cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sri Karyati
Contact Email
unizarlawreview@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
unizarlawreview@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
JURNAL UNIZAR LAW REVIEW
Published by Universitas Islam Al-Azhar Mataram
ISSN : 26203839     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Unizar Law Review is a peer-reviewed journal, published by Faculty of Law Islamic University of Al-Azhar Mataram of two times in year. This journal is available in print and online and highly respect the publication ethic and avoids any type of plagiarism. This statement explains the ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the author, the editor in chief, the editor board, the peer-reviewers and the publisher (Islamic University of Al-Azhar Mataram).
Arjuna Subject : -
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review" : 18 Documents clear
Ekistensi Warkah Tanah Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Rizky Yuniansari; Diman Ade Mulada
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengatahui Eksistensi Warkah Tanah Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Warkah merupakan syarat yang sangat penting dalam kegiatan pendaftaran tanah, karena dipergunakan sebagai syarat penguasaan yuridis seorang pemohon yang dapat membuktikan bahwa pemohon adalah pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah. Warkah juga dipergunakan untuk menjamin kepastian hukum Hak Atas Tanah. Keberadaan warkah juga bukan hanya ketika pendaftaran tanah saja, namun ketika obyek tanah menjadi sengketa warkah dipergunakan sebagai alat bukti penguatan sebagai keterangan obyek dan subyek yang memang berhak menerima hak atas tanah, sehingga warkah tersebut tidak memiliki masa tenggang dalam penyimpanannya, dan menjadi salah satu arsip Kantor Pertanahan yang harus disimpan sebaik-baiknya.
Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia Ady Supryadi; Fitriani Amalia
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Termasuk di dalamnya adalah Peraturan Menteri atas dasar perintah dari undang-undang, meskipun Peraturan Menteri tidak termasuk di dalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalis kedudukan Permen dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approcah) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach) serta analasis deskriptif analitik. Hasil penelitian ditemukan bahwa kedudukan Peraturan Menteri tidak termasuk dalam hierarkhi Peraturan Perundang-Undagan, akan tetapi menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan.
Tinjauan Yuridis Autentisitas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Dihadapan Notaris Melalui Media Elektronik Ruslan Haerani; Khairul Aswadi
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana autentisitas akta risalah RUPS yang dilaksanakan dan dibuat melalui media elektronik dan bentuk kekuatan hukum akta risalah RUPS yang dibuat melalui media elektronik ketika dijadikan alat bukti di pengadilan serta tanggungjawab notaris ketika membuat akta risalah RUPS tidak sesuai dengan Undang-undang jabatan notaris. Peneletian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, akta risalah RUPS yang dibuat oleh notaris melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Implementasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria Dan Tata Ruang, Mendagri, Dan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Dalam Program PTSL 2019 Di Kabupaten Lombok Tengah Ika Yuliana Susilawati; Muhammad Afet Budi Satria
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasi SKB 3 Menteri terkait Penetapan Biaya Program PTSL dan faktor penghambat serta pendukung pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan lingkup di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Darek. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Implementasi SKB 3 Menteri terkait Penetapan Biaya Program PTSL di Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat Daya, Desa Darek pada Tahun 2019 sepenuhnya mengacu pada biaya yang ditentukan dalam SKB 3 Menteri Diktum Ketujuh, Kategori II yaitu senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima pulih ribu rupiah). Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Program PTSL ini yaitu tidak ada regulasi mengenai Program PTSL di tingkat Provinsi maupun Kabupaten sehingga tidak ada pedoman khusus yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan proram PTSL, kemudian mengenai faktor pendukung yaitu peran aktif dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan keterlibatan Kepala Dusun sebagai aparatur desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mensosialisasikan program PTSL kepada masyarakat, terutama mengenai pemahaman dan informasi tentang persyarakat PTSL termasuk juga membantu masyarakat dalam mengidentifikasi permasalahan tanah masyarakat untuk kemudian di sampaikan kepada pihak kantor pertanahan. Terhadap hal tersebut, sebaiknya Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Lombok Tengah membuat regulasi sebagai turunan dari SKB 3 Menteri yang mengatur tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, termasuk di dalamnya juga mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program PTSL.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Studi Putusan (Nomor : 547/PID.SUS/2014/PN.BLS ) Qismanul Hakim; Amiruddin Amiruddin; Zunnuraeni Zunnuraeni
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban sebuah korporasi terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan bagaimana penerapan hukum pidana terhadap korporasi dalam putusan Nomor : 547/Pid.Sus/2014/Pn.Bls. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptua dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini, Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui pengurus korporasi dan didalam penerapannya masih belum dimpiementasikan secara maksimal hakim hanya menjatuhkan pidana denda kepada korporasi sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliyar rupiah) dan pidana tambahan.
Pemberlakuan Asas Paraduga Tidak Bersalah Dalam Penangkapan Terduga Terorisme Di Bima Abdul Hasan; Lalu Parman; Rina Khairani Pancaningrum
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini difokuskan pada pengungkapan secara deskriptif-analisis mengenai: 1) praktek penangkapan terduga terorisme di Bima. 2) penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan terduga terorisme di Bima. Jenis penelitian adalah penelitian empiris. Sumber data adalah beberapa informan kunci yang terdiri dari 2 (Dua) orang penyidik kepolisian, 1 (satu) orang kepala Desa, 1 (satu) orang masyarakat, 1 (satu) orang keluarga Korban dan 2 (dua) orang mantan narapidana terorisme. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, studi dokumentasi, serta penelusuran terhadap undang-undang dan peraturan lainnya, kemudian diuraikan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: pertama praktek penangkapan terduga terorisme di Bima masih banyak di temukan, aparat penegak hukum mengabaikan asas parduga tidak bersalah dan sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia pada saat melakukan penangkapan terduga terorisme di lapangan. kedua penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penangkapan terduga terorisme di Bima, seringkali aparat penegak hukum mengabaikan asas praduga tidak bersalah tersebut. Seakan-akan seseorang yang telah diduga keras teroris adalah seseorang yang bersalah dengan kejahatan yang besar tanpa memperhatikan hak-hak seorang terduga teroris itu. Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah ketidaksesuaiannya UU No. 5 Tahun 2018 dengan praktek di lapangan, masih banyak ketentuan-ketentuan mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah yang tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme
Model Hukum Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di NTB Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Gatot Dwi Hendro Wibowo; Muh. Risnain; Kaharudin Kaharudin
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v4i2.690

Abstract

Model hukum kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan KKPD adalah dengan melakukan harmonisasi dengan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan terkait Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di NTB. Ada dua mekanisme yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan revisi terhadap Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 dan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kemitraan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Tenggara Barat atau mencabut kedua peraturan hukum di daerah jika dirasa tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum laku lagi.
Urgensi Pendampingan Pembentukan Peraturan Daerah Bagi DPRDProvinsi NTB Dalam Menghasilkan Peraturan Daerah Berkualitas Muh. Risnain; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Kaharudin Kaharudin
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v4i2.691

Abstract

Pendampingan Pembentukan Perda di DPRD Provinsi NTB sangat dibutuhkan oleh Mitra Kerja DPRD karena akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah. Keberadaan pendampingan Perda dari Akademisi FH Unram sangat berguna untuk meningkatkan jumlah Raperda yang diinisiasi DPRD dalam membantu melaksanakan fungsi pembentukan Perda DPRD. Disamping itu pendampingan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi yang ditunjukkan dengan Banyaknya Lahir Perda yang menjadi kebutuhan hukum daerah NTB.Pendampingan Perda di DPRD mutlak dilakukan pada setiap tahapan agar menjaga konstitusional Pembahasan Perda dan kualittas perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ketertiban umum dll.Untuk beberapa tahun ke depan program pendampingan raperda oleh akademisi FH UNRAM di DPRD hendaknya terus dilakukan sebagai sumbangsih ilmiah Unram terhadap pembangunan hukum daerah. Pendanaan kegiatan pendampingan pembentukan DPRD agar terus diadakan supaya manfaat keilmuan pengabdian masyarakat diperoleh oleh lembaga daerah dan masyarakat umum.

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2022): Unizar Law Review Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review Vol 4 No 1 (2021): Unizar Law Review Vol 3 No 2 (2020): Unizar Law Review Vol 3 No 1 (2020): Unizar Law Review Vol 2 No 2 (2019): Unizar Law Review Vol 2 No 1 (2019): Unizar Law Review Vol 1 No 2 (2018): Unizar Law Review Vol 1 No 1 (2018): Unizar Law Review