cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andes Fuady
Contact Email
andes@um-tapsel.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.nusantara@um-tapsel.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 2541657X     EISSN : 25500813     DOI : -
Core Subject : Economy, Education,
Economics, Econometrics & Finance Education
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial adalah suatu jurnal multidisiplin yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Secara khusus jurnal menaruh perhatian, namun tidak hanya terbatas, pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora termasuk politik, hukum dan ekonomi; pembangungan ekonomi dan perubahan sosial termasuk di dalamnya antara lain pokok-pokok persoalan tentang gender, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial dan pemerintahan dan sistem pengetahuan lokal
Arjuna Subject : -
Articles 3,897 Documents
 378   379   380   381   382 
REPRESENTASI BUDAYA BETAWI PADA SIMBOL-SIMBOL DALAM TARI LENGGANG NYAI DI SANGGAR TARI PURI RANGGAPATI Tara Junita, Yolla; Parlindungan Simanjuntak, Daniel Harapan
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i6.2025.2434-2454

Abstract

Artikel ini membahas representasi dan nilai-nilai budaya Betawi dalam simbol-simbol pada Tari Lenggang Nyai. Pembahasan penulis fokuskan pada asal-usul, simbol-simbol budaya, atribut yang digunakan, dan nilai-nilai budaya dalam tarian Lenggang Nyai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian ini mempelajari Tari Lenggang Nyai secara langsung di Sanggar Tari Puri Ranggapati. Informan dengan berlatar belakang yang berhubungan tari dan sanggar tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa simbol-simbol dalam Tari Lenggang Nyai mencerminkan nilai-nilai budaya Betawi, seperti keberanian, ramah-tamah, dan kesopanan terhadap ke sesama. Simbol-simbol tersebut dapat ditemukan dalam gerakan tari, kostum, serta aksesoris yang digunakan. Gerakan dinamis dan ekspresif menggambarkan semangat kebebasan, sementara warna cerah pada kostum mencerminkan keceriaan dan keberagaman budaya Betawi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang simbol-simbol dalam Tari Lenggang Nyai yang terdapat unsur budaya Betawi di dalamnya, yang mana dapat membantu masyarakat lebih memahami dan mengenal budaya Betawi sebagai salah satu etnis terbesar di Indonesia.
THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE, LIQUIDITY, AND INSTITUTIONAL OWNERHSIP ON FINANCIAL PERFORMANCE Stavy, Anggita; Ekadjaja, Agustin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4317-4327

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris dalam menganalisis pengaruh dari struktur modal, likuiditas, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan dengan 3 tahun pengamatan dan menggunakan metode pengambilan sampel pusposive sampling, yaitu mendapat hasil 107 perusahaan atau 321 sampel data. Penelitian ini menggunakan alat ukur, yaitu Return on Assets Ratio (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Current Ratio (CR), dan Institutional Ownership Ratio (INST). Pengolahan sampel data laporan keuangan menggunakan aplikasi software Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 25.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, serta kepemilikan institusional tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.
KEABSAHAN MATERAI DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN Urbanisasi, Urbanisasi; Rahayu Setia N, Sakthi R
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.4047-4057

Abstract

Penggunaan materai dalam dokumen perdata sering dipahami secara keliru oleh masyarakat sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, fungsi materai bukanlah menentukan keabsahan perjanjian, melainkan sebagai instrumen fiskal yang berpengaruh pada kekuatan formil dokumen apabila diajukan sebagai alat bukti di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan materai dalam hukum pembuktian serta menelaah apakah ketiadaan materai menyebabkan dokumen tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini mengkaji ketentuan dalam KUHPerdata, UU 10/2020, serta peraturan pelaksana terkait pemeteraian kemudian (nazegelen).Hasil penelitian menunjukkan bahwa materai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, karena sahnya perjanjian sepenuhnya ditentukan oleh terpenuhinya syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, dalam konteks pembuktian, materai menjadi syarat administratif agar suatu dokumen memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna. Dokumen tanpa materai tetap dapat diajukan, tetapi hanya bernilai sebagai bukti permulaan tertulis dan wajib dimateraikan kemudian untuk dapat dinilai penuh oleh hakim. Ketentuan nazegelen dalam UU 10/2020dan PMK No. 134/PMK.03/2021 memastikan bahwa dokumen tetap dapat digunakan sebagai alat bukti setelah kewajiban fiskal dipenuhi. Dengan demikian, keberadaan materai berfungsi sebagai elemen yang memperkuat efektivitas pembuktian, bukan sebagai unsur pembentuk keabsahan perjanjian
IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA (OMNIBUSLAW) TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH Heryanto, Budi; Hamid, Hayatun
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i12.2023.%p

Abstract

Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangs Eropa terhadap bangsa-bangsa di Asia dan Afrika telah meninggalkan beberapa peninggalan diantaranya berupa bagunan-bangunan, pola pikir dan gaya hidup serta sistem hukum yang dianut oleh bangsa –bangsa penjajah tersebut. Negara-negara bekas jajahan bangsa-bangsa Eropa biasanya juga menganut sistem hukum dari negara yang pernah menjajahnya. Sebagai contoh negara republik Indonesia yang dahulu pernah dijajah oleh negara Belanda maka hingga saat ini negara republik Indonesia masih menganut sistem hukum Eropa Kontinental sebagaimana yang dianut oleh negara Belanda. Salah satu ciri atau karakteristik dari sistem hukum Eropa Kontinental adalah adanya pengkitaban atau kodifikasi terhadap Undang-Undang yang sejenis sebagai contoh misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) Dalam sistem hukum Anglo Saxon dikenal adanya penggabungan dari berbagai macam Undang-Undang menjadi satu Undnag-Undang saja atau lebih dikenal dengan Omnibuslaw. Sistem Omnibuslaw yang biasanya dianut di negara-negara yang menganut sistem hukum anglo saxon kini juga digunakan di Indonesia sebagai bukti bahwa negara republik Indonesia menganut sistem omnibuslaw adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja akan berengaruh terhadap produk-produk hukum didaerah.Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan atau melukiskan realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa pemberlakuan Undang-Undang Cipta kerja telah memberikan pengaruh terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di daerah.
TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENANGGULANGAN JUDI ONLINE DI INDONESIA PADA TAHUN 2025 Aritonang, Sanrio; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4270-4279

Abstract

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan pada perubahan pola aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ilegal seperti judi online. Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kasus judi online secara drastis, termasuk keterlibatan jaringan lintas negara, perputaran dana yang besar, serta dampaknya terhadap keamanan data pribadi pengguna. Regulasi yang ada, terutama KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dinilai belum cukup komprehensif untuk menjangkau seluruh bentuk kejahatan digital modern. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum positif Indonesia dalam menanggulangi judi online, mengkaji kelemahan regulasi, serta menawarkan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif. Hasil kajian menunjukkan perlunya reformulasi ketentuan pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan koordinasi antar-instansi, serta pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional terkait kejahatan siber.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN UU 1/2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU 27/2007 TERHADAP UUD NRI 1945 TENTANG LARANGAN PENAMBANGAN PADA PULAU-PULAU KECIL Sukamto, Iwan; Ismelina Farma Rahayu, Mella
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4328-4340

Abstract

Pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat meningkatnya tekanan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem yang rapuh. Kondisi ini menimbulkan masalah konstitusional terkait kewajiban negara dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 35/PUU-XXI/2023 serta implikasi normatifnya terhadap regulasi pertambangan di pulau-pulau kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui penelaahan peraturan, doktrin, serta putusan MK. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan ekologis sebagai landasan pembatasan pertambangan, terutama karena pulau kecil dikategorikan sebagai critical natural capital yang tidak dapat digantikan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Putusan ini juga menekankan bahwa negara wajib memastikan perlindungan ekosistem pesisir sesuai Pasal 33 UUD 1945 melalui pembatasan eksploitasi yang bersifat abnormally dangerous activity. Selain itu, putusan tersebut memperjelas bahwa harmonisasi antara UU Minerba dan UU PWP3K merupakan syarat mutlak untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi dan mencegah ambiguitas perizinan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Putusan MK No. 35/PUU-XXI/2023 merupakan tonggak penting bagi penguatan perlindungan pulau-pulau kecil dan harus diikuti dengan regulasi turunan yang konsisten agar tujuan keberlanjutan ekologis dapat tercapai.
JAMINAN HAK EKONOMI PENCIPTA MELALUI PEMBERLAKUAN ROYALTI LISENSI ATAS PENGGUNAAN MUSIK OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF REWARD THEORY Syahputra, Denis; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i9.2025.4058-4076

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia menempatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta atas lagu dan/atau musik, sebagai aspek krusial dalam menjaga keadilan, memastikan kepastian hukum, dan mendukung pertumbuhan industri kreatif. Perkembangan teknologi digital telah memperluas akses publik terhadap karya musik, namun sekaligus meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta yang merugikan para pencipta. Dalam konteks ini, hak moral dan hak ekonomi berfungsi sebagai alat fundamental untuk menjamin pengakuan dan manfaat ekonomi bagi para pencipta. Pemerintah telah merespons dinamika ini melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme pengelolaan royalti dan menetapkan Organisasi Pengelolaan Kolektif Nasional (LMKN) sebagai badan pusat untuk pengumpulan dan distribusi royalti. Meskipun peraturan ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait kejelasan peran dan koordinasi antara Organisasi Pengelolaan Kolektif (LMK) dan LMKN. Studi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas sistem perlindungan hak cipta untuk lagu di era digital, dengan fokus pada tantangan regulasi, mekanisme institusional, dan relevansinya terhadap pengembangan industri musik nasional. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum hak kekayaan intelektual (HKI) dan memastikan keberlanjutan ekosistem musik yang adil dan kompetitif.
KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENYEDIAAN PUBLIC GOODS PADA KAMPUNG BANDAR SARI KECAMATAN WAY TUBA KABUPATEN WAY KANAN Supriyono, Amat; Rosalia, Feni
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i11.2025.4519-4531

Abstract

Public goods adalah barang atau layanan yang disediakan untuk kepentingan umum dan memiliki sifat non-rival serta non-excludable, artinya penggunaannya tidak dapat dibatasi dan tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut menggunakannya. Salah satu public goods yaitu jalan desa, Jalan sebagai barang publik merupakan tanggung jawab pemerintah kampung untuk menyediakan dan memeliharanya agar dapat menunjang mobilitas, akses ekonomi, serta pelayanan sosial bagi masyarakat. kondisi kerusakan jalan yang terjadi di Pemerintah Kampung Bandar Sari, di mana infrastruktur jalan sebagai salah satu public goods mengalami kerusakan yang cukup parah dan menghambat aktivitas masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyediaan infrastruktur jalan di kampung tersebut menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas pemerintah kampung dalam penyediaan public goods, khususnya infrastruktur jalan di Desa Bandar Sari. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah kampung dalam penyediaan infrastruktur jalan masih terbatas, terutama karena ketidak jelasan batas kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung, sehingga sering terjadi tumpang tindih regulasi dan kebijakan pembangunan. Dari sisi anggaran, pemerintah kampung hanya mampu mengalokasikan sekitar 7% dari total anggaran desa untuk pembangunan jalan, sehingga penyediaan infrastruktur menjadi tidak optimal. Selain itu, faktor geografis seperti kondisi tanah yang mudah longsor, buruknya sistem drainase, serta rendahnya ketahanan konstruksi jalan turut memperburuk kerusakan infrastruktur dan menghambat upaya perbaikan. Temuan ini menegaskan perlunya kejelasan kewenangan, peningkatan alokasi anggaran, serta strategi pembangunan infrastruktur yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis desa. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM KASUS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI INDONESIA Bonang, Rio; Lie, Gunardi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4280-4288

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan isu yang terus menjadi perhatian dalam ranah hukum bisnis Indonesia. Gelombang PHK massal yang terjadi di berbagai sektor industri, khususnya pada perusahaan rintisan, ritel, manufaktur, dan teknologi, menjadi potret nyata dinamika ekonomi dan tantangan hubungan industrial modern. Di satu sisi, pengusaha memiliki hak untuk melakukan efisiensi dan menyesuaikan struktur bisnisnya; di sisi lain, pekerja merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak PHK terutama apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan normatif hukum ketenagakerjaan. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah ketentuan hukum mengenai PHK serta menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pekerja. Hasil kajian memperlihatkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengatur secara detail mengenai prosedur dan alasan PHK, praktik di lapangan masih menyisakan banyak persoalan seperti PHK sepihak, pembayaran pesangon yang tidak sesuai ketentuan, dan lemahnya posisi tawar pekerja dalam menghadapi keputusan perusahaan.
ANALISIS KEADILAN PROSEDURAL DALAM PROSES LITIGASI PERDATA DI INDONESIA Urbanisasi, Urbanisasi; Kartika Wianti, Virgin
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i10.2025.4311-4324

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan keadilan prosedural dalam proses litigasi perdata di Indonesia berdasarkan studi pustaka yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu. Keadilan prosedural menjadi elemen penting dalam menjamin kualitas putusan pengadilan, karena berkaitan dengan bagaimana proses hukum dijalankan secara objektif, transparan, dan menghargai hak para pihak. Melalui kajian teoritis, penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek utama keadilan prosedural, yaitu akses terhadap pengadilan, kesempatan yang seimbang untuk didengar, ketidakberpihakan hakim, serta kejelasan prosedur yang mengatur jalannya persidangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi di Indonesia telah menyediakan landasan prosedural yang cukup komprehensif, implementasinya di tingkat praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala tersebut meliputi disparitas pemahaman aparatur peradilan terhadap prinsip keadilan prosedural, ketidakseimbangan kemampuan para pihak dalam menyajikan bukti dan argumen, serta faktor struktural seperti keterbatasan waktu persidangan dan beban perkara yang tinggi. Selain itu, budaya hukum yang beragam turut memengaruhi konsistensi penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyederhanaan prosedur persidangan, dan peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat agar prinsip keadilan prosedural dapat terwujud secara lebih efektif. Kajian ini memberikan gambaran teoritis yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan maupun perumusan kebijakan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum perdata di Indonesia

Page 380 of 390 | Total Record : 3897

 378   379   380   381   382 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 11 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 10 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 9 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 8 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 7 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 4 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 3 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 2 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 10 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 9 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 8 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 7 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 6 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 5 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 3 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 2 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 12 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 11 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 10 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 9 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 8 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 7 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 5 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 2 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 10 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 9 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 8 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 6 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 5 (2022): NUSANTARA :Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 4 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 3 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 2 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 1 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 8 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 7 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 6 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 5 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 4 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 3 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 2 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 8, No 1 (2021): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 4 (2020): (SI) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 3 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 2 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 7, No 1 (2020): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 3 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 2 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 6, No 1 (2019): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 5, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 4, No 1 (2018): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 3, No 1 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 2 (2017): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 1, No 1 (2016): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial More Issue