya adalah: (1) Dasar hukum pelaksanaan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika adalah sebagai berikut: (a) UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya; (b) Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; (c) UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (d) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; (e) UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; (f) UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; (g) PP No. 2 Tahun 2011 jo. PP No. 100 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; (h) PP No. 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika; (i) PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus; (j) Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017 jo. Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.; (1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika diatur berdasarkan UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus qq. PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus.; (3 pelaksanaan pengadaan tanah pada KEK KEK Mandalika menemukan kendala dalam hal penyediaan tanah bagi pembangunannya karena KEK Pariwisata bukan termasuk objek kepentingan umum. Upaya dan langkah penyelesaian pengadaan tanah untuk sirkuit MotoGP di Kawasan Kek Mandalika, dilakukan dengan memaksimalkan prinsip due process of law dalam proses pengadaan tanah.
PERANAN MULTIPIHAK DALAM KONFLIK AGRARIA DI REGISTER TANAH KEHUTANAN (RTK) - 15 SEKAROH LOMBOK TIMUR BERDASARKAN KAJIAN HUKUM AGRARIA Saufana Hardi; Arba .; Widodo Dwi Putro
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.263 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permaslahan serta memahami peran multipihak dalam konflik agraria di Register Tanah Kehutanan (RTK) 15 Sekaroh Lombok Timur untuk menyelesaikan konflik agraria. Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah: mengapa konflik agraria di kawasan hutan lindung Register Tanah Kehutanan 15 Sekaroh Lombok Timur masih belum dapat terselesaikan serta bagaimana peran multipihak dalam menyelesaikan permasalahan konflik di hutan lindung Register Tanah Kehutanan 15 Sekaroh Lombok Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual Approach), pendekatan studi kasus (case approach­). Pendekatan empiris (empirical approach) dan pendekatan sosiologi (sociological approach). Tehnik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dokumentasi dan wawancara mendalam. Analisa data dengan mengadakan sistemasisasi kemudian dilakukan penalaran logis dan sistematis dengan analisa deskrifif kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian maka ditemuakan para pihak yang terlibat adalah 1) Masyarakat desa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2) masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), 3) masyarakat petani pendatang, masyarakat lokal, PT. ESL, Pemerintah Daerah (Pemda) dan BPN, 4) calo tanah, petani dan investor, 5) KPHL Rinjani Timur, KTH Pink Lestari, masyarakat lokal dan PT. ESL, 6) masyarakat local dan PT. ESL, dan 7) gabungan pihak 1-6. Telah ditemukan bahwa penyelesaian secara hukum normatif telah dilaksankan dan menjadi ketetapan hukum. Namun langkah-langkah dari pendekatan hukum normatif ini masih belum dapat menyelesaikan masalah yang terdapat di kawasan hutan lindung Sekaroh. Oleh karena itu pendekatan sosiologis dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian konflik agrarian dengan mengutamakan dan mendalami peranan masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik ini yang didasarkan atas fakta dan aspirasi masyarakat.
EFEKTIFITAS EKSEKUSI JAMINAN AKTA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/2019 Yenni Lailatun; Salim HS; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.421 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh legalitas akta fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 Terhadap Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia, dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan terhadap mekanisme Eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Melalui penelitian hukum empiris terkait dengan efektifitas eksekusi jaminan akta fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi no.18/puu-xvii/2019 tanggal 6 januari 2020. Berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor: 18/PUU-XVII/2019 maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keputusan ini memberikan implikasi berbagai pihak yaitu Pengadilan,Notaris, dan masyarakat sendiri dikhawatirkan terjadi itikad tidak baik dari debitur ketika kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan dan prosesnya lama.
PENGEMBANGAN VIDEO TUTORIAL UNTUK PEMBELAJARAN BAKERY PASTRY BAGI SISWA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN Arini Prasetyoningtyas; Atiqoh .; Djoko Adi Waluyo
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.055 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i1.3311

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui keefektifan serta kelayakan pada video yang dikembangkan; dan (2) menghasilkan media Video Tutorial Pembuatan Kue Adonan lembaran Puff Pastry. Pengembangan ini menggunakan Model Dick and Carey. Uji kelayakan dilakukan oleh Ahli isi/Materi dan Ahli Media. Uji coba produk Video Tutorial dilakukan kepada 30 siswa kelas XI SMKN 2 Mojokerto. Jenis data yang diambil berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Dengan pengambilan data dilakukan dengan instrument angket. Penilaian yang dilaksanakan pada penelitian ini menggunakan evaluasi formatif yaitu one-to-one evaluation, small group evaluation dan field test. Hasil review pada ahli materi/isi sebesar 86%, review Ahli Media sebesar 97,69% dengan interpretasi masing-masing kelayakan adalah sangat layak. Sedangkan dari hasil perhitungan menggunakan Uji T diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 < 0.005 dan dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga ada perbedaan yang signifikan dan nyata antara rata-rata hasil belajar siswa pada penilaian Pre Test dan Post test.
TRANSFORMASI BARANG BUKTI MENJADI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Yosef Wahyu Sucia; Rodliyah .; Djumardin .
Jurnal Education and Development Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.564 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah rasionalisasi transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi dan Bagaimanakah bekerjanya transformasi barang bukti menjadi alat bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian adalah penelitian normative dengan menggunakan Pendekatan konsep (conceptual approach), Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Analisis Bahan Hukum data yang diperoleh dari hasil studi dokumen, maka selanjutnya bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif. Deskriptif dalam analisis bahan hukum dan data dimaksudkan untuk mengelompokkan dan menyeleksi dari studi kepustakaan menurut proposisi kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori dan asas serta kaidah hukum sehingga diperoleh jawaban atas permasalan yang dirumuskan. Untuk memperoleh pemahaman atas masalah yang terjadi, yaitu terjadi kekaburan norma, sehingga untuk menuntun kearah penafsiran hukum yang tepat perlu digunakan argumentasi hukum yang sesuai dengan ratio legis pembentuk Undang-undang. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Perkembangan produk teknologi informasi sebagai alat bukti elektronik dapat diterima sebagai wilayah perluasan (ekstensifikasi) alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 (2) KUHAP, signifikansi ini kemudian pengaturannya dengan memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti petunjuk kedalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, kedudukan dokumen elektronik menjadi begitu berarti, karena tanpa adanya dokumen elektronik, di tengah perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat dan terus berkembang, maka proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi akan sulit dilakukan dan dikembangkan. Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa kriteria bagaimana suatu dokumen elektronik dapat dijadikan suatu alat bukti.
PERDAMAIAN POSITIF DALAM KONFLIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ANTARA ETNIS LAMPUNG DENGAN ETNIS BALI Muhammad Fauzar Rivaldy; M Adnan Madjid; Endro Legowo
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.201 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i1.3315

Abstract

Konflik yang terjadi di Lampung Selatan, dalam sejarahnya telah terjadi sejak tahun 1982 dan masih belanjut hingga tahun 2012, yang terjadi antara warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda dengan warga Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, 14 orang yang tewas, puluhan orang luka-luka, dan terjadi pembakaran terhadap rumah-rumah warga Desa Balinuraga dan Sidoreno sebanyak 166 rumah 27 unit rumah mengalami rusak berat, sebelas unit sepeda motor dibakar, dan dua gedung sekolah juga ikut dibakar massa. Selain itu satu unit mobil Isuzu Panther milik Dit Shabara Polda Lampung, satu unit mobil Honda CRV, dan Strada juga ikut dirusak massa. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji akar serta eskalasi konflik yang terjadi di Lampung Selatan, dan memanjemen konflik yang terajdi guna mencapai perdamaian yang positif, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan melihat fenomena sosial masyarakat yang terjadi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini yaitu konflik yang terjadi antara Etnik Bali (Balinuraga) dan Etnik Lampung (Agom) pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2012 disebabkan oleh satu akar penyebab utama yaitu perilaku Etnik Bali (Balinuraga) dalam hidup bermasyarakat yang dianggap menyinggung perasaan dan tidak sesuai dengan adat istiadat etnik masyarakat lokal (Etnik Lampung).
ANALISIS ASPEK LITERASI SAINS PADA BUKU SISWA KURIKULUM 2013 KELAS 4 TEMA 6 Zulia Rahmawati; Galih Istiningsih
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.575 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i1.3318

Abstract

Era globalisasi seperti saat ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkulialitas. Salah satu penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan sanis. Literasi sains menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran sains di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi sains Buku Siswa Kelas 4 Tema 6 Kurikulum 2013 yang menekankan pada 4 aspek yaitu sains sebagai batang tubuh ilmu pengetahuan, sains sebagai jalan untuk menyelidiki, sains sebagai cara berpikir, serta interaksi sains, teknologi dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar buku yang dianalisis lebih menampakkan aspek sains sebagai batang tubuh ilmu pengetahuan dan sains sebagai jalan untuk menyelidiki. Persentase untuk aspek sains sebagai batang tubuh ilmu pengetahuan dan sains sebagai jalan untuk menyelidiki sama yaitu 33%. Aspek sains sebagai cara berpikir memiliki persentase sebasar 31% dan interaksi sains, teknologi dan masyarakat memiliki persentase sebesar 3%. Secara keseluruhan ke empat aspek literasi sudah direflesksikan namun ada beberapa sub indikator aspek yang tidak muncul.

Page 148 of 282 | Total Record : 2820

 146   147   148   149   150 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 1 (2026): Vol 14 No 1 Januari 2026 Vol 13 No 3 (2025): Vol 13 No 3 September 2025 Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 2 Mei 2025 Vol 13 No 1 (2025): Vol 13 No 1 Januari 2025 Vol 12 No 3 (2024): Vol 12 No 3 September 2024 Vol 12 No 2 (2024): Vol 12 No 2 Mei 2024 Vol 12 No 1 (2024): Vol 12 No 1 Januari 2024 Vol 11 No 3 (2023): Vol. 11 No.3.2023 Vol 11 No 2 (2023): Vol.11 No.2.2023 Vol 11 No 1 (2023): Vol.11 No.1. 2023 Vol 10 No 3 (2022): Vol.10. No.3 2022 Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022 Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022 Vol 9 No 4 (2021): Vol.9 No.4 2021 Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021 Vol 9 No 2 (2021): Vol.9.No.2.2021 Vol 9 No 1 (2021): Vol.9.No.1.2021 Vol 8 No 4 (2020): Vol.8.No.4.2020 Vol 8 No 3 (2020): Vol.8.No.3.2020 Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020 Vol 8 No 1 (2020): Vol.8.No.1.2020 Vol 7 No 4 (2019): Vol.7.No.4.2019 Vol 7 No 3 (2019): Vol.7.No.3.2019 Vol 7 No 2 (2019): Vol.7.No.2.2019 Vol 7 No 1 (2019): Vol.7.No.1.2019 Vol 6 No 3 (2018): Vol.6.No.3.2018 Vol 6 No 2 (2018): Vol. 6. No.2 Oktober 2018 Vol 6 No 2 (2018): Vol.6.No.2.2018 Vol 6 No 1 (2018): Vol.6.No.1.2018 Vol 6 No 1 (2018): Vol. 6. No.1 Oktober 2018 Vol 5 No 2 (2018): Vol.5.No.2.2018 Vol 5 No 2 (2018): Vol.5. No. 2 Juli 2018 Vol 5 No 1 (2018): Vol.5.No.1.2018 Vol 5 No 1 (2018): Vol.5. No.1 Juli 2018 Vol 4 No 2 (2018): Vol. 4 No. 2 April 2018 Vol 4 No 2 (2018): Vol.4.No.2.2018 Vol 4 No 1 (2018): Vol.4. No.1. April 2018 Vol 4 No 1 (2018): Vol.4.No.1.2018 Vol 3 No 2 (2018): Vol.3.No.2.2018 Vol 3 No 2 (2018): Vol.3 No.2 Januari 2018 Vol 3 No 1 (2018): Vol.3. No. 1. Januari 2018 Vol 3 No 1 (2018): Vol.3.No.1.2018 Vol 7 No 5 (2017): Vol.7. No. 5. Nopember 2017 Vol 7 No 5 (2017): Vol.7. No. 5. Nopember 2017 Vol 7 No 1 (2017): Vol.7 No.1 Nopember 2017 Vol 7 No 1 (2017): Vol.7 No.1 Nopember 2017 Vol 6 No 5 (2017): Vol.6. No. 5. Agustus 2017 Vol 6 No 5 (2017): Vol.6. No. 5. Agustus 2017 Vol 6 No 4 (2017): Vol.6. No. 4. Mei 2017 Vol 6 No 4 (2017): Vol.6. No. 4. Mei 2017 Vol 6 No 3 (2017): Vol.6. No. 3. Agustus 2017 Vol 6 No 3 (2017): Vol.6. No. 3. Agustus 2017 Vol 6 No 2 (2017): Vol. 6 No. 2 Agustus 2017 Vol 6 No 2 (2017): Vol. 6 No. 2 Agustus 2017 Vol 6 No 1 (2017): Vol.6. No. 1. Agustus 2017 Vol 6 No 1 (2017): Vol.6. No. 1. Agustus 2017 Vol 5 No 3 (2017): Vol.5 No.3 April 2017 Vol 5 No 3 (2017): Vol.5 No.3 April 2017 Vol 5 No 2 (2017): Vol. 5 No. 2 April 2017 Vol 5 No 2 (2017): Vol. 5 No. 2 April 2017 Vol 4 No 5 (2017): Vol.4. No. 5. Januari 2017 Vol 4 No 5 (2017): Vol.4. No. 5. Januari 2017 Vol 4 No 4 (2017): Vol. 4 No. 4 Januari 2017 Vol 4 No 3 (2017): Vol.4 No.3. Januari 2017 Vol 4 No 3 (2017): Vol.4 No.3. Januari 2017 Vol 3 No 5 (2016): Vol.3. No.5. Nopember 2016 Vol 3 No 5 (2016): Vol.3. No.5. Nopember 2016 Vol 3 No 4 (2016): Vol. 3 No. 4 Nopember 2016 Vol 3 No 3 (2016): Vol.3. No. 3. Nopember 2016 Vol 3 No 3 (2016): Vol.3. No. 3. Nopember 2016 Vol 3 No 1 (2016): Vol.3 No. 1 Nopember 2016 Vol 3 No 1 (2016): Vol.3 No. 1 Nopember 2016 Vol 2 No 7 (2016): Vol. 2 No. 7 Agustus 2016 Vol 2 No 6 (2016): Vol.2. No. 6. Mei 2016 Vol 2 No 6 (2016): Vol.2. No. 6. Mei 2016 Vol 2 No 5 (2016): Vol.2. No. 5. Agustus 2016 Vol 2 No 5 (2016): Vol.2. No. 5. Agustus 2016 Vol 2 No 2 (2016): Vol.2. No. 2. Agustus 2016 Vol 2 No 2 (2016): Vol.2. No. 2. Agustus 2016 Vol 2 No 1 (2016): Vol. 2. No. 1 Agustus 2016 Vol 2 No 1 (2016): Vol. 2. No. 1 Agustus 2016 Vol 1 No 6 (2016): Vol.1 No.6. Mei 2016 Vol 1 No 6 (2016): Vol.1 No.6. Mei 2016 Vol 1 No 4 (2016): Vol.1. No. 4. Mei 2016 Vol 1 No 4 (2016): Vol.1. No. 4. Mei 2016 Vol 1 No 2 (2016): Vol.1. No. 2. Mei 2016 Vol 1 No 2 (2016): Vol.1. No. 2. Mei 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume 1 No.1 Mei 2016 Vol 1 No 1 (2016): Volume 1 No.1 Mei 2016 More Issue